Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pecahnya Perang Teluk tahun 1991 yang diawali dengan invasi Irak atas Kuwait pada tanggal 2 Agustus 1990, bergulir menjadi suatu peperangan yang pada tahap berikutnya melibatkan Amerika Serikat dan negara-negara sekutunya dalam perang tersebut melalui suatu penyerbuan ke Irak pada tahun 1991, yang berlandaskan pada resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 678 yang memberikan mandat untuk menggunakan kekuatan bersenjata dalam menghadapi Irak atas invasinya terhadap Kuwait.Dilain sisi, Republik Rakyat Cina (RRC) memandang terjadinya Perang Teluk 1991 sebagai manifestasi global Amerika Serikat dan negara-negara sekutunya dalam mempertahankan kepentingannya di wilayah Timur Tengah melalui penggunaan instrumen militer. Oleh karena itu terjadinya Perang Teluk tahun 1991 telah menstimulir pemerintah RRC untuk memodernisasi kekuatan bersenjatanya, yang dicetuskan oleh Komisi Militer Pusat dalam Kongres Rakyat Nasional pada bulan Oktober 1992. Tesis dengan judul "Modernisasi Tentara Pembebasan Rakyat Republik Rakyat Cina Pasca Perang Teluk 1991", dimaksudkan untuk memaparkan hubungan antara terjadinya Perang Teluk tahun 1991 dengan langkah kebijakan modernisasi di bidang militer yang ditempuh oleh pemerintah RRC.Konsep yang digunakan untuk menelaah masalah adalah konsep modernisasi sebagai konsep utama, yang dalam pengertiannya secara luas modernisasi diartikan sebagai proses transformasi. Dalam rangka mencapai status modern, struktur dan nilai-nilai tradisional secara total harus diganti dengan seperangkat struktur dan nilai-nilai modern. Kemudian untuk melakukan modernisasi dalam bidang militer yang sebenarnya merupakan bagian dari program 4 modernisasi yang telah dicetuskan oleh Deng Xiaoping pada tahun 1977, secara lebih spesifik setelah terjadinya perang teluk 1991 kalangan petinggi militer di RRC melakukan modernisasi dengan merujuk pada inovasi yang dikenal dengan sebutan Revolutionary in Military Affairs (RMA) yang memadukan modernisasi di bidang persenjataan dengan berbagai konsep operasi militer yang inovatif.Penelitian ini adalah kualitatif, sedangkan jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif yang berupaya untuk menjawab pertanyaan mengenai, bagaimana proses modernisasi TPR RRC setelah terjadinya Perang Teluk 1991.Berdasarkan dari data yang ada maka dapat dijelaskan bahwa program modernisasi TPR telah dicetuskan sejak tahun 1977 oleh Deng Xiaoping dalam program 4 modernisasi, kemudian dengan adanya revisi doktrin TPR oleh Deng Xiaoping dan para jenderal senior berupa direvisinya doktrin People's War menjadi People's War Under Modern Conditions, menjadi fondasi bagi modernisasi TPR. Setelah terjadinya Perang Teluk-1991, penjabaran dari modern conditions memiliki esensi berupa perubahan dalam strategi TPR yang sebelumnya memfokuskan pada pertahanan massif menjadi militer yang professional secara persenjataan dan relatif terlatih."

"ABSTRAKNotaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya harus bersikap jujur, teliti, dan amanah. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Jabatan Notaris UUJN . Apabila melanggar ketentuan tersebut maka Notaris harus bertanggung jawab dengan sanksi yang telah ditentukan. Hal ini seperti mengenai Notaris yang memalsukan Akta kuasa menjual. Akibatnya Notaris tersebut harus bertanggung jawab terhadap kewajibannya dan jika tidak diberikan sanksi yang sesuai dengan UUJN. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis, Jenis data yang digunakan ialah data sekunder dengan menggunakan menggunakan metode pengumpulan data studi dokumen, didukung wawancara dan diolah secara kualitatif.Dari hasil penelitian ini, bahwa Notaris harus bertanggung jawab terhadap akta palsu yang dibuatnya, artinya akta yang dibuatnya tidak sah dan harus dibatalkan demi hukum oleh pengadilan. Sedangkan bagi Notaris yang bersangkutan dapat dikenai sanksi baik secara perdata, yaitu bila terbukti menimbulkan kerugian perdata maupun sanksi pidana bila adanya unsur kesengajaan, dan juga dapat dikenakan sanksi administratif dari Majelis Pengawas.Dalam putusan Pengadilan Negeri ada baiknya majelis hakim untuk menjelaskan secara langsung terhadap bahwa Notaris tersebut melakukan perbuatan melawan hukum yaitu melalui jabatannya sebagai Notaris.

---

ABSTRACTNotary, in performing its duty and function should be honest, meticulous and trustworthy. Otherwise, it will cause a violation toward the provision stipulated in Article 16 Paragraph 1 the law of Position on Notary. In violation of such provisions, the Notary must be held liable with specified sanctions. It is like a notary who fraudulent a power of attorney selling. As a result, the Notary must be responsible for its obligations and if not given sanctions in accordance with UUJN. Method used in this research is analytical normative juridical. The type data used is secondary data by using collecting document study rsquo s data method and supported by interview which is proceeded qualitatively. According to the result of this research, a Notary shall be liable for the Fraudulent deeds she has made, the meaning that the deeds she has mad are invalid and shall be void to be revoked, null and void or to be nonexistent. Whereas, for the notary itself, they could be punished alternatively civil, criminal, administrative and supervisory suit . In the decision of the District Court it is better for the judges to explain directly to that Notary is doing the act against the law that is through his position as a Notary."

"Sebagai lembaga intermediasi, bank harus melaksanakan prinsip kehati hatian termasuk dalam kerjasama Channeling dengan Fintech Lending, hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi, memantau dan mengendalikan risiko yang dapat timbul dalam penyaluran kredit tersebut. Berdasarkan hal tersebut. Penulis mengajukan pokok permasalahan yaitu 1) bagaimana Pengaturan Prinsip Kehati-hatian pada bank dan Penyelenggara fintech lending sebagai lembaga intermediasi, khususnya dalam memberikan fasilitas kredit 2) Bagaimanakah implementasi prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit melalui kerjasama channeling antara Bank dan Fintech Lending. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif. Kesimpulan yang didapatkan adalah 1) Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya khususnya dalam memberikan kredit diatur oleh regulasi yang ketat dan baku, hal ini berbeda dengan fintech lending yang diatur oleh regulasi yang lebih dinamis 2) Sebagai bentuk implementasi prinsip kehati-hatian dalam kerjasama Channeling, Bank melakukan penilaian terhadap Aspek Operasional, Aspek Hukum Penyelenggara fintech lending, selain itu penerapan prinsip kehati- hatian dalam kerjasama channeling diterapkan dalam Perjanjian Kerjasama antara bank dan fintech lending dengan mewajibkan fintech lending untuk memitigasi risiko yang meliputi adanya kewajiban penilaian kelayakan calon penerima pinjaman, penerapan prinsip Know Your Customer.......This thesis discusses the Prudential Principle in credit channeling cooperation between banks and fintech lending companies. as an intermediary institution, banks must implement the principle of prudence including in Channeling cooperation with Fintech Lending, this aims to identify, monitor and control the risks. In view of such topic, the author proposes the following main issues: 1) the application of Prudential Principle regulations upon banks and fintech lending companies as intermediary institutions, specifically in providing credit facilities 2) the implementation of the Prudential Principle in credit channeling cooperation between banks and fintech lending companies. The research conducted in developing this thesis uses a normative juridical literature approach. The conclusions attained are as follows: 1) in providing credit to debtors, banks must comply with strict regulations, this is different from fintech lending, which is regulated by a more ‘dynamic’ regulation. 2) As a form of prudential principle implementation in channeling cooperation, Banks are assessing the operational and legal aspects of fintech lending companies. Such prudential principle is also applied in cooperation agreements by banks and fintech lending companies, the agreements of which include the obligation to assess the viability of the proposed borrower and the application of the Know Your Customer principle."

"WordNet merupakan basis data kamus bahasa Inggris yang dikembangkan oleh Princeton University. WordNet memfokuskan isinya lebih kepada makna kata daripada kata itu sendiri. Saat ini, WordNet banyak digunakan sebagai sumber informasi untuk aplikasi di bidang Information Retrieval dan Natural Language Processing. Selain itu, WordNet juga mulai dikembangkan untuk bahasa-bahasa lain seperti Jerman, Perancis, Belanda, dan lain lain. Secara umum, pengembangan WordNet dapat dibagi menjadi dua, yaitu pendekatan merge dan expand.Dalam penelitian tugas akhir ini, penulis mengembangkan versi awal untuk WordNet bahasa Indonesia dengan menggunakan pendekatan expand. Data-data yang dipersiapkan untuk pengembangan WordNet bahasa Indonesia, antara lain Princeton WordNet 3.0, kamus dwibahasa (Inggris-Indonesia) dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Langkah pertama yang dilakukan dengan pendekatan ini adalah memetakan makna yang terdapat di dalam Princeton WordNet dengan makna yang terdapat dalam KBBI. Makna yang digunakan dari Princeton WordNet untuk pemetaan ini difokuskan kepada makna yang merupakan anggota Common Base Concepts. Proses ini dilakukan dengan menggunakan aplikasi web-based dan melibatkan sejumlah pengguna untuk berpartisipasi. Langkah selanjutnya yang dilakukan adalah mengevaluasi hasil pemetaan tersebut dengan memeriksa kelas kata dan kesepakatan antar pengguna dengan menggunakan statistik Kappa. Setelah proses evaluasi, dibuatlah basis data WordNet bahasa Indonesia. Basis data ini dibuat dengan mengadaptasi struktur basis data dan relasi semantik yang ada di dalam Princeton WordNet. Langkah terakhir yang dilakukan adalah membuat aplikasi web-based untuk mengakses WordNet bahasa Indonesia. Dari 3920 makna Princeton WordNet yang dipersiapkan, 1544 makna diantaranya berhasil dipetakan ke dalam bahasa Indonesia. Jumlah makna yang dipetakan ini dipengaruhi oleh beberapa hal, salah satunya adalah kurangnya promosi mengenai eksperimen pemetaan ini sehingga jumlah pengguna yang berpartisipasi masih sedikit.Hasil pemetaan tersebut kemudian dievaluasi dengan memeriksa kelas kata dan kesepakatan antar pengguna (statistik Kappa). Secara rata-rata, kesepakatan antar pengguna dalam melakukan pemetaan dapat dikategorikan intermediate to good. Setelah evaluasi tersebut, dibuat 4 buah versi basis data antara lain versi tolerant, strict, very strict, dan ?strict + filter kesepakatan?. Versi "strict + filter kesepakatan" inilah yang dipilih menjadi basis data dari WordNet bahasa Indonesia. Basis data tersebut dapat diakses melalui aplikasi web-based dengan alamat http://bahasa.cs.ui.ac.id/iwn/."

"Komunikasi, khususnya komunikasi interprofesional antara dokter dengan perawat memainkan peranan penting dalarn keselarnatan pasien di rumah saldt. Banyak kejadian fatal dan tidak diinginkan merupakan akibat dari komunikasi yang tidak efektif antar pemberi layanan kesehatan. Joint Commission on the Accreditation af Healthcare Organizations (JCAHO) menyatakan perbaikan komunikasi antar profesi dalarn pelayanan kesehatan sebagai salah satu tujuan program keselamatan pasien. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa disamping aspek-aspek komunikasi yang umum diterima seperti keterbukaan, saling pengertian, ketepatan waktu, dan keakuratan informasi, maka model mental bersama dapat merdngkatkan efektifitas komunikasi. Sikap, pengetahuan, lingkungan, dinatnika interaksi, dan keterampilan individu dalam suatu tim dihipotesiskan mempengaruhi model mental bersama. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan (beserta derajat lmbungan) antara model mental bersarna (tennasuk faktor-faktor yang mempengarahinya) dengan komunikasi efektif pada dokter dan perawat. Penelitian ini menggunakan pendekatan koantitatif dengan analisis jalur menggunnkan model persamaan terstruktur (structural equation modeling/SEM). ......Communication. especially interprofessional communication between physician and nurse, plays an important role in patient safety at hospital, Many adverse and sentinel events were the result of ineffective communication between health care providers. Joint Commission on the Accreditation of Healthcare Organizations (JCAHO) adressed improvements of communication between professions in health care as one of their goals in patient safety. According to recent researches. besides traditional aspects of effective communication, such as openness, mutual underntanding, timely, and information accuracy; shared mental model could improve communication toward effectiveness, There has been hypothetized that attitude, knowledge, environment, interaction dynamics) and skills amongst team members could influence shared mentall. The aim of this research is to find the relationship along with its degree between shared mental model (including factorn that influence it) and effective communication in physicians and nurses interactions. This research used quantitative approach with path analysis using strnctutal equation modeling (SEM) method toward 188 respondents."