Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pensinyalan merupakan bagian terpenting pada komunikasi seluler. Pesinyalan berperan sebagai pengontrol pada fungsi penyambungan saat pertukaran informasi. Bagian ini sangat diperlukan sebagai pengatur dari mulai pembuatan koneksi sampai dengan pengakhiran koneksi. Proses pengiriman pesan yang berupa aliran bit ini, merepresentasikan informasi pendukung yang mendukung pengiriman informasi intinya. Pada skripsi ini dimodelkan sebuah rancangan sistem pensinyalan yang merepresentasikan sistem yang sebenarnya. Pensinyalan terjadi setiap kali MS melakukan koneksi dengan sentral. Pensinyalan yang dibahas pada MS penerima, meliputi kondisi idle dan menerima panggilan. Perancangan ini dimaksudkan untuk melihat bagaimana sistem pensinyalan bekerja serta mengetahui aliran bit dari dan menuju sentral. Rancangan sistem tersebut mengacu pada sistem yang sudah ada, hanya saja terdapat beberapa penyesuaian. Penyesuaian tersebut dilakukan agar sistem dapat diaplikasikan menggunakan microcontroller. Microcontroller yang digunakan adalah tipe Atmel 89S51, yang memiliki 4 kbyte memori flash yang memungkinkan memori untuk diprogram ulang. Sebelum di aplikasikan ke dalam microcontroller, program tersebut diujikan pada perangkat lunak 8051 IDE. Untuk pengujian sistem, simulator sistem pensinyalan tersebut, dihubungkan ke rangkaian seven segment dan rangkaian LED untuk menunjukkan bagaimana keluarannya menuju sentral. Pengujian dilakukan pada tiap rangkaian dan rangkaian sistem pensinyalan secara keseluruhan. Analisis dilakukan dengan melihat kinerja sistem. Aliran bit menuju sentral dan waktu yang digunakan untuk menjalankan sistem adalah parameter keberhasilan yang diamati. Kesimpulan yang dapat diambil adalah model sistem pensinyalan pada perancangan disini, sudah dapat merepresentasikan sistem yang ada. Namun tentu saja dengan beberapa penyesuaian agar dapat di aplikasikan menggunakan microcontroller.

---

Signaling is the most important part in cellular communication. On a switching function at information exchange, signaling is needed as a controller from the beginning until the end of connection. This process is a sending process of a message as flow of bits which represented information that support the main information.

In this paper, a system design is modeled to represent the real system. Signaling happens every time MS connecting with central. Signaling discussed are the signaling in MS receiver, which occur on idle and receiving calls condition. This design is meant to show how the signaling system works, also how are the flow of bit from and to central.

The system design referred to an existing system with a few adjustments. These adjustments are done so that the system can be applicable using a microcontroller. The microcontroller used is Atmel 89S51. It has 4 kbyte flash memory which enable reprogramming of the memory. Before applied in the microcontroller, this program is tested on a 8051 IDE software.

For the system testing, signaling system simulator is connected to a seven segment circuit and LED circuit to show how the output to central. The test is done on every circuit and the whole signaling system circuit. An analysis is taken from seeing the system performance. The flow of bit to central and total system time are the parameter to observe. The conclusion is this signaling model system design could represent the real system, but with a few adjustment for microcontroller application."

"Tesis ini membahas proses penyusunan kebijakan pengelolaan dana bergulir pada Kementerian Negara Koperasi dan UKM beserta dinamika yang terjadi di dalamnya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Teori yang digunakan adalah teori Kebijakan dari Dunn, Hogwood dan Gunn, teori Managing Government Expenditure dari Schiavo-Campo dan Tommasi, serta teori Reinventing Government oleh Osborne dan Gaebler. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam (indepth interview).Hasil penelitian menemukan adanya beberapa permasalahan berkaitan dengan pengelolaan dana bergulir pada Kementerian Negara Koperasi dan UKM, yakni pemahaman stakeholders yang beragam tentang program dana bergulir, masalah kelembagaan, pemahaman yang keliru bahwa fungsi sosial pemerintah identik dengan program Bantuan Sosial, pandangan sementara pihak yang menganggap bahwa penegakan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara berarti terpinggirkannya aspek sosial program-program pemerintah, dugaan adanya unsur-unsur politik, potensi terjadinya moral hazard, masalah regulasi dan kurangnya konsistensi kebijakan pemerintah.Hasil penelitian menyarankan hendaknya pemerintah memperhatikan sinyalemen adanya masalah kelembagaan, masalah regulasi dan masalah berkaitan dengan konsistensi kebijakan. Pembenahan kelembagaan, regulasi dan upaya menjaga konsistensi kebijakan pemerintah penting dilakukan demi keberhasilan pelaksanaan program-program pembangunan.

---

The focus of this study is the policy-making process of revolving fund management in State Minister for Cooperatives Small and Medium Enterprises, and the fact related to. This research is qualitative descriptive interpretive. The base theories are Policy Theory by Dunn, Hogwood and Gunn, Managing Government Expenditure Theory by Schiavo-Campo and Tommasi, and Reinventing Government Theory by Osborne and Gaebler. The data were collected by means of literature study and deep interview.This study finds that there are some problems in revolving fund management in State Minister for Cooperatives Small and Medium Enterprises : variety view about revolving fund; institutional problem; erroneous suppose that social function of government is identic with charity; the opinion that accountability of state financial management means social aspect elimination from governmental programs; notion of some political substances; indication of moral hazard; regulation matter and inconsistency in government policy.The researcher suggests that government should notice the indication about institutional and regulation problem, and inconsistency in government policy. Institutional and regulation rearrangement, and an effort to preserve policy consistency are necessary to reach success in national development programs."

"Permasalahan pada tesis ini adalah bagaimanakah akibat hukum dari penilaian kemapuan dan kepatutan bagi calon pemegang saham pengenadli bank, melalui mekanisme penawaran terbatas dengan HMETD ini. Untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian studi kepustakaan yang bersifat yuridis normatif yang didukung dengan alat pengumpulan data berupa wawancara.Kesimpulan dari penelitian ini adalah PT. Y dapat memperoleh kedudukan sebagai pemegang saham pengendali PT. Bank X melalui mekanisme penawaran terbatas dengan HMETD, apabila telah lulus debagai kandidat pemegang saham di dalam PT. Bank X. Sementara apabila PT. Y tidak lulus penilaian kemampuan dan kepatutan tersebut, maka perjanjian yang telah dibuat sebelumnya antara PT. Y Advisor dengan pemegang saham pengendali PT. Bank X tetap mengikat dan dapat dijalankan kepada pihak yang ditujuk oleh PT. Y dengan tetap memenuhi ketentuan BI.

---

The failure on banking system in Indonesia, is causing multiplier effect for banking system in Indonesia, therefore it is necessary to establish a powerful, reliable and efficient supervisory system of Indonesians banking. PT. Bank X is commercial Bank intent to increase its capital through Right Issue mechanism. PT.Y an incorporated legal entity contemplate to purchase shares issued by PT. Bank X for its existing shareholders. For such purpose PT. Bank X initially bind itself i nto a so called Right Issue Transfer Agreement. Notwithstanding the foregoing to acting its position as the ultimate shareholders of PT. Bank X, PT. Y shall taking into account certain Bank regulation that restrict the transfer of ownership on shares. For a commercial Bank, every transfer of shares ownership or capital increase in a company in shall initially obtain approval from Bank Indonesia. The issues that wiJI be further described under this thesis shalt be the Legal Force of Fit and Proper Test Mechanism for Prospective Shareholders, Under the Right Issue Mechanism. In order to descri bed the aforementioned issues, the research is conducted based on the literal study research method having the characteristic of legal nonnative supported by the data collection tool of interviews.As the conclusion of the abovementioned research. PT. Y is allowed to acting its position as ultimate shareholder of PT. Bank X through the I imited offering of the right issue mechanism, if PT. Y is stated passed the fit and proper test as obliged by Bank Indonesia, And i f PT. Y is stated otherwise, subsequently the agreement between the existi ng shareholders of PT. Bank X and PT. Y is consider legal and binding and executable if PT. Y is appoint its successor , whereas such successor shall also initially passed the fit and proper test as conducted by Bank Indonesia"

"Gastroenteritis akut merupakan peradangan pada saluran cerna yang dapatdisebabkan oleh infeksi bakteri. Adanya infeksi bakteri ini harus ditangani denganpenggunaan antibiotik spesifik terhadap bakteri penyebab secara tepat. Penelitianini dilakukan untuk memperoleh data penggunaan antibiotik pada pasiengastroenteritis akut di Ruang Perawatan Anak RSAL Dr. Mintoharjdo pada Tahun2014. Evaluasi ketepatan penggunaan antibiotik dinilai dari ketepatan pasien,ketepatan indikasi, ketepatan obat, ketepatan dosis dan tanpa interaksi obat.Pengumpulan data dilakukan dengan pengambilan data penggunaan antibiotikempiris dari rekam medis, laporan harian dan buku resep pasien gastroenteritisakut dengan metode pengambilan data retrospektif. Pengambilan data dilakukandengan teknik total sampling. Sejumlah 120 pasien diterima sebagai sampel. Padapenelitian terdapat pasien yang menerima terapi antibiotik 100% tepat pasien;2,50% tepat indikasi; 1,67% tepat obat; 70,83% tepat dosis dan 99,17% tanpainteraksi obat."

"Latar belakang dari penggunaan konsep nominee di Indonesia adalah untuk menfasilitasi pembatasan-pembatasan yang diterapkan oleh pemerintah dalam bentuk larangan kepada pihak asing memiliki saham-saham perusahaan Indonesia dengan bidang usaha tertentu dan larangan kepada Warga Negara Asing untuk memiliki tanah di Indonesia dengan status hak milik. Larangan tersebut secara tegas dinyatakan dalam peraturan perundangan-undangan. Namun demikian, konsep nominee banyak dijumpai dalam transaksi kepemilikan saham perusahaan Indonesia oleh pihak asing, kepemilikan tanah dengan status hak milik di Indonesia oleh Warga Negara Asing dan pengelolaan perusahaan oleh Direktur Nominee. Dengan menggunakan konsep nominee dalam transaksi tersebut, terdapat 2 pihak yang terlibat yaitu pihak nominee dan pihak yang menunjuk seseorang untuk bertindak atas namanya sebagai nominee (beneficiary). Hal yang menjadi dasar hukum dari penggunaan konsep nominee adalah sistem terbuka yang terdapat dalam buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu terdapatnya asas kebebasan berkontrak, pacta sunt servanda dan itikad baik yang melahirkan nominee agreement yang dibuat oleh dan antara pihak nominee dan beneficiary. Dengan terdapatnya larangan tersebut dan tetap dijumpai penggunaan konsep nominee dengan tujuan untuk menghindari pembatasan yang dilakukan pemerintah maka pengadilan dalam putusannya menyatakan bahwa transaksi yang dilakukan oleh para pihak menjadi batal demi hukum, sedangkan dalam pengelolaan perusahaan oleh Direktur Nominee tetap terikat denganNominee arrangement generally used in Indonesia to facilitate the limitations implied by government in prohibiting foreigners to hold shares of Indonesian companies that are listed in the negative list investment and/or to own land having freehold title in Indonesia. The prevailing laws and regulations explicitly prohibit such foreigner?s ownership. Despite, nominee arrangement can be found in some transactions such as the ownership of shares of Indonesian companies by foreigners, the ownership of land with freehold title in Indonesia by foreigners and the management of company by nominee director. There are 2 parties involved in nominee arrangement, nominee and beneficiary, who is the party who appoints such nominee to act for and on behalf of himself/herself. The legal basis for applying nominee arrangement is the open system (sistem terbuka) of the Indonesian civil code (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), that are freewill to enter into contract (asas kebebasan berkontrak), pacta sunt servanda and good faith. Those principles are the main basis for nominee agreement. However, the court in its verdict determines the transaction applying nominee arrangement is null and void (batal demi hukum), furthermore the director including nominee directors shall be bound by articles of association of the Company."

"ABSTRAK Ruang Baca Virtual (RBV) dan BA digital merupakan salah satu bentuk layanan belajar yang disediakan oleh Universitas Terbuka (UT). RBV dan BA digital merupakan digitalisasi dari Buku Materi Pokok (BMP) yang dikembangkan untuk membantu mahasiswa membaca modul melalui jaringan internet. Dengan adanya RBV dan BA digital diharapkan dapat membantu proses pembelajaran secara mandiri dan jarak jauh bagi mahasiswa UT. Artikel ini akan memaparkan tentang manfaat RBV dan BA digital dalam perspektif mahasiswa pada 17 UPBJJ-UT (Indonesia dan Luar Negri), sehingga dapat diketahui kelebihan dan kelemahannya. Artikel ini ditulis berdasarkan hasil penelitian dengan pendekatan deskriptif kuantitatif. Berdasarkan data yang yang diperoleh diketahui bahwa 99% responden telah mengetahui adanya RBV dan BA digital. Setengah dari jumlah responden mengetahui kedua bahan ajar digital tersebut dari laman website UT. Sebanyak 53% responden mempelajari RBV dan BA digital selama kurang dari 30 menit, dan lebih dari 60 persen responden mengaksesnya saat tutorial."

"This paper analyses the impact of Chinese import competition on deindustrialization measured by real value added and employment share in 61 developed and developing countries over 1970-2010 period. By employing quantile regression with instrumental variables to correct potential endogeneity bias, the results suggest that the main driver of deindustrialization in employment in developed countries is technological change. There is heterogeneous effect of China shock. In developed countries, the effect is destructive in term of both employment and real value added in the lower quantile of distribution, with the higher magnitude for the former. In the higher quantile, complementary effect outweighs detrimental impact. In developing countries, the negative effect of Chinas shock on real value-added rises as the increase in the proportion of manufacturing value-added in countries. The destructive effect on employment in developing countries seems to be harder after 1990 period.

---

Tesis ini menganalisis tentang dampak dari persaingan impor dari China terhadap deindustrialisasi yang diukur dari riil nilai tambah dan proporsi tenaga kerja dari 61 negara-negara maju dan berkembang di dunia. Dengan menggunakan quantile regression dengan instrumental variables untuk mengkoreksi endogeneity bias. Hasilnya menunjukkan bahwa deindustrialisasi tenaga kerja di negara-negara maju disebabkan utamanya karena perubahan teknologi. Dampak dari China shock di negara-negara maju sangat beragam, efek negatif di quantile yang lebih rendah lebih besar berdampak pada tenaga kerja dibandingkan dengan riil nilai tambah. Sedangkan di quantile yang lebih tinggi, efek positif melebihi efek negative. Di negara berkembang, efek negative dari persaingan impor dari China naik seiring kenaikan dari riil nilai tambah suatu negara. Dampak yang negative ini bahkan bertambah besar setelah tahun 1990-an."

"ABSTRAKPembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Olehkarena itu, Kementerian Kesehatan RI mengadakan riset kesehatan dasar (Riskesdas)berbasis kesehatan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah melihat faktor risiko secaraspesifik lokal yang paling dominan di Indonesia pada Riskesdas 2007 dan 2010, mengetahuimanfaat Riskesdas sebagai indikator pengendalian malaria. Penelitian ini menggunakan studiekologi berbasis populasi yang dilaksanakan pada tahun 2011 dengan sumber data dariLaporan Riskesdas. Hasil penelitian didapatkan bahwa faktor risiko kepadatan hunian ≥8m2adalah faktor risiko yang paling berisiko pada Riskesdas 2007 dan pemakaian repellentadalah faktor risiko yang paling berisiko pada Riskesdas 2010. Propinsi Papua, Papua barat,dan NTT adalah propinsi yang paling berisiko terhadap kejadian malaria. Hasil Riskesdas2007 dan Riskesdas 2010 dapat dijadikan sebagai dasar untuk membuat kebijakan kesehatansuatu daerah sesuai dengan tujuan Riskesdas akan tetapi perlu dilakukan pendekatan secaraspesifik lokal pada setiap faktor risiko."

"Penelitian ini merupakan bagian dari tahap adaptasi awal alat tes Luria-NebraskaNeuropsychological Battery (LNNB). Langkah adaptasi mengacu pada panduanadaptasi lintaskultur yang dipublikasikan oleh Intemational Test Comission (ITC).Penelitian ini melanjutkan tahap adaptasi yang sudah dilalui terhadap LNNBForm I berupa penetjemahan forward dan backward. LNNB Form I VersiTerjemahan ini belum pemah diujioobakan pada kclompok sampel yang menjaditarget populasi. Penelitian ini mengujioobakan administrasi LNNB Fomt I VersiTerjemahan tersebut pada 10 individu yang termasuk dalam kelompok DewasaMadya. Proses dan kendala yang ditemui dalam administrasi dicatat dandiinventarisasi sebagai dasar untuk melakukan tahapan adaptasi selanjutnya dariLNNB Form I Versi Terjemahan..Ienis penelitian adalah penelitian exploratory dengan desain deskriptifl Hasilpenelitian menunjukkan bahwa LNNB Form 1 Versi Texjemahan dapat digunakanpada kelompok dev/asa madya di Indonesia, namun masih perlu dilakukanpenyesuaian terhadap beberapa konten item yang masih terikat kultur Barat., danpenyesuaian dalam penyampaian instruksi pada beberapa item. AdministrasiLNNB dapat dilakukan dengan baik apabila menggunakan format lembar rekamrespon yang efektif serta diadministrasikan dalam kondisi pengetcsan yangterkontrol."