Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Studi ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan kebijakan PPDB sistem zonasi terhadap persentase jumlah siswa mengulang kelas di sekolah menengah atas negeri Indonesia tahun 2016-2019. Persentase jumlah siswa mengulang dalam studi ini dihitung berdasarkan jumlah siswa mengulang kelas dibagi jumlah total siswa keseluruhan di tahun yang sama. Uji Placebo yang dilakukan pada studi ini menunujukkan hasil yang signifikan. Studi ini menyimpulkan bahwa kebijakan PPDB sistem zonasi berpengaruh negatif dengan persentase siswa mengulang di sekolah menengah atas negeri dibandingkan dengan sekolah menengah atas swasta di Indonesia. Berdasarkan data antar kabupaten/kota dan variabel kontrol berupa jumlah sekolah, rasio murid-guru, jumlah ruang kelas, pembagian wilayah barat/timur Indonesia, dan karakteristik daerah kabupaten/kota, diketahui bahwa kebijakan PPDB sistem zonasi juga berpengaruh negatif dengan persentase siswa mengulang di sekolah menengah atas negeri dibandingkan dengan sekolah swasta di Indonesia. Analisis antar wilayah juga menyimpulkan bahwa persentase siswa mengulang kelas tingkat sekolah menengah terjadi penurunan yang lebih besar di wilayah barat Indonesia dibandingkan wilayah timur Indonesia. Rasio murid-guru juga dapat meningkatkan persentase siswa mengulang kelas tingkat sekolah menengah di Indonesia, dimana semakin banyak guru maka jumlah siswa yang mengulang kelas juga akan semakin meningkat. Simpulan dari studi ini adalah menujukan kebijakan PPDB sistem zonasi berpengaruh negatif dengan persentase siswa mengulang kelas di sekolah menengah atas negeri.......This study aims to analyze the effect of implementing the zoning system PPDB policy on the percentage of students repeating grades in Indonesian public high schools in 2016-2019. The percentage of students repeating in this study was calculated based on the number of students repeating a class divided by the total number of students in the same year. Placebo test conducted in this study showed significant results. This study concludes that the New Student Admission policy of the zoning system is negatively correlated with the percentage of students repeating in public high schools compared to private high schools in Indonesia. Based on data between kabupaten/kota and control variables in the form of number of schools, student-teacher ratio, number of classrooms, division of the western/eastern regions of Indonesia, and kabupaten/kota regional characteristics, it is known that the PPDB policy of the zoning system has a negative correlation with the percentage of students repeating in public high school compared to private high school in Indonesia. The cross-regional analysis also concluded that the percentage of students repeating grades at the secondary school level decreased more in western Indonesia than in eastern Indonesia. The student-teacher ratio can accelerate the percentage of students repeating a class at the secondary school level in Indonesia, where the more teachers there are, the higher the number of students repeating a class. The conclusion of this study is that the PPDB policy on the zoning system has a negative correlation with the percentage of students repeating in public high schools."

"Hampir sepanjang PJP I hingga saat ini tercatat peranan bantuan luar negeri cukup penting. Ketergantungan Indonesia pada bantuan luar negeri semakin meningkat semenjak terjadinya krisis ekonomi yang melanda Indonesia.Sebagaimana diketahui bahwa krisis ekonomi yang dialami oleh Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 telah kembali menyebabkan kesulitan keuangan yang sangat berat bagi Indonesia sehingga, Pemerintah menjadi sangat bergantung pada bantuan luar negeri. Turunnya kemampuan sektor-sektor produksi sehingga roda perekonomian mengalami kemacetan, menyebabkan krisis yang terjadi semakin memposisikan Indonesia dalam berbagai masalah yang dilematis yang semula berawal dari krisis keuangan, kemudian berkembang semakin kompleks menjadi krisis multi dimensi.Bergantinya rezim pemerintahan di Indonesia telah memuluskan pelaksanaan reformasi diberbagai bidang. Reformasi telah memberikan banyak perubahan dalam wacana kebijakan Pemerintahan Indonesia. Salah satu akibat langsung perubahan tersebut yang dirasakan seluruh Indonesia khususnya bagi daerah adalah dengan diberikannya otonomi penuh kepada daerah dengan meluncurnya UU NO. 22 tahun 1999 mengenai Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 tahun 1999 mengenai Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.Dengan ditetapkannya kedua undang-undang tersebut telah memberikan suasana baru yang mewarnai pola kebijakan dan peta penyelenggaraan pemerintahan baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah.Sejalan dengan bergulimya otonomi daerah maka, Pemerintah Daerah mau tidak mau harus mulai membenahi sistem/ struktur pemerintahannya untuk menuju kemandirian, di samping itu juga berupaya memberdayakan SDA dan SDM yang ada. Namun perubahan ini tidak dengan mudah berjalan lancar, sedikit banyaknya akan menemui masalah. Salah satu contohnya adalah adanya pengalihan pegawai pusat ke daerah yang banyak memberikan dampak pada kebijakan pemerintah daerah khususnya dalam mata anggaran belanja daerah.Berkaitan dengan pembangunan daerah pada masa otonomi berjalan, maka daerah dimungkinkan untuk mencari pinjaman baik, domestik maupun luar negri sebagaimana diatur dalam UU No. 25 tahun 1999 dan UU No. 25 tahun 1999.Sehubungan dengan terbukannya peluang daerah tersebut untuk memperoleh pinjaman, maka pemerintah telah mengeluarkan satu peraturan yaitu Peraturan Pemerintah No. 107 tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah yang mengatur mengenai mekanisme pinjaman, prosedur pinjaman, dan ketentuan lainnya bagi pemerintah daerah. Peraturan tersebut disusun dalam rangka pelaksanaan UU No. 22 tahun 1999 dan UU No. 25 tahun 1999 berfungsi sebagai petunjuk bagi daerah untuk memperoleh pinjaman.Bila membaca isi dari Peraturan Pemerintah No. 107 tahun 2000 tersebut, ternyata, dapat menjadi suatu pembahasan yang menarik untuk diamati serta dikaji. Tesis ini mencoba untuk melihat sejauh mana PP No. 107 tahun 2000 yang disusun sedemikian rupa dapat menfasilitasi pemerintah daerah untuk memperoleh pinjaman luar negri.Kebutuhan akan pinjaman oleh pemerintah daerah itu sendiri pada dasamya dimanfaatkan bagi pembangunan daerah untuk kepentingan masyarakat banyak. Dalam perkembangannya, sesuai dengan diberikannya otonomi kepada daerah maka, untuk melaksanakan pembangunan tampaknya daerah sudah harus mengupayakan sendiri pembangunannya begitu pula dengan anggarannya. Dengan berlakunya UU No. 25 tahun 1999 maka subsidi daerah otonom (SDO) dan instruksi presiden (INPRES) telah dihapus, dan sebagai penggantinya dialokasikannya dana alokasi umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (OAK).Dengan adanya otonomi penuh maka, daerah harus berupaya untuk menggali potensi yang dimilikinya dan mengatur diri sendiri, namun, disadari bahwa kemampuan dan potensi daerah diIndonesia berbeda-beda.Perbedaan inilah yang harus ditangani dengan bijaksana untuk menghindari kecemburuan antar daerah. Bagi daerah yang memiliki sumber daya alam yang besar maka sudah barang tentu dapat dipastikan daerah tersebut dapat lebih maju ketimbang daerah yang potensi alamnya kurang. Kemampuan penerimaan dan pemenuhan kebutuhan daerah juga menjadi tolok ukur suatu daerah untuk dapat memperoleh pinjaman. Di samping kemampuan dalam penerimaan dan pemenuhan kebutuhan daerah, pemerintah melalui PP 107 tahun 2000 juga telah menetapkan ketentuan bahwa daerah dapat melakukan pinjaman dengan prosedur persetujuan yang berjenjang yakni persetujuan dari DPRD untuk tingkat daerah dan kemudian persetujuan Menteri Keuangan untuk tingkat pusat, dan persetujuan itu pun dapat diberikan sepanjang memenuhi ketentuan .Tesis ini sebenamya bertujuan untuk melihat sejauh mana kemungkinan daerah dapat memperoleh pinjaman baik domestik maupun luar negeri, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PP 107 tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah, UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 25 tahun 1999 mengenai Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.Secara prinsip, ketentuan yang ada dalam PP 107 tahun 2000 sebenamya cukup memadai dalam menata prosedur pemerintah daerah dalam melakukan pinjaman. Namun, saat ini beberapa faktor-faktor baik ekstemal maupun internal ternyata dapat menjadi penghambat bagi pemerintah daerah dalam memperoleh pinjaman luar negeri.Tampaknya pemerintah daerah hingga saat ini dan untuk dua tahun kedepan atau lebih, tampaknya masih sulit untuk memperoleh pinjaman luar negeri. Lalu apakah ini berarti dimasa mendatang pinjaman luar negeri oleh pemerintah daerah tidak atau dapat dilakukan? Jawaban atas pertanyaan ini sedikit banyaknya dicoba dijelaskan dalam tesis ini."

"ABSTRAKSecara visual, sulit untuk membedakan antara perokok dan bukan perokok bahkan untuk dokter atau dokter gigi yang berpengalaman. Salah satu cara yang paling obyektif untuk mengenali lidah perokok adalah dengan menggunakan alat seperti kamera. Penelitian yang relevan menemukan bahwa kelainan pada permukaan lidah dapat ditangkap oleh kamera HS pada rentang spektrum 650 - 900 nm. Sistem yang diusulkan terdiri dari dua bagian, perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras terdiri dari rangka aluminium, slider, sebuah sumber cahaya halogen dan kamera HS dengan rentang spektral antara 400-1000 nm yang terhubung ke komputer. Sistem dilengkapi oleh perangkat lunak pengolah citra hiperspektral yang dirancang untuk mendeteksi lidah perokok. Nilai reflektansi permukaan lidah diekstraksi dari citra lidah responden yang sebelumnya dikoreksi dengan menggunakan referensi citra hiperspektral gelap dan terang. Merata-ratakan data reflektansi spektral disetiap region lidah dilakukan untuk mengubah fitur yang ada menjadi ruang dimensi yang lebih kecil. Principal Component Analysis PCA digunakan untuk menghitung dan memilih subset fitur yang akan digunakan sebagai input oleh pengklasifikasi. Support vector machine SVM digunakan sebagai model klasifikasi citra karena kinerjanya sangat baik untuk memilih separator hyperplane terbaik di antara dua kelas yang berbeda. Sejumlah sampel citra lidah diakuisisi, diolah dan diklasifikasikan sebagai lidah perokok dan bukan perokok oleh sebuah sistem pengukuran hiperspektral. Evaluasi hasil sistem diperiksa menggunkan confusion matriks dengan menjadikan false positive rate FPR , false negative rate FNR , sensitivity dan specificity sebagai parameter kehandalan sistem. Validasi terhadap hasil pengukuran dilakukan menggunakan metode k-fold cross validation dengan rata-rata error klasifikasi SVM sebagai parameter akurasi sistem prediksi. Sistem deteksi perokok untuk mengidentifikasi smoker rsquo;s melanosis ini berhasil mengklasifikasi lidah perokok dan bukan perokok dengan akurasi yang baik.Kata kunci: Hiperspektral, SVM, Fingerprint, Lidah, Perokok.

---

ABSTRACTVisually, it is difficult to diffrentiate between smoker and non smoker tongue even for an experienced doctor or dentist. One of the most objective way to acknowledge the smoker tongue is by using tools such as camera. The relevant research found that lession on tongue surface possible to be captured by hiperspektral camera in spectral range 650 ndash 900 nm. The proposed system contains of two parts, hardware and software. The hardware consists of workbench, slider, a halogen light source and hyperspectral camera with spectral range between 400 1000 nm connected to personal computer. The system complemented with hiperspektral image processing software built up especially to analyse the smoker tongue. The reflectance values of tongue surface was extracted from respondent tongue image that previously corrected using white and dark hiperspektral image references. Averaging all of spectral data have been done to transform the existing features into a lower dimensional space. The principal component analysis PCA was used to compute and select the features subset which will be used as an input by the classifier. The support vector machine SVM classifier is used as image classification model since it perform excellent to choose the best hyperplane separator between two difference classes. A number of samples of the tongue image were acquired, processed and classified as smokers and non smokers tongue by a hyperspectral measurement system. The evaluation of system result is checked using confusion matrix by making false positive rate FPR , false negative rate FNR , sensitivity and specificity as system reliability parameters. Validation of the measurement results was done using k fold cross validation method with average error classification SVM as parameter of system prediction accuration. Smoker detection system to identify smoker rsquo s melanosis is successfully classify the tongue of smokers and non smokers with good accuracy.Keywords Hiperspektral, Reflectance, Smoker, Tongue, Diagnosis, SVM, PCA "

"ABSTRAKTesis ini mendeskripsikan diskursus pandangan politik, antara; kelompok yangmenginginkan penguatan peran negara yang tercermin di dalam peran organisasiintelijen dan jaminan perlindungan kebebasan warga negara; mengkaji reformasiintelijen dalam kerangka negara hukum demokratis di Negara Indonesia; sertamenganalisa wewenang khusus yang ada pada Badan Intelijen Negara (BIN) yangsesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum demokratis. Penelitian tesis inimengunakan metode penelitan yuridis-normatif dengan pendekatan perundangundangan,konsep, sejarah, dan analisi hal ini sejalan dengan karakter dari ilmuhukum, yakni preskriptif. Penelitian tesis ini juga memperoleh data berdasarkanstudi lapangan serta studi kepustkaan. Hasil dari penelitian tesis ini menyarankanuntuk (i) melindungi kebebasan warga negara tanpa mengurangi peran intelijennegara dalam menunjang pencapaian kepentingan nasional dan menegakkankeamanan nasional, diperlukan suatu pengawasan berlapis yang melibatkanmekanisme internal organisasi intelijen, lembaga eksekutif, lembaga legislatif,lembaga yudikatif, auditor negara (BPK), lembaga independen negara (KPK), dandari masyarakat (media massa serta lembaga swadaya masyarakat), (ii) disampingitu juga diperlukan diferensiasi struktur dan spesialisasi fungsi dari organisasiintelijen agar intelijen dapat bekerja secara efektif di dalam negara hukumdemokratis, (iii) selanjutnya diperlukan Undang-Undang Keamanan Nasionalsebagai payung hukum bagi kegiatan aktor keamanan di Indonesia termasukintelijen, dan Undang-Undang Penyadapan untuk melindungi hak privasi setiapwarga negara.

---

Abstract This thesis describes the discourse of political views, including: the groups whowant a strengthening the role of state that is reflected in the role of intelligenceorganizations and the guarantee of freedom of citizens; assess the intelligencereform within the framework of a democratic constitutional state in Indonesia, aswell as analyzing existing special authority on Intelligence State Agency (BIN) inaccordance with the principles of a democratic constitutional state. This thesisresearch using normative-juridical research methods, approach to legislation, theconcept, history, and this analysis is in line with the character of legal science,which is prescriptive. This thesis study also obtained data based on field studiesand literature studies. The results of this thesis research is (i) suggested to protectthe freedom of citizens without reducing the role of intelligence in supporting theachievement of national interest and upholding national security requires; amultilayered oversight mechanism involving internal intelligence organization,the executive, legislature, judiciary, the state auditor (BPK), an independent stateagency (KPK), and from the public (mass media and non-governmentalorganizations), (ii) as it also required the differentiation of specialized structuresand functions of intelligence for intelligence organizations to work effectively inthe democratic constitutional state, (iii) then required The National Security Actas a legal umbrella for the activities of security actors in Indonesia, includingintelligence, and Interception Communication Act to protect the privacy rights ofevery citizen."

"ABSTRACTSkripsi ini akan membahas tentang peran Madrasah Nizamiyah sebagai soft power Kesultanan Seljuk. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah. Madrasah Nizamiyah merupakan sebuah institusi pendidikan tinggi yang didirikan oleh Nizam al-Mulk. Tujuan utama didirikannya Madrasah Nizamiyah adalah untuk menghalau hegemoni dan perkembangan Syi rsquo;ah di wilayah Kesultanan Seljuk. Madrasah Nizamiyah dijadikan sebagai perangkat untuk mempertahankan kekuasaan karena pada masa itu aktivitas intelektual Syi rsquo;ah sangat berkembang di masyarakat. Praktik yang demikian dikenal dengan istilah soft power. Nye 2004 mengatakan bahwa soft power adalah kemampuan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan melalui attraction ketertarikan daripada paksaan ataupun bayaran. Soft power memiliki tiga soft power resources sumber soft power , yaitu budaya, nilai, dan kebijakan. Vuving 2009 mengatakan untuk menilai kekuatan suatu soft power, dapat menggunakan suatu teori yang dia sebut sebagai Soft Power Currencies. Soft power currencies mencakup tiga aspek, yaitu benignity kedermawanan, brilliance kecemerlangan, dan beauty keindahan. Dengan menggunakan teori tersebut, penulis menemukan empat pengaruh yang dihasilkan, yaitu 1 masyarakat turut serta dalam pengembangan fungsi perpustakaan Madrasah Nizamiyah sebagai tempat diskusi dan penelitian; 2 Madrasah Nizamiyah menjadi percontohan bentuk pendidikan tinggi bagi banyak institusi pendidikan tinggi di dunia Islam; 3 sistem pada Madrasah Nizamiyah menginspirasi konsep pendidikan tinggi di dunia Barat; 4 masyarakat sangat antusias belajar di Madrasah Nizamiyah. Bahkan, ada sebagian yang berpindah madzhab hanya demi belajar dan mengajar di Madrasah Nizamiyah. Dilihat dari empat pengaruh tersebut, Madrasah Nizamiyah telah berhasil menjalankan perannya sebagai soft power Kesultanan Seljuk untuk membuat pengaruh Syiah di wilayah Kesultanan Seljuk berkurang dan beralih ke pemahaman Sunni.

---

ABSTRACTThis thesis focuses on the role of Madrasah Nizamiyah as soft power of Great Seljuk Empire. The method that used in this research is historical method. Madrasah Nizamiyah is an higher education institution which created by Nizam al Mulk. The main objective of Madrasah Nizamiyah is to drive away the hegemony and development of Shias doctrines. Madrasah Nizamiyah was used as a property to preserve Great Seljuk Empire rsquo s power because at that time Shia intelectual activities are growth well in societies. They were using soft power. Nye 2004 said that soft power is an ability to get what we want through attractions rather than coercion or payments. Soft power has three soft power resources, that are culture, value, and policy. Vuving 2009 said that if we want to measure the power of soft power, we can use a theory called Soft Power Currencies. Soft Power Currencies has three aspects, that are benignity, brilliance, and beuty. Analysing by this theory, I find four impressions by societies, 1 they contribute to develop the function library of Madrasah Nizamiyah become a discussion and research spot. 2 Madrasah Nizamiyah was becoming a figure of Islamic higher education institutions in Islamic world 3 Madrasah Nizamiyahs system was inspiring the higher education institutions concept in West 4 they are very enthusistic to learn in Madrasah Nizamiyah. According to that four impressions, Madrasah Nizamiyah has been successed as the soft power of Great Seljuk Empire to make Shi rsquo i hegemony drastically decreased and turn to Sunni."