Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 3 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Christianson
"Penerapan sistem kesehatan dan keselamatan kerja sering dilupakan oleh perusahaan yang secara sengaja maupun secara tidak sengaja sehingga menimbulkan kerugian kepada pekerja/buruh. Di sisi lain, dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28 D ayat 1 menyatakan bahwa pekerja/buruh berhak untuk mendapatkan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum dalam hubungan kerja. Penelitian skripsi ini akan dilakukan dengan menggunakan pendekatan Yuridis-Normatif. Pendakatan Yuridis-Normatif sendiri adalah penulisan karya ilmiah yang didasarkan pada studi kepustakaan dan mencari konsep-konsep, pendapat-pendapat ataupun penemuan yang berhubungan dengan permasalahan hukum. Dengan mengkaji dan menelaah norma-norma hukum yang berlaku berdasarkan bahan hukum yang dilakukan dengan pengumpulan bahan hukum secara studi kepustakaan. Penelitian ini bersifat eksplanatoris yang menjelasakan lebih dalam suatu gejala, dan bentuk penelitian ini merupakan evaluatif, yaitu memberikan penilaian atas kegiatan program-program yang telah dilaksanakan. Dalam penelitian ini, perusahaan terindikasi melanggar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagaakerjaan Pasal 186 ayat 1 dan 2, Pasal 190, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan Pasal 84 ayat 3, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang secara garis besar, perusahaan tidak menerapkan kesehatan dan keselamatan kerja yang baik. Ada pun seharusnya perusahaan menerapkan kesehatan dan keselamatan kerja yang baik agar buruh terhindar dari kecelakaan kerja dan/atau penyakit akibat kerja.
......The implementation of occupational health and safety systems is often forgotten by companies that intentionally or unintentionally cause loss to workers. On the other hand, in the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia, article 28D paragraph 1 states that workers laborers are entitled to obtain security, protection and legal certainty in the employment relationship. This thesis research will be done by using Juridical Normative approach. The Juridical Normative Apprenticeship itself is the writing of scientific papers based on bibliography studies and searching for concepts, opinions or findings relating to legal issues. By reviewing and reviewing the applicable legal norms based on legal material conducted with the collection of legal materials by library study. This research is explanatory in explaining more deeply a symptom, and the form of this research is evaluative, that is giving assessment of activity of program which have been implemented. In this research, the company has indicated to violate law Number 13 Year 2003 regarding Labour Article 186 paragraph 1 one and 2 two Article 190, law Number 23 Year 1992 regarding Health Article 84 Paragraph 3, and other laws and regulations, There is also a company should apply good health and safety so that workers avoid work accidents and or occupational diseases. "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sitinjak, Galumbang Christianson
"Posisi Bapepam menurut Peraturan Presiden No.10/2005, merupakan salah satu badan setingkat eselon satu berada di bawah Departemen Keuangan, kurang independen baik secara struktural maupun secara finansial, membuat Bapepam tidak dapat melaksanakan fungsi otoritas pasar modal sebagaimana mestinya. Kelemahan ini telah menjadi keprihatinan dari berbagai pihak, di antaranya para pelaku pasar modal, pengamat dan DPR. Mereka menghendaki agar Bapepam dapat independent, menjadi lembaga tersendiri dan langsung bertanggung jawab ke Presiden. Di lain pihak, Departemen Keuangan masih menginginkan Bapepam tetap berada di bawah otoritasnya.
Penelitian tentang kasus proses reposisi Bapepam ini berusaha untuk menjawab persoalan pokok yaitu: Mengapa eksekutif yang diwakili oleh Menteri Keuangan berbeda pandangan dengan legislatif (DPR) dalam proses reposisi Bapepam? Apa yang mendasari perbedaan pandangan keduanya? Bagaimana proses tank menarik antara eksekutif dan legislatif dalam proses reposisi tersebut berlangsung? Teori yang digunakan untuk menganalisis adalah teori-teori pilihan rasional, kebijakan publik dan birokrasi.
Penelitian ini berusaha menjawab permasalahan dengan metode kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara : (1) studi kepustakaan, dan (2) studi lapangan dengan melakukan wawancara mendalam (indepth-interview) terhadap lima orang informan yang dipilih secara purposive.
Perpres No.6312005, menetapkan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dengan kedudukan dan independensi seperti sebelumnya. Posisi baru tersebut, membuktikan keunggulan birokrasi. Penguasaan sumber daya, keakhlian, dan waktu membuat birokrasi dapat mengungguli para pembuat kebijakan lainnya. Implikasi teori terhadap penelitian adalah penegasan terhadap kebenaran teori. Menurut teori pilihan rasional, birokrasi akan berupaya memaksimalkan kepentingannya dengan cara meningkatkan pendapatan dan prestise, yang dapat diperoleh dengan cara menggelembungkan departemen dan jumlah pegawainya. Teori kebijakan publik dan birokrasi menyatakan, bahwa birokrasi telah menjadi pemain utama dalam proses kebijakan dan merupakan figur sentral dalam banyak sub-sub sistem kebijakan, karena individu-individu birokrat memiliki hak diskresi untuk membuat keputusan atas nama negara.

As it was stated in Presidential Decree No.10/2005, Capital Market Supervisory Agency is subordinated to Ministry of Finance which made its position structurally and financially dependent. These weaknesses made Capital Market Supervisory Agency was unable to settle fraud and illegal practices in the capital market, and consequently have become the concern of many parties such parliament members, investors' association, and scholars. On the other sides. Ministry of Finance would like to maintain its initial subordinated position, which is still under Ministry of Finance.
Main issues in this research are Why did executive which was represented by Ministry of Finance, has a different perception with parliament (DPR) regarding the reposition of Capital Market Supervisory Agency? what was-the basis of their perception, and how did the different perception settle? The author used rational choice theory, public policy theory and bureaucracy theory to analyze the above mentioned problems.
This research is trying to answer research topic by using qualitative method, but data collection method is done by : (I) literature study, and (2) field study by performing in depth-interview to select informants purposively. The Presidential Decree No.63/2005 finally stated that Capital Market Supervisory Agency has merged with Directorate General of Financial Institution into Capital Market Supervisory and Financial Institution Agency. The agency is still subordinated to Ministry of Finance which made its position structurally and financially dependent.
The research results which can be obtained by author confirm the validity of those theories mentioned above. According to rational choice theory that bureaucrats will tries to maximize their interests by increasing their income, perks and prestige. Public policy and bureaucracy theories stated that bureaucracies have come to play significant, if not dominant, roles in governing. Have modern societies come to the point where a new elite structure based on information, technical expertise, position and policy ideas has come to determine who gets what, when, where and why. By having all of those requirements stated above, public bureaucracy is in quite a strong position vis-a -vis other potential policy-making institution.
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2006
T22043
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sitohang, Harun Julianto Christianson
"ABSTRAK
KRL Commuterline merupakan salah satu transportasi masal yang dikonsumsi oleh masyarakat khususnya para konsumen penyandang disabilitas.Keberadaan KRL Commuterline ini sangat diminati masyarakat terlebih para konsumen penyandang disabilitas sebagai pengguna jasa KRL Commuterline untuk melakukan aktivitas maupun berpindah tempat. Namun sangat disayangkan pemerintah bersikap kurang peduli terhadap keberadaan penyandang disabilitasini, hal ini dapat dilihat dari minimnya sarana dan prasarana di KRL Commuterline. Penulisan ini membahas mengenai penerapan prinsip perlindungan konsumen yang terkait dengan permasalahan ini, ditinjau dari peraturan perundang-undangan,ketentuan tentang standardisasi produk/jasa, serta sejauhmana bentuk pertanggungjawaban pelakuusaha/produsen dalam Hukum Perlindungan Konsumen sebagai upaya memenuhi hak-hak konsumen, khususnya konsumen penyandang disabilitas sebagaimana ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999.

ABSTRACT
KRL Commuter Line is one of mass transportationthat is consumed bythe public, especially consumers with disabilities. KRL Commuterline existenceis very interested in the community especially to consumers with disabilities as service users KRLCommuterline to do activities or on the move.it is unfortunatethe government to beless concerned about the presence of persons with disabilities, this is can be seen from the lack of facilities and prefacilities in KRLCommuterline. This writing to discuss the application of the principles of consumer protection associated with this problem , in terms of legislation , the provisions on product standardization , as well as the extent to which a form of accountability businesses / manufacturers in Consumer Protection Law in an effort to fulfill the rights of consumers , particularly consumer with disabilities as the provisions of Article 4 of Law Consumer Protection Law, UU No. 8 / 1999.
"
Depok: Universitas Indonesia, 2016
T45183
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library