Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai kebijakan penegasan penerbitan faktur pajak yangdiatur dalam Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-26/PJ/2015. Kebijakan tersebutmengatur mengenai tanggal penerbitan faktur pajak yang seharusnya yaitu pada saatdiberikannya nomor seri faktur pajak oleh DJP. Penerbitan faktur pajak yang tidaksesuai dengan kebijakan dalam SE-26 yang telah diatur sebelumnya dalam PER-24/PJ/2012 merupakan faktur pajak tidak lengkap atau disebut sebagai faktur pajakbackdate, sehingga bagi PKP Penjual dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% dariDPP berdasarkan UU KUP Pasal 14 Ayat (4) dan bagi PKP Pembeli pajakmasukannya tidak dapat dikreditkan. Tujuan penelitian adalah untuk menjelaskankebijakan penegasan penerbitan faktur pajak ditinjau dari asas kepastian (certainty)dan untuk menjelaskan kebijakan penegasan penerbitan faktur pajak terhadap biayakepatuhan (compliance cost) PKP. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatifdeskriptif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan penegasan penerbitanfaktur pajak tidak memenuhi asas kepastian hukum (certainty) dalam hal tidakterpenuhinya faktor-faktor kepastian hukum yaitu materi/obyek kebijakan, subyek,pendefinisian aturan, perluasan materi kebijakan karena keberlakuan efektifkebijakan yaitu 2 April 2015, tetapi DJP memberikan surat klarifikasi penggantianfaktur pajak tidak lengkap untuk faktur pajak tahun 2013, 2014 dan 2015. Selain itu,dikarenakan kebijakan ini tidak memberikan kepastian hukum bagi PKP, makamenimbulkan biaya kepatuhan PKP berupa direct money cost, time cost danpyschological cost

---

ABSTRACTThis study discusses the issuance of tax invoices affirmation policy as regulated inthe Directorate General of Taxation No. SE-26 / PJ / 2015. The policy stipulate theissuance date of the tax invoice is supposed at the time when the tax invoice serialnumber given by the Directorate General of Taxation. The issuance of tax invoiceswhich are not in accordance with the policy as regulated in SE-26 that had beenarranged earlier in PER-24 / PJ / 2012 is considered as an incomplete tax invoice oris referred to as backdated tax invoice, therefore the taxable person shall be subject toadministrative sanction amounting to 2% of the tax base as regulated in Article 14Paragraph (4) of General Provision Tax Law Number 36 Year 2008 and VAT INunable to be credited by the related of taxable person. The purpose of this research isto explain the policy affirmation on issuance of tax invoices policy as viewed fromthe principle of certainty and to explain the policy affirmation issuance of taxinvoices to the cost of compliance taxable person. This research applies quantitativedescriptive. The results of this study concluded that the policy affirmation issuanceof tax invoices did not met the principle of legal certainty in the case of nonfulfillmentof the factors of legal certainty that the material/object of the policy,subject, defining rules, expansion of policies in terms of the effective enforceabilityof the policy is April 2, 2015, but the Directorate General of Taxation issues the taxclarification letter for the replacement of incomplete tax invoices issued on 2013,2014 and 2015. In addition because of this policy does not provide legal certainty fortaxable person, then generate compliance cost in the form of direct money cost, timecost and pyschological cost."

"Pneumonia merupakan penyakit mematikan nomor satu di dunia dengan prevalensi 44%. Di Indonesia, pneumonia balita merupakan penyebab kematian nomor dua setelah diare dengan proporsi 15,5%. Pneumonia merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus dan bakteri yang dipengaruhi oleh pencemar fisik dan kimia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kualitas udara rumah dengan kejadian pneumonia balita dengan metode cross sectional. Hasil penelitian menunjukan hubungan signifikan terjadi pada PM10 dan PM2.5 (p < 0.05) dengan nilai risiko 4,40 dan 3,20. Hubungan tidak signifikan terjadi antara kepadatan hunian rumah dan kamar, ventilasi rumah dan lubang penghawaan dapur, perokok dalam rumah dan penggunaan obat nyamuk bakar, SO2, NO2 dan CO (p > 0.05) dengan pneumonia. ......Pneumonia is number one deadly disease in the world with the prevalance of 44%. In Indonesia, pneumonia in toodler is the leading cause of death after diarrhea with proportion of 15,5%. Pneumonia is a disease caused by a virus and bacteria that is influence by physical and chemical contaminants. Cross sectional method used in this research to analyze the indoor air quality and incidence of pneumonia. Significant correlation occur between PM10 and PM2.5 (p < 0.05) with odd ratio 4.40 and 3.24. The results of this research showing absence of the relation between the density of a dwelling house and room, ventilation in the house and in the kitchen, smokers in the house and the use of mosquito coil, SO2, NO2 and CO (p > 0.05) with pneumonia."

"Pneumonia merupakan penyakit mematikan nomor satu di dunia dengan prevalensi 44%. Di Indonesia, pneumonia anak bawah lima tahun merupakan penyebab kematian nomor dua setelah diare dengan proporsi 15,5%. Pneumonia merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus dan bakteri yang dipengaruhi oleh pencemar fisik dan kimia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kualitas udara kimia rumah dengan kejadian pneumonia anak bawah lima tahun dengan metode cross sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah penduduk yang tinggal di wilayah kerja Puskesmas Cimahi Selatan dan Puskesmas Leuwi Gajah. Pemilihan kriteria wilayah dilakukan berdasarkan wilayah dengan jumlah penduduk tertinggi, kasus pneumonia tinggi (berada di wilayah merah dan kuning), merupakan wilayah industri yang berbahan bakar batu bara dan berada di dekat jalur tol Purbaleunyi. Sampel penelitian adalah responden yang tinggal di wilayah kerja Puskesmas Cimahi Selatan dan Puskesmas Leuwi Gajah dengan kriteria inklusi lama tinggal ≥1 tahun dan memiliki anak bawah lima tahun. Hasil penelitian menunjukkan hubungan signifikan terjadi pada Particulate Matter (PM)10 dan Particulate Matter (PM)2.5 (p < 0,05) dengan nilai odd ratio masing-masing 4,40 dan 3,24, sedangkan kepadatan hunian rumah, kepadatan hunian kamar, ventilasi rumah, lubang penghawaan dapur, adanya perokok dalam rumah, penggunaan obat nyamuk bakar, Sulfur dioksida (SO2), Nitrogen dioksida (NO2) dan carbon monoksida (CO) tidak menunjukkan hubungan signifikan (p > 0,05) dengan pneumonia. Faktor dominan yang menyebabkan pneumonia pada balita adalah PM10 (p= 0,036) dengan nilai OR 4,09 setelah dikontrol dengan PM2,5 (p=0,142; OR 2,78), jumlah kuman (p= 0,004; OR 0,17) dan ventilasi rumah (p= 0,395; OR 0,58)."