Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Autobiography of Ciputra, an Indonesian entrepreneur."

"Penerapan pembuatan legalisasi atas pembatalan nota kesepahaman tentang harta bersama tidak mengikuti tata cara yang diatur di dalam Pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1324 K/Pdt/2017. Legalisasi yang hanya ditandatangani oleh salah satu pihak, sementara pihak lainnya tidak menghendaki dianggap sebagai legalisasi yang cacat hukum. Notaris yang melegalisasi bertanggung jawab atas pembuatannya. Penelitian ini membahas mengenai tanggung jawab Notaris yang melegalisasi suatu pembatalan nota kesepahaman tentang harta bersama dan akibat hukum pembatalan legalisasi nota kesepahaman tentang harta bersama yang hanya ditandatangani oleh salah satu pihak. Nota kesepahaman tentang harta bersama yang seharusnya hanya sebagai pendahuluan suatu perjanjian kawin namun dalam kasus ini telah dianggap menyimpang oleh para pihak yang membuatnya sehingga disamakan dengan perjanjian kawin sehingga muncul niat dari salah satu pihak untuk membatalkannya. Namun pembatalan nota kesepahaman tersebut dilakukan secara sepihak melalui suatu surat pernyataan pembatalan dan dilegalisasi secara sepihak. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif, tipologi penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitis dengan metode analisis data kualitatif. Hasil analisa menunjukkan legalisasi pembatalan nota kesepahaman tersebut tidak memiliki kekuatan hukum untuk membatalkan nota kesepahaman karena legalisasi yang hanya dikehendaki dan ditandatangani secara oleh satu pihak dianggap cacat hukum dalam unsur subjektif Kemudian, Notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban secara administrasi dan perdata karena perbuatannya. Saran yang dapat diberikan adalah dalam dalam pembuatan legalisasi, Notaris harus memahami syarat sahnya suatu perjanjian dan pembatalannya. Selain itu, dalam menjalankan jabatan notaris tidak boleh memihak kepada salah satu pihak.......The application of the legalization of the cancellation of the memorandum of understanding regarding joint assets does not follow the procedures stipulated in Article 1874 of the Civil Code based on the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 1324 K/Pdt/2017. Legalization that is only signed by one party, while the other party does not want it to be considered as a legally flawed legalization. The legalizing notary is responsible for making it. This research discusses the responsibility of a notary who legalizes a cancellation of a memorandum of understanding regarding joint assets and the legal consequences of canceling the legalization of a memorandum of understanding regarding joint property which is only signed by one of the parties. The memorandum of understanding regarding joint property which should only be a prelude to a marriage agreement but in this case has been deemed deviant by the parties making it so that it is equated with a marriage agreement so that an intention arises from one of the parties to cancel it. However, the cancellation of the memorandum of understanding was carried out unilaterally through a cancellation statement and legalized unilaterally. To answer this problem, a normative juridical research method is used. The typology of the research used is descriptive analytical research with qualitative data analysis methods. The results of the analysis show that the legalization of the memorandum of understanding has no legal force to cancel the memorandum of understanding because the legalization that is only wanted and signed by one party is considered legally flawed in a subjective element. Suggestions that can be given are in making legalization, the notary must understand the legal requirements of an agreement and its cancellation. In addition, in carrying out the position of a notary, one must not take sides"

"Latar belakang. Transfusi trombosit ditujukan untuk mencegah dan mengatasi perdarahan pada pasien trombositopenia. Trombosit dapat mengalami aktivasi walaupun tidak terjadi perdarahan sehingga dapat menimbulkan suatu keadaan yang disebut hiperagregasi seperti pada trombosit dari seseorang dengan hiperlipidemia. AABB menganjurkan untuk membuang semua produk darah yang berasal dari donor dengan plasma yang lipemia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh status lipid donor trombosit aferesis terhadap fungsi trombosit dan kadar malondialdehid selama penyimpanan. Metodologi. Penelitian ini menggunakan desain deskriptif analitik pada 31 sediaan trombosit aferesis yang berasal dari donor trombosit aferesis yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Sediaan trombosit aferesis dibagi menjadi dua grup, yaitu grup hiperlipidemia dan normolipidemia. Dilakukan pengujian terhadap kandungan trombosit, fungsi agregasi dan kadar MDA pada hari pertama, kedua dan keempat penyimpanan. Hasil. Terjadi peningkatan kandungan trombosit selama penyimpanan pada kedua grup, yang berhubungan dengan proses apoptosis. Pada hari keempat terjadi kenaikan kandungan trombosit yang lebih banyak pada grup hiperlipidemia. Pada hari kedua didapatkan perbedaan yang bermakna pada agregasi trombosit dengan agonis ADP 2 μM. Pada hari keempat didapatkan perbedaan kadar MDA yang bermakna. Didapatkan korelasi yang positif dan bermakna antara kolesterol total, LDL dan trigliserida terhadap kadar MDA. Tidak didapatkan korelasi yang bermakna antara kolesterol total, trigliserida dan kadar MDA terhadap agregasi trombosit. Simpulan. Status lipid donor meningkatkan terjadinya apoptosis trombosit aferesis, lebih sensitif terhadap agonis ADP dan peningkatan kadar MDA. Perlunya mengingatkan donor trombosit aferesis untuk diet rendah lemak sebelum proses aferesis dilaksanakan. Perlunya penelitian lebih lanjut untuk menentukan kadar lipid yang masih dapat ditoleransi. ......Background. Platelet transfusions is intended to prevent and resolve bleeding in patients with thrombocytopenia. Platelet activation may have occured although there were no bleeding that can lead to a condition called hyperaggregation as in someone with hyperlipidemia. AABB recommends to dispose of all products from donors with plasma lipemia. This study aimed to determine the effect of lipid status of the donor platelet apheresis to platelet function and levels of malondialdehyde with in storage. Methodology. This study used descriptive analytic design in 31 platelet apheresis concentrates. Samples were divided into two groups, hyperlipidemia and normolipidemia. The assay for the content of platelets, aggregation functions and levels of MDA was tested on the first day, second and fourth of platelet storage. Results. An increase in the content of platelets during storage in both groups, which are associated with the process of apoptosis. On the fourth day there was higher of contents platelets in hyperlipidemic grup than normolipidemic grup. There were significant difference in platelet aggregation with ADP 2 μM at second day and levels of MDA at fourth day. There were positive and significant correlations between total cholesterol, LDL and triglyceride to the levels of MDA. There were no significant correlation between total cholesterol, triglycerides and MDA levels to platelet aggregation. Conclusion. Improved of the lipid status of the donor platelet apheresis will increase platelet apoptosis, more sensitive to agonist ADP and increase MDA levels. The need to remind donors platelet apheresis to a low fat dietary before apheresis process implemented. Need for further research to determine the lipid levels that can still be tolerated."