Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kehadiran pedagang kakilima sebagai bagian dari sektor informal tampaknya masih tetap harus diperhitungkan dalam konteks permasalahan tenaga kerja. Masalahnya dapat menjadi positif apabila kehadiran mereka dipandang sebagai wadah limpahan tenaga kerja dan menjadi negatif apabila kehadirannya dipandang sebagai sesuatu yang dapat menimbulkan kemacetan lalulintas, gangguan kesehatan, gangguan ketentraman dan ketertiban dan sebagainya, sehingga pemerintah daerah sering membuat beraneka kebijakan yang berbeda. Di satu pihak pemerintah daerah sering melakukan kebijakan akomodasi dan promosi, di pihak lain mengeluarkan kebijakan yang membatasi kegiatan pedagang kakilima.Tesis ini berusaha mengkaji beberapa isu penting berkaitan dengan kebijakan pembinaan pedagang kakilima di Kota Jakarta. Fokus utama penelitian ini adalah tentang elemen-elemen kebijakan, sosialisasi dan kemungkinan penyimpangannya dalam penanganan pedagang kakilima. Untuk melihat proses perumusan dan implementasi kebijakan-kebijakan tersebut. dipergunakan metode yang didasarkan pada kerangka berpikir dari Bromley. Metode ini pada dasarnya untuk mengukur dan melihat kebijakan dari sisi policy level, organizational level dan operational level.Pengumpulan data dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan mengkombinasikan antara metode kualitatif dan kuantitatif Untuk mengetahui kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah, peneliti menggunakan metode kualitatif melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam, sedangkan untuk mengetahui pola-pola interaksi yang ada pada pedagang kakilima digunakan metode kuantitatif dengan menyebarkan kuesioner kepada 416 responden pedagang kakilima di wilayah Pasar Minggu Kotamadya Jakarta Selatan dan Pasar Senen Kotamadya Jakarta Pusat.Teknik analisis data kuantitatif menggunakan Chi Square dengan uji signifikansi 95 %, sedangkan pengujian pola-pola interaksi (data kualitatif) adalah untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara tingkat pendidikan, sikap pedagang kakilima dan pandangan pemerintah dengan efektifitas pelaksanaan kebijakan pembinaan pedagang kakilima. Hasil pengujian statistik dengan menggunakan alat bantu SPSS Release 6,0 menunjukkan ternyata memang terdapat hubungan antara variabel-variabel tersebut dan melalui pengujian signifikansi dapat dikatakan hubungan tersebut berlaku juga di tingkat populasi.Sebenarnya cukup banyak kebijakan yang dibuat oleh pemerintah namun dalam penelitian ini yang dianggap penting adalah kebijakan mengenai permodalan, kemitraan usaha, manajemen usaha, retribusi dan perizinan.Pada policy level kebijakan pemerintah di bidang usaha kaki lima adalah pasal 27 ayat 2 dan pasal 33 UUD 1945 yang diimplementasikan dengan ketetapan MPR No. 4 tahun 1978 tentang GBHN di tingkat organisasi (Organizational Level) kebijakan yang dikeluarkan melalui Undang-undang dan peraturan pemerintah, sedangkan pada operasional level Pemerintah DKI Jakarta lebih banyak mengeluarkan kebijkan yang sifatnya teknis dan belum mengeluarkan kebijakan secara khusus yang mengatur pembinaan dan pengembangan pedagang kakilima.Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan antara variabel pendidikan dengan variabel efektivitas pelaksanaan kebijakan pembinaan sektor informal / PK 5 berupa kesediaan beralih profesi dengan nilai Chi Square sebesar 13,781 yang berarti Ho ditolak dan pada tingkat populasi hubungan variabel ini juga berlaku, pada hubungan antara variabel pendidikan dengan variabel pengetahuan terhadap Perda DKI Jakarta Nomor 5 tahun 1978 dan Perda Nomor 11 Tahun 1988 diperoleh nilai sebesar 10,541 yang berarti Ho ditolak (terdapat hubungan yang signifikan). Di samping itu juga terlihat adanya hubungan antara variabel sikap responden dengan variabel kesediaan beralih profesi dengan nilai Chi Square sebesar 44,130 yang berarti Ho ditolak dan pada tingkat populasi hubungan ini juga berlaku, sedangkan antara variabel sikap responden dengan variabel pengetahuan terhadap Perda DKI Jakarta No. 5 Tahun 1978 dan Perda Nomor 11 Tahun 1988 diperoleh Chi Square sebesar 6,957 yang berarti Ho diterima (tidak terdapat hubungan yang signifikan)."

"ABSTRAKTujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh kinerja jangka pendek terhadap kinerja jangka panjang dan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja IPO Pada Bursa Efek Jakarta Periode 2001-2003. Metode penelitian yang digunakan adalah regresi linier dengan obyek penelitian adalah perusahaan yang melakukan IPO di Bursa Efek Jakarta antara tahun 2001 sampai tahun 2003.Hasil uji regresi secara parsial, menunjukan variable opening price return (OPR) dan intraday return (INTRA) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap initial return (INI). Hal ini berarti, INI merupakan fungsi dari OPR dan INTRA. Demikian pula OPR mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap INTRA. Uji regresi untuk jangka pendek menunjukan bahwa variable Total Assets, Umur Perusahaan, Prosentase Saham, Rasio P/E, Gross Proceed, Working Capital dan Debt Equity Ratio secara bersama mempunyai pengaruh dan signifikan terhadap INI dan OPR, sedangkan untuk jangka panjang variable Total Assets, Umur Perusahaan, Prosentase Saham, Rasio P/E, GrossProceed, Working Capital dan Debt Equity Ratio secara bersama menunjukan hasil yang signifikan terhadap AR_12 dan AR_24."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh subsidi kesehatan terhadap distribusi pendapatan rumah tangga. Analisis juga dilakukan untuk mengetahui peran sektor kesehatan dalam perekonomian nasional serta pengaruhnya terhadap sektor lainnya tenaga kerja dan rumah tangga. Analisis menggunakan model Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) melalui pengembangan sektor kesehatan: industri obat- obatan, rumah sakit pemerintah, Puskesmas, rumah sakit swasta, imunisasi dan pengeluaran kesehatan lainnya. Simulasi kebijakan subsidi kesehatan dilanjutkan untuk menganalisis distribusi pendapatan menggunakan data SNSE dan SUSENAS selanjutnya dilakukan Structural Path Analysis.Hasil analisis menunjukkan kecilnya peranan sektor kesehatan terhadap pembentukan PDB dan hasil simulasi subsidi kesehatan belum mampu mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan golongan rumah tangga miskin dengan golongan rumah tangga kaya meskipun telah mengunakan standar Bank Dunia. Pengaruh langsung terbesar dari subsidi kesehatan akan diterima oleh golongan rumah tangga paling kaya. Hal ini terjadi karena karakteristik pengeluaran kesehatan rumah tangga pada data SUSENAS. Namun dengan memperhitungkan pengaruh tidak langsung dari subsidi kesehatan tersebut dampak subsidi akan lebih besar diterima oleh tenaga kerja berdasarkan klasifikasi (produksi, operator, dll penerima upah gaji) dan tenaga kerja (tata usaha jasa, penjualan, dll penerima upah gaji) dibandingkan tenaga kerja lainnya. Kemudian dampak tidak langsung pada sektor produksi yang terbesar adalah industri (makanan, minuman dan tembakau) serta perdagangan (besar dan eceran).

---

This research aimed to analyse the impact of health subsidy on household income distribution. The analyses also include health sector contribution to domestic economy and its relation to other sectors, iabours and households. Further analysis uses Social Accounting Matrix model through the development on health sectors industry: such as Drug Industry, Government Hospital, Puskesmas, Private Hospital, Immunization and Other Health Expenditure. Than some simulations policy are applied to analyse their impact on income distribution by using SAM and SUSENAS data, and followed by Structural Path Analysis.

The results show that health sectors have a small contribution to the GDP. The simulations result shows that health subsidy might not be able to reduce gap among poor and rich household income distribution. The highest direct impact of health subsidy will be received by upper level of household even using World Bank Standard. This happens because the linear proportion characteristic of household health consumption on SUSENAS Data. Nevertheiess with indirect impact calculation from health subsidy, the highest impact will be received more by labour with classifications (production, operator, etc recipient wage salary) than others. In production sector, the highest impact will be received by (food, beverages and tobacco) Industries and (whole sale and retail) trading."

"Untuk memperoleh suatu produk metalurgi serbuk diperlukan berbagai proses yang saling berkaitan satu sama Iain. Proses-proses tersebut merupakan tahapan-tahapan yang harus dilakukan agar dapat diperoleh bahan dengan bentuk dan sifat yang diinginkan. Salah satu proses yang penting tersebut adalah proses pencampuran (mixing).Dalam perielitian kali ini dicari kondisi oplimum dari variabef keceparan putar dan wakru puiar, guna mendapatkan efsiensi serta faktor ekonomis dalam proses pencampuran tersebur. Alat yang digunakan adalah alat pencampur serbuk jenis silinder berputar. Sedangkan marerial yang digunakan adalah tembaga denganz alumina sebagai fasa terdispersi.Hasil dari penelitian ini memunjukkan bahwa gaya elektrostatik dan gaya sentrifugal mempengaruhi waktu pengadukan dan kecepatan putar dari silinder pengaduk terhdap kehomogenan serbuk. Keceparan putar dan lama pengadukan memperlihaikan nilai optimal terhadap kehomogenan serbuk."

"Peningkatan Prevalensi Penderita Diabetes Mellitus di era JaminanKesehatan Nasional, akan meningkatkan beban pembiayaan kesehatan.Implementasi Program Rujuk Balik yang melibatkan banyak instansi menjadisangat penting dalam memberikan efisiensi bagi pembiayaan maupun pasien.Penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasikebijakan program rujuk balik pasien diabetes mellitus stabil di Rumah SakitUmum Daerah Johar Baru Tahun 2017 melalui teori Van Meter dan Van Horn. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan disain studimelalui content analisis dan metode triangulasi dan pendekatan kuantitatif dengandisain studi kasus. Data primer didapat melalui wawancara mendalam, kuesioner,observasi, dan telaah dokumen. Untuk data sekunder dari dokumen dan literatur. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi Program RujukBalik di Rumah Sakit Umum Daerah Johar Baru belum berjalan efektif. Peranankolaborasi antara pembuat dengan pelaksana kebijakan harus semakin baiksehingga implementasi Program Rujuk Balik akan berjalan dengan optimal.

---

The effect of increasing prevalence of Diabetes Mellitus in UniversalHealth Coverage era will increase the cost of finance. Implementation of RereferenceProgram involve many institution that make important for giving financeand patient rsquo s service more efficient. Objective of this reseach is to find theeffectiveness of Re reference policy of Stabil Diabetes Mellitus at Johar BaruHospital in 2017 according to Van Meter and Van Horn theory.

This reseach is using quantitative and qualitative approach with studydesign by analysis content and triangulation method. Primary data is procured fromdeepening inteview, quesioner, observation and documents. Secondary dataprocured from documents and literatures.

From result of this reseach showed that Re reference Program is lessoptimum at Johar Baru Hospital. Collaboration between the policy maker and theimplemeters of Re reference Program need to be better, so there implementation ofRe reference Program will be optimum."

"Tesis ini membahas mengenai Program Tanggung Jawab Sosial Terhadap Peningkatan Pengamanan Obyek Vital Nasional. Tanggung jawab pengamanan pada perusahaan bagi keberlangsungan bisnis perusahaan bukanlah semata peran dan fungsi sekuriti departemen saja, apalagi perusahaan juga telah berstatus sebagai Objek Vital Nasional. Fungsi dan peran lainnya memiliki peranan penting dalam rangka ikut serta menciptakan kondisi aman untuk menjaga keberlangsungan perusahaan. Salah satunya melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) atau yang dikenal dalam istilah migas sebagai Tanggung Jawab Sosial (TJS). Penelitan ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan obeservasi partisipasi, wawancara mendalam, life story, analisa dokumen dan kepustakaan. Dasar penelitian ini dilakukan dengan studi kasus. Hasil penelitian menunjukan bahwa perusahaan telah melakukan Program TJS nya dengan berfokus kepada tiga hal yaitu Pendidikan, Pemberdayaan dan Lingkungan & Kesehatan. Bahwa kemudian masih terjadi ketidakpuasan yang berujung kepada konflik antara perusahaan dengan stakeholdernya yaitu masyarakat terdampak harus dipahami sebagai bentuk dari suatu interaksi sosial antara perusahaan dengan stakeholdernya. Kondisi ini disebabkan karena komunikasi yang berjalan kurang baik pasca re-strukturisasi organisasi stakeholder departemen, belum terintegrasi serta minimnya keterbukaan komunikasi program TJS dengan departemen lainnya termasuk dengan departemen sekuriti, belum tersosialisasinya program TJS yang telah dilakukan dengan baik kepada pemangku kepentingan, keterbatasan kompetensi komunikasi staff stakeholder, serta adanya kepentingan kelompok dengan memanfaatkan isu TJS ini. Kondisi ini sangat berdampak terhadap pelaksanaan pengamanan pada lapangan operasionalnya.

---

This thesis discusses the Corporate Social Responsibility Program for Enhancing the Security of National Vital Objects. The responsibility of securing the company for the continuity of the company's business is not merely the role and function of the department's security, moreover the company also has the status of a National Vital Object. Other functions and roles have an important role in participating in creating safe conditions to maintain the company's sustainability. One of them is through the Corporate Social Responsibility (CSR) program or known in the term oil and gas as Tanggung Jawab Sosial (TJS). This research uses qualitative methods. Data collection techniques using observation of participation, in-depth interviews, life stories, document analysis and literature. The basis of this research is the case study. The results showed that the company had carried out its TJS Program by focusing on three things comprises Education, Empowerment and Environment & Health. Nevertheless, dissatisfaction still occurred subsequently, led to conflict between the company and its stakeholders which is resulting bad impact to the social interaction of company and Community. This condition is caused by poor communication after restructuring of the stakeholder organization, not being integrated and lack of communication between TJS program and other departments including the security department. In addition, the TJS program has not been well socialized to stakeholders, limited competency of stakeholder communication staff, as well as group interests by utilizing this TJS issue. This condition greatly affects the implementation of security at the operation field."