Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang politik hukum pemerintahan Indonesia Periode 1999-2014 tentang demokrasi politik dengan menganalisis undang-undang partai politik. Hal yang dianalasis mencakup tiga aspek, yakni pembentukan partai politik, perselisihan sengketa partai politik, dan pembubaran partai politik. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perbandingan hukum dan sejarah. Penelitian ini merupakan penelitian sinkronisasi peraturan perundang-undangan, yakni antara UUD NRI Tahun 1945 dengan UU Partai Politik yang berlaku di Indonesia, khususnya pada periode 1999-2014. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pengaturan tentang partai politik di Indonesia pada setiap masa pemerintahan. Pada masa Orde Lama, pembentukan partai politik hanya berdasarkan suatu Maklumat Pemerintah dan pembubaran partai politik dilakukan oleh Presiden. Pada masa Orde Baru, terdapat pembatasan dan fusi partai politik, sedangkan pembubaran partai politik tetap dilakukan oleh Presiden. Sedangkan pada masa reformasi, pembentukan partai politik dapat bebas dilakukan dengan mengikuti aturan yang berlaku, perselisihan partai politik mengarah kepada kemandirian partai politik dengan terdapatnya Mahkamah Partai Politik, dan pembubaran partai politik dilakukan dengan melalui suatu proses peradilan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Politik hukum terkait dengan partai politik ini menginginkan bahwa tidak terdapat intervensi dari pemerintah, seperti pada masa Orde Lama dan Orde Baru, sehingga partai politik menjadi lebih mandiri dan berdaulat. ......The focus research of this thesis is legal policy of Indonesian government during 2014 on political democracy by analyzing the political party law. The analyze include three aspects, the formation of political parties, political parties disputes, and dissolution of political parties. The method used in this thesis are normative juridical by comparative law approach and historical approach. This research is a synchronization of legislation between UUD NRI 1945 with political party law, particulary in the 1999-2014 period. The result of this research indicate that there are differences in the regulation of the political party in every reign. In the Old Order, the formation of political party based solely on a government edict and dissolution of political party by the President. During the New Order, there are restrictions and fusion of political party, while the dissolution of political party is still being done by the President. In the reform period, the formation of political party may be freely done by following the rules, disputes political party has led to the independence of political party with the presence of the Political Party Court, and the dissolution of political party is done through a judicial process conducted byt he Constitutional Court. Legal policy of political party led to there is no intervention from the government, as in the Olde Order and New Order. So, that political party more independent and sovereign.

Abstrak :
Penelitian ini berdasarkan kepada pemikiran Imam Al-Mawardi terkait dengan persyaratan dan sistem pemilihan kepala negara dibandingkan dengan ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penelitian ini membahas tiga permasalahan. Pertama, pemikiran Imam Al-Mawardi tentang persyaratan dan sistem pemilihan kepala negara. Kedua, perbandingan pemikiran tersebut dengan ketentuan yang ada di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketiga, penerapan pemikiran Imam Al-Mawardi di Indonesia. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif yang menggunakan data sekunder dengan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian ini adalah sistem pemilihan kepala negara menurut Imam Al-Mawardi dapat melalui mekanisme musyawarah dan penunjukkan oleh kepala negara sebelumnya. Pemikiran Imam Al-Mawardi tentang sistem pemilihan kepala negara akan sulit diterapkan di Indonesia karena perbedaan yang mendasar terkait dengan bentuk negara, hukum dasar yang berakibat berbedanya sistem pemilihan kepala negara. Lalu, pemikiran Imam Al-Mawardi tentang persyaratan pencalonan dapat dimasukkan sebagian karena tidak bertentangan dengan persyaratan pencalonan kepala negara yang berlaku di Indonesia. ......This research was based on the toughts of Imam Al-Mawardi system requirements related to the elevtion of the head of state compared with the provisions of the constitution of the Republic of Indonesia in 1945. First, thought of Imam Al-Mawardi about requrements and the systems of election of the head of State. Second, the tought-provoking with existing provisions in the Constitution of The Republic Indonesia in 1945. Third, the application of the thought of Imam Al-Mawardi in Indonesia. The method used is normative legal research approach to secondary data use comparisons. The results of this research is the head of State electoral system according to Imam Al-Mawardi can be through mechanisms of deliberation and the appoinment by the previous head of state. Imam Al-Mawardi thinking about electoral systems the head of State will be difficult to apply in Indonesia due to differences associated with the fundamental form of the Basic Law of The State, which resulted in different electoral systems the head of State. And then, the thought of Imam Al-Mawardi abaout candicacy requirements can be incorporated in part because it does not conflict with the requirements of the nomination of the head of State in Indonesia.

Abstrak :
Abstrak
Salah satu perdebatan yang sudah berlangsung lama dan belum selesai adalah terkait dengan hubungan antara agama dan negara. Terdapat dua pendapat umum mengenai hal ini, yakni yang memisahkan antara agama dan kehidupan bernegara dan sebaliknya berpendapat bahwa agama merupakan bagian tidak terpisahkan dalam kehidupan bernegara. Salah satu cara untuk melihat bagaimana hubungan antara Tuhan dan agama dengan negara dapat dilihat dalam konstitusi negara tersebut, apakah konstitusi tersebut mengatur Tuhan dan agama atau tidak. Setelah itu dapat ditemukan bagaimana pengaruh Konstitusi Berketuhanan pada praktik ketatanegaraan di Indonesia dan juga perbandingannya dengan beberapa konstitusi negara lain serta pengaruhnya dalam praktik ketatanegaraan dalam negara tersebut.