Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang afkir dini induk ayam yang dilakukan dua belas pelaku usaha ayam ras pedaging. Melalui Putusan KPPU Nomor 02/KPPU-I/2016, KPPU menyatakan bahwa dua belas pelaku usaha melakukan kartel ayam. Akan tetapi dalam bandingnya, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1/Pdt.Sus-KPPU/2017/Pn Jkt.Brt menyatakan bahwa dua belas pelaku usaha tidak terbukti melanggar ketentuan pasal 11 UU No. 5 tahun 1999, begitupun dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 444 K/Pdt.Sus-KPPU/2018 yang menyatakan menguatkan putusan PN Jakarta barat. Putusan banding dan kasasi menyatakan bahwa dua belas pelaku usaha tidak terbukti melakukan kartel karena tidak terpenuhinya unsur perjanjian, karena mereka melakukan afkir dini induk ayam dilakukan atas instruksi Kementerian Pertanian. Terhadap permasalahan diatas dilakukan penelitian dengan menggunakan metode yuridis normative. Hasil penelitian menunjukkan bahwa objek perkara, yaitu kesepakatan tanggal 14 September 2015 merupakan perjanjian, karena adanya voting, serta sebelum dibuat kesepakatan ditanyakan terlebih dahulu apakah pelaku usaha setuju/tidak, serta diadakan perundingan mengenai persentase afkir dini induk ayam. Hal ini menunjukkan adanya penawaran dan penerimaan, sebagaimana merupakan unsur kesepakatan dan mengikatkan diri dalam perjanjian. Selanjutnya, dalam perkara ini lebih tepat menggunakan state action doctrine, yaitu perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh pemerintah (atau yang diberikan kewenangan) dari atau mewakili pemerintah akan dikecualikan dari ketentuan undang-undang persaingan. Akan tetapi, baik dalam putusan KPPU, PN Jakbar, dan Kasasi tidak menggunakan state action doctrine dalam putusannya maupun pertimbangannya.

---

This thesis discusses afkir dini Parent Stock agreement by twelve broiler businesses. Through KPPU Decision Number 02 / KPPU-I / 2016, KPPU stated that twelve business actors carried out chicken cartels. However, in its appeal, the Decision of the West Jakarta District Court Number 1 / Pdt.Sus-KPPU / 2017 / PN Jkt.Brt stated that twelve business actors were not proven to violate the provisions of article 11 of Law No. 5 of 1999, as well as in the Supreme Court Cassation Decision Number 444 K / Pdt.Sus-KPPU / 2018 which confirms the decision of the West Jakarta District Court. Appeals and cassation decisions state that twelve business actors have not been proven to have carried out a cartel because the agreement element was not fulfilled, because they carried out afkir dini parent stock based on the instructions of the Ministry of Agriculture. Based on above problems, this research using normative judicial method The results showed that the object of the case, namely the agreement dated September 14, 2015, was an agreement, because of voting, and before the agreement was made, it was asked first whether the business actor agreed / did not, and negotiations were held regarding the percentage of early hatchlings. This indicates the existence of an offer and acceptance, as an element of agreement and binding in an agreement. Furthermore, in this case it is more appropriate to use the state action doctrine, namely actions or actions taken by the government (or given authority) from or representing the government will be excluded from the provisions of the competition law. However, both in the decisions of the KPPU, West Jakarta District Court and Cassation the doctrine state action is not used in its decisions or considerations.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas tentang Putusan KPPU No. 21/KPPU-L/2015 yang menyatakan bahwa PT ASTIL terbukti melanggar pasal 18 UU No. 5 Tahun 1999 dalam penguasaan pembelian rumput laut hasil Sumba Timur. PT ASTIL merupakan pembeli tunggal atau menguasai pasokan rumput laut jenis E. Cottoni hasil Sumba Timur. Menurut majelis Komisi PT ASTIL telah melakukan hambatan pasar terhadap calon pembeli potensial dengan cara membuat perjanjian dengan pengepul yang memiliki klausula kewajiban menjual ke PT ASTIL dan dengan adanya catatan rekomendasi Dinas Perikanan dan Kelautan yang dibuat Ir. Maxon M. Pekuwali yang sekaligus menjadi Pemegang Saham dan Komisaris PT ASTIL. Terhadap permasalahan diatas dilakukan penelitian dengan menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Komisi tidak tepat dalam melakukan perhitungan jumlah pangsa pasar PT ASTIL. Padahal, pendekatan pasal 18 UU No. 5 Tahun 1999 adalah rule of reason, dimana salah satu syaratnya adalah penguasaan pasar lebih dari 50 . Majelis Komisi tidak memperhitungkan pembeli rumput laut lain dan hanya memberikan pernyataan bahwa PT ASTIL melakukan penguasaan pasokan dan merupakan pembeli tunggal. Oleh karena itu, maka unsur penguasaan pembelian menjadi tidak terpenuhi dan menjadikan putusan akhir tidak tepat.

---

ABSTRACT
This thesis discussed about the Commission 39 s decision of KPPU No. 21 KPPU L 2015 which states that PT ASTIL proven violating Article 18 of Law No. 5 of 1999 about purchase mastery of seaweed product East Sumba. PT ASTIL is a single buyer or controlling the supply of seaweed type E. cottoni. The Judges declared that PT ASTIL conduct market barriers to potential buyers by making agreement with collectors with the clause oblige sell to PT ASTIL and records recommendation Department of Fisheries and Marine Resources created by Ir. Maxon M. Pekuwali which become shareholders and commissioners PT ASTIL. Based on above problems, do research using normative judicial method. Results of research addressing that commission did not appropriate in calculating the amount of the market share of PT ASTIL. Besides, approach to article 18 are rule of reason. one of the requirements is a market share of more than 50 . Commission did not take into account other buyers seaweed. Therefore, the element of mastery purchase being unfulfilled and makes the final decision was not appropriate.