Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Sektor perdagangan menempati urutan kedua dalam menyumbangkan Produk Domestik Bruto (PDB), setelah sektor perindustrian. Sektor perdagangan semakin memberikan harapan yang lebih baik bagi pembangunan ekonomi, karena kemampuan membeli dari (anggota) masyarakat semakin meningkat. Sejalan dengan peningkatan ini tµntutan akan pelayanan yang lebih baik dari pedagang kepada konsumen juga akan semakin meningkat, sehingga beralihnya konsumen pasar tradisional ke pasar swalayan merupakan bukti dari permintaan tersebut. Persoalannya adalah bahwa (di samping) pasar tradisonal berfungsi sebagai penampung lapangan kerja dan telah menciptakan nilai-nilai sejarah dalam dunia perdagangan eceran di Indonesia, keberadaannya kian lama, kian terancam oleh pertumbuhan pasar swalayan.

Bagaimana peranan hukum dan etika dalam menjaga persaingan antara pasar swalayan dan pasar tradisional menjadi persaingan yang sehat. Persaingan sehat adalah persaingan yang saling menunjang kemajuan dan menjamin kelangsungan berusaha setiap (anggota) masyarakat yang ingin berdagang.

Berkaitan dengan permasalahan tersebut di belakang, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah ingin mengetahui apa (substansi) hukum persaingan perdagangan eceran antara kedua jenis pasar tersebut, dan bagaimana peranan dan fungsinya. Oleh karena itu, menarik untuk dikaji apa dan bagaimana peranan hukum persaingan antara kedtianya. Dalam penelitian ini, di samping data yang bersumber dari bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tarsier, juga digunakan data pustaka lainnya yaitu data statistik dan laporan-laporan penelitian, serta data lapangan melalui observasi terhadap perilaku pedagang dan konsumen.

Hasil penelitian ini telah menujukan bahwa persaingan antara kedua jenis pasar tersebut tidak seimbang, jika tidak ingin disebut sebagai persaingan yang tidak sehat. Ketidak seimbangan ini disebabkan karena kurang tanggap dan ketidak mainpuan pedagang pasar tradisional memenuhi tuntutan konsumen, dan ketidakmampuan pedagang pasar tradisional mengelola usaha dagangannya dengan efisien. Sementara itu pihak pengusaha pasar swalayan telah melakukan beberapa pelanggaran hokum, di antaranya menyangkut. perizinan; jarak pasar swalayan dengan pasar tradisional; jam buka pasar swalayan; Berita adanya kelemahan yang diperlihatkan oleh pihak pengelola perpasaran, Perusahaan Daerah Pasar Jaya, dalam membina pedagang pasar tradisional. (GND)

Abstrak :
Untuk mewujudkan pembangunan kesehatan, pemerintah terus menerus meningkatkan upaya kesehatan, diantaranya dengan membangun Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). Sementara itu pemanfaatan Puskesmas oleh masyarakat di Kabupaten Aceh Selatan belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang adanya hubungan kecukupan jumlah tenaga dengan pemanfaatan Puskesmas. Yang dimaksud dengan tenaga disini adalah tenaga medis, paramedis dan non medis, sedangkan pemanfaatan Puskesmas dilihat dari jumlah kunjungan, jangkauan program dan partisipasi masyarakat. Rancangan penelitian yang digunakan adalah cross sectional yaitu penelitian deskriptif analitik dengan uji regresi model kurva estimasi metode linier, kuadratik dan kubikus. Dimulai dengan analisis univariat untuk mengetahui distribusi frekuensi, diteruskan dengan analisis bivariat untuk melihat hubungan antara variabel babas dengan variabel terikat. Populasi adalah seluruh Puskesmas di Kabupaten Aceh Selatan (total populasi). Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah tenaga mempunyai hubungan yang bermakna dengan partisipasi masyarakat. Sedangkan kecukupan tenaga medis dan paramedis mempunyai hubungan yang bermakna dengan jumlah kunjungan dan jangkauan program. Ditemukan juga bahwa rata-rata kunjungan ke Puskesmas yang dipimpin oleh paramedis lebih tinggi daripada yang dipimpin oleh tenaga medis. Untuk meningkatkan pemanfaatan Puskesmas di Kabupaten Aceh Selatan hendaknya tenaga baik medis, paramedis maupun non medis harus dipenuhi.Bagaimanapun, Puskesmas di daerah yang terpencil yang tidak memiliki tenaga dokter dapat juga di supervisi oleh dokter yang dekat dengan Puskesmas tersebut. Kebijakan yang direkomendasikan ini dapat mengurangi dampak kekurangan tenaga dokter secara signifikan tanpa mempengaruhi kinerja Puskesmas.

---

In order to form health development, the government continuously increases effort in providing health services such as develop health centers. While utilization of health center by community at Aceh Selatan District still lower than expectation. This research had objectives to describe relationship of manpower adequacy with health center performance. The manpower being studied is medical manpower, paramedical and non-medical staff While the health center performance were total visits in a month, program outreach and community participation. The design of this study was a cross sectional approach, which describe and analyze the relationship. The statistical analyses used are curve estimate regression models with linear, quadratic and cubical methods. The analysis started with univariate analysis to describe distribution of frequency, of each variable continued by bivariate analysis to examine relationship between independent variables and dependent variable. Sample of this study is all health centers in the Aceh Selatan District. This study showed that the number of manpower has significant relation with community participation. While adequate medical manpower and paramedical have significant relation with the number of visit and program outreach. It was also discovered that the visit average to health center, which headed by paramedical staff are higher than the center headed by medical manpower. In order to increase the health center utilization in the Aceh Selatan District, medical manpower, paramedical and non-medical should be available. However, health centers with no medical staff can be supervised remotely by medical staff from nearby health centers. This policy recommendation can significantly reduce impact of medical staff shortage without impacting is the health centers performance.

Abstrak :
ABSTRAK Rumah sakit kepolisian Pusat, yang disebut juga Rumkit Polpus R. S. Sukanto, merupakan fasilitas kesehatan ABRI yang menyediakan program pelayanan Askes. Dalam pelaksanaannya, kerjasama antara Rumah Sakit Kepolisian Pusat dengan PT (Persero) Askes dilakukan melalui ketentuan tarif paket perawatan untuk rawat jalan maupun rawat inap. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kualitas pelayanan pasien Askes dibandingkan dengan pelayanan pasien umum sehubungan adanya perbedaan tarif/biaya perawatan yang dikenakan. Untuk itu, penulis mengambil rawat inap pada unit yang melibatkan banyak unsur dan personil serta jumlah pasien Askes yang terbanyak dirawat dengan insiden penyakit tertentu. Di unit bedah, pasien Askes dengan appendicitis berjumlah 13% dari jumlah total pasien Askes yang mendapat perawatan sehingga diambil sebagai subjek penelitian. Penelitian ini didisain secara cross sectional untuk mengetahui kualitas pelayanan pasien Askes dan pasien umum sebagai variabel terikat dengan indikator: infeksi, obat obatan, biaya, komplikasi, lama perawatan, pelayanan dokter (berupa kunjungan dokter), prosedur operasi dan penunjang medik. Untuk variabel bebasnya adalah sumber biaya dari jenis pasien yaitu Askes dan umum, sedangkan umur dan jenis kelamin sebagai variabel confounding. Tehnik pengumpulan data adalah dengan abstraksi catatan medik selama periode 2 tahun (1995 - 1996), menggunakan seluruh kasus pasien Askes dan pasien umum. Selanjutnya analisa secara univariat dan bivariat dilakukan melalui uji t dan atau uji anova, dan uji khi kuadrat dengan bantuan perangkat lunak (epi info). Dari hasil penelitian didapatkan bahwa ada dua macam perbedaan kualitas pelayanan yaitu dalam kunjungan dokter dan pemberian obat. Kelompok pasien umum mendapat lebih baik kunjungan dokter selama perawatan dibandingkan kelompok pasien Askes. Pada pemberian obat, jumlah obat dan biaya obat untuk pasien Askes lebih rendah dibandingkan dengan jumlah dan biaya obat untuk pasien umum. Hal ini tentu saja mempunyai dampak yang baik, mengingat dengan biaya obat murah dan jumlah obat yang sedikit, mempunyai kualitas hasil pelayanan yang sama dengan pasien umum yang diukur dengan angka infeksi, komplikasi, lama rawat inap, prosedur operasi dan pemeriksaan penunjang medik. Dengan demikian penulis menyarankan agar Rumah Sakit Kepolisian Pusat mendapatkan informasi yang lebih akurat mengenai pelayanan dokter, dalam hal ini kunjungan dokter, serta melaksanakan standar operasional di tiap unit, baik dalam manajemen administrasi maupun manajemen klinik untuk tiap kasus penyakit. Dalam hal pemberian obat obatan, standar prosedur operasional dapat lebih menolong menseragamkan pedoman standar pengobatan untuk tiap diagnosa penyakit. Rumah sakit dapat mengambil langkah kebijaksanaan melalui instansi terkait untuk kenaikan tarif paket askes, mengingat keadaan dan kondisi perkembangan sekarang ini, serta menetapkan beberapa petugas yang bertanggung jawab atas kelengkapan administrasi Askes dan bagian keuangan.

---

ABSTRACT The Central Police Hospital, which is also called Rumkit Polpus R.. S. Sukanto, is ABRI's health facility, serving the Askes Program. In practice, the working agreement between the Central Police Hospital and PT Askes is in the form of scheme for ambulatory service and ward services. This observation is to establish how the quality assurance given to the general patients offers from that of Askes patients based on the price difference charged to them. For this reason, the writer has concentrated on the ward which includes substantial variation in the service units as well as personnel and a high incident diagnoses for Askes patients. In the surgery unit it was discovered that the appendicitis case represented 13 % of the total Askes patients who received the ward services. Consequently appendicitis cases become the subject of this study. This observation is a cross sectional study to find out about the quality assurance for the general and Askes patients with dependant variables indicated by infections, medicines, complications, length of stay, the doctor's services (visiting doctor), operations procedure, supporting medical examination. The independent variables are source of the costs, the type of patients i.e. Askes and general patients. The data collection has been carried out by cross sectional study for 2 years (1995 - 1996), using all evidence of Askes and general patients. The univariat and bivariat analysis were also by t - test or anova, and chi square test in computer (epi info). The observation has established two kinds of differences, the visiting doctors and the medicines. The general patients receive better services during their stay in the hospital than Askes's patients. On medicines, the total medicines prescribed and the cost of medicines are more limited and cheaper for Askes patients than the general patients. This has a good effect, because the same quality assurance is given to the Askes patients at cheaper price with less medicines being consumed , for example, infections, complications, length of stay, operation procedures and supporting medical examination. So, the writer suggests for The Central Police Hospital to collect more definition information about doctors services, in this case : visiting doctors, and to prepare a standard operational procedure for both the administrative and the clinical management in each diagnosis.

Abstrak :
lssu defisit anggaran pemerintah telah mendapat perhatian yang cukup luas dan bahkan telah menjadi the forefront policy of macroeconomic adjustment ataupun muncul sebagai bagian dari program stabilisasi ekonomi negara-negara berkembang maupun industri sejak tahun 1980-an hingga 1990-an. Di negara-negara berkembang, Easterly dan Schmidt-Hebbel (1991) serta Easterly, Rodriguez dan Schmidt-Hebbel. (1994), misalnya, mencatat bahwa menguatnya issu ini bertalian dengan dekade over-indebtedness yang diikuti oleh fenomena inflasi tinggi serta rendahnya kinerja pertumbuhan ekonomi dan investasi di tahun 1980-an. Sementara itu, di negara-negara Eropa Timur dan USSR lama issu ini mengemuka sejalan dengan adanya pelbagai program reformasi massive bagi perbaikan ekonomi di era 1990-an. Di Amerika Serikat (McKibbin dan Bagnoli, 1993) dan Swedia (Becker dan Paalzow, 1997) issu defisit anggaran telah menjadi topik debat publik tentang kebijakan ekonomi. Sejalan dengan itu, sebagaimana ditunjukkan Cuddington dan Vinals (1986) serta Weiss (1995), the International Monetary Fund (IMF) juga menaruh perhatian khusus terhadap issu ini, bahkan budget balancing dijadikan sebagai standard policy dalam pelbagai program stabilisasi yang diterapkannya di berbagai negara.

Abstrak :
ABSTRAK Penyakit jantung bawaan asianotik yang merupakan sebagian besar dari penyakit jantung bawaan memerlukan operasi bedah jantung terbuka untuk memperbaiki kelainannya. Sindrom curah jantung rendah masih merupakan masalah yang dihadapi pada pasien pediatrik pascabedah jantung terbuka. Deteksi sindrom curah jantung rendah yang ada sekarang menggunakan kriteria klinis dan indikator laboratorik masih belum dirasa cukup, yang terbukti dengan masih adanya angka morbiditas dan mortalitas. Peranan penanda biologis NT-proBNP telah berkembang di gagal jantung dewasa diharapkan dapat digunakan untuk dapat mendeteksi sindrom curah jantung rendah pada pediatrik. Penelitian cross sectional observasional dengan jumlah 38 subjek yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi yang menjalani operasi jantung bawaan asianotik bulan Oktober-November 2018 di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh darah Nasional Harapan Kita, Indonesia. Data prabedah, intrabedah dan pascabedah termasuk kejadian sindrom curah jantung rendah dicatat. Kadar NT-proBNP akan diambil prabedah, 4 jam, 24 jam dan 72 jam pascabedah. Analisis data menggunakan uji Mann-Whitney. Kadar NT-proBNP prabedah, 4 jam pascabedah dan 24 jam pascabedah berbeda bermakna dengan kejadian sindrom curah jantung rendah (nilai p <0,05). Kadar NT-proBNP prabedah memiliki perbedaan rerata lebih rendah dibandingkan dengan kadar NT-proBNP 4 jam pascabedah yang juga lebih rendah dibandingkan kadar NT-proBNP 24 jam pascabedah dan hal ini berbeda bermakna (p <0,001). Sedangkan kadar NT-proBNP 72 jam pascabedah memiliki rerata lebih rendah dibandingkan dengan kadar NT-proBNP 24 jam pascabedah yang juga berbeda bermakna (p <0,001). Analisis kadar NT-proBNP dengan variabel lainnya mendapatkan hasil berbeda bermakna dengan variabel usia, jenis kelamin, berat badan, diagnosis PJB, durasi ventilasi mekanik dan durasi ICU. Kadar NT-proBNP berhubungan dengan kejadian sindrom curah jantung rendah. Kadar NT-proBNP yang tinggi menunjukkan adanya kejadian sindrom curah jantung rendah (pada kadar NT-proBNP prabedah, 4 jam dan 24 jam pascabedah).

---

ABSTRACT

Abstrak :
Latar Belakang: Obesitas menjadi faktor risiko independen dan faktor prognostik pada kanker payudara primer. Jaringan lemak berlebih akan meningkatkan kadar estrogen dalam darah, sehingga memicu proliferasi sel kanker, terutama sel dengan reseptor estrogen dan progesteron yang positif. Belum ada studi mengenai hubungan antara obesitas dengan karakteristik reseptor hormon kanker payudara primer di Indonesia. Metode: Kami mengumpulkan kasus kanker payudara primer yang terdiagnosis dan menjalani pemeriksaan imunohistokimia di RSUPN Cipto Mangunkusumo tahun 2017. Subyek kemudian dikelompokkan menjadi kelompok obesitas dan nonobesitas. Karakteristik ER dan PR kedua kelompok dibandingkan. Hasil dan Diskusi: Kami memperoleh 202 kasus kanker payudara primer, dengan 89 kasus (44%) obesitas dan 113 kasus (56%) non-obesitas. Rerata IMT dari subyek adalah 24,45 (SD±4,3). Kedua kelompok seragam dari segi usia, status menopause, stadium, gambaran histopatologis, dan derajat keganasan. Tidak didapatkan hubungan yang bermakna antara obesitas dengan ER maupun PR. Dilakukan analisis korelasi antara IMT dengan persentase ekspresi reseptor hormon, namun tidak ditemukan hubungan yang bermakna. Hasil ini berbeda dengan studi lainnya. Perbedaan hasil dapat disebabkan oleh perbedaan karakteristik subyek dan faktor lain yang dapat mempengaruhi ekspresi reseptor hormon. Kesimpulan: Tidak didapatkan hubungan antara obesitas dan karakteristik reseptor hormon kanker payudara primer RSUPN Cipto Mangunkusumo tahun 2017. Backgrounds: Obesity is an independent risk factor and prognostic factor of primary breast cancer. Abundant adipose tissue would lead to increment of blood estrogen level, thus promoting proliferation of cancer cell, especially those with positive estrogen receptor (ER) and progesterone receptor (PR). No previous study explained the association between obesity and hormone receptor characteristics of primary breast cancer in Indonesia. Methods: We collected cases of primary breast cancer which are diagnosed and undergone immunohistochemistry examination at Cipto Mangunkusumo General Hospital in 2017. The subjects were divided into obese group and non-obese group. The ER and PR characteristics of both groups were compared. Result and Discussion: We collected 202 cases of primary breast cancer, with 89 cases (44%) in obese group and 113 cases (56%) in non-obese group. The mean body mass index (BMI) of the subjects was 24,45 (SD±4,3). Both groups were similar in terms of age, menopausal status, stage, histopathological morphology and grade. No significant association was found between obesity and ER or PR. We analysed correlation between BMI and the percentage of expressed hormone receptor, but no correlation was found. This finding did not conform with other Western studies. Difference in characteristics of the subjects and other hormonal factors might contribute to the outcome. Conclusion: There was no association between obesity and hormone receptor characteristics of primary breast cancer at Cipto Mangunkusumo General Hospital in 2017.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengukur pengaruh belanja pemerintah daerah pada pada urusan kesehatan, pekerjaan umum, pendidikan, perumahan dan sosial terhadap pengurangan ketimpangan pendapatan. Selain itu, penelitian ini bertujuan membandingkan efisiensi relatif penggunaan belanja daerah dalam mengurangi ketimpangan pendapatan, serta menganalisis faktor-faktor apa yang menentukan efisiensi tersebut. Penelitian dilakukan dengan menggunakan data panel pemerintah daerah di 33 wilayah provinsi pada periode tahun 2011 s.d. 2016.Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja kesehatan, belanja pekerjaan umum dan belanja pendidikan di tingkat pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap pengurangan ketimpangan pendapatan. Sementara itu, belanja perumahan dan belanja sosial tidak berpengaruh signifikan terhadap penurunan ketimpangan pendapatan.Penelitian ini juga menemukan bahwa penggunaan belanja untuk pengurangan ketimpangan pendapatan di Kepulauan Bangka Belitung, Maluku Utara, Riau, Papua Barat, Sumatera Utara, Jawa Tengah, dan Bali terjadi relatif efisien dibandingkan daerah lainnya. Sementara itu, penggunaan belanja untuk pengurangan ketimpangan di wilayah Gorontalo, Sulawesi Selatan, Yogyakarta, dan Jakarta relatif tidak efisien. Temuan lain yang menarik adalah bahwa naiknya rasio ketergantungan penduduk usia tua berdampak signifikan pada menurunnya efisiensi penggunaan belanja kesehatan, karena penduduk usia tua cenderung memerlukan biaya kesehatan yang lebih tinggi sehingga meningkatkan persaingan penggunaan anggaran pemerintah untuk kesehatan.

---

ABSTRACT
This study aims to measure the impact of local government expenditure on health, public works, education, housing, and social in reducing income inequality. This study also aims to compare the relative efficiency of those expenditure in reducing income inequality as well as analyzing what factors contribute to the efficiency. This study was conducted using local government panel data in 33 provinces from 2011 2016.The findings show that health, public works and education expenditure at local government level significantly affect the reduction of income inequality. Meanwhile, housing and social expenditure have no significant effect on reducing income inequality.This study also found that expenditure use for reducing income inequality in Bangka Belitung Islands, North Maluku, Riau, West Papua, North Sumatra, Central Java and Bali was relatively efficient compared to other regions. Meanwhile, the use of expenditure for reducing inequality in Gorontalo, South Sulawesi, Yogyakarta and Jakarta is relatively inefficient. Another intersting finding is that the rise in the dependency ratio of the elderly population has a significant impact on the decreased efficiency of spending on health, as the elderly population tends to require higher health costs, thus increasing competition for the use of the government budget for health.