Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Pada bulan Juni tahun 2012, UNESCO memberikan warisan budaya dunia kepada Provinsi Bali, yakni mensahkan budaya Subak sebagai Warisan Budaya Dunia. Subak yang ditetapkan sebagai warisan budaya dunia tersebut ialah Subak Jatiluwih yang berada di Kabupaten Tabanan. Pada saat ini subak mengalami tantangan berupa alih fungsi lahan akibat pembangunan pariwisata yang pesat, sehingga pemerintah berperan penting dalam melakukan tata kelola kawasan subak. Kawasan subak Jatiluwih dikelola oleh lima pihak yaitu pemerintah desa, dua desa adat, pemerintah kabupaten Tabanan, dan organisasi subak Jatiluwih. Pada tata kelola kawasan subak terdapat interaksi yang asimetris antara pemerintah dan masyarakat. Teori yang digunakan untuk menganalisis ialah teori governansi, dengan teori inti skenario tipologi interaksi antar aktor dan interactive governance. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Governansi yang dilakukan dalam pengelolaan kawasan wisata subak Jatiluwih tidak mendekati ketiga tipologi tersebut, yang mana governansi tidak memfokuskan masyarakat sebagai aktor utama dalam tata kelola kawasan subak Jatiluwih. Masyarakat hanya berinteraksi melalui perwakilannya saja. Faktor yang sangat berpengaruh dalam governansi kawasan subak Jatiluwih adalah politik dan kekuasaan, sehingga faktor norma (metagovernance) menjadi lemah untuk menciptakan arena governansi yang stabil.

---

ABSTRACT
In June 2012, Subak Jatiluwih in Bali Province was selected as one of the World Heritages by UNESCO. At this time Subak face the challenges of land conversion due to rapid tourism development, so that the government plays an important role in governance of Subak area. Subak Jatiluwih area managed by the five parties,that is village government, two indigenous villages, local governments, and Subak Jatiluwih organizations. In the area of governance in Subak Jatiluwih, there is a asymmentrical interaction between government and society. Theory used in this research was governance theory, with the main theory of between actors? interaction scenarios such as communitarianism, deliberative democracy, direct democracy; and interactive governance as the additional theory. Results showed that governance applied in the management of subak Jatiluwih tourism area was not approaching the three scenarios mentioned. The governance did not focus on the local society or community as main actors in managing the subak Jatiluwih area. The interaction of local society was restricted through its representative people only. Results also showed that the most impactful factor in the governance of subak Jatiluwih area was politic and power. Thus, the impact of norm factor (metagovernance) became weak in creating stable governance area.;