Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) diharapkan mampu berperan sebagai jaminan kepastian hukum dalam pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor dipilih sebagai lokasi penelitian karena perannya sebagai kota penyangga Jakarta yang rentan terhadap pertambahan penduduk karena migrasi dan peningkatan sektor industri yang mengakibatkan tingginya permintaan akan lahan serta mengurangi ketersediaan lahan pertanian pangan secara signifikan, dibanding kota-kota penyangga Jakarta lainnya. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan cara melakukan analisa isi terhadap Perda RTRW Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 No. 19 Tahun 2008. Hal-hal yang dianalisa meliputi kewenangan serta kendali strategis bagi pelaksana atas kelompok sasaran, materi muatan yang menunjukkan keberpihakan pada pengendalian alih fungsi lahan, dan kekuatan sanksi sebagai fasilitas penegakan hukum. Disimpulkan bahwa kelengkapan peraturan dalam mendukung pengendalian alih fungsi lahan pertanian pada Perda RTRW Kabupaten Bogor masih kurang lengkap. Tidak adanya sistem zonasi kawasan pertanian seperti yang ditentukan menyebabkan kewenangan bagi pelaksana atas kelompok sasaran menjadi sangat terbatas

---

ABSTRACT
The Regional Spatial Planning is expected to act as a legal guarantee in control over land conversion of sustainable agricultural in Bogor Regency. Bogor Regency chosen as the study site because of its role as supporting city of Jakarta which is vulnerable to population growth due to migration and increased industrial sectors resulting in high demand for land and reduce the availability of agricultural land significantly, compared to other Jakarta’s supporting cities. This type of research is juridical normative by content analysis toward the Regional Spatial Planning of Bogor Regency Year 2005-2025 No 19 of 2008. The scope that will be analyzed include the authority and control of the implementation strategies for the group target, the subject of which stood for control over land conversion and the power of sanctions as a law enforcement facility. It can be conclude that the comprehensive rules in favor of control over agricultural land conversion in the Regional Spatial Planning of Bogor Regency is still not comprehensive yet. The absence of agricultural zoning system as specified limited authority for implementing the target group.