Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh CSR Disclosure terhadap Financial Value Added (FVA) dan juga pengaruh yang diberikan FVA terhadap CSR Disclosure. Penelitian ini juga bertujuan untuk melihat hubungan antara perusahaan yang memiliki tingkat CSR Disclosure tinggi dan FVA yang tinggi. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan menerbitkan Sustainability Report antara tahun 2010-2014. Uji statistik regresi berganda digunakan dalam penelitian ini untuk melihat kecenderungan antara CSR Disclosure dan FVA serta uji Spearman Rank Correlation untuk melihat hubungan diantara keduanya. Hasil pengujian menunjukkan bahwa tingkat CSR Disclosure memiliki pengaruh positif signifikan terhadap FVA pada tahun yang sama maupun pada tahun selanjutnya. Pengujian juga menunjukkan bahwa FVA memiliki pengaruh terhadap CSR Disclosure secara signifkan pada tahun yang sama, namun tidak berpengaruh pada tahun selanjutnya. Namun tidak terdapat bukti bahwa perusahaan yang leaders dalam CSR Disclosure merupakan leaders dalam FVA. ......This study aims to analyze the impact of CSR Disclosure to Financial Value Added (FVA) and the impact of FVA to CSR Disclosure. And this study also aims to analyze the relationship between the companies that are leaders in CSR Disclosure also leaders in the FVA. Sample used in this study are companies listed on the Indonesia Stock Exchange and issuing Sustainability Report between the year 2000-2014. Multiple regression used in this study to look at the influence between CSR Disclosure and FVA. The results show that the CSR Disclosure has significant positive effect on FVA in the same year and in subsequent years. And then FVA has an influence on CSR Disclosure to be significantly the same year, but not for subsequent years. However, the companies that are leaders in CSR Disclosure not necessarily the leaders in FVA.

Abstrak :
ABSTRACT
An idea to construct a code of ethics in a country is a result from an idea of ethical reformation, code of ethics and code of behaviors in numbers of parliaments in the world, ethical regime and code of ethics. The idea begins first in a private sector, also public sector for democration and being active in any demonstration for people trust that have been entrusted to governmental officials. One of the governmental institutions in Unitary State of Republic of Indonesia (NKRI/Negara Kesatuan Republik Indonesia) is Indonesian Legislative Assembly (DPR-RI/Dewan Perwakilan Rakyat- Republik Indonesia) , regulated in VII of the 1945 Constitution where Article 19 and 22 B are. The institution makes another institution controlling its members' daily ethics, named Ethical Committee (BK/Badan Kehormatan) which is ad hoc. Then, this is permanent and has a legal power. The Ethical Committee is regulated in the Article 98 Sub (2) alphabet g, the Act No.22/2003 Susduk People's Consultative Council (MPR/Musyawarah Permusyawaratan Rakyat), Indonesian Legislative Assembly (DPR-RI) , Leadership of Political Party at local level (DPD/Dewan Perwakilan Daerah), and DPR-RI about comprehensiveness and support and Decision of DPR No. 08/1/2005-2006 on DPR-RI on the Order and Code of Ethics of DPR-RI. The effectiveness is regulated in the Article 60, punishment is through complain, process, 14 days since the complain, and 14 days later, the letter of invitation is sent to a related member, at least 3-days before meeting. The meeting is different from other courts. When the decision of Ethical Committee brings punishment due to breaking the Code of Ethics, the decision is final and there is no comparison. The comparison between Code of Ethics in DPR-RI Ethical Committee and that in other countries is substantively similar, but the punishment is different. The Ethical Committee of DPR—RI has discharged one's membership of DPR-RI members because of his breaking the Ethical Committee's Code of Ethics. The mechanism is regulated in the Act of Regional Government No. 32/2004.

Abstrak :
ABSTRAK
Pada abad ke-21, industri musik mengalami perubahan. Digitalisasi media menyebabkan pertanyaan mengenai konsep mainstream. .Feast merupakan kelompok musik yang muncul pada tahun 2018 dengan menyuarakan lagu perlawanan. Sebagai sebuah subkultur kelompok musik, .Feast menciptakan ceruk penggemar. Di mana, lagu .Feast dijadikan bentuk perlawanan oleh penggemarnya. Tesis ini berargumen bahwa tragedi sosial yang selama ini terjadi di sekitar kita dapat diaspirasikan melalui berbagai medium, salah satunya musik. Pada tulisan ini, peneliti berusaha menjembatani konsep media musik dan subkultur sebagai bentuk resistensi dari keadaan sosial yang terjadi di sekitar kita. Dalam Tesis ini peneliti berusaha memperkaya sudut pandang dengan mengaplikasikan model komunikasi SMMRF milik Lasswell 1984, dengan melihat keresahan sebagai pesan yang disampaikan .Feast melalui musik yang didengarkan dan ditanggapi oleh berbagai macam cara dari pendengar lagu-lagu .Feast. Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivis dengan metodologi fenomenologi

---

ABSTRACT
In the 21st century, the music industry is undergoing change. Digitalisation of media led to questions regarding the concept of mainstream. .Feast is a music group that emerged in 2018 by voicing resistance songs. As a music subculture, .Feast creates their niche for fans. Where, the song .Feast used as a form of resistance by their fans. This thesis argues that social tragedies that have occurred around us can be aspirated through various media, one of which is music. In this paper, researchers try to bridge the concept of music media and subculture as a form of resistance from social conditions that occur around us. In this thesis, the researcher tries to enrich his perspective by applying the Lasswell 1984 SMMRF communication model, by seeing anxiety as a message conveyed by .Feast through music that is listened to and responded to in various ways from listeners to .Feast songs. This research uses constructivist paradigm with phenomenology methodology.

Abstrak :
Kegagalan revokasi sertifikat pada insiden kebocoran sertifikat pada Otoritas Sertifikat (CA), disebabkan oleh kurang efektifnya metode dan performa sistem revokasi yang diimplementasikan oleh CA. Hal ini mendasari pengembangan Short-Lived Certificate, dimana sertifikat memiliki masa validitas yang lebih singkat untuk meningkatkan aspek Computationally Secure. Inisiasi ini tidak disambut dengan begitu baik, Short-Lived Certificate menyebabkan siklus hidup sertifikat menjadi sangat cepat dan meningkatkan beban komputasi untuk penerbitan dan revokasi sertifikat pada CA. Otoritas Sertifikat Elektronik Berbasiskan Blockchain dalam penelitian ini, bertujuan untuk melakukan segregasi fungsi proses serta mendelegasikan beban penerbitan dan revokasi sertifikat digital kepada pemilik sertifikat. Metode ini diimplementasikan dengan merubah CA menjadi sistem terdistribusi dan memanfaatkan Blockchain sebagai penyimpanan terdistribusi untuk konsistensi data. Dari hasil pengujian beban transaksi pada Blockchain dengan menggunakan Hyperledger Caliper, untuk 250 node transaksi menunjukan throughput sebesar 916,7 transaksi dalam 60 detik serta 100% transaksi sukses sebesar 58.932 dengan rerata latensi transaksi 0,40 detik. Pada kondisi 300 node transaksi menunjukkan adanya 1,44% transaksi gagal dengan total transaksi 59.061 dan peningkatan rerata latensi yaitu 2,12 detik, kegagalan transaksi disebabkan oleh kondisi antrian transaksi yang tidak bisa diselesaikan dalam 60 detik. Berdasarkan pengujian tersebut disimpulkan, implementasi sistem server tunggal Otoritas Sertifikat Elektronik Berbasiskan Blockchain efektif untuk otomasi terhadap 250 sistem dengan total throughput 916,7 transaksi dalam 60 detik. Perubahan fundamental arsitektur dari sistem CA memiliki kesesuaian dengan standar RFC 3647 dan memberikan nilai tambah Computationally Secure melalui Short-Lived Certificate, sehingga dimungkinkan dilakukan pengembangan lebih lanjut untuk membangun sistem ini secara komprehensif. ......Certificate Revocation were failure in certificate leakage incidents at Certificate Authorities (CAs), caused by ineffective methods and performance of revocation system implemented by CAs. This underlies the development of Short-Lived Certificates, where certificates have a shorter validity period to improve aspects of Computationally Secure. This initiation was not very welcome, Short-Lived Certificates caused the certificate lifecycle to be quick and increased the computational load for certificate issuance and revocation on the CA. The Blockchain-Based Electronic Certificate Authority in this study, aims to segregate process functions and delegate the burden of issuing and revoking digital certificates to certificate owners. This method is implemented by converting CA into a distributed system and utilizing Blockchain as distributed storage for data consistency. From the results of transaction load testing on the Blockchain using Hyperledger Caliper, for 250 transaction nodes showed a throughput of 916.7 transactions in 60 seconds and 100% successful transactions of 58,932 with an average transaction latency of 0.40 seconds. In the condition of 300 transaction nodes showed that 1.44% of transactions failed with a total of 59,061 transactions and an increase in average latency of 2.12 seconds, transaction failures were caused by transaction queue conditions that could not be completed in 60 seconds. Based on these tests, the implementation of Single Server System a Blockchain-Based Electronic Certificate Authority is effective for automation of 250 systems with a total throughput of 916.7 transactions in 60 seconds. The fundamental architectural changes of the CA system are compliant with RFC 3647 standards and provide added value Computationally Secure through a Short-Lived Certificate, making it possible to further develop to build this system comprehensively.

Abstrak :
Supervisi yang dilaksanakan kepala ruangan di rumah sakit kerap menjadi sorotan, apakah pelaksanaannya sudah berfungsi optimal atau belum. Adanya perbedaan situasi dari sebelum pademi, saat pandemi, dan setelah pandemi Covid-19, menjadi sesuatu yang menarik untuk diketahui lebih mendalam tentang faktor penyebab terjadinya kemudahan maupun kesulitan dari pelaksanaan supervisi. Handover yang dilakukan oleh perawat dengan menerapkan komunikasi SBAR menjadi salah satu sasaran untuk dilakukan supervisi oleh kepala ruangan agar dapat diketahui proses pelaksanaannya. Tujuan dari penelitian ini untuk mengeksplorasi pengalaman kepala ruangan dalam pelaksanaan supervisi penerapan komunikasi SBAR pada kegiatan handover perawat. Desain penelitian ini yaitu kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, metode pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam tidak terstruktur. Partisipan pada penelitian ini 14 orang kepala ruangan dengan memperhatikan prinsip saturasi data dan variasi maksimal. Pemilihan partisipan dengan teknik purposive sampling yang ditentukan berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi. Analisis data yang digunakan adalah metode Colaizzi dan analisis tematik. Hasil penelitian didapatkan tujuh tema yakni 1) Bank Kepala Ruangan Sebagai Solusi Pelaksana Supervisi di Era Pandemi; 2) Budaya Supervisi Konvensional dan Digital di Berbagai Era; 3) Patient Safety Alasan Utama Optimalisasi Pelaksanaan Supervisi; 4) Kolaborasi dalam Pelaksanaan Supervisi; 5) Masalah 4 M dalam Pelaksanaan Supervisi; 6) Solusi Mengatasi Penerapan Komunikasi SBAR Kegiatan Handover; 7) Tiga Faktor Pendukung Pelaksanaan Supervisi. Diharapkan rumah sakit dapat melakukan peninjauan dan memperbaharui pedoman-pedoman berbasis digital untuk menghadapi tantangan masa kini maupun yang akan datang. Sementara perawat manajer diharapkan dapat melakukan pengawasan secara terjadwal pada pelaksanaan supervisi kepala ruangan penerapan komunikasi SBAR pada kegiatan handover perawat. ......Supervision carried out by the head nurse in the hospital is often in the spotlight, whether the implementation is functioning optimally or not. There are differences in situations from before the pandemic, during the pandemic, and after the Covid-19 pandemic, it is interesting to know more about the factors that cause the ease and difficulty of carrying out supervision. The handover carried out by the nurse by applying SBAR communication is one of the targets for supervision by the head nurse so that the implementation process can be known. The purpose of this study was to explore the experience of the head nurse in supervising the implementation of SBAR communication in nurse handover activities. The study design is qualitative with a phenomenological approach, the data collection method uses unstructured in-depth interviews. Participants in this study were 14 head nurses with due observance of the principles of data saturation and maximum variation. Selection of participants by purposive sampling technique which was determined based on inclusion and exclusion criteria. The data analysis used is the Colaizzi method and thematic analysis. The results of the study obtained seven themes, namely 1) Head Nurse Bank as a Solution for Supervision Executors in the Pandemic Era; 2) Conventional and Digital Supervision Culture in Various Eras; 3) Patient Safety Main Reason for Optimizing Supervision Implementation; 4) Collaboration in Supervision Implementation; 5) 4 M Problems in the Implementation of Supervision; 6) Solutions for Overcoming the Implementation of SBAR Communication for Handover Activities; 7) Three Factors Supporting the Implementation of Supervision. It is hoped that hospitals can review and update digital-based guidelines to deal with current and future challenges. Meanwhile, nurse managers are expected to be able to carry out scheduled supervision on the implementation of the supervision of the head nurse on the implementation of SBAR communication in nurse handover activities.

Abstrak :
Pemenuhan akses keadilan melalui pemberian bantuan hukum merupakan hak asasi yang dimiliki oleh setiap orang termasuk pengungsi dan pencari suaka. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum telah mengamanatkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Namun pemberian bantuan hukum kepada pengungsi dan pencari suaka pada kenyataannya tidak pernah dilaksanakan sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945, UU HAM, dan UU Bantuan Hukum. Padahal keadilan memiliki sifat kesamaan atau kesetaraan yang mana hal tersebut merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dihilangkan dengan alasan ras, warna kulit, kebangsaan, bahasa, agama, dan status kewarganegaraan. Kehilangan status kewarganegaraan bukan berarti akan menghilangkan hak asasi manusianya. ......Fulfilling access to justice through the provision of legal aid is a human right that is owned by everyone, including refugees and asylum seekers. The Constitution of Republic Indonesia, Law Number 39 of 1999 on Human Rights, and Law Number 16 of 2011 on Legal Aid have mandated that everyone has the right to recognition, guarantees, protection and legal certainty that is just and equal treatment before the law. However, the provision of legal aid to refugees and asylum seekers has in fact never been implemented in accordance with the Constitution of Republic Indonesia, the Human Rights Law and the Legal Aid Law. In fact, justice has the nature of equality or similarity, which is a human right that cannot be eliminated on the grounds of race, color, nationality, language, religion and citizenship status. Losing his citizenship status does not mean that he will lose his human rights.

Abstrak :
Hal yang menjadikan alasan diperlukannya perencanaan strategis : SI/TI di PEMDA yaitu surat edaran Menteri Kominfo no.65/M/KOMINFO/III/2002 tanggal 22 maret 2002, serta kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-Government yg dituangkan dlaam Instruksi Presiden No.3 Tahun 2003. Hal lain yang memperkuat kebutuhan terhadap perencanaan strategis sistem informasi, antara lain adalah sistem yang tidak terintegrasi, sehingga memicu terjadinya duplikasi data yang menyebabkan inaccurancy dan tidak adanya keterkaitan sumber informasi. Rendahnya manajemen informasi disebabkan oleh hal berikut, y.i unavailability, inconsistent, inaccurate, kondisi investasi SI/TI yang telah dilakukan di masa lalu yang kurang bermanfaat bagi tujuan organisasi. Kurang bermanfaatnya investasi SI/TI bagi organisasi disebabkan karena rencana strategis SI/TI yang lebih fokus pada teknologinya bukan berdasarkan kebutuhan bisnis. Permasalahan yg disebabkan investasi SI/TI dapat menyebabkan konflik antar bagian didalam organisasi. Dari hasil survey, Pemda Kabupaten Tegal belum optimal dalam upaya pemanfaatan TI untuk menyelesaikan berbagai masalah dilingkungan Pemda Kabupaten Tegal, belum adanya koordinasi serta penyimpanan data dan informasi yg sifatnya masih pulau-2, dimana setiap bidang mengembangkan kebutuhan sistem informasinya sendiri-2, tanpa mengacu pada suatu portofolio atau rencana pemanfaatan TI yang terpadu dan menyeluruh, sehingga kebutuhan informasi lintas bidang tdk dpt diperoleh secara cepat. Hal inilah yang menjadi kelemahan koordinasi anar bagian dilingkungan Pemda Kabupaten Tegal. Dari bebagai permasalahan yang terjadi, maka penelitian ini akan mengkaji Perencanaan Strategis SI/TI untuk meningkatkan keselarasan strategi bisnis dengan strategi informasi dengan pemanfaatan TI secara optimal. Penelitian ini akan melakukan pendekatan melalui metodologi Price WaterHouse, dari penelitian ini akan menghasilkan suatu perencanaan strategis untuk sistem informasi dan dpt diperoleh portofolio aplikasi yang baik dan dapat digunakan sebagai acuan bagi pengembangan SI/TI di Pemerintah Kabupaten Tegal. The reason was need the strategic planning for Information Systems in local government in a special delivey letter from Kominfo Minister no.65M KominfoIII/2002, date March 22,2002 and policy and national strategy development E-Government social by Inpres No.3, 2003.Beside that, the systems in not integrated, cause inaccurancy and irrelevant with information source. Weakness of information management is caused by unavailability, inconsisten, inaccurate. Leak of invest one of the reason which is obstructed the implementation of strategic of system information. Based on the survey result, Tegal Local Government is not optimum to use technology of information to solve the problem in Tegal Local Government environment. This is one of the weakness of Tegal Local Government. There is lack of coordination, then data and information is not saved in one place. Each department develop information system need themselves without referred to portofolio application or IT need planning, so we can not get fast information need. This is the caused of lack coordination between department in Tgal Local Government. From anykind problems happened. So this research will study IS/IT strategic planning for increase aligment organization strategy with information strategy with IT used optimum. The research will use Price Waterhouse methodology, the result of this research will get strategic planning for information system and we can get portofolio application and from the result it can make rereremced fpr IS/IT development in Tegal Government.

Abstrak :
Penelitian ini membahas motivasi yang mendasari Unilever Indonesia untuk memformulasi dan mengimplementasi kebijakan bisnis berorientasi sosial untuk Program Pengembangan Petani Kedelai Hitam (P3KH). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan, pertama, motivasi kebijakan bisnis berorientasi sosial P3KH mengacu pada kebijakan Unilever Global dan kebijakan akuisisi produk kecap Bango serta misi sosial Unilever untuk menjadi corporate citizen berbasis kemitraan dengan koperasi melalui petani serta perempuan petani kedelai hitam. Kedua, implementasi kebijakan P3KH menggambarkan kebijakan bisnis pada aktifitas produksi dalam kontek kebijakan sosial dan berimplikasi terhadap perspektif kapital sosial terutama unsur kepercayaan, jaringan, dan nilai pada komunitas petani kedelai hitam. ......This study discusses the motivation why Unilever Indonesia formulates and implements the social oriented business policy for farmer development of black soy bean (P3KH). Descriptive qualitative was used in this study. The result of the study shows: firstly, the motivation of the implementation of social oriented business program is based on the policy of Unilever Indonesia, the acquisition policy of Kecap Bango product, and the social mission of Unilever Indonesia to be a citizen corporate through collaboration with cooperation run by black soybeans farmers. Secondly, the implementation of P3KH policy shows a business policy in the production activities in the context of social policy where it gives implication to the social capital perspective through the element of trust, networking, and values to the black soybeans farming community.

Abstrak :
Pada skripsi ini dibuat rancang bangun antena mikrostrip bentuk segiempat yang dicatu dengan saluran mikrostrip dengan transformasi M4 sebagai teknik matching input impedansi antena. Antena rancangan merupakan suatu desain antena yang bekerja pada frekuensi sekitar 4.5 GHZ. Antena hasil rancangan dibuat untuk meningkatkan sempitnya karakteristik bandwidth antena mikrostrip patch tunggal dengan menggunakan teknik muitipie resonan ce yaitu dengan menambahkan elemen parasitik disekitar antena patch tunggal sehingga membentuk susunan antena array. Karakteristik yang diamati pada penulisan skripsi ini adalah Bandwidth, pola radiasi, dan gain antena_ Pada skripsi ini terdapat 'Liga rancangan dengan dimensi Iebar elemen parasitik yang berbeda untuk mengetahui karakteristik antena rancangan trhadap karakteristik antena mikrostnp patch tunggal yang pemah dibuat. Dari hasil pengukuran didapatkan terjadi peningkatan bandwidth hingga 8.63 % dari bandwidth antena patch tunggal atau terjadi kenaikan sekitar 2.5 kali dari bandwidth antena patch tunggal. Selain itu didapat pula dengan penambahan elemen parasitik dapat meningkatkan gain antena patch tunggal.

Abstrak :
Pregelatinisasi pati singkong (PPS) mempunyai kemampuan mengembang yang baik akan tetapi daya ikatnya rendah,sehingga menyebabkan tablet menjadi rapuh, khususnya pada tablet cepat hancur. Untuk mengatasi kekurangan tersebut diantaranya adalah melalui modifikasi PPS dengan metode koproses. Tujuan dari penelitian ini adalah membuat koprosesdari (PPS) dengan hidroksi propil metil selulosa(HPMC) yang selanjutnya digunakan dalam formulasi tablet cepat hancur. Pada penelitian ini eksipien koproses dibuat dengan menggabungkan suspensi PPS dalam air dengan suspensi HPMC dalam air pada perbandingan 6:1, selanjutnya dikeringkan dengan drum dryer. Terhadap eksipien yang dihasilkan dilakukan evaluasi, selanjutnya digunakan dalam formulasi tablet cepat hancur. Proses pembuatan tablet menggunakan metode granulasi basah. Tablet cepat hancur dibuat 4 formula (formula ABCD), tablet yang dihasilkan dievaluasi sifat fisiknya yang meliputi kekerasan, keregasan, waktu pembasahan, waktu hancur sesuai dengan persyaratantablet cepat hancur yang baik. Hasil evaluasi tablet yang dihasilkan menunjukkan hanya formula D yang dapat hancur sesuai dengan ketentuan Farmakope Eropa yaitu kurang dari 3 menit (88,16 ±10,61 detik), serta memiliki karakteristik sebagai berikut; kekerasan 1,73 kp ± 0,32, keregasan 0,69 ± 003,waktu pembasahan 142,66 ± 8,02 detik. Dapat disimpulkan bahwa hanya formula D memenuhi persyaratan tablet cepat hancur,baik sifat fisik maupun waktu hancur tablet. ......Pragelatinized cassava starch (PCS) has a good ability to swelled but low binding capacity in tablet formulation, that causing the tablet to become brittle, especially in fast disintegrating tablets. To overcome the lack of them is through the modification of the PCS with the coprocess method. The purpose of this research was to create coprocess excipient from PCS with hydroxy propyl methyl cellulose (HPMC), then it was used in fast disintegrating tablets formulations by wet granulation method. In this study an excipient coprocess was made by combining of PPS suspension in water with of HPMC suspension in water at a ratio of 6: 1, then dried with drum dryer. The excipient product was characterized of physical properties. After that, it used in fast disintegrating tablets formulations. The process of making the tablets was by wet granulation method in 4 formula (ABCD formula). The fast disintegrating tablets product was evaluated physical properties which include hardness, friability, wetting time, disintegrating time, in accordance with the requirements of a good fast disintegrating tablets. The results of the evaluation of the resulting tablets indicate only formula D that can be disintegrated in accordance with the European Pharmacopoeia, which is less than 3 minutes (88,16 ± 10,61second), beside that another properties were; hardness 1.73 ± 0.32 kp, friability ± 0.69 003, wetting time 142,66 ± 8.02 seconds. The conclusion is formula D eligible as fast disintegrating tablets, not only physical properties but also disintegrating time.