Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai peranan notaris dalam pembuatan akta pendirian perseroan. Yang menjadi pokok permasalahan pada penelitian ini adalah apakah seorang notaris dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap pembuatan akta pendirian perseroan yang maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan? Peranan notaris yang dimaksud pada pokok bahasan ini adalah dengan memberikan penyuluhan hukum sebelum dan pada saat pembuatan akta. Dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan secara kualitatif yaitu melakukan penelitian terhadap putusan Mahkamah Agung. Dasar pembuatan suatu akta notaris adalah adanya kehendak atau keinginan para pihak untuk dapat memformulasikan maksud dan tujuannya ke dalam akta notaril. Notaris harus pro-aktif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dengan ketegasan serta dapat menjelaskan secara mendetail, terinci dengan wawasan dan pandangan yang luas untuk kebaikan sesama yang berlandaskan kebenaran. Notaris harus mengkaji apakah yang diminta klien tidak melanggar, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, ketertiban umum, dan harus memiliki pemikiran menggunakan logika hukum. ......This thesis describes a role of notary in making deed of incorporation. The main issue in this research is, could a notary take responsibility for the incorporation deed that is the clausul of intention, purpose and business performance contrary the public order and morality? The role of a notary in this research is the authority and obligation to give the information, guidance of law before and at the moment a notary making a deed. This research use a method of qualitative literature research, that is analyse the verdict of Supreme Court. The fundamental of composing a deed can be formed from the parties who convey their intention and purpose in to the deed. A notary has to be actively inform and give the wide insight to the parties regarding to the requirements of the positive regulation. A notary has to examine the purpose that stated by the parties, in order to avoid the violation of law, public order and morality using a reasonable understanding of law.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai akibat putusnya perkawinan pasangan berbeda agama terhadap harta bersama menurut hukum Islam. Yang menjadi pokok permasalahan pada penelitian ini adalah apakah perkawinan beda agama baik yang dilakukan di luar negeri, dengan meminta penetapan Pengadilan, maupun yang dilakukan diluar lembaga perkawinan yang telah ditetapkan oleh undang-undang adalah sah dan mempunyai akibat hukum, baik terhadap harta bersama maupun hak kewarisan? Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif-analitis. Perkawinan berdasarkan Hukum Islam merupakan suatu akad atau perjanjian yang sangat kuat dan kokoh antara seorang laki-laki muslim dan wanita muslim. Perkawinan dikatakan sah apabila dilakukan berdasarkan hukum agama dengan memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan dan tidak melanggar larangan yang ditetapkan. Perkawinan beda agama yang dilakukan antara orang muslim dengan orang non-muslim merupakan pelanggaran terhadap salah satu rukun dan syarat, serta merupakan larangan perkawinan di Indonesia. Akibatnya perkawinan tersebut menjadi tidak sah dan dapat dibatalkan. Permasalahan yang ditimbulkan antara lain adalah pembagian harta bersama apabila perkawinan tersebut putus. Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif yang berlaku, apabila perkawinan putus karena perceraian, masing-masing suami- isteri mendapat seperdua. Jika putusnya perkawinan karena kematian, perbedaan agama merupakan penghalang terjadinya hak untuk saling mewarisi. Dengan demikian apabila pewaris dan ahli waris berbeda agama maka ahli waris tidak mendapatkan harta waris. Penelitian ini menemukan bahwa ternyata atas dasar kekerabatan dan sebagai hilangnya hak kewarisan pada ahli waris yang terhalang tersebut, ada lembaga yang disebut wasiat wajibah yang mewajibkan orang yang meninggal dunia untuk memberikan harta warisnya kepada kerabat dekat yang terhalang dalam mendapatkan warisnya.

---

ABSTRACT
This undergraduate thesis describes a consequences of divorce in difference of religion married couple according to Islamic marriage law which the main issue in this research is, whether the difference of religion in marriage which was held abroad, which requiring a decision of court, also which was held outside the Indonesian Marrital Institution are legal and having a consequences about the common property in marriage and about the matters pertaining to inheritance. This research uses a method of descriptive-analysis. Marriage under Islamic Law constitute a contract or a strong agreement between man and women in the members of muslim community. A marriage is legal when was performed according to the essential pillars dan obligatory rules in the Islamic Marriage Law and not prohibited by the law. The Marriage between the muslim and non-muslim is contradicted with certainty of essential pillars and obligatory rules of marriage and also prohibited by the law. The consequences are the marriage was illegal dan cancellation of the marriage. The emergence problem are distribution of common property if the marriage has broken. According to the Islamic Law and Prevailing Positive law if the marriage was broken because of separation, the common property divided for each husband and wife. When the marriage was separate by the death one of them, the difference of religion prevent the acceptance inheritance. Obviously, if the heir and the acquiescent of legacy have different in religion, the acquiescent would not get any of the legacy. This research finds that in fact, family relationship and as prevention of inheritance, the family member who prohibited by the law could receive the legacy through the wajibah testament.