Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai bagaimana perlindungan terhadap hak-hak konsumen dalam perkembangan Financial Technology (Fintech), khsusnya dalam sektor pembayaran dan sektor pinjaman (P2P Lending) yang terjadi di Indonesia. Dalam Fintech, perlindungan terhadap hak-hak konsumen didasarkan pada 4 (empat) aspek utama perlindungan konsumen dalam sektor jasa keuangan yang meliputi, kelengkapan informasi dan transparansi atau layanan; pencegahan penipuan dan keandalan sistem layanan; perlindungan terhadap data pribadi (cybersecurity); dan penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa konsumen. Terkait dengan hal tersebut, maka BI dan OJK selaku otoritas di sektor keuangan beserta Kementerian Komunikasi dan Informatika selaku penyelenggara urusan pemerintah di bidang komunikasi dan informasi, telah mengatur upaya perlindungan konsumen pada Fintech menjadi suatu kewajiban dan tanggung jawab bagi penyelenggara Fintech menjadi suatu kewajiban dan tanggung jawab bagi penyelenggara Fintech selaku pelaku usaha.

---

This thesis discussed how to protect consumer rights in the development of Financial Technology (Fintech), especially in the payment sector and the lending sector (P2P Lending) that occurred in Indonesia.  In Fintech, the protection of consumer rights is based on 4 (four) main aspects of consumer protection in the financial services sector which includes, completeness of information and transparency or services;  The prevention of fraud and the reliability of the system of services;  protection against private data (cybersecurity);  and complaints and settlement of consumer disputes.  Related to this, BI and OJK as the authority in the financial sector along with the Ministry of Communications and Information Technology as the government authorized in the field of communication and information, have arranged efforts to protect consumers in Fintech as an obligation and responsibility for Fintech operators as business actors.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang permasalahan imbalan jasa kurator dari suatu kasus kepailitan yang dihadapkan pada dua peraturan, di mana dua peraturan tersebut memiliki beberapa perbedaan substansi yang saling bertolak belakang. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan tipologi penelitian Preskriptif. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa dua peraturan yang memiliki beberapa perbedaan substansi tersebut sama-sama menerapkan sistem hourly sehingga seharusnya penetapan imbalan jasa kurator harus dihitung berdasarkan jam kerja kurator. Sedangkan pihak yang wajib membayar imbalan jasa kurator adalah pemohon pailit dan debitor dan upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap penetapan tersebut adalah kasasi.

---

ABSTRACT
This thesis deals with the curator’s service fee of a bankruptcy which has two different rules and substantial. It uses a normative method and prescriptive. The result of this research conclude that those two different rules use the same method which apply hourly systems so that a curators service fee should be calculated based on how many hours he has worked. The one who has the obligation to pay a curators service fee is the one who filing the petition and debtor. The legal remedy of the judgment is cassation.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai wanprestasi atas kontrak eksklusif yang dibuat dan ditandatangani oleh rumah produksi atau production house (PH) yaitu MD Entertainment dengan artis Rezky Aditya dalam hal pembuatan sinetron atau serial TV. Analisa dilakukan dengan pembahasan yang bersifat deskriptif terhadap isi perjanjian, gugatan wanprestasi, tuntutan ganti rugi serta putusan hakim. Hal tersebut disesuaikan dengan aturan hokum yang berlaku berdasarkan KUH Perdata, serta teori-teori hokum yang ada, sehingga pada akhirnya diperoleh tanggapan berupa pandangan hokum terhadap isi perjanjian, gugatan dan putusan hakim itu sendiri. ......This study discussed the default of the exclusive contract between Production House (PH) MD. Entertainment and their artist: Rezky Aditya in the process of "Sinetron" or TV series’ shooting. The analysis used was the descriptive study toward the content of the contract, default charge, compensation charge and judge's verdict. The analysis was adjusted with the regulation applied based on KUH Perdata, and also the current law theory, so that the response based on law theory toward the content of the contract, the charge, and the judge’s verdict could be obtained.