Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK Negara mempunyai tanggung jawab melindungi dan mensejahterakan rakyat melalui sistem pemerintahan yang berfungsi dengan baik namun sayangnya kondisi Indonesia tidak seperti itu. Kurangnya lapangan pekerjaan di negara sendiri serta meningkatnya permintaan negara luar akan tenaga kerja Indonesia, mendorong masyarakat untuk melakukan migrasi. Dengan hasil remitansi yang besar, pemerintah Indonesia juga mendorong hal tersebut. Tindak migrasi tersebut pada awalnya menguntungkan semua pihak kecuali TKI itu sendiri. Ketika terjadi permasalahan, negara kewalahan dalam menangani kasus-kasus tersebut karena kurangnya langkah preventif. Kondisi Indonesia sebagai Weak State mempersulit pengurusan TKI di luar negeri. Kondisi tersebut diakibatkan oleh krisis ekonomi 1998 dan semenjak saat itu Indonesia mengupayakan untuk memperbaiki keadaaan tersebut tanpa hasil yang signifikan. Kondisi internal yang tidak stabil mempersulit peningkatan kapasitas pemerintahan; yang sebenarnya mempunyai tugas dalam menjamin perlindungan warga negara di luar maupun di dalam negeri. Pada akhirnya ketidakmampuan ini merefleksikan kelemahan yang melemahkan bargaining position Indonesia di dalam dunia internasional.

---

ABSTRACT The state bears the responsibility to protect and to provide welfare to the people through a system of government that is functioning properly, but unfortunately the condition of Indonesia is far from its ideal state. The high unemployment rate as well as the increasing demand of Indonesian Migrant workers from country such as Saudi Arabia encouraging them to perform migration. The increasing numbers of remittance income compels the Indonesian government to keep sending migrant workers. The migration was initially beneficial to all parties except the TKI itself. When a problem occurs, the state?s difficulty in handling such cases because of the lack of preventive measures. Indonesian conditions as Weak State complicates the management of migrant workers abroad. The condition was caused by the economic crisis in 1998 and since then Indonesia seek to improve such circumstances without any significant results. Unstable internal conditions complicate governance capacity building; which actually is responsible to ensure the protection of citizens in and outside the country. Ultimately, this inability, reflects the weakness that weakens the bargaining position of Indonesia in the international world.

Abstrak :
ABSTRAK Demokrasi saat ini bukan hanya sebagai sebuah prosedural melainkan bagaimana demokrasi menghadirkan proses yang demokratis. Bagaimana cara itu terwujud menjadi tugas filsafat atau lebih spesifik tugas Filsafat Politik. Derrida, telah memberikan satu ajaran tentang demokrasi, yaitu dengan merubah demokrasi bukan hanya saat ini saja melainkan untuk saat yang akan datang, bagaimana caranya dengan cara menerima ?the other?. The other yang muncul sebagai kaum artikulatif ekstrem dalam pengertian sederhana adalah constitutive outside yang berada diluar diri kita sebagai pihak yang memaksakan pemikirannya terhadap orang lain dengan cara-cara yang melampaui batas kemampuan penerimaan masyarakat pada umumnya. Namun bukan berarti hal tersebut harus sepenuhnya di tolak melainkan harus di terima dan hal tersebutlah yang menjadi point bagi demokrasi yang menerima ruang gerak the others.

---

ABSTRACT Contemporary democracy should not be perceived as a procedural concept, but more like how it can conceive a more democratic process (democratization). It is the responsibility of political philosophy to make it come into being. With his thought about democracy, Derrida determine to elucidate the concept of democracy as something that is always to come, with a will to accepting the others. To put it in the simplest way, the other as the articulate extreme other is our constitutive outside that stands to insist their every thought in many ways crossing what generally considered as agreeable within society. This condition should not to be completely refutes as it is the very point to attain a more democratic condition in accepting the others.