Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 2 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Gufi Laura Patricia
"ABSTRAK
Tesis ini membahas perbuatan notaris khususnya dalam menerbitkan akta
pendirian dan perpanjangannya tanpa persetujuan dari pendiri atau kuasanya
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 ayat 1 Undang-undang Yayasan atau
melakukan perubahan anggaran dasar tanpa didasarkan oleh keputusan rapat
Pembina sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat 1 Undang-undang Yayasan
dapat dikatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum apabila memenuhi unsurunsur
dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Pada kasus dalam tesis ini, Penulis
menjelaskan bahwa Pihak Penggugat selaku pihak yang dirugikan mengajukan
gugatan atas terbitnya Akta Nomor 2 Tahun 2004 tanggal 3 Nopember 2004
dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 77/Pdt.G/2010/PN.PL juncto Putusan
Pengadilan Tinggi Nomor 47PDT/2011/PT.PALU juncto Putusan Mahkamah
Agung Nomor 1873 K/Pdt/2012. Penggugat sebagai pendiri dan ketua Yayasan
berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Nomor : 105 tanggal 10 Nopember 1971
juncto Akta Notaris Nomor : 4 tanggal 4 Maret 1986 menggugat dan memohon
pada pengadilan agar menyatakan bahwa perbuatan Notaris tersebut dalam
menerbitkan Akta Nomor 2 Tahun 2004 adalah perbuatan melawan hukum dan
Akta Notaris Nomor 2 Tahun 2004 cacat dan tidak mempunyai kekuatan
mengikat. Notaris yang terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum,
harus bertanggung jawab untuk mengganti kerugian serta dikenakan sanksi sesuai
yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

ABSTRACT
This Thesis discuss about notary actions particularly in issuing the deed and
extensions thereof without the consent of the founders or their proxies as
stipulated in Article 10 paragraph 1 of Foundation Law or make an amendment of
Articles of Association Foundation without grounded by decision of the meeting
of Trustees as stipulated in Article 18 paragraph 1 of Foundation Law can be
regarded as torts if it meets the elements in Article 1365 of the Civil Code. In the
case of this thesis, the author explains that the Parties to the Plaintiff as the
injured party filed the lawsuit on the publication of Notarial Deed No. 2 Year
2004 dated November 3, 2004 in the District Court's Decision No. 77/Pdt.G /
2010 / PN.PL in conjunction with the High Court No.47PDT/2011/PT.PALU
conjunction Supreme Court Decision No. 1873 K/Pdt/2012. Plaintiff as the
founder and chairman of the Foundation based on Notarial Deed Foundation No.
105 dated November 10, 1971 in conjunction with the Notarial Deed No. 4 dated
March 4, 1986 sued and appealed to the court to declare that the action of the
Notary in issuing Act No. 2 Year 2004 is against the law and Notarial Deed No. 2
Year 2004 disabled and has no binding force. Any notary who proved to have
done Torts, shall be liable to indemnify and appropriate sanctions stipulated in the
legislation."
2016
T46777
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Gufi Laura Patricia
"Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif yang disusun untuk menganalisis penggunaan konsep nominee agreement dalam kepemilikan tanah maupun saham oleh Warga Negara Asing di Indonesia. Dimana di dalam kepemilikan tanah, Pasal 21 ayat (1) jo Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria menyebutkan bahwa selain Warga Negara Indonesia dilarang memiliki suatu Hak Milik dengan apapun caranya. Sedang dalam kepemilikan saham, terdapat batasan Warga Negara Asing untuk menguasai saham dan kegiatan usaha yang tertutup bagi penanam modal asing. Batasan ini memicu adanya praktik konsep nominee agreement di Indonesia sebagai bentuk penyelundupan hukum, dimana Warga Negara Asing sebagai beneficiary meminjam nama Warga Negara Indonesia sebagai nominee untuk memperoleh hak atas tanah/saham. Sehingga hasil penelitian ini adalah terdapatnya permasalahan hukum karena konsep nominee agreement dilarang dalam sistem hukum di Indonesia. Beberapa putusan pengadilan pun menyatakan nominee agreement batal demi hukum karena perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat objektif sahnya suatu perjanjian.
......This research is qualitative with a descriptive design, to analyze the application of nominee agreement concept in stock and land ownership by foreigners in Indonesia. In land ownership, Article 21 paragraph (1) in conjunction with Article 26 paragraph (2) of the Basic Agrarian Law, besides Indonesian citizens are prohibited from owning a Freehold with any way. In stocks ownership, there are limitations for foreigner to possess stocks and business activities which are prohibited to foreign investors. Until finally these limits triggers the practice of the concept of nominee agreement in Indonesia as a form of smuggling law, whereby foreigner as beneficiary, borrow the name of an Indonesian citizen as a nominee to acquire land rights/shares. The result of this research is there are some new problems because of the concept of nominee agreement is prohibited in the legal system of Indonesia. Several court decisions also stated nominee agreement is null and void because the agreement does not qualify objective validity of an agreement."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
S54426
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library