Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas kepailitan yang diajukan oleh Joint Operation dalammemenuhi syarat sebagai subjek dalam kepailitan, yaitu dua kreditur. Penelitianini adalah penelitian deskriptif analitis dengan menggunakan kajian hukumnormatif dan tipologi pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian adalahJoint Operation tidak memenuhi syarat sebagai subjek pailit yaitu dua kreditur,karena Joint Operation dapat dikategorikan sebagai Firma dengan meperhatikanaspek pembentukan dan nama bersamanya, oleh karena itu dihitung sebagai satukreditur. Hasil penelitian menyarankan perlu dibentuk suatu aturan khususmengenai Joint Operation baik mengenai status maupun hubungan hukumnya.

---

Abstract This thesis discusses the bankruptcy filed by Joint Operation in connection tomeet the requirements as a subject in bankruptcy; two creditors. This is adescriptive analysis research using normative legal analysis and case approachtypology. This research conclude that Joint Operation could not meet therequirements as a subject of bankruptcy; two creditors, because Joint Operationcould be categorized as a firm, considering the aspect of establishment and thebody names. This research suggest to create a specific law for Joint Operation forits status and legal relation."

"Peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan merupakan dambaan para pencari keadilan dalam menjalani proses hukum. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana telah menerapkan hal ini menjadi asas yang melandasi berjalannya proses peradilan. Asas ini seharusnya diterapkan secara konsekuen dalam setiap tingkat peradilan untuk menjamin kepastian hukum dan melindungi hak asasi manusia. Dalam proses peradilan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang terjadi di beberapa wilayah pengadilan, penerapan asas ini dapat dilakukan dengan menggabungkan tindak-tindak pidana tersebut menjadi satu tindak pidana seperti yang diamanatkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Dengan instrumen ini, proses peradilan akan berjalan lebih cepat, sederhana dan biaya yang dikeluarkan lebih murah dibandingkan dengan diperiksa sendiri-sendiri di setiap wilayah pengadilan. Dalam prakteknya ternyata asas ini masih banyak dilanggar oleh aparat penegak hukum yang notabene merupakan tonggak tercapainya keadilan."