Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Di era reformasi usaha mengganti tatanan politik yang otoritarian dengan yang demokratis semakin semarak. i'untutan yang menyolok dalam usaha membangun tatanan yang demokratis adalah mengtrrangi peranan pemerintah (terutama pemerintah pusat) serta menghapuskan keterlibatan TNT di luar bidang pertahanan dan keamanan. Pelbagai tuntutan tersebut akan dapat berjalan secara arif dan elegan bila proses civil society dalarn membangun masa depan bangsa juga berpijak pada realitas yang dihadapi oleh bangsa dan negara Indonesia serta latar belakang sejarahnya. Maksudnya, timbulnya pemerintahan yang otoriter serta keterlibatan militer di luar bidang pertahanan dan keamanan tidak terjadi secara tiba-tiba melainkan melalui proses sejarah yang panjang dan kompleks. Salah satu sarana munculnya pemerintahan yang otoriter _terutama keterlibatan militer_dapat dilihat dari sejarah penerapan keadaan bahaya di masa lampau. Menurut Sundhaussen (1988: 270) peran militer Indonesia, terutama peran AD dalam pelbagai bidang di luar pertahanan sulit dipahami jika tidak dikailkan dengan penerapan keadaan darurat di tahun 1957. Hal tersebut tidak salah namun dapat menyesatkan karena sebenarnya keadaan darurat telah lama dilakukan oleh pemerintah kolonial"

"ABSTRAKDi era reformasi usaha mengganti tatanan politik yang otoritarian dengan yang demokratis semakin semarak. i'untutan yang menyolok dalam usaha membangun tatanan yang demokratis adalah mengtrrangi peranan pemerintah (terutama pemerintah pusat) serta menghapuskan keterlibatan TNT di luar bidang pertahanan dan keamanan. Pelbagai tuntutan tersebut akan dapat berjalan secara arif dan elegan bila proses civil society dalarn membangun masa depan bangsa juga berpijak pada realitas yang dihadapi oleh bangsa dan negara Indonesia serta latar belakang sejarahnya. Maksudnya, timbulnya pemerintahan yang otoriter serta keterlibatan militer di luar bidang pertahanan dan keamanan tidak terjadi secara tiba-tiba melainkan melalui proses sejarah yang panjang dan kompleks. Salah satu sarana munculnya pemerintahan yang otoriter _terutama keterlibatan militer_dapat dilihat dari sejarah penerapan keadaan bahaya di masa lampau. Menurut Sundhaussen (1988: 270) peran militer Indonesia, terutama peran AD dalam pelbagai bidang di luar pertahanan sulit dipahami jika tidak dikailkan dengan penerapan keadaan darurat di tahun 1957. Hal tersebut tidak salah namun dapat menyesatkan karena sebenarnya keadaan darurat telah lama dilakukan oleh pemerintah kolonial"

"Penelitian hubungan tingkat pendidikan instruktur dan iklim organisasi dengan kinerja instruktur BLK Singosari dan BLK Wonojati di Malang ini bertujuan: 1. Untuk mengetahui tingkat pendidikan instruktur di BLK Malang, 2. Untuk mengetahui iklim organisasi di BLK Malang, 3. Untuk mengetahui kinerja instruktur di BLK Malang, 4. Untuk mengetahui hubungan tingkat pendidikan instruktur dan iklim organisasi dengan kinerja instruktur di BLK Malang, 5. Untuk mengetahui faktor yang lebih mempengaruhi kinerja instruktur (tingkat pendidikan instruktur atau iklim organisasi), 6. Untuk mengetahui perbedaan kinerja instruktur di BLK Malang Wonojati. Penelitian ini melibatkan seluruh instruktur di BLK Singosari dan BLK Wonojati sejumlah 66 responden yang terbagi menjadi dua kelompok, yaitu instruktur BLK Singosari 40 responden dan instruktur BLK Wonojati 26 responden. Data tentang tingkat pendidikan instruktur, iklim organisasi dan kinerja instruktur dikumpulkan dengan menggunakan angket dan observasi. Teknik analisis yang digunakan adalah: 1). Statistik deskriptif ; 2) analisis korelasi dan regresi ; dan 3)Analisis.Analisis menunjukkan bahwa: 1). tingkat pendidikan instruktur BLK di Malang tergolong sedang; 2) iklim organisasi BLK di Malang tergolong bebas; 3) kinerja instruktur BLK di Malang tergolong sedang; 4) hasil analisis korelasi menunjukkan ada hubungan yang tidak signifikan antara tingkat pendidikan instruktur dengan kinerja instruktur, tetapi iklim organisasi mempunyai hubungan yang positif' dengan kinerja instruktur: 5) Hasil analisis regresi tingkat pendidikan instruktur dan iklim organisasi dengan kinerja instruktur di BLK Singosari Y=27.759 + 0.107X1 + 0.305X2, koefisien determinasi 5.9%, dan di BLK Wonojati menunjukkan Y = 20.193 + 0.315X1 + 0.385X2, koefisien determinasi 14,6%, 6). Hasil analisis regresi iklim organisasi dengan kinerja instruktur di BLK Singosari Y = 29.025 T 0.316X2, koefisien determinasi 8.1%, dan di BLK Wonojati menunjukkan Y = 24.684 + 0.394X2. koefisien determinasi 16,8%; 7), Iklim organisasi merupakan faktor yang Iebih mempengaruhi kinerja instruktur, 8). Hasil analisis uji t menunjukkan bahwa kinerja instruktur BLK Singosari lebih tinggi daripada kinerja instruktur BLK Wonojati, sedangkan untuk tingkat pendidikan instruktur dan iklim organisasi BLK Singosari tidak lebih baik dari tingkat pendidikan dan iklim organisasi BLK Wonojati."

"Di dalam tesis ini, penulis ingin menunjukkan salah seorang dan sekian banyak wirausahawan Jepang pada era Meiji yang berhasil mendirikan sebuah perusahaan berskala besar yang bergerak di berbagai bidang usaha dan dimiliki oleh sebuah keluarga, yang dalam istilah bahasa Jepangnya disebu zaibu. Keberhasilan itu tidak hanya karena kemauan yang keras dan bakat berbisnis yang luar biasa, tetapi yang lebih penting adalah adanya dukungan keluarga (le), dukungan dan perlindungan dari pemerintah dengan program restorasinya di bidang ekonomi.Tokoh yang penulis tampilkan dalam penelitian ini bukanlah berlatar belakang dari keturunan pengusaha/pedagang, tetapi merupakan keturunan samurai keras bawah.Di dalam melakukan restorasi, pemerintah Meiji mengadopsi iptek dan budaya dari bawah, terutama dari Eropa barat yang dianggap sudah lebih maju dan rasional, serta kapitalisme dan liberalisme. Namun pada kenyataannya dalam waktu yang lebih singkat dibandingkan negara-negara Eropa, berhasil mendorong dan melahirkan beberapa pengusaha dengan perusahaannya yang berskala besar (zaibatsu). Kenyataan ini menjadi perhatian dan bahan penelitian oleh para peneliti dari negara barat (hasil penelitian tentang wirausahawan Jepang oleh Prof. Gustav Ranis dan hasil penelitian tentang wirausahawan barat oleh Prof. Schumpeter). Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa pemerintah Meiji di dalam melaksanakan program restorasi di bidang ekonomi menggabungkan iptek dan budaya barat dengan tradisi dan nilai-nilai budaya dari nenek moyang yang telah melekat dan mengakar di hati masyarakat Jepang. Sebagai contoh: berdasarkan pengalaman di negara-negara barat yang menganut kapitalisme dan liberalisme, pemerintah hanya berperan sebagai fasilitator, tapi di Jepang pada saat itu, pemerintah Meiji melakukan campur tangan langsung. Sehingga untuk melahirkan seorang pengusaha, di barat membutuhkan waktu lama, sedangkan di Jepang, hanya dalam waktu 10 tahun telah lahir salah-satu pengusaha dengan zaibatsunya yaitu Iwasaki Yataro dengan zaibatsu Mitsubishinya.Sejak melaksanakan program restorasi, pemerintah Meiji sudah mencanangkan target/ cita-cita untuk menjadikan Jepang sebagai negara yang kuat, kaya, dan sejahtera, sehingga titik berat pembangunan/ restorasi adalah pada kebijakan ekonomi dan pemerintah melakukan campur tangan langsung.Campur tangan langsung yang dimaksud adalah oyabun-kobun.Tokoh wirausahawan yang menjadi fokus penelitian disini adalah Iwasaki Yataro, seorang keturunan samurai kelas bawah, dari keluarga yang bermasalah dan tidak menikmati pendidikan yang cukup. Akan tetapi ia dapat memanfaatkan peluang yang diciptakan oleh adanya kebijakan ekonomi pemerintah Meiji pada saat itu.Salah satu senjatanya yang handal adalah memiliki bakat yang sangat besar di dalam melakukan pendekatan pribadi (close connection) dengan para pejabat pemerintah yang mempunyai posisi sebagai pemegang kunci (key positions) yaitu Okuma Shigenobu dan Ckubo Toshimichi. Akibatnya, ia dan Mitsubishinya tidak hanya mendapatkan perlindungan, tetapi juga bantuan material (kapal-kapal), keuangan, dan kemudahan-kemudahan (kebijakan-kebijakan) sehingga dapat berkembang lebih cepat dari para pengusaha yang lain. Di dalarn melakukan pendekatan, ia menggunakan budaya Jepang sebagai seorang keturunan samurai, apalagi sebagian besar para pejabat pemerintah Meiji adalah dari kelas samurai. Di dalam mendirikan dan mengelola perusahaan, ia mengutamakan pelayanan kepada masyarakat dan pengabdian yang tinggi, seperti pengabdian seorang samurai kepada Kaisar dan negara. Berbeda dengan perusahaan barat yang di dalam mendirikan dan mengelola perusahaan mengutamakan keuntungan dalam bentuk uang (profit motive) sebesar-besarnya, individualisme sangat menonjol, dan tidak ada dukungan keluarga (mengutamakan kemampuan pribadi semata-mata).Dalam perusahaan Jepang, hubungan antara pemilik/ pimpinan dengan karyawan tidak bersifat. bisnis, yaitu menggunakan pola oyabun-kobun. Pada perusahaan barat, hubungan antara pimpinan perusahaan dengan karyawan bersifat bisnis. Pada perusahaan Jepang, pimpinan perusahaan, dirangkap oleh kacho (pimpinan dari Ie) dan pendirian perusahaan bertujuan. untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pengabdian kepada negara dan kaisar. Tetapi di negara negara barat, orang mendirikan perusahaan dengan tujuan utama mendapatkan keuntungan maksimal dengan biaya yang minimal.Dari pihak pemerintah Meiji, bidang usaha untuk setiap kelompok bisnis pada awalnya diatur oleh pemerintah, maksudnya agar antara kelompok bisnis tersebut tidak terjadi persaingan bisnis yang saling mematikan. Hal itu disebabkan pemerintah Meiji menginginkan agar zaibatsu-zaibatsu tersebut disamping menjadi ujung tombak perekonomian Jepang, juga diharapkan dapat menetralisir dominasi di negara Jepang oleh perusahaan-perusahaan pendatang berskala besar dari negara yang sudah lebih maju (negara-negara Eropa)."

"Membayar pajak merupakan salah satu bentuk kewajiban kenegaraan. Disini pengusaha bisa memandang pajak merupakan bagian dari biaya, pembagian laba, bahkan secara ideal sebagai bentuk perwujudan partisipasi dalam pembangunan nasional. Dalam rangka menekan beban pajak (tax burden), maka bagaimana PT "XYZ" tbk menyusun suatu tax planning yang baik sebagai salah satu faktor penunjang untuk meningkatkan kinerja perusahaan?. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan bahwa dengan tax planning yang memenuhi kriteria baiknya suatu tax planning, dapat meminimalkan besarnya beban pajak. Pelaksanaan tax planning hendaknya memperliatikan 3 prinsip dasar yang harus dipenuhi, yaitu tidak melangganr ketentuan Undang-Undang Perpajakan, secara bisnis masuk akal, dan harus didukung oleh bukti-bukti yang memadai. Untuk melakukan analisis, maka dilakukan pengumpulan data sekundair dari pejabat perusahaan PT "XYZ" tbk. yang bersangkutan dengan bidang tugasnya. Berdasarkan analisis data secara akuntansi ditemukan adanya ketidaklengkapan data pendukung yang memadai berupa perjanjian. Tax Planning yang dijalankan oleh PT "XYZ" tbk mutlak diperlukan karena ternyata dengan didukung sistem administrasi yang rapi, teratur dan tertib tax planning berjalan baik dan dapat meminimalkan beban pajak. Namun disarankan hendaknya dalam melaksanakan tax planning agar supaya jangan menggunakan ketentuan perpajakan yang rawan terhadap perubahan, agar tidak kecewa di kemudian hari."

"Rumusan kawasan industri dalam Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1996 tentang kawasan industri adalah sebagai tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki ijin usaha kawasan industri. Ditinjau dari segi penataan ruang, resiko lingkungan, kepastian tempat usaha, penyediaan prasarana dan sarana penunjang, prosedur dan waktu penyelesaian perijinan, keamanan, dan lain sebagainya, mendirikan industri di kawasan industri lebih menguntungkan daripada berlokasi industri di luar kawasan industri. Segala kemudahan yang disiapkan di kawasan industri diharapkan dapat mempermudah pembangunan dan pengendalian industri, pihak industri dapat memperkecil ongkos investasi maupun operasinya, serta dengan terkelompoknya industri di satu kawasan diharapkan dapat mempermudah upaya pengelolaannya dan pengendalian dampak pencemaran yang diakibatkan oleh aktifitas industri yang berlangsung.Mengingat tujuan kebijakan pengembangan kawasan industri adalah untuk memberikan kemudahan bagi kegiatan industri di kawasan industri dalam rangka mendorong kegiatan industri untuk berlokasi di kawasan industri, sementara pada perkembangannya terjadi penurunan tingkat pemanfaatan lahan di kawasan industri dan terjadi peningkatan pemanfaatan lahan di luar kawasan industri, seperti halnya yang terjadi di Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat. Hal tersebut mencerminkan tidak berhasilnya implementasi kebijakan, yang ditunjukkan dengan adanya gap antara harapan dan kenyataan kebijakan pengembangan kawasan industri.Hasil analisis terhadap lima faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pengembangan kawasan industri, yaitu jenis manfaat yang diterima oleh target groups, perubahan yang diinginkan dari kebijakan, sumber daya, komunikasi, serta kondisi sosial, politik dan ekonomi menunjukkan adanya hambatan-hambatan, baik yang berasal dari isi kebijakannya maupun pada implementasi kebijakannya. Mengingat kebijakan pengembangan kawasan industri ditujukan untuk menjadikan kawasan industri sebagai alat untuk penciptaan iklim usaha yang baik, pengaturan tata ruang, jaminan lingkungan hidup, pengembangan wilayah, serta sebagai investasi fasilitas umum (bukan profit making/real estate), maka perlu pengaturan yang jelas dan rinci mengenai instansi yang terkait, tugas dan tanggung jawabnya dalam pengembangan kawasan industri, pemberian kemudahan dan fasilitas khusus dalam pengembangan kawasan industri, dan sosialisasi mengenai arti penting investasi bagi pertumbuhan ekonomi negara untuk mendapat dukungan masyarakat menjaga keamanan dan ketertiban di kawasan industri.

---

Industrial area formulation as stated in Presidential Decree Number 41 Year of 1996 regarding industrial area is a center of industrial activities equipped with infrastructure and facility that are developed and organized by the industrial area's company that has been obtained the business license of industrial area From the point of view of space arrangement facet, environment risk, business place certainty, provision of supporting infrastructure and facility, procedure and license of accomplishment time, security, and so on, establishing industry in industrial area is more advantageous than outside industrial area. All eases prepared in industrial area expected to ease the industrial development and controlling, industry party can reduce investment and operational fee, industrial grouping in a area is expected to ease the efforts of organization and controlling pollution impact that is caused by going on industrial activity.Considering the aim of industrial area development policy is to ease industrial activity in industrial area in order to support industrial activity to locate in an industrial area, meanwhile during development progress there is a decline in the extent of area utilization and conversely, and increase in area utilization outside industrial area, just like what happens at Bekasi Regency, West Java Province. That reflects unsuccessful policy implementation, as shown by the gap between expectation and reality in policy of industrial area development.The analysis outcome on five factors that influence policy implementation of industrial area development, is kinds of benefit accepted by the group target, desired changes from the policy, resources, condition of social, politic and economy, and communication show obstacles that come either from the policy content of policy implementation. Considering the policy of industrial area development aims to make industrial area as a medium for creation of good business climate, space arrangement, living environment guarantee, area expansion, and as investment facility for public (not for profit making/real estate), then clear and detailed regulations regarding related institutions is needed, its duties and responsibilities in developing industrial area, giving ease and special facility in developing industrial area and socialization regarding the essence of investment for the growth of country economy in order to get support from the society in maintaining security and orderliness in industrial area."