Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perencanaan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak yang memiliki harta melalui special purpose vehicle di luar negeri terkait implementasi tax amnesty. Penelitian ini menggunakan pendekatan secara kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui tinjauan literatur dan studi lapangan yang dilakukan dengan wawancara mendalam terhadap narasumber yakni pihak Konsultan Pajak, Akademisi, dan Wajib Pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam mempertimbangkan keikutsertaan program pengampunan pajak dalam hal penerapan PMK-127, analisis SWOT dapat membantu memberikan pertimbangan dari unsur kekuatan, kelemahan, peluang, serta tantangan bagi wajib pajak. Selain itu, melalui analisa-analisa tersebut wajib pajak dalam menentukan perencanaan pajak nya yakni dengan lebih memilih untuk mendeklarasi harta atas kepemilikan SPV nya tanpa membubarkan atau melepaskan hak kepemilikan atas SPV dengan tarif yang lebih tinggi. ......This study aims to analyze tax planning on the the implementation of tax amnesty program for taxpayers who own assets through a special purpose vehicle structure. This approach of the study is using qualitative approach by collecting data through study of relevant literatures. The results shows that SWOT analysis can be used as a tool to help such taxpayers when they considering to participate in the tax amnesty program as the SWOT analysis helpfully provide the elements of strength, weakness, opportunity, threat for taxpayers consideration. Besides that, through those analysis taxpayers in determaining their tax planning prefer declare their ownership of assets without transferring the ownership of assets or by liquidating the SPV with the higher tax rate.

Abstrak :
Mikrosfer merupakan salah satu bentuk sediaan untuk pelepasan terkendali. Pelepasan obat di dalam tubuh dari bentuk sediaannya dapat dipengaruhi oleh adanya perbedaan pH dan enzim dalam saluran cerna. Pada penelitian ini, diuji efek enzim-enzim proteolitik pada pelepasan obat dari mikrosfer alginat dengan dan tanpa penambahan polietilen glikol 6000. Alginat telah menjadi perhatian sebagai pembawa dalam penghantaran obat terkontrol. Mikrosfer kalsium alginat dibuat dengan menggunakan metode ionotropic gelation dengan penambahan polietilen glikol 6000. Adanya polietilen glikol dalam formulasi mikrosfer kalsium alginat diperkirakan dapat mempengaruhi stabilitas enzimatik mikrosfer. Evaluasi yang dilakukan adalah pemeriksaan bentuk dan morfologi mikrosfer, distribusi ukuran partikel, uji perolehan kembali proses, penetapan kadar air, uji kadar obat yang terjerap dalam mikrosfer dan uji pelepasan obat in vitro. Uji pelepasan obat dilakukan dalam medium simulasi cairan lambung (pH 1,4) dan simulasi cairan usus (pH 7,4) tanpa enzim atau dengan enzim yaitu pepsin dan tripsin. Hasil uji pelepasan obat menunjukkan bahwa pelepasan obat dari mikrosfer kalsium alginat meningkat dengan peningkatan polietilen glikol.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai pelaksanaan upah minimum Provinsi yang memenuhi asas kepastian dan keadilan hukum, dan menjelaskan bagaimana penerapan dan kedudukan asas kepastian dan keadilan hukum dalam pelaksanaan upah minimum Provinsi. Permasalahannya yang dibahas adalah proses penetapan upah minimum Provinsi yang berlaku di Indonesia dan pelaksanaan upah minimum Provinsi yang memenuhi standar kebutuhan dasar bagi buruh. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Tipe penelitian deskriptif. Data yang diambil untuk keperluan penelitian ini didapat dari penelusuran kepustakaan, dan menggunakan analisis data kualitatif. Hasil penelitiannya proses penetapan upah minimum Provinsi Indonesia diperkenalkan dengan pembentukan Dewan Penelitian Pengupahan Nasional dengan didasarkan pada Kebutuhan Hidup Layak KHL yang memenuhi standar kebutuhan bagi buruh dan keluarganya dengan memperhatikan komponen-komponen dan jenis kebutuhan hidup para buruh/pekerja, maka yang menjadi acuan penulisan ini didasarkan pada Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Dengan dibuatnya aturan mengenai upah minimum maka seharusnya pengusaha wajib mematuhi dan melaksanakan aturan tersebut, akan tetapi masih banyak pengusaha yang melanggar dengan membayar upah dibawah upah minimum seperti kasus dalam penulisan ini. ...... This essay discusses the implementation of provincial minimum wage that meets the principles of legal certainty and justice, and explains how the application and position of the principle of certainty and legal justice in the implementation of provincial minimum wage. The issues discussed are the provincial minimum wage fixing process in Indonesia and the implementation of provincial minimum wages that meet the basic needs standards for laborers. The type of research used in this study is normative juridical research. This type of descriptive research. Data taken for the purpose of this study were obtained from literature search, and using qualitative data analysis. The results of research on the process of determining the minimum wage of the Province of Indonesia was introduced with the establishment of National Wage Research Council based on the Living Needs that meet the standard requirements for workers taking into account the components and types of people 39 s living needs. Laborers, the reference is based on this article in Law Number 13 Year 2003 concerning Manpower and Government Regulation Number 78 Year 2015 on Wages. With regulations on minimum wages, employers must obey and apply the rules, but there are still many entrepreneurs who violate by paying wages below the minimum wage as well as in this paper.