Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dengan diberlakukannya Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor M.03-PR.07.10 Tahun 2001 tentang organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I., sistem pemeriksaan yang diterapkan oleh Inspektorat Jenderal mengalami perubahan dari sistem parsial ke sistem komprehensif. Dengan perubahan sistem tersebut membawa konsekuensi terjadinya kesenjangan kompetensi auditor dibandingkan dengan tuntutan organisasi. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh pengalaman dan pelatihan terhadap kompetensi auditor.Kajian pustaka mengindikasikan bahwa kompetensi dipengaruhi oleh karakteristik individu, pengalaman dan pelatihan yang diperoleh selama berinteraksi dalam organisasi. Pada penelitian ini indikator kompetensi mengacu pada pendapat Dave Ulrich (1997, 68) yang menyatakan : kompetensi merupakan gambaran pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan (represent the knowledge, skills, and abilities that exist among and across employees and group of employees).Hasil penelitian meliputi data primer dan sekunder. Data sekunder meliputi dokumen kepegawaian yang diperloleh di Bagian Kepegawaian, sedangkan data primer berupa pendapat auditor yang dihimpun dengan instrumen kuesioner. Skoring kuesioner menggunakan skala ordinal Likert. Teknik pengambilan data primer dilakukan dengan melakukan sensus terhadap populasi auditor berjumfah 57. Tingkat responsi responden maksimal dibuktikan dengan tingkat pengembalian kuesioner mencapai 100%. Sebelum dilakukan analisis, terlebih dahulu instrumen diuji validitas dan reliabilitasnya. Pengujian validitas menggunakan teknik content validity dengan rumus Product Moment Pearson. Pengujian reliabilitas dilakukan internal consistency dengan teknik split-half rumus Spearman-Brown.Setelah instrumen dinyatakan valid dan reliabel dilanjutkan analisis data. Selanjutnya dilakukan analisis distribusi frekuensi tiap butir indikator, korelasi nonparametrik Spearman's rho. Hasil penelitian berdasarkan scatterplot menunjukkan makin tinggi skor pengalaman terdapat kecenderungan makin tinggi skor kompetensi; dan makin besar skor pelatihan terdapat kecenderungan akan makin tinggi pula skor kompetensinya.Analisis statistikal menunjukkan : terdapat hubungan sangat nyata/signifikan arah positif dengan tingkat hubungan sedang antara pengalaman dengan kompetensi dan pengaruh pengalaman terhadap kompetensi sebesar 23,6%. Terdapat korelasi sangat nyata arah positif dengan tingkat hubungan sedang antara pelatihan dengan kompetensi dan pengaruh pelatihan terhadap kompetensi sebesar 27,2%. Secara bersama-sama terdapat hubungan sangat nyata positif dengan tingkat hubungan sedang dan terdapat pengaruh pengalaman dan pelatihan terhadap kompetensi sebesar 36,3%.Untuk meningkatkan kompetensi perlu dilaksanakan pelatihan terhadap seluruh bidang tugas pemeriksaan melalui perencanaan program yang komprehensif. Pelatihan mencapai hasil optimal apabila dilaksanakan secara internal (on the job training). Guna mewujudkan spesialisasi kompetensi maka pembagian Inspektorat Jenderal lebih tepat apabila didasarkan pada bidang tugas pokok dan fungsi yaitu Bidang Hukum dan Peradilan, Bidang Pemasyarakatan, dan Bidang Imigrasi dengan tuntutan setiap auditor memiliki kompetensi bidang tugas pokok dan aspek pendukungnya."

"Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui masalah keserasian hubungan antar etnik dalam hubungan ketetanggaan dan kemasyarakatan di suatu lingkungan daerah pemukiman. Ada tiga masalah yang ingin diketahui, yaitu kualitas keserasian hubungan antar etnik, faktor-faktor pendorong dan pengelolaannya.Penelitian ini terdiri dari 134 responden yang terbagi dalam lima etnik Lampung, Jawa, Sunda, Minang dan Batak, yang diambil secara acak dan total sampel dan ditambah dengan 10 informan. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Sawah Brebes, Tanjung Karang Timur, Kotamadya Bandar Lampung, yang ditentukan berdasarkan cara proposive area sampling. Data dikumpulkan melalui wawancara terstruktur, wawancara bebas berpedoman yang didukung dengan dokumentasi. Data diolah dengan menggunakan tabel persentase univariat dan bivariat. Analisis data didasarkan pada tabel-tabel olahan tersebut yang dikuatkan dengan Tau Kendall.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas keserasian hubungan ketetanggaan dan kemasyarakatan secara keseluruhan antar kelima etnik tersebut di Sawah Brebes termasuk kategori sedang. Secara rinci ditemukan bahwa hubungan timbal balik antara etnik Jawa dengan etnik Sunda termasuk kategori yang paling serasi, kemudian hubungan timbal balik antara etnik lain dengan etnik Lampung, etnik Minang, dan yang paling kurang serasi adalah dengan etnik Batak.Faktor pendidikan, pekerjaan, pendapatan, keanggotaan kelompok dan pengalaman bergaul dengan etnik lain secara keseluruhan merupakan bagian dari faktor pendorong yang berarti terhadap peningkatan kualitas keserasian hubungan antar etnik, dalam hubungan ketetanggaan dan kemasyarakatan di lingkungan masyarakat Sawah Brebes. Bila dilihat secara rinci pada masing-masing etnik faktor pendidikan bukan merupakan faktor pendorong yang berarti bagi etnik Minang, dan faktor pendapatan bukan merupakan faktor pendorong yang berarti bagi etnik Lampung dan etnik Minang.Mekanisme Pengelolaan keserasian hubungan antar etnik tataran tersembunyi dalam hubungan ketetanggaan dan kemasyarakatan di suatu lingkungan pemukiman, secara individual efektif dilakukan dengan pula adaptasi melalui ingratiation (upaya agar tetap disenangi etnik lain); sedangkan secara kolektif dilakukan dengan membentuk berbagai kelembagaan bersama dan keaktifan peran para pemuka masyarakat dalam mensosialisasikan nilai-nilai bersama tersebut. Mekanisme pengelolaan keserasian hubungan antar etnik tataran terbuka (penyelesaian konflik) masih efektif dilakukan dengan menggunakan pendekatan tradisional, dengan melibatkan para pemuka masyarakat setempat."

"ABSTRAKPenelitian ini dengan judul Dinamika Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Pemilihan judul tersebut dengan pertimbangan :warganegara merupakan salah satu syarat pembentukan negara, kebijakan di bidang kewarganegaraan merupakan amanat konstitusi, permasalahan kewarganegaraan terkait langsung dengan kepentingan masyarakat, dan merupakan salah satu bentuk pembaruan kebijakan.Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif bertipe deskriptif untuk mengetahui 2 hal pokok yaitu dinamika partisipasi masyarakat dalam pembentukan Undang-Undang Kewarganegaraan dan menjelaskan faktor-faktor yang mendorong partisipasi. Data diperoleh dari sumber sekunder dan primer. Sumber sekunder berasal dari dokumentasi dalam bentuk cetakan dan media online, sedangkan data primer diperolah dari hasil wawancara dengan informan. Analisis data dilakukan dengan teknik triangulasi yaitu melakukan pengecekan silang terhadap data yang dikumpulkan. Analisis dilakukan simultan dengan pengumpulan data secara berulang-ulang.Setelah dilakukan analisis data, maka diperolah simpulan bahwa partisipasi masyarakat dalam pemerintahan diperlukan dalam rangka meningkat kualitas demokrasi. Intensitas dinamika partisipasi masyarakat terjadi pada tahap persiapan, formulasi, dan paska pembentukan Undang-Undang Kewarganegaraan. Proses interaksi partisipasi mengikuti pola siklus kebijakan. Faktor-faktor yang mendorong partisipasi masyarakat adalah aktor, media massa, lobi, soliditas masyarakat, dinamika masyarakat, dan keterbukaan. Partisipasi masyarakat dilaksanakan melalui mekanisme menyampaikan pendapat, memberi masukan, menjawab permasalahan, menyampaikan petisi, sebagai narasumber dalam diskusi, menyusun draft rancangan undang-undang, peserta dengar pendapat dengan DPR, turut membahas rancangan undang-undang di DPR dalam rapat panitia khusus dan dalam rapat panitia kerja, ?mengawal? pembentukan undang-undang secara formal dan informal, maupun sebagai pelobi.Partisipasi merupakan salah satu unsur dalam good governance, tetapi apabila dikelola dengan baik dapat berperan sebagai pemicu terwujudnya good governance. Partisipasi masyarakat dalam pembentukan Undang-Undang Kewarganegaraan dapat dijadikan acuan/benchmark dalam menciptakan good regulatory governance. Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang diperlukan institusionalisasi partisipasi masyarakat, peningkatan kapasitas masyarakat, dan keterbukaan pembentuk undang-undang.

---

ABSTRACTThis research with the title of Public Participation in Law Formation Number 12 of 2006 on Citizenship of The Republic of Indonesia. The title selection with the consideration: the citizenship is term and condition of the state establishment, policy in the field of citizenship is also mandate of constitution, the problem of citizenship is directly connected with the public necessity, and it is one of the forms of political renewal.The research is implemented with qualitative approach in the type of descriptive in knowing 2 main cases, namely: (1) public participation dynamic in law formation of citizenship, (2) to explain the factors encourage participation. Data is required from the source of secondary and primary. The secondary source is coming from documentation in the form of printed matters and online media, while primary data is required from the result of interview with the key informant. Analysis data is implemented by using the triangulation technique, namely to do the cross-check against the collected data. The analysis is implemented simultaneously and to collect data in repetition.After performing the data of analysis, it is simultaneously required that the public participation in the government is needed in the framework of the enhancement of democracy quality. Intensity of public participation dynamic happened in the stage of preparation, formulation, and after the law formation of citizenship. Interaction process in participation follows policy cycles. The factors that encourage the public participation is an actor, mass media, lobby, public solidity, public dynamic, and transparency. The public participation is implemented through mechanism of public hearing, provide with input, problem response, petition submission, and as the source of information in the discussion is to arrange the draft of regulation structure, the participation in the opinion exchange and take a part in discussing regulation structure in The House of People?s Representative in the special committee session and working committee session, to escort the formation of law either formally or informally, and as a lobbies.Participation is one of the elements in good governance, but if it is well managed, it will function as a trigger of realization of good governance. The public participation in law formation of citizenship can be created as benchmark in establishment of good regulatory governance. In the framework of public participation enhancement in laws formation is required institutionalization of public participation, public capacity enhancement, and transparency of law formation."

"PT. Semen Gresik (Persero) Tbk merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam bidang industri dan distribusi semen. Pada tahun 1995 PT. Semen Gresik (Persero) Tbk telah melakukan akuisisi terhadap PT. Semen Padang (Persero) menjadi salah satu anak perusahaan.Dalam perkembangan selanjutnya karena Negara Republik Indonesia mengalami krisis yang berkepanjangan, maka Pemerintah Republik Indonesia sangat membutuhkan dana segar dan murah sehingga pada tahun 2001 Pemerintah Republik Indonesia berencana akan melakukan put option yaitu penjualan 51,09 % saham Pemerintah di PT.Semen Gresik (Persero) Tbk yang didalamnya termasuk saham PT. Semen Padang (Persero) kepada pihak Cemex. Hal ini mengundang protes keras dari masyarakat Sumatera Barat dan pihak manajemen PT. Semen Padang (Persero) karena dilaksanakan put option, maka pihak Pemerintah Republik Indonesia akan dirugikan. Oleh karenanya topik mengenai analisis evaluasi kebijakan tentang put option PT. Semen Gresik (Persero) Tbk inilah yang diangkat sebagai kajian dalam tesis ini.Penelitian diawali dengan menganalisis besarnya nilai put option yang dijual oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada pihak Cemex senilai US$. 1,38 per lembar saham dan dibandingkan dengan kebutuhan investasi industri semen serta harga yang pantas menurut formula Black Scholes.Dari analisis investasi industri semen ternyata apabila put option direalisir maka :a. Pemerintah Republik Indonesia akan mengalami kerugian sebesar US$.780 jutab. Pemerintah Republik Indonesia akan kehilangan kendali dalam menentukan harga pasar semen karena industri semen 93,03 % sahamnya dikuasai oleh pihak asing yang akan berdampak kenaikan harga semen sebesar 5,95 - 11,9 triliun rupiah setiap tahunnyac. Akan terjadi transfer pricingd. Harga put option (8,6 jute ton) ini tidak cukup untuk membangun 4 juta ton pabrik semen baru.Sedangkan hasil perhitungan menurut formula Black Scholes temyata harga put option seharusnya senilai US$. 1,70175 per lembar saham sehingga apabila put option direalisir, maka Pemerintah akan mengalami kerugian sebesar US$. 121.288.678'﷓Sedangkan segi positifnya bagi Pemerintah Republik Indonesia, apabila kebijakan put option PT. Semen Gresik (Persero) Tbk ini direalisir maka :a. Pemerintah Republik Indonesia akan mendapatkan dana sebesar US$. 520,212,511- yang dapat digunakan untuk pengembangan pabrik semen di Indonesia.b. Dengan masuknya pihak cemex di dalam manajemen PT. Semen Gresik (Persero) Tbk, maka jaringan distribusi pemasaran semen akan bertambah dipasar internasional.Jadi dari hasil analisis investasi industri semen dan perhitungan formula BlackScholesapabila put option PT. Semen Gresik (Persero )Tbk direalisir, maka secara financial pihak Pemerintah Republik Indonesia akan dirugikan. Sedangkan apabila Pemerintah Republik Indonesia tetap akan merealisasikan put option PT. Semen Gresik (Persero) Tbk ini, maka selayaknya harga jual minimal sebesar US$. 1,70175 perlembar saham dan kalau dapat mencapai harga sebesar US$. 2,905 perlembar saham sebab dengan niiai tersebut Pemerintah Republik Indonesia dapat membangun pabrik semen dengan kapasitas yang lama.Dengan berbekal analisis inversi industri semen dan perhitungan formula BlackScholesini diharapkan put option PT. Semen Gresik (Persero) Tbk dengan harga saham sebesar US$. 1,38/lembar saham dibatalkan saja karena merugikan pihak Pemerintah Republik Indonesia."

"Industri penerbangan adalah industri yang sarat dengan teknologi canggih, dimana dengan tingkat kemajuan teknologi yang demikian-pesatnya, maka tingkat obsolesence peralatan yang digunakan menjadi tinggi. Oleh karena itu untuk bisa tetap survive dalam persaingan yang begitu ketat, maka perusahaan penerbangan harus terus menerus mengikti kemajuan teknologi dirgantara yang begitu pesat. Untuk itu dibutuhkan modal yang cukup besar dalam investasi pesawat terbang maupun peralatan lain yang digunakan agar pesawat terbang tetap bisa "up to date" sesuai dengan selera konsumen. Dalam hal ini modal yang diperlukan untuk investasi pesawat terbang bisa berasal dari pinjaman [debt] atau bisa berasal dari modal saham [equity]. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui struktur modal dari industri penerbangan Indonesia dewasa ini dan kecenderungan dari perusahaan-perusahaan penerbangan di Indonesia dalam mendapatkan modal untuk membiayai investasinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan penerbangan di Indonesia lebih cenderung menggunakan modal yang berasal dari pinjaman [debt] dalam pembiayaan investasinya, padahal belum tentu menguntungkan, dimana dalam penelitian ini bisa dibuktikan bahwa industri penerbangan di Indonesia rata-rata menggunakan modal pinjaman yang cukup besar, sehingga leverage rationya jauh melampaui leverage ratio industri penerbangan yang optimal. Hal ini akan mengakibatkan biaya modal rata-rata tertimbang [WACC] industri penerbangan Indonesia akan lebih tinggi dari biaya modal rata-rata tertimbang industri penerbangan yang optimal, sehingga market value of the firm rata-rata industri penerbangan Indonesia menjadi lebih rendah dari nilai optimalnya. Hal ini berarti bahwa industri penerbangan di Indonesia mempunyai kecenderungan untuk menjadi industri yang berpotensi "biaya tinggi". Sebenarnya struktur modal optimal bisa dijadikan patokan untuk pembiayaan investasi, dimana apabila struktur modal belum mencapai nilai optimal seharusnya pembiayaan investasi menggunakan modal yang berasal dari pinjaman [debt] tetapi apabila struktur modal sudah lebih besar dari nilai optimalnya maka seharusnya pembiayaan investasi menggunakan modal saham [equity]. Dengan demikian mulai sekarang sudah seharusnya mulai dipikirkan alternatif pembiayaan investasi melalui "go public" dipasar modal dimana sampai saat ini belum satupun perusahaan penerbangan di Indonesia yang "go public"."

"Rumah sebagai sebuah barang merupakan sebuah bundel atau kesatuan dari banyak karakteristik yang melekat pada entitas rumah tersebut, seperti ukuran, kualitas, dan lokasinya. Harga atau nilai dari rumah merupakan penjumlahan dari harga implisit dari karakterlstik-karakteristik yang dimiliki oleh entitas rumah tersebut. Penetapan harga untuk barang yang termasuk dalam jenis ini pada umumnya digunakan pendekatan hedonik. Rosen (1974), telah mengembangkan dasar model hedonik ini untuk menganalisis harga dan permintaan rumah dan merekomendasikan penyelesaiannya dalam dua tahap, yaitu tahap penetapan harga dan dilanjutkan dengan tahap analisis permintaan rumah.Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan rumah di Indonesia ini dilakukan dengan mengunakan data agregat propinsi dari Statistik Perumahan Susenas 2003, BPS. Dari hasil analisis, didapatkan bahwa secara umum koefisien elastisitas peningkatan harga/nilai rumah dengan atribut karakteristik lantai berkisar -0,08, sedangkan koefislen elastisltas harga/nilai rumah dengan atribut karakteristik jamban sendiri dan fasilitas tangki septlk (SPAL) berklsar pada angka 0,10. Sementara itu berdasarkan nilai elastisitas pendapatan terhadap permintaan ternyata untuk status penguasaan rumah milik sendiri mempunyai koefislen elastisitas yang paling besar. Artinya bahwa dengan adanya dorongan untuk meningkatkan willingness to pay pada rumah tangga maka peningkatan permintaan rumah yang terbesar akan terjadi pada rumah dengan status penguasaan milik sendiri.Status rumah milik sendiri pada dasarnya merupakan barang modal atau aset (capital goods) bagi rumah tangga tersebut. Oleh karena itu, maka kebijakan pemerintah di bidang perumahan yang mendorong sebanyak mungkin rumah tangga untuk dapat menghuni rumah milik sendirl dapat terus dilanjutkan bahkan ditingkatkan sesuai dengan kemampuan keuangan negara. Kebijakan tersebut dapat diternpuh meiaiui peningkatan pendapatan rumah tangga, penurunan harga jual rumah meiaiui " subsidi sesuai dengan daya bell (willingness to pay) yang ada, maupun melalul pengendailan Inflasi dan tingkat suku bunga investasi di bidang perumahan dan kredlt pemilikan rumah agar dapat menarik minat investasi dan permintaan di bidang perumahan.Selanjutnya mengingat keputusan rumah tangga untuk memilih huniannya dalam bentuk rumah milik sendiri atau rumah sewa pada umumnya juga dipengaruhi oleh tingkat suku bunga dan peningkatan nilai pasar (capital gains) dari rumah, maka penelitian seianjutnya disarankan untuk dapat mengkaji permintaan rumah pada suatu lokasi kawasan permukiman tertentu yang leblh spesifik dengan mempertimbangkan pengaruh tingkat suku bunga dan peningkatan nilai pasar (capital gains) dari rumah tersebut."

"Pada umumnya, masyarakat belum banyak mengetahui bagaimana jika seseorang warga negara atau Badan Hukum Indonesia memerlukan jasa notaris Indonesia ketika sedang berada atau berdomisili di luar negeri dan/atau akan melaksanakan transaksi dengan mitra bisnisnya di luar negeri. Berdasarkan hal-hal di ataslah, maka penelitian ini mencoba membahas bagaimana pelaksanaan fungsi kenotariatan yang diperlukan oleh masyarakat Indonesia yang sedang berada atau berdomisili di luar negeri dan/atau badan hukum yang bertransaksi dengan mitranya di luar negeri, yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Perwakilan RI di luar negeri. Selain itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetengahkan bagaimana khususnya fungsi kenotariatan dilaksanakan oleh Perwakilan RI di luar negeri dibandingkan dengan fungsi kenotariatan yang dilaksanakan oleh seorang notaris di Indonesia. Penelitian ini dilaksanakan dengan pengumpulan data primer dan data sekunder yang penulis peroleh berdasarkan pengamatan dan pengamaman selama penugasan pada beberapa Perwakilan RI di luar negeri. Dalam tesis ini juga diberikan analisis bagaimana pelaksanaan fungsi notariat yang dilaksanakan oleh pejabat urusan konsuler pada Perwakilan RI di luar negeri perlu ditingkatkan dibandingkan dengan yang dilaksanakan oleh notaris di Indonesia. Antara lain adalah bahwa dalam pembuatan akta otentik yang belum sepenuhnya menjadi wewenang pejabat urusan konsuler pada Perwakilan RI di luar negeri perlu diberikan wewenang secara penuh. Disamping itu juga dalam hal legalisasi dokumen. Hal ini dengan pertimbangan bahwa selain hal tersebut diatur dalam Vienna Convention on Consular Relations Tahun 1963, tapi juga (karena sudah diratifikasi) dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1982. Selanjutnya, dari penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran tentang hal-hal apa saja yang perlu dikembangkan dan ditingkatkan dalam pelaksanaan fungsi kenotariatan pada Perwakilan RI di luar negeri. Hal-hal yang perlu ditingkatkan antara lain bahwa Pejabat Diplomatik Konsuler yang menangani fungsi konsuler pada Perwakilan RI di luar negeri perlu mengetahui ilmu kenotariatan. Oleh karenanya menjadi penting agar pada waktu mengawali karirnya sebagai Pejabat Diplomatik Konsuler, ketika mengikuti pendidikan Sekolah Dinas Luar Negeri (Sekdilu), mereka perlu mendapatkan pengetahuan tersebut melalui kurikulum Sekdilu-nya.

---

In general, most of Indonesian people are not well-aware of how an Indonesian citizen or an Indonesian business entity may need the service of an Indonesian notary while being overseas or while residing abroad. In this regard, therefore, this research attempts to discuss the implementation of notary functions that is needed by Indonesian people abroad or residing in a foreign country and/or any Indonesian business entity that makes transaction with its partner overseas, which in this case is performed by Indonesian Representative abroad. Moreover, the objective of this research is to identify and to distinguish the notary functions that is carried out by an Indonesian Representative abroad compared to the one performed by public notary in Indonesia. This research based on observation and the author's experience during his assignments in Indonesian Representatives abroad. In addition, this thesis provides an analysis on the improvements required on the implementation of notary functions performed by Consular officer at the Indonesian Representative abroad compared to those performed by notary in Indonesia. One of which is the enhancement of notary functions by a consular officer, e.g. the implementation of full authority on performing an authentic act as well as on the legalization of documents. It is imperative, since it is stipulated in the 1963 Vienna Convention on Consular Relations, and already ratified by Indonesian Law No. 1/1982. Furthermore, it is expected to provide views and opinions in the enhancement and development on the performance of consular officer at the Indonesian Representative abroad. Improvements required amongst the Consular Officer's knowledge on the study of notary. For this reason, it is crucial that in beginning a career as a Diplomatic Consular Officer (or a Foreign Service Officer), esp. when undertaking training at The Foreign Service School (Sekolah Dinas Luar Negeri/Sekdilu) of The Department for Foreign Affairs, they need to obtain such a knowledge through its curriculum program."