Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sebagai sebuah profesi, seorang dokter memiliki norma hukum dan etika yang harus dijalani. Dalam etika kedokteran diatur bahwa seorang dokter harus menolong dan memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik kepada seluruh pasien. Namun, apabila pasien tersebut berstatus tersangka, tindakan menolong ini dapat diartikan sebagai tindakan negatif, karena dalam KUHPidana Indonesia dapat dianggap sebagai salah satu tindak pidana, yang dikenal dengan sebutan obstruction of justice. Untuk mendapat jawaban terhadap dugaan ini, maka perlu diteliti mengenai batasan pelayanan seorang dokter kepada pasien yang berstatus tersangka. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan data sekunder. Dalam akhir penelitian disimpulkan bahwa obstruction of justice diatur dalam Hukum Pidana dan Kode Etik Kedokteran Indonesia. Sedangkan batasan tindakan obstruction of justice berupa niatan, pengetahuan, motif, dan perbuatan aktif, tindak pencegahan, dan memberikan keterangan yang valid.

---

As a profession, a doctor has legal and ethical norms to be dealt. In medical ethics it is stipulated that a doctor should help and provide the best health service to all patients. However, if the patient is a suspect, this act of help can be interpreted as a negative action, because in the Indonesian Criminal Code it can be regarded as one of a crime, known as obstruction of justice. To get an answer to this suspicion, it is necessary to examine the limitations of a doctor 39 s service to a suspected patient. The research method is using juridical normative with secondary data. After conducting the research, the authors found that obstruction of justice is regulated in the Criminal Law and the Indonesian Medical Code of Ethics. While the boundaries of the act of obstruction of justice is acted in the form of intentions, knowledge, motives, active acts, precautions, and providing the valid information."

"PT. Bursa Efek Indonesia (PT.BEI) merupakan sebuah bursa efek dengan bentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT), namun PT.BEI memiliki beberapa karakter yang berbeda dengan karakter badan hukumnya, dimana karakter tersebut lebih mencerminkan PT. BEI sebagai sebuah organisasi yang berbasis keanggotaan dibandingkan sebagai PT yang seharusnya merupakan sebuah persekutuan modal. Adapun pengesahan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan membuka peluang demutualisasi bursa efek yang akan berimplikasi terhadap karakter dari PT. BEI. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk badan hukum yang ideal serta meninjau implikasi demutualisasi bagi PT. BEI dengan mempelajari dan mengambil contoh best practice dari bursa efek di negara lain yang telah melakukan demutualisasi seperti Amerika Serikat, Belanda dan Hong Kong. Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal dengan tipologi penelitian eksplanatoris. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan diperkuat dengan wawancara. Hasil penelitian menghasilkan bahwa bentuk badan hukum yang lebih ideal dengan karakteristik PT.BEI saat ini adalah Perkumpulan Berbadan Hukum. Adapun penerapan demutualisasi pada PT.BEI dapat menimbulkan implikasi positif antara lain meningkatkan daya saing PT.BEI secara global, meningkatkan rasa memiliki dan kepedulian masyarakat terhadap pasar modal Indonesia, serta meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik. Sementara implikasi negatif yang perlu menjadi perhatian adalah potensi benturan kepentingan dan potensi monopoli, untuk dapat meminimalisir potensi implikasi negatif tersebut dapat diterapkan beberapa solusi antara lain menyesuaikan beberapa peraturan pada PT.BEI, menetapkan batasan kepemilikan saham pada bursa efek, mendirikan bursa efek lain, serta menyesuaikan kewenangan SRO pada PT. BEI.

---

Indonesia Stock Exchange (IDX) is a stock exchange with a legal entity in the form of a limited liability company. However, in carrying out its role as a stock exchange, IDX has several characteristics that differ from its legal entity, which more reflect IDX as a membership-based organization rather than a capital association. The enactment of Law No. 4 of 2023 about Strengthening the Financial Sector provides an opportunity for the demutualization of the stock exchange, which will have implications for the characteristics of IDX and impact the dynamics of the capital market in Indonesia. This study aims to examine the ideal legal form of legal entity for IDX according to its characteristics and review the implications of demutualization for IDX by studying and taking examples of best practices from stock exchanges in other countries that have demutualized such as United States, Netherlands, and Hong Kong. This research is a doctrinal legal research with an explanatory research typology, using secondary data obtained through literature studies which are further strengthened by interviews. The research findings indicate that the more ideal legal form for IDX with its current characteristics is a Legal Entity Association with its rights, position, and authority detailed in its Articles of Association. Regarding the implications of demutualization for IDX, it can have positive impacts such as increasing the global competitiveness of IDX, increasing public ownership and concern for the Indonesian capital market, and improving corporate governance. However, there are also negative impacts that need to be addressed, including potential conflicts of interest and monopolistic tendencies that may occur. There are several solutions to minimize these negative impacts, such as setting limits on stock ownership in the stock exchange, establishing stock exchanges, and adjusting the authority of the Self-Regulatory Organization (SRO) in IDX."