Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas status garansi barang apabila suatu pelaku usaha yang memberikan garansi pailit menurut undang-undang kepailitan dan cara konsumen menuntut pemenuhan hak terhadap garansi barang apabila suatu pelaku usaha yang memberikan garansi pailit. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif analitis.Hasil penelitian ini menyarankan agar pemerintah membuat peraturan yang lebih jelas dan spesifik mengenai garansi barang apabila suatu pelaku usaha yang memberikan garansi pailit; mendorong Pengadilan Niaga untuk lebih memperhatikan mengenai garansi barang apabila termohon pailit adalah suatu pelaku saha yang memberikan garansi yang memproduksi atau memperdagangkan barang; mendorong pemerintah membuat peraturan yang mewajibkan pelaku usaha untuk memasukkan klausula mengenai garansi barang apabila suatu pelaku usaha yang memberikan garansi pailit dalam perjanjian transaksi barang.

---

The focus of this study discusses about status of product guaranty if a business actor who is acting as a guarantor bankrupt under the bankruptcy laws and how can a consumer claim their right of product guaranty if a business actor who is acting as a guarantor bankrupt. This research is a qualitative research with a descriptive analytic design.

The results of this study suggest that the government to create more clear and specific regulations regarding product guaranty if a business actor who is acting as a guarantor bankrupt; implore the Trade Court to consider the status of product guaranty if the party filed for bankruptcy is a business actor who is producing or trading goods; implore the government to create a regulation obligating business actors to insert a clause regarding the product guaranty if a business actor who is acting as a guarantor bankrupt in the sales agreement."

"Jual beli barang dan/atau jasa terjadi di seluruh dunia, berkembangnya jenis barang dan/atau jasa yang dapat diperdagangkan menyebabkan banyak permasalahan yang terjadi misalnya dalam hal garansi barang dan/atau jasa. Tulisan ini akan membahas mengenai perlindungan konsumen terhadap garansi, cara konsumen menuntut pemenuhan hak garansi, status garansi apabila suatu perusahaan pailit, serta perlindungan yang diberikan oleh undang-undang terhadap garansi apabila suatu perusahaan pailit. Untuk menjawab permasalahan tersebut penulisan dilakukan dengan suatu penelitian normatif. Perlindungan konsumen diberikan dalam 3 tahap transaksi konsumen, garansi terjadi dalam tahap purna jual yang tetap berhubungan dengan tahap lainnya. Konsumen dapat menuntut pemenuhan hak atas garansinya dengan 2 cara yaitu dengan penyelesaian sengketa secara damai dan penyelesaian sengketa melalui lembaga atau instansi tertentu seperti BPSK. Status garansi apabila suatu perusahaan pailit adalah berubah yaitu dengan cara memberikan hak konsumen atas garansi seperti melakukan perjanjian baru untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen. Undang-undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen kurang secara jelas mengatur mengenai garansi apabila suatu perusahaan pailit, ketentuan yang kurang lebih mengatur adalah pasal 27 yang apabila dilihat secara akontrario maka pelaku usaha tetap bertanggung jawab untuk memberikan garansi yang mereka jual. Kesimpulannya adalah terdapat 3 tahap dalam perlindungan konsumen, penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu cara damai dan melalui lembaga atau instansi tertentu, status garansi apabila perusahaan pailit adalah berubah tetapi masih ada cara untuk memberikan hak kepada konsumen, pelaku usaha masih bertanggung jawab atas garansi barang walaupun telah pailit."