Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACTNumber of patients with chronic renal failure is increasing from time to time.Hemodialisis is one alternative therapy kidney is the most preferred by patients.Hemodialysis is a process that is carried out by means of a tube to drain bloodinto the artificial kidney. This study aims to determine the relationship betweenthe level of knowledge and anxiety in patients undergoing hemodialysis readinessis the first time in the RS Bengkulu. This research is the use of cross-sectionaldesign with a sample of patients undergoing hemodialysis in the hospital the firsttime in Bengkulu province, amounting to 46 respondents, taken with c onsecutivesampling technique. Data analysis using chi-square and independent t-test at α5%. The results showed no correlation between knowledge and anxietyhemodialysis patients undergoing hemodialysis with readiness the first time.Nurses need to improve the knowledge and health education and counseling forincrease the psychological readiness when first responders undergoinghemodialysis."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai perusahaan milik etnis Cina di Indonesia yangdibangun pada masa kolonial Hindia Belanda yakni Oei Tiong Ham Concern.Bisnis utama perusahaan ini adalah di bidang gula. Setelah proklamasikemerdekaan pada Agustus 1945, Oei Tiong Ham Concern menghadapi berbagaimasalah akibat kondisi ekonomi dan politik Indonesia yang berubah setelahproklamasi kemerdekaan. Selama periode 1950-an, berbagai upaya dilakukan olehperusahaan guna beradaptasi terhadap perubahan zaman. Di tengah upayanyatersebut, Oei Tiong Ham Concern harus menghadapi tuntutan hukum yangdiajukan oleh pemerintah Indonesia terkait pelanggaran devisa yang berujungpada penyitaan dan perubahan besar terhadap perusahaan pada tahun 1964.Skripsi ini diteliti menggunakan metode penelitian sejarah yang berdasarkansumber primer (seperti dokumen dan surat kabar sezaman) dan sekunder (jurnal,buku, dll.).

---

ABSTRACTThis study is focusing on Oei Tiong Ham Concern, a company owned by Chinese.This company was established during the Dutch colonial period with sugar astheir main commodity. After the proclamation of Indonesian independence inAugust 1945, Oei Tiong Ham Concern encountered several problems due unstablepolitical and economic conditions. The company tried to adjust with Indonesia?spolicy, especially during the 1950s but their attempt was vain. Oei Tiong HamConcern had to face lawsuit filed by the Indonesian government related to foreignexchange violations that led to confiscation of company?s asset and also enforce amajor changes at the company in 1964. This research based on archival source asprimary sources (e.g. documents, contemporary newspaper) and secondarysources (e.g. journals, books, etc.).This study based on historical methods."

"Tesis ini membahas dinamika perjuangan Kongres Wanita Indonesia dalam memperjuangkan hak pilih perempuan Indonesia tahun 1928–1955. Hak pilih merupakan salah satu wacana yang menjadi bagian dari perjuangan perempuan Indonesia melalui Kongres Perempuan Indonesia (setelah kemerdekaan: Kongres Wanita Indonesia) sebagai wadah persatuan pergerakan perempuan Indonesia. Keterwakilan perempuan dalam badan-badan perwakilan di masa Hindia Belanda terhambat oleh praktik diskriminasi berbasis gender, ras, dan kelas yang diterapkan pemerintah kolonial terkait hak politik perempuan. Adapun di masa kemerdekaan, pemerintah Republik menjamin kesetaraan hak seluruh warga negara, termasuk hak pilih perempuan dalam pemilihan umum. Hal ini kemudian turut memengaruhi perubahan arah dan corak gerakan Kongres Wanita Indonesia dalam upaya menjamin hak suara perempuan dan keterwakilan perempuan dalam badan-badan representatif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang terdiri dari 4 langkah, yaitu: (1) heuristik; (2) kritik/verifikasi; (3) interpretasi; (4) historiografi. Hasil penelitian yang dilakukan dengan menggunakan sumber arsip dan surat kabar sezaman menunjukkan bahwa hak pilih perempuan Indonesia yang diperjuangkan melalui Kongres Perempuan Indonesia diperoleh setelah melalui perjuangan panjang serta diberikan bertahap oleh pemerintah kolonial. Adapun di masa kemerdekaan, upaya Kongres Wanita Indonesia terkait hak pilih perempuan diarahkan pada pengawalan langkah pemerintah terkait kesetaraan hak politik perempuan dan keterwakilan perempuan dalam proses politik, termasuk pemilihan umum.

---

This thesis discusses the dynamics of the struggle of the Indonesian Women's Congress in fighting for Indonesian women's suffrage rights in 1928–1955. The right to vote is one of the discourses that became part of the Indonesian women's struggle through the Indonesian Women's Congress (after independence: the Indonesian Women's Congress) as a forum for the unity of the Indonesian women's movement. The representation of women in representative bodies during the Dutch East Indies era was hampered by the practice of discrimination based on gender, race, and class applied by the colonial government regarding women's political rights. During the independence period, the government of the Republic guaranteed equal rights for all citizens, including women's right to vote in general elections. This then contributed to changes in the direction and pattern of the Indonesian Women's Congress movement in the effort to guarantee women's voting rights and women's representation in representative bodies. This study uses historical research methods which consist of 4 steps, namely: (1) heuristics; (2) criticism/verification; (3) interpretation; (4) historiography. The results of research conducted using contemporary archival sources and newspapers show that the right to vote for Indonesian women, which was fought for through the Indonesian Women's Congress, was obtained after going through a long struggle and was granted gradually by the colonial government. As for the independence period, the efforts of the Indonesian Women's Congress regarding women's suffrage were directed at escorting government steps related to equality of women's political rights and representation of women in the political process, including general elections."

"Tujuan penelitian yaitu menganalisis pelaporan biaya terkait situs web pada tahapan operasi PT X di Laporan Keuangan apakah sudah sesuai dengan PSAK 19 Aset Takberwujud dan ISAK 14 Biaya Situs Web dan menganalisis pelaporan PT X dalam melaporkan biaya tersebut apakah sudah sesuai dengan aturan perpajakan. PSAK 19 dan ISAK 14 menyatakan bahwa biaya terkait situs web dibagi atas tahapan pengembangan dan tahapan operasi. Sesuai ISAK 14, pada tahap operasi, seluruh pengeluaran diakui sebagai beban kecuali memenuhi kriteria pengakuan PSAK 19 paragraf 18. Kemudian beban-beban yang memenuhi PSAK 19 paragraf 18 akan dikapitalisasi. Paragaf 18 PSAK 19 menyatakan pengeluaran dikapitalisasi jika memenuhi definisi aset takberwujud yang meliputi keteridentifikasian, pengendalian atas sumber daya, adanya manfaat ekonomik masa depan dan kriteria pengakuan. Sedangkan aturan perpajakan belum mengatur secara jelas. Studi kasus pada PT X bahwa terdapat biaya signifikan terkait situs web yang tidak dikapitalisasi padahal biaya tersebut memenuhi kriteria paragraf 18 PSAK 19 yang seharusnya dikapitalisasi. Kemudian dari aspek perpajakan, karena tidak jelas, sesuai dengan paragraf penjelasan pasal 28 ayat (7) Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 pembukuan didasarkan pada Standar Akuntansi Keuangan, maka seharusnya biaya yang signifikan yang memiliki manfaat lebih dari 1(satu) tahun juga harus dikapitalisasi.

---

The purpose of this study is to analyze website cost – operation phase of PT X whether it is in accordance with PSAK 19 Intangible Assets, ISAK 14 Website costs and taxation rules. PSAK 19 and ISAK 14 state that the costs related to the website are divided into development and operating stages. In accordance with ISAK 14, at operating stage, all expenditures are recognized as expenses unless they meet recognition criteria of PSAK 19 paragraph 18. Then the expenses that meet PSAK 19 paragraph 18 will be capitalized. Paragraph 18 of PSAK 19 states that expenditures are capitalized if they meet 1) the definition of intangible assets which are identifiable, control of resources, future economic benefits and 2) recognition criteria. While the Indonesian taxation rules have not clearly regulated yet. There is significant website costs that is not capitalized even though these costs meet the criteria of paragraph 18 of PSAK 19. On taxation side, in accordance with the paragraph explanation of article 28 paragraph (7) of Law No. 6 of 1983 concerning General Provisions and Tax Procedures as lastly amended by Law No. 16 of 2009 bookkeeping is based on Accounting Standards, then significant website costs that have more than 1 (one) year benefit should also be capitalized."