Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tindak Pidana Kepabeanan merupakan tindak pidana yang mempunyai karakter tersendiri yang mempunyai akibat sama bahayanya dengan tindak pidana korupsi, karena mempunyai dampak yang sangat besar baik dapat merugikan keuangan negara maupun perekonomian negara yaitu dapat mematikan industri dalam negeri. Oleh karena itu tindak pidana penyelundupan memerlukan penanganan yang khusus untuk menindak para pelakunya. Kewenangan untuk menyidik terhadap tindak pidana kepabeanan tersebut sebelumnya berada di tangan Kejaksaan RI. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan kewenangan tersebut beralih ke tangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dalam hal ini Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai diberikan kewenangan khusus untuk menyidik baik tindak pidana maupun pelanggaran kepabeanan termasuk tindak pidana penyelundupan. Pemberian kewenangan dalam UU No. 10 Tahun 1995 tersebut merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana pasal 6 ayat (1). Kemudian kewenangan tersebut dipertegas dengan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 1996 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan dan Cukai. Sehingga dengan ini kedudukan PPNS Bea dan Cukai berada pada lini terdepan untuk menangkap Serta menindak setiap tindak pidana kepabeanan yang terjadi. Dalam perjalanannya pelaksanaan kewenangan penyidikan tersebut mendapat permasalahan baik dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran pasal-pasal dalam IH] Kepabeanan maupun dalam hal melakukan koordinasi dengan penyidik dari instansi lainnya. Hal ini terjadi karena terjadi tumpang tindih pada pasal-pasal dalam UU Kepabeanan maupun tumpang tindih pada peraturan yang mengatur mengenai kewenangan menyidik tersebut, juga dalam hal koordinasi antar lembaga baik dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai maupun dengan instansi lain di luar DJBC. Sehingga menimbulkan kesalahpahaman dalam penerapannya dan berdampak pada penegakan hukumnya. Rancangan Undang-Undang Kepabeanan pada saat ini telah disusun untuk mengatasi Salah satu masalah tersebut, diantaranya dengan memperluas pengertian/cakupan penyelundupan dengan tujuan untuk lebih dapat menjerat setiap tindak pidana kepabeanan yang terjadi. Hal ini akan berakibat pada makin besarnya tugas Serta tanggungjawab dari PPNS Bea dan Cukai. Oleh karena itu diperlukan juga pembaharuan pejabat yang berwenang untuk. menyidik tindak pidana kepabeanan tersebut."

"Penelitian ini mencoba untuk membahas mengenai determinan struktur modal pada perusahaan yang saham-sahamnya masuk dalam LQ45.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji apakah beberapa determinan struktur modal tertentu seperti tangibility, profitability, growth, dan ownership structure dapat mempengaruhi struktur modal perusahaan di Bursa Efek Jakarta., dan apakah perilaku struktur modal perusahaan sesuai dengan teori struktur modal yang ada.Penelitian menggunakan leverage (total debt to total assets) sebagai proxi dari struktur modal. Sampel penelitian diarnbil dan saham-saham yang secara konsisten tercatat pada lndeks LQ45 periode 2003-2004 serta merupakan perusahaan yang bergerak pada industri non keuangan. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan metode regresi linier berganda.Hasil dari penelitian memperlihatkan hasil yang signifikan antara leverage dan tangibility (+) untuk data cross section tahun 2003 dan 2004, sama seperti hasil panel data. Profitability (-) pada tahun 2003 untuk data cross section dan panel data. Ownership (+) untuk data cross section tahun 2003 dan 2004 dan data panel, sedangkan variabel growth tidak memberikan hasil yang signifikan pada periode 2003 dan 2004.

---

This paper try to explain about the determinant of capital structure from the company which are listed in index LQ45.The purpose of this paper is to examine how the detemiinant of capital structure like tangibility, profitability, growth and ownership structure effect the capital structure of listed companies in the Jakarta Stock Exchange and to examine whether the behavior of companies? capital structure follows the theory of capital structure.In this paper the capital structure is proxied by leverage (total debt to total assets). The sample was derived from stocks that is consistently listed in Index LQ45 from 2003-2004 and non tinance industry. The data was examined using cross section and panel method.The result suggest a significant correlation between leverage and tangibility (+) in 2003 and 2004, profitability (-) in 2003, and ownership (+) in 2003 and 2004, where panel data give the same result. Growth variable didn?t give a significant result in 2003-2004."

"Di akhir Perang Dingin, sistem internasional telah mengalami perubahan, bukan hanya menyangkut aspek-aspek high politics dan lebih bersifat state-centric, namun telah bergeser ke berperannya aktor-aktor lain selain negara (non-state actor) dalam politik global.Di era globalisasi batasan wilayah tidak lagi menjadi penghalang utama bagi lahirnya suatu interaksi antar negara yang membawa dampak positif maupun negatif bagi negara-negara yang terlibat. Jaringan kerjasama dalam berbagai bidang merupakan salah satu bentuk positif akibat meningkatnya interaksi antar negara tersebut. Namun, disisi lain, merebaknya kejahatan-kejahatan lintas negara (transnational crimes) sebagai salah bentuk non traditional issues banyak mendapatkan perhatian serius baik dari pemerintah maupun organisasi internasional pada sekitar tahun 1990-an, dan keberadaannya dianggap mewakili ancaman yang bersifat tidak langsung.Kegiatan transnational crimes dalam segala bentuknya dimana salah satunya adalah peredaran obat-obatan terlarang, muncul sebagai ancaman yang serius bagi keamanan dan stabilitas nasional maupun internasional. Dengan kondisi tersebut, maka masalah drug trafficking bukan lagi mengancam keamanan masing-masing negara namun telah menjadi suatu ancaman bagi ketahanan regional secara keseluruhan, baik untuk saat ini maupun pada masa yang akan datang, mengingat sasaran penggunanya adalah generasi muda yang merupakan generasi penerus bangsa di masa depan. Di samping itu akibat yang .ditimbulkan dari penggunaan narkoba telah terbukti dapat membahayakan kesehatan, mengubah nilai-nilai moral dan dapat menghancurkan eksistensi umat manusia. Untuk itu harus segera ditangani secara serius melalui kerjasama yang lebih intensif oleh berbagai pihak dalam mencegah peredaran narkoba.Studi ini menitik beratkan pada perkembangan kerjasama (melalui diplomasi parlementer) yang diiakukan oleh Organisasi Parlemen Negara-negara anggota ASEAN sebagai salah satu organisasi regional di kawasan Asia Tenggara. Diplomasi Parlementer merupakan salah satu alternatif bagi penyelesaian masalah-masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh negara mengingat sifat dari perrnasalahan tersebut. Apalagi di era sekarang ini peran parlemen tidak dapat dikesampingkan karena kontribusi mereka sangat besar dalam memberi masukan-masukan yang perlu diselesaikan oleh suatu negara.Kesepakatan-kesepakatan yang dicapai pada tingkat parlemen diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pertukaran informasi dalam menanggulangi masalah drug tricking di kawasan Asia Tenggara. Melalui kesepakatan ini, parlemen dapat menjalankan pengawasan dan penyeimbang bagi eksekutif dalam melaksanankan tugas-tugasnya. Diharapkan pula dengan kerjasama yang intensif antar lembaga eksekutif dan legislatif akan ada keselarasan dalam mengambil keputusan-keputusan, khususnya yang menyangkut masalah obat-obatan terlarang."

"Rumah Kasih Mandiri 1 merupakan sebuah panti asuhan yang berdiri sejak tahun 1996 dan memusatkan pelayanan kepada anak jalanan, anak terlantar dari keluarga retak dan anak dari keluarga ekonomi lemah. Kelompok ini memiliki tingkat perilaku mempercayai yang rendah, ditandai dengan banyaknya perilaku prasangka kelompok anak terhadap para pendampingnya. Penyebab rendahnya kepercayaan rupanya disebabkan oleh rendahnya harga diri pada diri anak. Karena itu, peningkatan harga diri menjadi tujuan intervensi.Pendekatan yang dipakai dalam intervensi sosial ini adalali Logical Framework Approach (LFA). Sedangkan untuk peningkatan harga diri, digunakan pendekatan humanis Carl Rogers yang menyarankan usaha memperkecil diskrepansi antara ideal self dan actual self. Selain itu, intervensi ini juga memandang subyek penelitian sebagai suatu kelompok yang sedang menjalani transisi yang membutuhkan informational support dalam mengalami proses transisi tersebut.Program intervensi dirancang dalam 14 tahap kegiatan, mulai dari lobbying hingga evaluasi. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan program berjalan sesuai dengan rancangan yang telah dibuat. Tujuan kegiatan terpenuhi, ditandai dengan tercapainya indikator keberhasilan."

"Skripsi ini membahas tentang persepsi karyawan terhadap faktor ? faktor yang membangkitkan stres kerja pada Call Center PT ?X?. Era Globalisasi dimana keterbukaan dan tingkat persaingan semakin besar menuntut organisasi bisnis seperti Call Center PT ?X? untuk meningkatkan pelayanan kepada para konsumennya. Untuk mewujudkan hal ini diperlukan call center yang mampu memberikan informasi yang cepat, teliti dan akurat dan memerlukan sumber daya manusia sebagai salah satu faktor yang membantu kinerja perusahaan.Manajemen yang baik adalah manajemen yang mampu mengatur kondisi stres yang dialami oleh para karyawannya, dalam hal ini perlu diketahui tentang faktor ? faktor yang membangkitkan stres kerja pada diri karyawan agar memperoleh hasil yang maksimal.Penelitian ini adalah kuantitatif dengan desain deskriptif. Analisa penelitian dilakukan melalui metode distribusi frekuensi dengan satu variable. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa faktor yang paling tinggi dalam membangkitkan stres adalah pengembangan karir yang tidak jelas dan tidak transparan serta hasil yang paling terendah adalah kondisi psikologis yang dialami oleh para karyawan seperti kondisi kepala sering pusing.Adapun saran untuk pihak manajemen adalah mengusulkan adanya job-review dengan lingkungan kerja yang nyaman dan kondusif yang dapat meningkatkan semangat kerja dan motivasi dalam bekerja kepada para karawan serta adanya sarana untuk berbagi pengetahuan dan mengurangi kejenuhan dengan olahraga maupun outbound yang dilaku kan secara rutin oleh pihak manajemen.

---

This Research is analyzing perception of employees against contributing factors of occupational stress in Call Center PT ?X?. Under current globalization era where transparency is more obvious and competition is tighter, business organization like Call Center PT ?X? has to improve its sevices to the customers. Indeed, human resources are one of crucial factors to bolster the business performance of Company. In light of that, Call Center service capable to deliver accurate and reliable information in fast manner will be more paramount than ever before.

Good corporate management is management who can managed to reduce work-stress in the working environment and to manage the stress, it is deemed necessary to identify factors stiring occupational stress, notably among employees of Call Center PT ?X?. It is a quantitative research with descriptive design. Research analysis is made using frequency distribution method with one variable. Based on the research reveal that the most influential factor generating stress is unclear and un-transparent career development in work and the lowest ranking factor is Psycological condition such as headeache.

Corrective measures recommended to the Management based on this research include to make job-review with to create conducive and convinient work atmosphere and to build consultative process and invite input from employees with regard to factors inciting their occupational stress as well as the contributing factors. Sharing knowledge and going outbound with exercise regulary can reduce work-stress for employees."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang rangkap jabatan oleh notaris yang pengaturannya terdapat dalam Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004. Larangan rangkap jabatan terhadap notaris sudah ada sebelum adanya Undang-undang Jabatan Notaris yaitu dalam Peraturan Jabatan Notaris (ord. stbl. 1860 no.3). Larangan tersebut bertujuan untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan dan masalah-masalah hukum yang mungkin terjadi dan akan menyebabkan hilangnya kewibawaan dan profesionalisme seorang notaris. Akan tetapi, meskipun larangan tersebut sudah ada sejak lama namun pada kenyataannya masih saja ditemukan adanya notaris yang melakukan rangkap Jabatan. Di dalam kode etik profesipun disebutkan bahwa notaris harus mentaati Undang-undang yang berlaku. Sebagai sebuah profesi, jabatan notaris juga tidak boleh dirangkap dengan jabatan lain. Sehingga apabila masih ada notaris yang melakukan rangkap jabatan berarti ia telah melanggar Undang-undang, melanggar kode etik serta melanggar kriteria profesi menurut para ahli hukum. Masih adanya notaris yang melanggar aturan tentang rangkap jabatan, berkaitan erat dengan rendahnya nilai moral yang dimiliki oleh notaris tersebut. Selain itu pengaturan tentang rangkap jabatan yang terkesan masih setengah-setengah, sanksi yang tidak tegas, pengawasan yang tidak optimal terhadap notaris yang melakukan rangkap jabatan adalah alasan lainnya kenapa masih ada notaris yang melakukan rangkap jabatan. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif artinya penelitian ini dilihat dari sisi normatif, yaitu penelitian terhadap keseluruhan data sekunder hukum.Hasil penelitian menyarankan bahwa perlu dilakukan revisi terhadap Undang-undang Jabatan Notaris terutama yang berkaitan dengan pengaturan rangkap jabatan yaitu apakah larangan rangkap jabatan ini akan tetap diterapkan atau dihapuskan saja agar tidak terkesan setengah-setengah dan tidak tegas.

---

ABSTRACT

The focus of this study is the regulation of double occupation by notary based on the Law of Notary?s Occupation Number 30 Year 2004. The prohibition of double occupation of Notary has been regulated since The Regulation of Notary Occupation (ord. stbl. 1860 no.3) was valid. This prohibition shows that the double occupation should have been prohibited. The aims of the prohibition are to avoid the possibility of conflict of interest and other problems of law that might happen which can reduce the dignity and professionalism of Notary. However, although the prohibition has been regulated since a long time ago but we still can find the notary with double occupation in reality. Based on profession rules a notary must also obey the law. As a profession, a notary must not also be doubled with other occupation. That is why, if there are still some notaries do a double occupation that means they have not obey the law, the rules, ethic code, and criteria of profession that should be had by a notary as the law expert said. The fact that there are still some notary who do not obey the law must be connected to the low of moral of the notary. Beside, the inconsistent regulation, the unclear sanction, the unoptimal supervision to notary who do a double occupation are other reasons why notary with double occupation can still be found. This research is a normative juridical research which means this research is reviewed from the normative side, which is a research to all Law secondary data.

The result of the research suggest that there must be a revision to the Law of Occupation of Notary especially the rules that connected to the regulation of double occupation whether it will still be applied or deleted in order to make the law more obvious and clear."

"African literature has strong relation with colonialism, not only because they had ever been colonized but also because of civil war. Civil Peace (1971), a short story written by Chinua Achebe, tells about how Nigerian survive and have to struggle to live after Nigerian Civil War. It is about the effects of the war on the people, and the "civil peace" that followed. The Nigerian Civil War, also known as the Nigerian-Biafran War, 6 July 1976-15 January 1970, was a political conflict caused by attempted annexation of the southeastern provinces of economic, ethnic, cultural and religious tensions among the various peoples of Nigeria. Knowing the relation between the story and the Nigerian Civil War, it is assured that there is a history depicted in Civil Peace. In this article, the writer portrays the history and the phenomenon of colonization in Nigeria by using new historical and postcolonial criticism approaches."

"Minyak tradisional X adalah obat tradisional yang berasal dari tumbuhan dan digunakan oleh sekelompok masyarakat untuk mengobati luka terbuka, mempercepat pengeringan luka pasca khitanan, mengobati bekas penyakit kudis, menghilangkan gatal-gatal dan melembabkan kulit. Minyak tradisional X mengandung beberapa sari simplisia yaitu Piper betle, Centella asiatica, Eugenia caryophyllata, Zingiber officinale dan Languas galanga. Pemakaian dalam bentuk minyak tidak terlalu menyenangkan, oleh karena itu minyak tradisional X diformulasikan dalam bentuk krim. Pada penelitian dibuat tiga formula krim (A, B, C) yang mengandung minyak tradisional X masing-masing sejumlah 30%; campuran tween 80 dan span 80 (emulgator) dengan kadar berturut-turut adalah 10%, 15%, dan 20%; setil alkohol sebagai pengental dengan kadar masing-masing 10%. Uji stabilitas fisik dilakukan pada ketiga formula krim selama tiga bulan, yang meliputi penyimpanan pada suhu kamar, suhu 40±2o C, suhu 4o C, cycling test dan uji sentrifugasi. Hasil yang diperoleh adalah krim C yang mengandung emulgator sebesar 20% dari fase minyak, paling stabil secara fisik pada penyimpanan ketiga suhu dan tidak terjadi pemisahan fase pada uji sentrifugasi dan cycling test."