Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKabupaten Gunungkidul memiliki keanekaragaman objek wisata salah satunya berupa objek wisata pantai, namun tidak semua objek wisata pantai memiliki tingkat daya tarik yang sama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat daya tarik objek wisata pantai dan hubungannya dengan fasilitas wisata yang ada. Variabel yang digunakan yaitu jumlah pengunjung, fasilitas primer, sekunder dan kondisional. Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif dan pendekatan keruangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat daya tarik objek wisata pantai maka semakin beragam fasilitas primer, memiliki ketersediaan fasilitas sekunder yang lengkap dan fasilitas kondisional yang lebih banyak serta mudah diakses. Hal ini dapat terlihat pada objek wisata pantai pada pos Baron. Sedangkan, semakin rendah tingkat daya tarik objek wisata pantai maka semakin tidak beragam fasilitas primer, ketersediaan fasilitas sekunder yang tidak lengkap dan fasilitas kondisional yang lebih sedikit serta sulit diakses yang dapat dilihat pada objek wisata pantai pada pos Siung.

---

ABSTRACTGunungkidul district has a diversity of tourist attractions, one of which is a tourist beach, but not all the attractions of coast has the same level. This study aims to determine the level of attractiveness of tourist beaches and its relation to existing tourist facilities. Variable that used is the number of visitors, primary facilities, secondary, and conditional. The analytical method used is descriptive and spatial approach. Results showed that the higher level of the beach tourist attraction, the more diverse of primary facilities, has the availability of a complete secondary facilities and more conditional facilities that easily accessible. This can be seen on tourist beaches in the Baron post. While lower level of the ceach tourist attraction, the increasingly diverse of primary facilities, the availibility of secondary facilit ies is not complete and fewer conditional facilities and also difficult to access whic can be seen on tourist beaches in the Siung Post."

"Etinil estradiol dan levonorgestrel merupakan salah satu contoh obat kontrasepsi low dose-combined oral contraceptives COCs yang bekerja sinergis dengan cara menekan gonadotropin dan penghambatan ovulasi. Etinil estradiol dan levonorgestrel termasuk obat wajib uji bioekivalensi dan memiliki kadar dosis yang sangat kecil, sehingga diperlukan metode analisis yang sensitif dan selektif, serta tervalidasi menggunakan kromatografi cair tandem spektrometri massa. Penelitian ini dikembangkan pertama kali di Indonesia dengan prednison sebagai baku dalam. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh kondisi optimum dan metode analisis yang tervalidasi mengacu pada European Medicines Agency EMEA tahun 2011. Pemisahan secara kromatografi fase terbalik dilakukan dengan kolom Acquity UPLC BEH C18 2,1 50 mm; 1,7 m, dengan laju alir 0,3 mL/menit dan kondisi gradien fase gerak asam formiat 0,1 dalam air dan asetonitril selama 5 menit. Preparasi sampel menggunakan pengendapan protein yang dilanjutkan ekstraksi cair-cair dengan etil asetat : n-heksana 10:90 dan derivatisasi etinil estradiol dengan dansil klorida. Analisis kuantitatif analit dilakukan menggunakan spektrometri massa triple quadrupole dengan electrospray ionization ESI mode ion positif. Nilai transisi pada multiple reaction monitoring MRM diatur pada m/z 530,16 > 171,08 untuk etinil estradiol terderivatisasi dansil klorida; m/z 313,16 > 245,10 untuk levonorgestrel; dan m/z 359,10 > 147,04 untuk prednison. Secara keseluruhan, metode telah tervalidasi memiliki akurasi diff -9,99 hingga 4,96 dan presisi KV antar hari yaitu 6,27-14,27 yang baik, serta sensitif dengan nilai batas kuantifikasi lebih rendah LLOQ sebesar 5 pg/mL dan 100 pg/mL untuk etinil estradiol dan levonorgestrel.

---

Ethinyl estradiol and levonorgestrel are one example of low dose combined oral contraceptives COCs contraceptive drugs that work synergistically by suppress gonadotropin and inhibition of ovulation. Ethinyl estradiol and levonorgestrel are include required bioequivalence test drugs and have a very small dosage levels, so a highly sensitive, selective, and validated method is needed by using liquid chromatography tandem mass spectrometry. This method was developed first time in Indonesia with prednisone as internal standard.

The purpose of this research is to get the optimum condition and the analytical method had been fully validated according to European Medicines Agency EMEA guidelines, 2011. A reverse phase chromatography separation was performed on an Acquity UPLC BEH C18 column 2.1 50 mm 1.7 m, eluted at a flow rate 0.3 mL min under a gradient of mobile phase of 0.1 formic acid in water and acetonitril within 5 minutes. Sample preparation were used protein precipitation followed by liquid liquid extraction with ethyl acetate n hexane 10 90 and derivatization ethinyl estradiol with dansyl chloride.

Quantification analysis was performed by a triple quadrupole mass spectrometry with electrospray ionization ESI in positive ion mode. The multiple reaction monitoring MRM was set at m z 530.16 171.08 for ethinyl estradiol derivatizated by dansyl chloride m z 313.16 245.10 for levonorgestrel and m z 359.10 147.04 for prednisone. Overall, the validated method was accurate diff 9.99 to 4.96, precise between run CV 6.27 14.27 , and sensitive with the lower limit of quantification LLOQ at 5 pg mL and 100 pg mL for ethinyl estradiol and levonorgestrel respectively. "

"Seorang apoteker memegang peranan penting di industri farmasi, apotek dan pemerintahan. Apoteker harus memenuhi standar kompetensi sebagai persyaratan untuk memasuki dunia kerja dan menjalani praktik profesi. Standar kompetensi apoteker Indonesia terdiri dari sepuluh (10) standar kompetensi sebagai kemampuan yang diharapkan oleh apoteker saat lulus dan masuk ke tempat praktik kerja profesi. Sebagai bekal dan pengalaman calon apoteker untuk dapat memahami peran apoteker dan meningkatkan kompetensi, maka dilaksanakan Praktik Kerja Profesi Apoteker di PT Finusolprima Farma Internasional, Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan, dan Apotek Prima Sehat selama periode bulan Januari-April 2019. Selama PKPA, diharapkan calon apoteker dapat memperluas wawasan, pemahaman, dan pengalaman untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di tempat praktik kerja profesi.

---

A pharmacist plays an important role in the pharmaceutical industry, pharmacies and government. Pharmacists must meet competency standards as a requirement for entering the workforce and undergoing professional practice. Indonesian pharmacist competency standards consist of ten (10) competency standards as abilities expected by pharmacists when they graduate and enter professional work practices. As stock and experience of prospective pharmacists to be able to understand the role of pharmacists and improve competence, it is implemented internship at PT. Finusolprima Farma International, The South Jakarta Administration City Health Office, and Apotek Prima Sehat period January-April 2019. During PKPA, it is hoped that prospective pharmacists can expand their insights, understandings and experiences to do pharmaceutical work in professional workplaces."

"Lahirnya seorang anak dari perkawinan poligami yang tidak tercatat secara resmi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan fenomena yuridis yang tidak dapat dipungkiri. Peristiwa seperti ini dapat membawa konsekuensi hukum lebih lanjut terhadap anak luar kawin yang bersangkutan, dimana di dalam hukum kedudukannya lebih rendah dibandingkan dengan anak yang lahir dari perkawinan yang resmi. Oleh karena adanya perbedaan tersebut, hukum memberikan solusi bagi anak luar kawin agar dapat memiliki kedudukan hukum yang sama sebagaimana anak sah, yaitu melalui pengesahan anak. Permasalahannya adalah bagaimana pengaturan perkawinan poligami menurut hukum positif di Indonesia, bagaimana prosedur pengesahan anak luar kawin yang lahir dari perkawinan poligami yang tidak dicatatkan menurut hukum negara, dan bagaimana Pertimbangan Hakim pada Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 36/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Pst. dikaitkan dengan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada penelitian ini, penulis akan menjawab permasalahan tersebut dengan pendekatan yuridis-normatif dengan menggunakan data-data yang diperoleh hasil dari studi kepustakaan dan menelaah peraturan perundang-undangan terkait perkawinan poligami dan pengesahan anak. Hasil analisis menunjukkan bahwa Hakim dalam memeriksa suatu perkara seharusnya memahami latar belakang beserta fakta-fakta dari suatu perkara dan memberikan pertimbangan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

The birth of a child from an unregistered polygamous marriage according to the prevailing laws is a juridical phenomenon that cannot be denied. As the part of legal events, unregistered polygamous marriages can bring further legal consequences to children born out of wedlock, which in law children born out of wedlock have a lower position than children born from legal marriages. Because of these differences, the law provides a solution for children born out of wedlock to have the same legal status as children born from legal marriages, namely through child legalization. This research will be continued by focusing on how polygamous marriage are regulated according to positive law in Indonesia, how is the procedures of legalizing out of wedlock children born in unregistered polygamous marriages, and how is the suitability of the Judge's decision with the prevailing legislation on Verdict Number: 36/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Pst. The author will answer these problems with the juridical-normative method using data collected from literature studies and legislation related to polygamous marriages and child legalization. The results of the study will show that a Judge in examining a case should understand the background and facts of a case and provide legal considerations in accordance with the prevailing laws and regulations."

"Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016, salah satu standar pelayanan kefarmasian di Puskesmas meliputi standar pelayanan farmasi klinik dimana salah satu bagian pelayanan yang penting adalah konseling. Konseling dilakukan untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah pasien yang berkaitan dengan penggunaan obat sehingga pasien paham akan cara penggunaan obat yang benar dengan tujuan akhir tercapainya keberhasilan terapi obat. Hipertensi merupakan salah satu penyakit kardiovaskular yang paling umum terjadi di dunia dan bersifat kronis sehingga membutuhkan terapi jangka panjang untuk mengontrol kenaikan darah tinggi. Pasien hipertensi sangat perlu dilakukan konseling untuk menjamin penggunaan obat yang benar. Penelitian ini dilakukan untuk menghasilkan sebuah panduan materi konseling hipertensi yang berfungsi untuk membantu apoteker Puskesmas Kecamatan Matraman menyampaikan informasi terkait obat agar pasien mengetahui dan paham akan terapi obat yang digunakannya. Hasil penelitian diperoleh dari penelusuran pustaka menggunakan data dari database elektronik seperti Micromedex dan MIMS serta jurnal penelitian yang dipublikasikan dalam 10 tahun terakhir, menggunakan kata kunci nama obat antihipertensi. Data yang telah diringkas dan dikaji kemudian disajikan dalam bentuk panduan materi konseling yang berisi tujuan konseling, penggalian informasi terkait pasien, tujuan dan harapan terapi, informasi obat, gejala hipotensi dan gejala hipertensi, interaksi obat dengan makanan atau obat lain, tindakan apabila dosis terlewat, cara penyimpanan obat, cara meningkatkan kepatuhan pasien secara mandiri, risiko komplikasi dan terapi nonfarmakologi.

---

According to Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 74 Year 2016, one of the standards of pharmaceutical services in Community Health Centers (Puskesmas) includes the standard of clinical pharmacy services, where one crucial aspect is counseling. Counseling is conducted to identify and resolve patient problems related to medication use so that patients understand the correct way to use medication, aiming ultimately to achieve successful drug therapy. Hypertension is one of the most common cardiovascular diseases worldwide and is chronic, requiring long-term therapy to control high blood pressure. Patients with hypertension require counseling to ensure correct medication use. This study was conducted to develop a hypertension counseling guide to assist pharmacists at Puskesmas Kecamatan Matraman in delivering information about medications so that patients understand and comprehend the drug therapy they are using. The research findings were obtained from literature searches using electronic databases such as Micromedex and MIMS, as well as research journals published in the last 10 years, using keywords related to antihypertensive drugs. The data, summarized and reviewed, were then presented in the form of a counseling guide containing counseling objectives, patient information gathering, therapy goals and expectations, drug information, symptoms of hypotension and hypertension, drug interactions with food or other medications, actions if a dose is missed, medication storage, methods to enhance patient adherence independently, risk of complications, and non-pharmacological therapies."

"Dalam membuat perjanjian kedistributoran dengan distributor independennya, Oriflame belum menerapkan dengan baik ketentuan pasal 5 dan 6 Kep Menperidag No. 73/2000 tentang ketentuan Kegiatan Usaha Penjualan Berjenjang. lsi perjanjian tidak memuat klausula-klausula yang ada dalam pasal 6. Sebelum calon distributor menandatangani perjanjian, distributor yang mensponsori calon distributor tersebut harus menjelas kan secara lisan mengenai hal-hal yang ada dalam klausula pada pasal 6 itu Perjanjian ini mengabur hal-hal mengenai para pihak, pengangkatan seorang distributor Oriflame, panduan bagi distributor dalam menjalankan bisnis Oriflame, hak dan kewajiban para pihak, program pemasaran barang, program pembinaan dan pelatihan, prosedur pemesanan barang bagi distributor, keuntungan langsung, bonus, performance discount, business class, dan fasilitas bagi distributor, jangka waktu perjanjian, hal-hal yang menyebabkan berakhirnya perjanjian, serta perpanjangan, pembaharuan dan pengalihan perjanjian. Hubungan hukum yang timbul dari perjanjian ini adalah hubungan antara sesama mitra kerja yang mandiri dengan tanggung jawab sendiri - sendiri. Distributor bertransaksi dengan konsumen atas namanya sendiri dan ia bertanggung jawab atas masalah yang timbul karena kelalaiannya. Permasalahan yang mungkin ada dalam perjanjian ini adalah penyimpanan stok, kekeliruan dalam pemesanan dan penerimaan barang, kesalahan dalam pengiriman barang, cacat pada barang, penetapan harga yang berbeda dengan harga di katalog oleh distributor, pemberian keterangan mengenai barang yang tidak sesuai dengan keterangan di katalog oleh distributor, penjualan barang-barang Oriflame di lokasi penjualan eceran, merebut calon distributor dari distributor lain serta kekeliruan dalam perhitungan bonus."

"Tesis ini membahas perlindungan hukum terhadap hak pemegang efek beragun aset dalam hal terjadi gagal bayar. Sumber pembayaran kembali efek beragun aset semata-mata berasal dari aset keuangan (misalnya tagihan) yang dialihkan oleh kreditur awal kepada manajer investasi untuk kepentingan pemegang efek beragun aset. Pengelolaan atas aset keuangan tersebut tidak dilakukan oleh manajer investasi, namun diserahkan kepada penyedia jasa, yang juga merupakan kreditur awal. Mekanisme seperti ini berpotensi menimbulkan penyedia jasa/ kreditur awal yang "nakal", misalnya kreditur awal dengan sengaja memasukkan kredit bermasalah dalam aset keuangan yang dialihkan kepada manajer investasi untuk kepentingan pemegang efek beragun aset. Risiko utama yang dihadapi pemegang efek beragun aset adalah gagal bayar. Oleh karena itu perlindungan terhadap hak pemegang efek beragun aset, terutama terhadap risiko gagal bayar, merupakan hal yang sangat penting. Dalam penelitian ini, penulis melakukan studi kasus atas Efek Beragun Aset Danareksa BTN 02 - KPR Kelas A Tahun 2011. Permasalahan yang timbul adalah apakah penerbitan Efek Beragun Aset Danareksa BTN 02 - KPR Kelas A Tahun 2011 sudah memberikan perlindungan hukum yang cukup terhadap Pemegang Efek Beragun Aset dalam hal terjadi gagal bayar dan bagaimanakah upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Pemegang Efek Beragun Aset dalam hal terjadi gagal bayar. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, hasil penelitian disajikan secara utuh melalui metode deskriptif analitis. Selanjutnya dipaparkan mengenai syarat dan prosedur penerbitan efek beragun aset serta risiko-risiko efek beragun aset disusul dengan paparan mengenai tanggung jawab manajer investasi dan bank kustodian. Kemudian penulis melakukan analisis terhadap perlindungan hak Pemegang Efek Beragun Aset dalam hal terjadi gagal bayar pada Efek Beragun Aset Danareksa BTN 02 - KPR Kelas A Tahun 2011. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa perlindungan hukum terhadap hak Pemegang Efek Beragun Aset dalam hal terjadi gagal bayar masih ditemukan masalah dan kendala, terutama dalam hal eksekusi jaminan.

---

This thesis focuses on the legal protection of the rights of holders of asset backed securities in the event of issuer's default. Repayment of asset backed securities is merely sourced from a financial asset (such as claims) transferred by the originator to the investment manager for the benefit of the holders of asset backed securities. However, the investment manager does not manage the financial asset itself but rather delegate other service provider, which is also the originator, to undertake its supposed role. In this situation, the service provider/originator may have a misuse to intentionally include non-performing loans in the list of financial asset transferred to the investment manager to which it creates a major risk of default for the benefit of the holder of asset back securities. In this regard, the protection of rights of the holders of asset back securities is necessary, particularly to ensure their rights and obligations in the event of issuer' defaults.

In this research, the writer refers to a case study on asset backed securities within Danareksa BTN 02 - KPR Class-A Year 2011 with the objectives to find whether it has provided an adequate protection to the rights of the holder of asset back securities in the event of issuer's default and what kind of legal remedies is provided in such event.

By using a judicial normative as the basis of researchmethod, this research is then presented in a comprehensive manner utilizing a descriptive-analytical method. Furthermore, it also seeks to cover selected areas of asset backed securities, such as terms and conditions for the procedural issuance, some possible risks of asset backed securities and a brief summary of the duties of investment manager and custodian bank. The writer then analyzes the legal protection of the Holders Of Asset Backed Securities in the event of issuer's default. From this research, the writer concludes that there are still major problem and challenge in the protection of the rights of asset backed securities' holders, particularly during the collateral execution."

"Tujuan penelitian eksperimental klinis ini menganalisis efek obat kumur temulawak terhadap gingivitis secara klinis.Enam puluh penderita gingivitis dibagi menjadi dua kelompok : berkumur dengan temulawak dan plasebo. Indeks plak (PlI) dan Papilla Bleeding Index (PBI) diukur sebelum dan setelah berkumur, dua kali sehari selama empat hari. Nilai PlI dan PBI pada kedua kelompok setelah berkumur lebih rendah daripada saat sebelum berkumur, secara statistik bermakna (uji T berpasangan; p<0,05). Nilai PlI dan PBI pada kelompok temulawak memiliki perbedaan yang bermakna dengan kelompok plasebo (uji T tidak berpasangan; p<0,05). Berkumur dengan obat kumur yang mengandung temulawak (Curcuma xanthorrhiza) dapat menurunkan gingivitis.

---

The aim of this clinical experimental study is to analyze the effect of extract temulawak towards gingivitis clinically. Sixty patients gingivitis divided into two groups: rinsed using temulawak and placebo. Plaque index (PlI) and Papilla Bleeding Index (PBI) were measured before and after rinsing, twice a day for four days. The PlI and PBI score after rinsing in both groups were lower than before rinsing(paired T test; p<0,05). The follow up PlI and PBI score of control group were different significantly with the experiment group (independent T test; p<0,05). Rinsing with temulawak (Curcuma xanthorrhiza) mouthwash can reduce gingivitis."

"Globalisasi serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki dampak yang nyata dalam ketenagakerjaan. Penggunaan tenaga kerja asing sudah menjadi hal yang lumrah di Indonesia. Adanya tenaga kerja asing menimbulkan kekhususan karena status kewarganegaraan yang berbeda dengan pemberi kerja. Suatu perjanjian yang subyek hukumnya berbeda kewarganegaraan menimbulkan pilihan hukum dalam perjanjian mereka. Pilihan hukum dibatasi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas ketertiban umum. Secara umum pada suatu perjanjian berlaku asas kebebasan berkontrak, tidak terkecuali perjanjian kerja. Adanya asas kebebasan berkontrak membuat para pihak bebas dalam menentukan hal-hal yang terkait dengan perjanjian. Status yang berbeda antara pemberi kerja dan tenaga kerja tidak jarang menimbulkan ketimpangan sehingga tidak jarang pula merugikan salah satu pihak.

---

Globalization and advances in science and technology have a real impact on employment. The use of foreign labor has become commonplace in Indonesia. The presence of foreign workers create specificity because there are different nationalities between the employer and the employee. An agreement which the subjects have different nationalities create choice of law in their agreement. Choice of law is limited by laws and regulations and the principles of public order. In general, freedom of contract is applicable to any agreements, service agreement is no exception. In general, a valid principle of freedom of contract agreements, employment agreements are no exception. The existence of the principle of freedom of contract makes the parties free to determine matters relating to the agreement. Different status between employers and labor rarely causes inequality that often detrimental to either party."