Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK Tesis ini membahas mengenai jual beli yang terjadi sebagai akibat dari penjaminan hak atas tanah berdasarkan akta pengakuan utang dan kuasa menjual. Tujuan penulisan adalah untuk mengetahui hubungan hukum antara utang piutang dengan perikatan tanggung menanggung dan tindak pidana penggelapan, mengetahui implikasi penjaminan hak atas tanah yang dilakukan atas dasar akta pengakuan utang dan akta kuasa jual, serta mengetahui keabsahan dan implikasi hukum atas pembuatan akta jual beli berdasarkan akta kuasa jual yang telah dicabut sebelumnya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian adalah utang bisa timbul dari adanya kewajiban hukum pelaku untuk mengembalikan uang hasil penggelapan, dan sebagaimana utang pada umumnya, dapat ditanggung secara tanggung renteng serta dapat dijaminkan. Penjaminan hak atas tanah dengan menggunakan akta pengakuan utang dan kuasa menjual hanya menyebabkan timbulnya jaminan umum sehingga sulit untuk dieksekusi. Akta jual beli yang dibuat berdasarkan akta kuasa jual yang telah dicabut adalah tidak sah sehingga dapat dibatalkan, dan atas pembatalan tersebut, pembeli beritikad baik yang merasa dirugikan dapat menuntut ganti rugi kepada siapa ia membeli tanah tersebut.

---

ABSTRACT This thesis discusses the land?s sale and purchase that occurred as a result of land rights guarantee by the Deed of Debt Acknowledgement and the Power of Sale. The purpose of this writing is to understand the connection between a debt with joint liability and the crime of embezzlement, to understand the implication of land rights guarantee by the Deed of Debt Acknowledgement and the Power of Sale, and also to determine the validity and the implication of the Deed of Land?s Sale and Purchase which made by the Power of Sale that has been previously revoked. The method used is a normative juridical research. The result of this research is a debt could arise from the offender?s legal obligation to return the money that has been embezzled, and as debt in general, it can also be beared by joint liability and be guaranteed. The guarantee of the land rights by the Deed of Debt Acknowledgement and the Power of Sale can only inflict general guarantee which difficult to execute. The Deed of Land?s Sale and Purchase which made by a previously revoked Power of Sale is null and void so that it can be cancelled, and upon such cancellation, the purchaser with the good faith who feels aggrieved can claim for a compensation from whom he bought the land.

Abstrak :
Pro dan kontra terhadap keberadaan kaum transeksual di Indonesia yang menimbulkan permasalahan hukum terhadap status hukum dan akibat hukum serta perkawinan yang dilakukan oleh mereka. Tujuan penulisan adalah untuk mengetahui apakah Hukum Islam memperbolehkan perkawinan oleh transeksual yang telah diakui perubahan status kelaminnya oleh Pengadilan Negeri, serta mengetahui kewenangan Kantor Urusan Agama dalam perkawinan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian adalah tindakan operasi pada dasarnya diharamkan, namun dibolehkan apabila terdapat kondisi cacat sejak lahir, sehingga pada dasarnya Hukum Islam tidak memperbolehkan terjadinya perkawinan antara seorang transeksual dengan orang yang sebenarnya berjenis kelamin sama kecuali operasi dilakukan karena terdapat kelainan bawaan sehingga perubahan jenis kelaminnya sah menurut Hukum Islam. Apabila perubahan kelamin sah, maka Kantor Urusan Agama tidak berhak menolak perkawinan, namun apabila perubahan kelamin tidak sah menurut Hukum Islam, maka Kantor Urusan Agama wajib menolak kehendak perkawinan.

---

Pros and cons of the existence of transsexuals in Indonesia which caused the legal problems for the legal status and the legal consequences and marriage by them. The objective of this thesis was to know if Islamic Law forbid the marriage of a transsexual who had been legalized to change the gender by court, and to know the authority of the Office of Religious Affairs in such marriages. The research method used in this thesis is a normative juridical research. The result of this research is that the surgery is basically forbidden, but can be allowed if there is a condition of birth defects, so basically Islamic Law does not permit the marriage of a transsexual with a person who is actually on the same sex, unless the surgery was performed because there was a congenital abnormalities so the genderchanged can be legal by Islamic Law. If the sex change legal, then the Office of Religious Affairs is not entitled to reject marriage, but if the sex change is not valid under Islamic Law, the Office of Religious Affairs shall refuse the will of the marriage.