Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Skripsi ini membahas potensi dampak lingkungan dari rantai suplai industri biodiesel berbahan baku minyak kelapa sawit. Metode life cycle assessment digunakan untuk mempelajari dampak lingkungan yang dihasilkan dari tiga unit utama dalam rantai suplai ini yaitu perkebunan, mill CPO, dan pabrik biodiesel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unit perkebunan menyumbang potensi dampak lingkungan yang terbesar. Selain itu, potensi dampak lingkungan terbesar adalah kontribusi terhadap pemanasan global yang sumbernya didominasi oleh emisi dari unit perkebunan. Sejumlah skenario input pada perkebunan dipelajari untuk dapat mengevaluasi skenario terbaik dalam hal kelas lahan, luas lahan, teknik pembukaan lahan serta tipe lahan. ......The focus of this study is to analyze potential environmental impact in the supply chain of palm oil biodiesel industry. Life cycle assessment is applied to analyze impacts, produced by the three main units, which are plantation, CPO mill, and biodiesel plant. This study shows that plantation gives biggest contribution to environmental impact. The biggest potential environmental impact is the contribution to global warming which emissions are produced mostly from the plantation. A number of input scenarios are assessed to evaluate the best scenario in term of land quality, land area, deforestation, and type of land.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah perceived web reputation, perceived web quality dan, e-wom mempengaruhi trust, attitude dan repurchase intention konsumen pada online marketpace di Indonesia. Data yang didapatkan berasal dari 250 responden. Model penelitian dengan tujuh hipotesis ini diuji dengan menggunakan Structural Equation Modeling (SEM). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel perceived web reputation, perceived web quality memiliki pengaruh positif terhadap trust in the website. Pada variabel e-wom credibility tidak memiliki pengaruh positif terhadap trust in the vendor, sedangkan e-wom quality memiliki pengaruh yang positif terhadap trust in the vendor. Variabl trust in the website dan trust in the vendor memiliki pengaruh yang positif terhadap attitude. Attitude memiliki pengaruh yang positif terhadap repurchase intention konsumen.

---

This research aim to test the influence of perceived web reputation, perceived web quality and e-wom toward trust, attitude and repurchase intention of online marketplace's consumers in Indonesia. The data was collected from 250 respondent and research model was analyzed by Structural Equation Modeling (SEM). The result found that perceived web reputation, perceived web quality positively influence trust in the website. However, e-wom credibility has a negative impact towards trust in the vendor. Furthermore, trust in the vendoris positively influenced by e-wom quality. Trust in the website and trust in the vendor have a positive effect toward attitude. At last, Attitude positively influence repurchase intention.

Abstrak :
Pada akhir tahun 2015, Pemerintah mengeluarkan peraturan baru dalam bidang minyak dan gas bumi, yaitu Peraturan Menteri ESDM Nomor 38 Tahun 2015 tentang Percepatan Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional. Di dalam peraturan ini, Pemerintah memunculkan 2 skema Kontrak Kerja Sama yang baru yaitu Kontrak Bagi Hasil Sliding Scale dan Kontrak Bagi Hasil Gross Split Sliding Scale. Dari kedua Kontrak Kerja Sama yang baru tersebut, yang sangat berbeda dengan Kontrak Bagi Hasil yang selama ini diterapkan di Indonesia adalah Kontrak Bagi Hasil Gross Split Sliding Scale karena bagi hasilnya dibagi langsung dari produksi gross secara progresif berdasarkan kumulatif produksi setiap tahun dan tidak terdapat mekanisme pengembalian biaya operasi. Pemerintah dimungkinkan untuk menggunakan bentuk kontrak kerja sama lain selama kontrak kerja sama tersebut lebih menguntungkan dan memberikan kemakmuran yang sebesar-besarnya kepada rakyat. Penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif ini menyimpulkan bahwa penerapan Kontrak Bagi Hasil Gross Split Sliding Scale ini tidak lebih menguntungkan negara jika dibandingkan dengan Kontrak Bagi Hasil karena pembagian hasil antara Pemerintah dan KKKS dalam kontrak ini dapat berubah setiap saat tergantung dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya dan rencana pengaturannya juga tidak efektif untuk memberikan keuntungan sebesar-besarnya. Selain itu, dengan tidak adanya pengembalian biaya operasi di dalam Kontrak Bagi Hasil Gross Split Sliding Scale, tidak akan berpengaruh terhadap peningkatan jumlah penerimaan negara dari minyak dan gas bumi di Indonesia. Oleh karena itu, Pemerintah seharusnya menetapkan batasan-batasan dan acuan yang jelas sejak awal kepada KKKS di dalam bentuk Peraturan yang pasti sehingga dalam pelaksanaannya dapat memberikan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi kedua pihak. ......At the end of 2015, the government issued a new regulation in the oil and gas industry, The Ministerial Decree of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia Number 38 Year 2015 about the acceleration of Non Conventional Oil and Gas Operation. There are two new Joint Cooperation Contract in this regulation, which are Production Sharing Contract Sliding Scale and Production Sharing Contract Gross Split Sliding Scale. Production Sharing Contract Gross Split Sliding Scale is very different with general Production Sharing Contract in Indonesia because its production sharing system is divided directly from the production gross progressively based on cumulative production every year and there is no cost recovery. The government is possible to use the other Joint Cooperation Contract as long as the contract is better in favor of the state and whose output is maximally used for improving people rsquo s welfare. This thesis uses normative juridical methods, has concluded that Production Sharing Contract Gross Split Sliding Scale is not better in favor of the state as the Production Sharing Contract because the share of the production between the government and contractor can change any time depends on factors that influence it and the regulation rsquo s plan is ineffective to maximally used for improving people rsquo s welfare. In addition, the absence of cost recovery in Production Sharing Contract Gross Split Sliding Scale would not affect on increasing the state revenues from oil and gas. Hence, the government should make the regulations from the beginning which is concluding the restrictions and a clear reference to contractor so that can provide maximum advantages for both sides.

Abstrak :
Penyandang Disabilitas Mental (PDM) Terlantar mengalami multineglect dalam bentuk keterlantaran fisik, mental, dan sosial berupa isolasi, stigma dan diskriminasi. Negara berkewajiban melindungi warga negaranya termasuk PDM terlantar dalam memperoleh hak dasar sehingga tidak mengalami kondisi yang lebih buruk berupa penyakit kronis, kekerasan, hingga kematian. Permensos RI No. 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada SPM Bidang Sosial di Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota mengatur tata cara pemenuhan layanan dasar bagi warga negara yang dilakukan berdasarkan kewenangan Pemerintah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian menyimpulkan bahwa tahapan SPM di PSBL HS III telah diimplementasikan mengacu pada regulasi yang berlaku. Perencanaan termasuk indikator SPM telah tertuang dalam dokumen RPJMD dan Renstra Dinas Sosial Prov. DKI Jakarta. Pada pengimplementasiannya ditemukan aspek komunikasi belum berjalan efektif, kebijakan SPM belum tersosialisasikan kepada pelaksana teknis, terdapat aspek fasilitas yang belum memenuhi standar SPM serta perlu peningkatan kuantitas & kualitas SDM. Aspek disposisi implementasi SPM mendapat dukungan berupa rencana pengembangan sarana yang aksesibel dan penambahan komponen layanan dasar bagi kebutuhan tertentu PDM. Terdapat beberapa kelemahan implementasi SPM yaitu data PDM belum terintegrasi dengan DTKS, perlunya SOP bagi PDM dengan konidisi tertentu, belum adanya Peraturan Gubernur terkait SPM bidang Sosial, dan belum terbentuknya Tim Penerapan SPM Provinsi. ......Neglected Persons with Mental Disabilities (PDM) experience multineglect, in the forms of physical, mental and social neglect, such as isolation, stigma and discrimination. The state is obliged to protect its citizens including neglect persons with mental disabilities in obtaining basic rights to prevent worse conditions such as chronic diseases, exploitation, violence, and death. Social Ministerial Decree No. 9 of 2018 concerning Technical Standards for Basic Services in the Social Services (SPM) at the Provincial and Regency/City Regions, as a procedures for fullfiling basic services for citizens are conducted based on Government authority. The study was conducted through a qualitative descriptive approach. The study concludes that the SPM stages in PSBL HS III have been implemented referring to the regulations. Planning including SPM indicators has been contained in the RPJMD document and Dinas Sosial Prov. DKI Jakarta’s Strategic Plan. In its implementation, it was found that the communication aspect still ineffective, the SPM policy hasn’t been socialized to the technical implementer, there are aspects of the facility that do not meet SPM standards, needed to increase the quantity and quality of Social Welfare Human Resources. The SPM implementation disposition aspect has full support in the form of development on accessible infrastructure and the addition of basic service components for certain PDM needs. There are some weaknesses in the implementation of SPM, that the data hasn’t been integrated with DTKS, the need for SOP for PDM with certain conditions, Governor Regulations related to SPM in the social sector has not been formed, and the Provincial SPM Implementation Team has not yet been formed.

Abstrak :
Penyandang Disabilitas Mental (PDM) Terlantar mengalami multineglect dalam bentuk keterlantaran fisik, mental, dan sosial berupa isolasi, stigma dan diskriminasi. Negara berkewajiban melindungi warga negaranya termasuk PDM terlantar dalam memperoleh hak dasar sehingga tidak mengalami kondisi yang lebih buruk berupa penyakit kronis, kekerasan, hingga kematian. Permensos RI No. 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada SPM Bidang Sosial di Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota mengatur tata cara pemenuhan layanan dasar bagi warga negara yang dilakukan berdasarkan kewenangan Pemerintah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian menyimpulkan bahwa tahapan SPM di PSBL HS III telah diimplementasikan mengacu pada regulasi yang berlaku. Perencanaan termasuk indikator SPM telah tertuang dalam dokumen RPJMD dan Renstra Dinas Sosial Prov. DKI Jakarta. Pada pengimplementasiannya ditemukan aspek komunikasi belum berjalan efektif, kebijakan SPM belum tersosialisasikan kepada pelaksana teknis, terdapat aspek fasilitas yang belum memenuhi standar SPM serta perlu peningkatan kuantitas & kualitas SDM. Aspek disposisi implementasi SPM mendapat dukungan berupa rencana pengembangan sarana yang aksesibel dan penambahan komponen layanan dasar bagi kebutuhan tertentu PDM. Terdapat beberapa kelemahan implementasi SPM yaitu data PDM belum terintegrasi dengan DTKS, perlunya SOP bagi PDM dengan konidisi tertentu, belum adanya Peraturan Gubernur terkait SPM bidang Sosial, dan belum terbentuknya Tim Penerapan SPM Provinsi. ......Neglected Persons with Mental Disabilities (PDM) experience multineglect, in the forms of physical, mental and social neglect, such as isolation, stigma and discrimination. The state is obliged to protect its citizens including neglect persons with mental disabilities in obtaining basic rights to prevent worse conditions such as chronic diseases, exploitation, violence, and death. Social Ministerial Decree No. 9 of 2018 concerning Technical Standards for Basic Services in the Social Services (SPM) at the Provincial and Regency/City Regions, as a procedures for fullfiling basic services for citizens are conducted based on Government authority. The study was conducted through a qualitative descriptive approach. The study concludes that the SPM stages in PSBL HS III have been implemented referring to the regulations. Planning including SPM indicators has been contained in the RPJMD document and Dinas Sosial Prov. DKI Jakarta’s Strategic Plan. In its implementation, it was found that the communication aspect still ineffective, the SPM policy hasn’t been socialized to the technical implementer, there are aspects of the facility that do not meet SPM standards, needed to increase the quantity and quality of Social Welfare Human Resources. The SPM implementation disposition aspect has full support in the form of development on accessible infrastructure and the addition of basic service components for certain PDM needs. There are some weaknesses in the implementation of SPM, that the data hasn’t been integrated with DTKS, the need for SOP for PDM with certain conditions, Governor Regulations related to SPM in the social sector has not been formed, and the Provincial SPM Implementation Team has not yet been formed.

Abstrak :
Plastik food grade yang biodegradable namun tetap kuat dan tahan air seperti plastik sintetis merupakan topik riset yang banyak digemari dewasa ini. Pada penelitian ini, dalam rangka meningkatkan kekuatan mekanik dan ketahanan air bioplastik filler alami, selulosa bakteri ditambahkan untuk menghasilkan bioplastik filler hibrid. Filler serat batang pisang dan selulosa bakteri dalam jumlah tertentu didispersikan dalam air distilasi di ultrasonic processor. Selanjutnya, pati dimasukkan dan campuran dipanaskan hingga pati tergelatinisasi. Campuran kemudian dicetak dan dikeringkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persentase filler 10% merupakan nilai optimum yang menghasilkan kekuatan mekanik paling tinggi. Komposisi filler hibrid yang menghasilkan bioplastik paling kuat adalah 25% serat batang pisang dan 75% selulosa bakteri, dengan kuat tarik 4,599 MPa dan modulus 174,1 MPa. Meskipun demikian, kekuatan mekanik bioplastik filler hibrid masih kalah dibandingkan dengan bioplastik filler tunggal. Di sisi lain, penambahan selulosa bakteri terbukti meningkatkan ketahanan air, dengan laju transmisi air 3,8958 g/m2/jam pada bioplastik filler 10% serat batang pisang dan 35% selulosa bakteri. Karakteristik bioplastik dikonfirmasi dengan analisis SEM, FTIR, dan XRD. Dari soil burial test selama 9 hari, didapatkan bahwa filler serat batang pisang menurunkan kecepatan biodegradasi bioplastik sebesar 6.9%. ......Food grade bioplastic has become a popular research topic these days. However, further study still needs to be conducted, to develop bioplastic that has comparable mechanical and water barrier properties with synthetic plastic. In this research, to improve the mechanical and water barrier properties of plant cellulose filled bioplastic, bacterial cellulose is added to create hybrid filled starch bioplastic. The filler banana pseudostem fibre and bacterial cellulose were first dispersed in distilled water, starch was added and mixture was heated until gelatinization occured. The mixture was then casted and dried in the oven. Research proved that 10% was an optimum filler percentage, which resulted in the highest mechanical strength of bioplastic. The hybrid filler composition that gave the best mechanical properties was 25% banana pseudostem fibre and 75% bacterial cellulose, with tensile strength 4.599 MPa and modulus 174.1 MPa. However, bioplastic with hybrid filler was not as strong bioplastic with single filler. On the other hand, the addition of bacterial cellulose proved to give positive effect to water barrier properties, bioplastic filled with hybrid 10% banana pseudostem fibre and 35% bacterial cellulose had water vapour transmission rate 3,8958 g/m2/hour. The mechanical and water barrier properties of bioplastic was confirmed with SEM, FTIR, and XRD analysis. Soil burial test for 9 days proved that banana pseudostem filler decreased 6,9% of corn starch bioplastic biodegradation rate.

Abstrak :
Bank yang berfungsi sebagai penghimpun, penyalur dan pemberi layanan jasa dalam lalu-lintas pembayaran dan peredaran uang di masyarakat seharusnya dapat menentukan bentuk pertanggung jawaban dan pembagian resiko yang jelas dengan pihak yang melakukan kerja sama dengannya. Penelitian ini dimaksudkan untuk dapat memberi gambaran mengenai hubungan hukum antara Bank dengan Perusahaan Efek yang menjual produk investasi kepada nasabah Bank dan bentuk tanggung jawab Bank Century sebagai pihak yang diduga menjual reksa dana PT. Antaboga Delta Sekuritas terhadap nasabah dikaitkan dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 2838K/Pdt/2011 menggunakan metode peneilitian yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini adalah suatu kesimpulan bahwa dalam kasus Bank Century seharusnya setiap Pihak yang diduga melakukan penjualan reksa dana memiliki tanggung jawab sesuai dengan porsinya masing-masing dan menyarankan untuk Majelis Hakim sebaiknya memperhatikan peraturan perbankan sebelum memutus.

---

A bank, which functions as the gatherer, distributor and provider of services in the payment traffic and money circulation in society should be able to determine the clear form of liabilities and risk sharing with the party that cooperates with it. This research’s purpose is to provide a description on the legal relation between the Bank and the Securities Company which sells the investment product to the Bank’s customer and the form of Bank Century’s liabilities as the party allegedly selling mutual funds of PT. Antaboga Delta Sekuritas to customers, in connection with the judgment of the Supreme Court Number 2838K/Pdt/2011, using the judicial normative research method. The result of this research is a conclusion that in the case of Bank Century, every Party allegedly selling mutual funds has liabilities pursuant to their respective portions and it suggests that the Panel of Judges observe banking regulations before deciding.

Abstrak :
Dalam usaha minyak dan gas bumi di Indonesia, terdapat perjanjian-perjanjian yang mengikat para pihak seperti Production Sharing Contract dan juga Joint Operating Agreement. Dalam perjanjian-perjanjian tersebut tentunya terdapat klausula-klausula yang mengatur dan salah satunya adalah klausula Sole Risk. Pemahaman klausula Sole Risk ini sangat penting karena dalam contoh kasus antara PT Golden Spike Energi Indonesia dan Pertamina Hulu Energi Raja Tempirai terdapat perbedaan dalam mengartikan klausula Sole Risk yang ada di dalam perjanjian. Persyaratan dan pengaturan yang ada juga harus diperhatikan ketika ingin melaksanakan Sole Risk Operation. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.

---

In the oil and gas business in Indonesia, there are agreements that bind the parties such Production Sharing Contract and Joint Operating Agreement. In that agreements, there are clauses that regulate and one of them is a Sole Risk Clause. The understanding of Sole Risk clause is very important because in the case of PT Golden Spike Energi Indonesi and Pertamina Hulu Energi Raja Tempirai, there are differences in interpreting the Sole Risk clause that existing in the agreement. The terms and the regulations that existing should be considered when the parties want to do the Sole Risk Operation. In this research, it used the normative law research that is done by assessing the existing literatures.

Abstrak :
Penelitian ini dilakukan untuk melihat gambaran mengenai attachment dan kontrol diri pada anak usia prasekolah (3 sampai 4 tahun). Pengukuran kontrol diri dilakukan melalui paradigma Delay of Gratification  menggunakan Stanford Marshmallow Test yang dikembangkan oleh Mischel, Shoda & Rodriguez (1989). Dalam penelitian ini, peneliti mengukur durasi waktu yang dihabiskan anak untuk menunggu, serta perilaku apa yang ditunjukkan oleh anak ketika menunggu. Selain itu, attachment diukur Ainsworth, Blehar, Waters & Wall (1978). Pengukuran tersebut membagi pola attachment menjadi 3 (tiga) kelompok yang terdiri dari secure attachment, insecure-resistant attachment, dan insecure-avoidant attachment. Partisipan dalam penelitian ini berjumlah 7 pasangan ibu anak berusia 3 sampai 4 tahun serta berjenis kelamin laki-laki atau perempuan. Melalui observasi, peneliti menemukan bahwa anak berusia 4  tahun memiliki durasi waktu delay yang lebih panjang. Selain itu, anak yang memiliki secure attachment dan insecure-avoidant attachment memiliki durasi delay of gratification di atas rata-rata seluruh partisipan. Kemudian, ditemukan perbedaan perilaku menunggu yang ditunjukkan oleh anak-anak dengan secure attachment dan insecure-avoidant attachment, serta anak dengan insecure-resistant attachment. Untuk melakukan generalisasi hasil penelitian, diperlukan penelitian dengan sampel yang lebih banyak. ...... This research is conducted to see attachment to mother and its relation to self-control in preschool children of aged 3-4 years old. Self-control is measured through delay of gratification paradigm with Stanford Marshmallow Test which was developed by Mischel, Shoda & Rodriguez (1989). In this research, the researcher measured the duration the children spent to wait, and the behavior children shown while waiting. Attachment is measured with Strange Situation Procedure which was developed by Ainsworth, Blehar, Waters & Wall (1978). This measurement divided the attachment patterns into three groups consist of secure attachment, insecure-resistant attachment, and insecure-avoidant attachment. Participant of this research is 7 pairs of mother and their children aged 3 to 4 years, boys or girls. Through observation, the researcher found that the children aged 4 have a longer time to wait. In addition, children who have secure attachment and insecure-avoidant attachments have a duration of delay of gratification above the average of all participants. Then, differences in waiting behavior were found in children with secure attachments and insecure-avoidant attachments, and children with insecure-resistant attachments. To generalize the results of the study, more sample is needed.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk melihat dampak relatedness, atau keterkaitan antara humor dengan argumen iklan Matthes, 2013 terhadap sikap terhadap iklan, dan interaksi keduanya dengan need for cognition, atau kecenderungan seorang individu untuk terlibat dalam, dan menyukai sebuah proses berpikir Cacioppo Petty, 1982. Penelitian ini adalah penelitian eksperimen, dengan 248 individu berusia 18-23 tahun yang berdomisili di Jabodetabek sebagai partisipan. Pengukuran relatedness dilakukan menggunakan cek manipulasi yang diadaptasi dari Matthes 2013, sementara sikap terhadap iklan diukur menggunakan alat ukur yang dikembangkan Cline, Altsech, dan Kellaris 2003, humor strength diukur menggunakan cek manipulasi yang dikembangkan oleh Cline dan Kellaris 2007, dan NFC diukur menggunakan Need for Cognition Scale oleh Cacioppo, Petty, dan Kao 1984 . Melalui kuesioner daring, partisipan diberikan salah satu poster iklan minuman soda dengan humor yang related atau tidak related secara acak. Kontrol terhadap konten iklan serta kontrol statistik dilakukan. Hasil penelitian menemukan bahwa humor related menimbulkan sikap terhadap iklan yang lebih tinggi secara signifikan daripada humor tidak related, bahkan setelah mengontrol humor strength. Penelitian ini juga menemukan bahwa NFC memoderasi hubungan relatedness iklan dan sikap terhadap iklan, namun efek moderasi tidak ditemukan setelah mengontrol humor strength.

---

This study aimed to investigate the impact of humor relatedness on attitude towards the ad, and how need for cognition influenced the relationship. An experimental study involved 248 participants, aged 18 24 and resided in Jabodetabek. Four measurements were used in this study, namely, relatedness Matthes, 2013 attitude towards the ad Cline, Altsech, and Kellaris, 2003 humor strength Cline and Kellaris, 2007 and the Need for Cognition Scale Cacioppo, Petty, Kao, 1984. Each responden participated in an online experiment and be randomly given one advertisement of a soda product, either with related or unrelated humor. The result showed that individuals were given ads with related humor had significantly higher attitude toward the ad than individuals who were given ads with unrelated humor, even after controlling humor strength as a covariate variable. This research also found that NFC moderated the relationship between relatedness and attitude towards the ad, where individuals with higher NFC showed significantly lower attitude toward the ad in unrelated ads compared to those with lower NFC, but this moderation effect did not show after controlling humor strength.