Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Proyek jalan layang di Indonesia khususnya di DKI Jakarta, telah berkembang pesat sesuai dengan tingkat pertumbuhan ekonomi dan jumlah kendaraan. Saat ini pembangunan jalan layang terus erlangsung hingga membutuhkan penanganan yang baik agar berjalan sesuai dengan mutu, waktu dan biaya yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil informasi pada proyek-proyek sebelumnya bahwa sering terjadi keterlambatan, keterlambatan penyelesaian proyek konstruksi akan menyebabkan peningkatan biaya proyek, gangguan pada lingkungan sekitar dan mengurangi performance kontraktor dan sebagainya, hal ini dapat terjadi terutama apabila keterlambatan terjadi pada kegiatan-kegiatan yang berada di lintasan kritis, yang mengakibatkan keterlambatan waktu penyelesaian proyek tersebut.Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis jadual pelaksanaan pekerjaan dengan simulasi waktu dan biaya sehingga diperoleh besarnya peluang penyelesaian setiap item pekerjaan dan durasi proyek, untuk mengantispasi dampak atau resiko keterlambatan. Karena waktu dan biaya pada proyek konstruksi merupakan kejadian yang bersifat tidak pasti (Uncertainity), sehingga dapat diasumsikan sebagai bilangan random. Untuk mengetahui peluang suatu kejadian, waktu penyelesaian pada proyek konstruksi yang sulit diprediksi, maka diperlukan alat untuk menganalisis masalah tersebut. Untuk menganalisis atau mengatasi masalah resiko keterlambatan tersebut, dapat dilakukan dengan simulasi. Pada masalah proyek konstruksi ini, dapat digambarkan sebagai suatu sistem, sehingga proses penyelesain dapat berupa bentuk model matematika (pola distribusi), sehingga perilaku sistem tersebut dapat diketahui dan diprediksi. Beberapa metode simulasi seperti Monte carlo, dapat dijadikan sebagai metode untuk menganalisis dengan bantuan Crsytal Ball Software dan Pertmaster Software.Dari hasil simulasi tersebut diketahui, bahwa nilai Confidence level durasi pekerjaan peir EP9 pada jalan layang Suprapto untuk 103 hari adalah 70% sedangkan hasil estimasi kontraktor adalah 62 hari dengan Confidence level sebesar 0%, sehingga peluang terjadinya keterlambatan sangat besar (tidak mungkin). Kemudian hasil simulasi biaya didapat biaya sebesar Rp.214,182,182.6 dengan Confidence level sebesar 70%, sedangkan hasil dari kontraktor sebesar 228 juta dengan Confidence level berkisar antara 90% sampai dengan 95%, artinya kontraktor seharusnya dapat menekan biaya lagi. Dengan diketahui probabilitas tersebut dapat dijadikan antisipasi bagi kontraktor untuk melakukan strategi pada saat melakukan tender atau pada saat pelaksanaan pekerjaan jika terjadi keterlambatan atau dapat juga melakukan percepatan pada item pekerjaan tertentu dengan diketahuinya biaya percepatan perharinya."

"Laporan keuangan untuk mengukur kondisi keuangan perusahaan ada 2 kriteria dasar yaitu laporan neraca dan laba rugi. Pembahasan mengenai neraca dan Iaba rugi merupakan sesuatu yang penting, karena kondisi keuangan dianggap sebagai ukuran persaingan rumah sakit. Analisis laporan keuangan progam gakin waluyo diperlukan mempunyai tujuan utama yaitu memperoleh gambaran mengenai kinerja keuangan rumah sakit Mardi Waluyo dengan adanya program tersebut. Analisis keuangan tersebut meliputi analisis neraca, laba rugi, analisis rasio, analisis vertlkal dan horisontat. Jenis penelitian ini adalah penelitian bersifat deskriptif analitik, dimana data laporan keuangan yang didapat dianalisa dan dideskripsikan. Penelitian ini hasil dari analisis terhadap laporan keuangan yang dilakukan dibulan januari 2009 dirumah sakit Mardi Wa!uyo Metro Lampung, khususnya pada bagian keuangan. Analisa data keuangan dilakukan pemisahan antara program gakin dan non gakin, selanjutnya ditabulasikan sehingga dihasilkan laporan penelitian yang rnembahas tentang neraca analisa rasio, analisa vertikal dan horisontal. laporan laba rugi. Hasil penelitlan dapat dtsimpulkan bahwa kinerja rumah sakit Mardi Waluyo sejak dlmulainya program gakin 2007 kurang baik karena adanya penurunan kas rumah sakit dan sisa hasil usaha operasional yang menurun, bahkan pada tahun 2008 terjadi minus. Hal ini disebabkan oleh pendapatan yang tidak sesuai dengan pengeluaran dan pendapatan tidak sesuai dengan investasinya.

---

There are two basic criteria of financial reports to measure a financial condition of company that are the reports of balance sheet, profit and loss" The discussion about balance sheet, profit and loss are important because financial conditions are considered as a competition hospital measurement. Analysis of financial report of required Gakin waluyo program has main purpose that is to obtain describing about financial performance at Mardi waluya Hospital because of this program. This finandal analysis includes analysis of balance sheet, profit and loss, ratio analysis, vertical and horizontal analysis. This research is an analytical descriptive research which financial data is analyzed and described. This research is an analysis result of the financial reports which have been done since January 2009 at Mardi Waluyo Hospital in Metro Lampung, especially for financial department. Analysis of financial data has been done by the separation between Gakin and non Gakin program, and then it was tabulized so it can produce research reports which discuss about balance sheets, profit and ioss reports, ratio analysis, vertical and horizontal analysis."

"Aktivitas pembangkitan energi listrik terutama yang berhubungan dengan pembakaran bahan bakar fosil (minyak, gas, dan batubara) dapat meningkatkan konsentrasi CO2. Sebagai negara yang telah meratifikasi Protokol Kyoto, Indonesia memiliki komitmen untuk turut serta dalam program penanganan perubahan iklim.Emisi CO2 Skenario Baseline sektor listrik di tahun 2020 sebesar 322,7 Juta Ton CO2e. Analisis penurunan emisi menggunakan LEAP (Long-range Energy Alternatives Planning System), untuk skenario DSM (Demand Side Management) diperoleh hasil penurunan sebesar 3,2 Juta Ton CO2e atau 0,99%, skenario RUPTL dapat menurunkan emisi sebesar 52,1 Juta Ton CO2e atau 16,15%, skenario DSM-RUPTL dapat menurunkan emisi sebesar 54,8 Juta Ton CO2e atau 16,98%, skenario Mitigasi dapat menurunkan emisi sebesar 88,3 Juta Ton CO2e atau 27,36%, skenario DSM-Mitigasi dapat menurunkan emisi sebesar 90,7 Juta Ton CO2e atau 28,11%.Selisih biaya yang dibutuhkan untuk mengurangi emisi (US$/Ton CO2e) bila dibandingkan dengan skenario Baseline, didapatkan hasil untuk skenario RUPTL adalah US$ 0,994/Ton CO2e, skenario Mitigasi US$ 0,408/Ton CO2e, skenario DSM-RUPTL US$ 0,912/Ton CO2e, skenario DSM-Mitigasi US$ 0,384/Ton CO2e, skenario DSM sebesar US$ -0,326/Ton CO2e. Tanda minus (biaya negatif) berarti untuk mengurangi emisi tidak perlu penambahan biaya tetapi dapat menghemat biaya sebesar US$ 0,326/Ton CO2e dibandingkan dengan biaya skenario Baseline.

---

Electricity generation activities primarily related to the burning of fossil fuels (oil, gas, and coal) may increase the concentration of CO2 [7]. As a country that has ratified the Kyoto Protocol, Indonesia has a commitment to participate in the climate change progra[2].Emission reduction analysis using LEAP (Long-range Energy Alternatives Planning System) obtained reduction of the CO2 emissions in the Baseline Scenario 2020. For scenarios DSM (Demand Side Management) obtained results a decrease of 3.2 million tons CO2e or 0.99%, RUPTL scenario could reduce emissions of 52.1 million tons of CO2e or 16.15%, DSM-RUPTL scenario could reduce emissions by 54.8 Million Tons CO2e or 16.98%, Mitigation scenario can reduce emissions by 88.3 million tons CO2e or 27.36%, DSMmitigation scenario could reduce emissions of 90.7 million tons of CO2e or 28.11%.Costs required to reduce emissions (U.S. $/Ton CO2e) for RUPTL scenario is U.S. $ 0.994/ton CO2e, Mitigation scenario U.S. $ 0.408/ton CO2e, scenarios DSM-RUPTL U.S. $ 0.912/ton CO2e, DSM-Mitigation scenario U.S. $ 0,384/Ton CO2e, DSM scenario of U.S. $ -0.326 / Ton CO2e. Minus sign (negative charge) means to reduce emissions is not necessary expenditure but can save as much as U.S. $ 0.326/Ton CO2e compared to the cost of the Baseline scenario."

"Industri gula Indonesia sering kali menimbulkan berbagai polemik. Dari segi konsumen, harga eceran gula pasir Indonesia sangat tinggi, sebaliknya dari segi produsen, pabrik gula sering kali masuk koran karena hidupnya bagaikan kerakap?mati talc hendak, hidup pun tak mau?meskipun sudah mendapat proteksi yang besar. Karya Akhir ini mencoba membahas salah satu sisi dari permasalahan industri gula tersebut, yaitu dari sisi produsen. Ditinjau berbagai aspek dan permasalahan yang kerap kali menyelimuti industri gula ini. Apalagi dengan mengingat bahwa pada masa kejayaannya tahun 1930-an, Indonesia bukan hanya pernah menikmati swasembada gula, tetapi juga menjadi eksportir gula yang disegani di dunia. Dari analisa ini, tampak bahwa permasalahan tersebut urnumnya bukan hanya berasal dan industrii gula itu sendiri, tetapi pada hulu dan hilirnya. Di hulu, industri gula membutuhicari perkebunan tebu sebagai sumber bahan baku utamanya, dan perkebunan tebu Indonesia juga sering dilanda berbagai masalah yang akhirnya mengimbas ke industri gula. Di hilir, monopoli distribusi bukan saja membuat industri gula menjadi tak efisien, tetapi juga membuat masyarakat harus membayar lebih mahal dari seperlunya. Bila industri gula dapat dijalankan dengan lebih efisien, sebagaimana disarankan dalam Karya Akhir ini, maka dibandingkan dengan industni agribisnis lain yang mengandalkan pada keunggulan komparatif yang dimiliki fndonesia?tanah yang subur, luas dan iklim yang cocok?industni gula sebenarnya memiliki prospek yang cukup baik dan layak dìperhitungkan sebagal pilihan investasi."

"Pertumbuhan ekonomi merupakan ukuran performance yang sangat penting suatu bangsa. Penelitian ini membuktikan peranan investasi modal manusia, modal fisik, dan beberapa variabel demograli dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Data yang digunakan adalah data pada tingkat propinsi dan hasil estimasinya (koefisienkoefisien) merupakan hasil estimasi nasional.Model pertumbuhan yang digunakan adalah Model Kubo-Lee dan Model Denison. Kedua model menitikberatkan peranan modal manusia dan modal fisik. Hasil-hasil penelitian dengan Model Kubo-Lee adalah sebagai berikut : Panama, rate of return tiap tahun untuk tenaga kerja tingkat sekolah dasar cukup tinggi. Secara empiris, kemungkinan pada pendidikan tingkat dasar bagi tenaga kerja ada loncatan drastis rate of return antara lama sekali tidak dapat membaca dan menulis (no schooling) dengan keadaan tenaga kerja dapat membaca dan menulis sehingga tenaga kerja pada level tersebut lebih mudah menyerap informasi dan menerapkan teknologi yang lebilt baik. Kedua, rate of return untuk sekolah menengah lebih rendah daripada tingkat sekolah dasar. Ketiga rate of return pendidikan. tinggi lebih tinggi daripada rate of return pendidikan menengah. Keempat, pendapatan perkapita awal periode mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Kelima, pertumbuhan penduduk memang merupakan beban bagi pertumbuhan ekonomi. Keenam, penulis memasukkau variabel prosentase penduduk urban telah membuktikan bahwa ada dugaan keterkaitan antara 3 unsur pertumbuhan ekonomi yaitu ekspansi pendidikan, kecenderungan yang besar tenaga kerja bertempat tinggal di daerah urban dan akumulasi Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTDB). Taman selanjutnya bahwa ekspansi pendidikan di Indonesia tidak mengikuti hukum ekonomi "The Law of Diminishing Returns", hal ini mendukung hasil-hasil temuan beberapa penelitilekonom sebelumnya. Terakhir Hasil estimasi dengan Model Denison membuktikan bahwa tenaga kerja efektif dan akumulasi modal fisik mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Jadi, Model Kubo-Lee dan Model Denison dapat diterapkamImplikasi kebijakan dari hasil penelitian ini adalah prioritas kebijakan investasisomber daya manusia pada pendidikan dasar, menengah dan tinggi dilakukan di daerahdaerah dan sekaligus membuka lapangan kerja barn. Dengan demikian masalah kepadatan, polusi, kebutuhan-kebutuhan pokok di daerah urban dapat di-eliminasi. Juga pemerintah perlu membangun fasilitas infrastruktur daerah rural untuk menunjang kegiatan-kegiatan ekonomi dan lapangan kerja bare. Pada akhimya kebijakan kebijakan tersebut tidak hanya mempercepat pertumbuhan ekonomi tetapi juga mengatasi ketimpangan-ketimpangan. "

"Cita Cinta has existed as young women magazine for approximately 9 years,due to its concept differentiation compared to other traditional women magazine.The purpose of the study is to check whether the ideal marketing mix of CitaCinta’s publisher meets the readers’ expectation and to pursue integratedmarketing communication alternative for Cita Cinta. Conclusion of the study andrecommendations on the integrated marketing communication strategies areprovided to enlarge its market and readership base and to develop strategy to maintain Cinta Cinta’s existence in the long run."

"Tesis ini menganalisis dinamika kolaborasi yang terjadi di dalam Extractives Industries Transparency Initiatives (EITI) Indonesia. Dinamika kolaborasi di dalam multi-stakeholder group (MSG) yang merupakan unsur inti EITI penting dianalisis untuk melihat bagaimana tata kelola kolaboratif dijalankan untuk mengatasi persoalan kebijakan publik (wicked problem). Penelitian ini menggunakan teori tata kelola kolaboratif milik Emerson dan Nabatchi (2015) sebagai pisau analisis dalam menjelaskan dinamika dan faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika kolaborasi. Interaksi antar aktor dari arus informasi dan komunikasi juga dianalisis menggunakan metode analisis jejaring sosial melalui ukuran kepadatan jaringan dan sentralitas. Hasil penelitian menemukan dinamika kolaborasi secara prinsip telah dijalankan di dalam EITI Indonesia. Namun, terdapat tantangan pada dimensi principled engagement akibat sering bergantinya personil dalam MSG, kondisi itu menciptakan lapisan (layering) aktor yang aktif dalam berkolaborasi. Temuan faktor-faktor yang mempengaruhi collaboration dynamics, terjadi pada variabel system context dalam sub-dimensi policy and legal framework soal kedudukan payung hukum EITI penting dalam memberikan legitimasi platform tersebut. Pada variabel drivers, sub-dimensi initiating leadership merupakan kunci dari keberlangsungan pelaksanaan EITI terutama pada saat proses terjadinya transisi akibat perubahan payung hukum. Temuan pengukuran SNA menunjukan kepadatan jaringan yang rendah akibat kolaborasi hanya terjadi pada ruang formal. Hasil ukuran sentralitas menunjukan temuan yang hampir sama di semua ukuran dimana Sekretariat EITI dan Ketua Eksekutif EITI memiliki peringkat tertinggi, yang berarti keduanya berperan sentral dalam arus informasi dan komunikasi di dalam MSG EITI Indonesia. Kondisi ini mengakibatkan ketidakseimbangan antar aktor dalam berkolaborasi. Penelitian ini merekomendasikan adanya penguatan payung hukum dan aturan main untuk meningkatkan partisipasi aktor-aktor MSG dan juga mendorong peningkatan interaksi secara substansial yang bergantung pada pertemuan formal.

---

This thesis analyzes the dynamics of collaboration within Indonesia's Extractives Industries Transparency Initiatives (EITI). The dynamics of collaboration inside the multi-stakeholder group (MSG), a vital component of the EITI, must be examined to understand how collaborative governance is applied in solving public policy challenges (wicked problems). This study uses Emerson and Nabatchi's (2015) collaborative governance theory as an analytical tool to examine the dynamics and factors that influence collaboration dynamics. Interactions between actors from the flow of information and communication were also analyzed using social network analysis (SNA) methods through network density and centrality measures. The research results found that the dynamics collaboration in principle has been carried out in EITI Indonesia. However, there is a challenge in the principled engagement dimension due to frequent changes in MSG personnel, which creates layers of actors actively collaborating. The findings of the factors that influence collaboration dynamics occur in the system context variable in the sub-dimension of policy and legal framework regarding the position of the EITI regulation, which is essential in giving legitimacy to the platform. In the drivers variable, the initiating leadership sub-dimensional is the key to the sustainability of EITI implementation, especially during the transition process due to changes in the legal framework. The findings of measuring centrality through the SNA generally show almost the same results, where the EITI Secretariat and the EITI Executive Chair have the highest-ranking roles, which means that both are central in the flow of information and communication within the EITI Indonesia MSG. This condition results in an imbalance between actors in collaborating. This research recommends strengthening the legal framework and rules of the game to increase the participation of MSG actors and encourage substantially increased interaction that relies on formal meetings."

"Tesis ini membahas tugas dan kewenangan Tim Investigasi Permasalahan Notaris Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berkaitan dengan pembinaan dan pengawasan Notaris. Semakin berkembangnya peranan Notaris dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat mengharuskan lembaga pengawas profesi Notaris untuk dapat menjalankan fungsi pengawasan dan pembinaan secara optimal, demi menjamin terciptanya kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai pengguna jasa Notaris. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai latar belakang pembentukan Tim Investigasi dengan kewenangan di bidang pengawasan Notaris serta keberadaan akibat hukum dari temuan Tim Investigasi terhadap tugas dan kewenangan Notaris. Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan tipologi penelitian eksplanatoris. Adanya banyak keluhan dari masyarakat yang disampaikan langsung kepada Menteri Hukum dan HAM bahwa laporan dugaan pelanggaran Undang-Undang Jabatan dari masyarakat tidak diproses lebih lanjut oleh MPD ataupun MPW, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pun membentuk suatu tim bernama Tim Investigasi Permasalahan Notaris Wilayah dengan tugas utama yakni membantu kelancaran tugas dan fungsi Majelis Pengawas Notaris. Susunan keanggotaan dari Tim Investigasi adalah persis sama dengan keanggotaan yang ada pada Majelis Pengawas Wilayah dari unsur pemerintah. Dengan berlakunya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-03.UM.01.01 Tahun 2018 tentang Tim Investigasi Permasalahan Notaris Wilayah tidak ada penambahan ataupun pengurangan kewenangan Majelis Pengawas dan tidak ada pula tumpang tindih kewenangan yang dikhawatirkan akan terjadi apabila ada organ lain yang memiliki kewenangan di bidang pengawasan Notaris. Oleh karena tidak adanya kewenangan untuk mengeluarkan putusan atau penjatuhan sanksi bagi Notaris Terlapor, maka akibat hukum dari temuan Tim Investigasi bukanlah penjatuhan sanksi melainkan sebatas usulan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk menutup sementara akses akun Notaris yang sedang dalam proses investigasi yang dapat memberikan batasan yang lebih nyata untuk menghindarkan masyarakat dari kerugian. Hambatan berupa keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia yang dialami MPD seharusnya menjadi fokus pihak Kementerian Hukum dan HAM agar segera diselesaikan sebagai solusi untuk mengoptimalkan tugas pengawasan dan pembinaan Notaris, salah satunya dengan peningkatan anggaran biaya operasional dan peningkatan jumlah dan kualitas sumber daya manusia anggota Majelis Pengawas Daerah di seluruh Indonesia.

---

This thesis discussed about duties and authorities from Investigation Team of The Ministry of Law and Human Rights of The Republic of Indonesia Relating Notary Development and Supervision. The development of notary`s role in every aspect of social life requires a professional Notary supervisory institution to be able to manage an optimal supervision and guidance, to ensure the creation of certainty, order and legal protection for the public as a user of Notary`s service. The problems that will be discussed in this study are about the background of the establishment of an Investigation Team with authorities in the field of Notary supervision and legal settlement of the findings of the Investigation Team on the duties and authorities of the Notary. This study will use normative research methods with explanatory research typologies. The existence of many lawsuits from the people that submitted directly to the Minister of Law and Human Rights indicates that reports of alleged violations of UUJN from the society are not processed further by MPD or MPW, then the Minister of Law and Human Rights formed a team called the Regional Notary Investigation Team with the main task are to help continuity the tasks and functions of the Notary Supervisory Board. The composition of the members of the Investigation Team are always the same from those who are in the Regional Supervisory Board from the government element. With the enactment of the Decree of the Minister of Law and Human Rights Number AHU-03.UM.01.01 of 2018 concerning the Regional Notary Investigation Team, there is no one supporting the Supervisory Articles of Association and nothing involving overlapping which is feared that there will be other organs that have the authority in the field of Notary supervision. Therefore, there is no privilledge or authority to issue a decision or giving sanction for the Reported Notary, the legal consequences of the Investigation Team`s findings only as much as agreed by the Minister of Law and Human Rights for closing access to an investigated notary account that can provide more real assistance to prevent society from getting a loss. Constraints concerning the budget and human resources spent by MPD must be a priority for the Ministry of Law and Human Rights to be immediately resolved as a solution to facilitate the task of supervising and develop Notaries, two of the solutions are by increasing operational costs and increasing the number of human resources all over Indonesia."