Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memerinei jenis-jenis tanggapan yang dapat diberikan atas suatu pertanyaan serta alasannya mengapa jenis tanggapan tersebut yang dipilih dilihat dari konteks situasi pada saat tersebut. Teori yang digunakan untuk menganalisis data adalah teori mengenai jenis-jenis tanggapan yang dapat diberikan atas suatu pertanyaan yang dikemukakan oleh Poggi, Casteifranchi dan Parisi (1981) dalam Answers, Replies dan Reactions. Teori tersebut dipadukan dengan teori implikatur percakapan (conversational implicatures) untuk membahas pelanggaran terhadap maksim prinsip kerja sama (cooperative principle) yang dikemukakan oleh Grice (1975) dalam artikelnya yang berjudul Logic and Conversation. Hasil analisis disajikan dalam bentuk tabel yang menghasilkan kesimpulan bahwa dalam menanggapi suatu pertanyaan penjawab umumnya memilih tanggapan yang paling efektif pada situasi tersebut. Tanggapan dapat berupa jawaban (answer) bila penjawab memberikan infonnasi yang dikehendaki penanya, atau sahutan (reply) bila penjawab menanggapi pertanyaan tersebut tanpa memberikan informasi yang dikehendaki. Sahutan dapat dilakukan dengan cara, di antaranya, memberikan alasan mengapa penjawab tidak dapat meberikan informasi yang diinginkan atau pun dengan cara mengalihkan pembicaraan. Tanggapan dapat pula diberikan dalam bentuk reaksi (reaction). Ada reaksi yang sekaligus memberikan jawaban, ada pula reaksi yang tidak memberikan jawaban yang diinginkan oleh penanya. Kadang-kadang tanggapan yang diberikan melanggar maksim prinsip kerjasama. Akan tetapi hat tersebut memang diperlukan pada situasi tersebut untuk membuat tanggapan menjadi lebih efektif atau untuk menjaga hubungan sosial di antara mereka."

"Dalam beberapa tahun terakhir, lembaga arbitrase internasional telah memberikan perhatian dan upaya yang lebih besar untuk meningkatkan jumlah arbiter perempuan. Tesis ini menguraikan dua permasalahan utama; dampak arbiter perempuan terhadap putusan arbitrase dan pentingnya Indonesia mengeluarkan kebijakan khusus bagi arbiter perempuan. Skripsi ini merupakan metode doktrinal dengan data primer yang digunakan sebagai data sekunder. Untuk memperkuat data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, penelitian ini juga melakukan wawancara terhadap arbiter dan akademisi baik laki-laki maupun perempuan. Tesis ini menyimpulkan bahwa arbiter perempuan mempunyai dampak positif terhadap pengambilan keputusan yang lebih baik selama penunjukan dan proses arbitrase. Selain itu, hal ini akan menghasilkan putusan arbitrase yang berkualitas tinggi. Berdasarkan kesimpulan tersebut, penting bagi Indonesia untuk mengeluarkan kebijakan khusus bagi arbiter perempuan. Saat ini, terdapat arbiter perempuan yang berkualifikasi tinggi di Indonesia. Namun demikian, tidak ada jaminan bahwa mereka akan dapat ditunjuk dalam penunjukan dan proses arbitrase. Dalam UU Nomor 19 Tahun erakhir Nomor 3 Tahun 2023 tidak ada pengaturan mengenai penunjukan arbiter perempuan. Selain itu, jumlah perempuan yang tertarik mengikuti pelatihan, lokakarya, dan praktik sebagai arbiter semakin meningkat. Dengan demikian, akan semakin banyak arbiter perempuan yang membutuhkan kesempatan untuk dipilih menjadi arbiter karena lembaga arbitrase Indonesia belum mengangkat isu penunjukan arbiter perempuan, program dan inisiatif peningkatan jumlah arbiter perempuan yang diangkat

---

In recent years, international arbitration institutions have given greater attention and effort to increase female arbitrators. This thesis elaborates on two main issues; the impact of female arbitrators on the arbitral awards and the importance of Indonesia to issue a specific policy for female arbitrators. This thesis is a doctrinal method with the primary data used as secondary data. To strengthen the data obtained by library research, this research also conducts interviews with male and female arbitrators and academics. This thesis concludes that female arbitrators have a positive impact on better decision-making during arbitration appointments and proceedings. Furthermore, it will result in a high-quality arbitral award. According to the conclusions, it is important for Indonesia to issue a specific policy for female arbitrators. Recently, there have been highly qualified female arbitrators in Indonesia. However, there is no guarantee that they will be able to be appointed in the arbitration appointment and proceedings. In Law No. 19 year 1999 and the latest Supreme Court Regulation No. 3 year 2023 there will be no regulations regarding appointing female arbitrators.  Moreover, the number of women interested in training, workshops, and practicing as arbitrators is increasing. Consequently, there will be more female arbitrators who need opportunities to be selected as arbitrators since the Indonesian arbitration institution has yet to raise the issue of appointing female arbitrators, programs, and initiatives to increase the number of female arbitrators appointed."