Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Saat ini tengah berkembang dua fenomena yang mempengaruhi tugas Notaris sebagai pembuat akta yang merupakan alat bukti sempurna dalam hubungan perdata antara anggota masyarakat yaitu Cyber Notary/e-Notary dan e- Government. Kedua fenomena ini menimbulkan informasi yang vital bagi Notaris yaitu terkait masalah validitas identitas penghadap dalam bentuk Electronic Identity. Di dalam Electronic Identity terdapat informasi yang merupakan data pribadi yang harus dilindungi karena terkait dengan hak seseorang atas privasi. Oleh karena itu akses atas data pribadi tersebut harus diatur dan dipertanggungjawabkan agar tidak melanggar hak atas privasi tersebut. Hingga saat ini di Indonesia belum ada peraturan khusus yang mengatur tentang perlindungan atas data pribadi . Oleh karena itu, tesis ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pengaturan perlindungan data pribadi di Indonesia dan bagaimana pertanggungjawaban Notaris sebagai salah satu pengakses data kependudukan yang diakses secara interoperabilitas terkait masalah perlindungan data pribadi dalam kaitannya dengan hak seseorang atas privasi. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain eksploratoris. Hasil penelitian ini adalah belum ada ketentuan yang secara khusus mengatur tentang perlindungan atas data pribadi di Indonesia, pengaturan yang ada saat ini terpencar ? pencar di beberapa peraturan perundangan dan tanggungjawab Notaris dalam akses interoperabilitas data kependudukan adalah sebatas perolehan, penggunaan dan kerahasiaan data pribadi.

---

ABSTRACT
Now, there are two developing phenomenon?s that have impact to Notary duty as authentic official documents maker as the strongest evidence of society member relation which are Cyber Notary/e-Notary and e-Government. Both of them create vital information for notary regarding validity matter in Electronic Identity. Electronic Identity contains of information related to personal data which must be protected regarding a person privacy right. Because of that access of personal data must be regulated and justify so the right of privacy not violated. Until now Indonesia still doesn?t have specific regulations that regulated protection of personal data. Because of that situation, this thesis aims to explore personal data protection in Indonesia and notary responsibility as one that access demographic information that being accessed interoperable in relation with personal data protection regarding a person?s privacy right. This research is qualitative with explorative typology. The result of this research is there is still no regulation that specifically regulated about personal data protection in Indonesia, the regulation that exist now is split into some regulations and notary responsibility regarding interoperability access of demographic information is limited to acquisition, using and confidentiality of personal data.