Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 7 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Harwanto
"ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah rasio-rasio keuangan yang
umum digunakan para analis ekonomi dapat memprediksikan tingkat probabilitas
kebangkrutan. Selain itu dilakukan pengujian dengan mengelompokan BPPN dan Non BPPN
dimana pendekatan yang digunakan bahwa perusahaan-perusahaan yang dalam pengawasan
BPPN diasumsikan mempunyai probabilitas kebangkrutan yang besar dan perusahaan
perusahaan Non BPPN diasumsikan merupakan perusahaan yang sehat yang tentunya
mempunyai probabilitas kebangkrutan yang relatif kecil. Penelitian ini didasarkan pada masa
BPPN mulai mengadakan penyehatan perbankan dimana perusahaan-perusahaan yang menjadi
debitor bank-bank yang bermasalah yaltu pada pertengahan tahun 2000. Hal inilah yang
menjadi tahun dasar pengamatan. Adapun sektor industn yang dipihh untuk penelĂ­tian ini
adalah real estate dan properti yang mengalami tekanan pada saat krisis ekonomi di
Indonesia. Perusahaan-perusahaan yang menjadi sample adalah perusahaan yang terdaftar di
Bursa Efek Jakarta dan yang TPO nya pada tahun 1994 sehingga laporan kcuangannya dapat
digunakan untuk penelitian mulai tahun 1995 s/d tahun 1999.
Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini ada sembilan (9) rasio
keuangan. Penulis menggunakan raslo keuangan berdasarkan Clyde P. Snckney, dalam
bukwiya Financial Reporting And Statement Analysis - A strategic Perspective, 3? ed 1996.
Variabel independent tersebut terdiri dari:
PROFITABLITY RATIOS: Total Assets Turnover, Rate of Return on Assets.
SHORT TERM LIQUIDITY RATIOS : Current Ratio, Cashflow from Operation to Current Liabillities, Receivables Turnover Ratio, Inventory Turnover Ratio.
LONGTERM SOLVENCY RATIOS : Long Term Debt Total Assets, Debt to Equity Ratio, Cashflow from Operation to Total Liabillities.
Metode statistik yang digunakan untuk pengujian tersebut adalah Logit Analysis.
Hasil pengujian ini mengliasilkan bahwa rasio-rasio yang dapat membedakan secara
signifikan antara perusahaan-perusabaan yang dibawah pengawasan BPPN dan Non BPPN
adalah tasio Long Term Debt to Total Assets dan Debt to Equity. Adapun probabilitas
kebangkrutan perusahaan baik yang dibawah pengawasan BPPN maupun Non BPPN
mempunyai probabilitas kebangkrutan yang tidak teratur. Disamping itu juga ada juga
perusahaan yaitu Pujiadi & Sons Estate yang secara signifikan mempunyai probabilitas
kebangkrutan dibawah 50%.
Dan keseluruhan basil penelitian mencerminkan bahwa probabilitas kebangkrutan
melanda perusahaan yang berada dalam pengawasan BPPN relative lebih besar bila
dibandingkin dengan perusahaan-perusahaan Non BPPN. Disamping itu juga ada juga
probabilitas kebangkrutan pada perusahaan-perusahaan Non BPPN dimana disebabkan karena
kondisi krisis ekonomi Indonesia yang melanda sangat dalam sehingga hampir seluruh sektor
usaha mengalami kelesuan dan bahkan kebangkrutan.
"
2002
T2365
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Harwanto
"ABSTRAK
Investasi swasta merupakan salah satu faktor penting dalam pertumbuhan
ekonomi, akan tetapi terdapat faktor yang dapat menghambat investor untuk
berinvestasi yang salah satunya adalah korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk
meneliti dan menganalisis pengaruh korupsi terhadap investasi swasta dengan
menggunakan dua proxy yang menggambarkan dua jenis korupsi yang berbeda.
Pertama, korupsi berupa pengambilan uang publik (fraud) yang datanya
bersumber pada temuan BPK dan kedua, korupsi suap dan pemerasan yang
bersumber pada data Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang dikeluarkan oleh
Transparansi Internasional Indonesia. Penelitian ini menggunakan data di 20
provinsi dengan jangka waktu dari 2007-2011. Dengan menggunakan metode
estimasi Generalised Least Sqare (GLS), penelitian ini menemukan bahwa
korupsi dengan jenis suap dan pemerasan berpengaruh negatif terhadap investasi
swasta sedangkan korupsi jenis fraud tidak berpengaruh terhadap investasi swasta.
Hal ini berarti bahwa korupsi dengan jenis suap dan pemerasan menghambat
aliran masuk investasi sedangkan korupsi dengan jenis fraud tidak mempengaruhi
keputusan investor dalam berinvestasi.

ABSTRACT
Investment is one of the primary factors of economic growth. There are many
factors that potentially could hinder investment in a country, such as the presence
of corruption. The objective of this study is to examine and to analyze the impact
of corruption on private investment. In this study, corruption is defined by two
proxies. First, BPK audit report which define corruption as the form of fraud and
second, the corruption perception index published by the Transparency
International Indonesia (TII) which defines corruption as a type of bribery and
extortion. This study utilizes data of 20 provinces with the period from 2007 to
2011. By using Generalized Least Square (GLS) estimation method, this study
found that corruption in term of bribery and extortion has negative correlation
with private investment while fraud type has no effect on private investment.
These mean that bribery and extortion deters investment, while fraud does not
affect investment decision."
2013
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ardiani Harwanto
"Masalah penelitian ini adalah proses kreativitas para perupa kontemporer Indonesia dalam mempertahankan kesehatan jiwa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, pengamatan terlibat dan studi dokumentasi.
Temuan penelitian ini adalah:
(1) Permasalahan kehidupan para perupa yang bersumber pada aspek kebudayaan, psikologis, dan ekologis yang mempengaruhi proses berkarya. Proses berkarya para perupa merupakan strategi untuk mempertahankan kesehatan jiwa. Temuan ini memberikan kontribusi baru dalam seni rupa Indonesia karena pemahaman selama ini proses berkarya hanya selalu dihubungkan dengan seni untuk seni dan art therapy bagi orang yang sakit jiwa. Pemahaman yang kedua hanya bisa digunakan pada cara menyembuhkan orang yang sakit jiwa atau seni rupa orang yang sakit jiwa. Pendapat seni untuk seni semata tidak bisa dipertahankan karena masalah seni bukan hanya dikaji dengan seni semata melainkan dapat juga terkait dengan masalah kesehatan jiwa. Temuan ini diperkuat dengan adanya kecenderungan perkembangan seni yang tanpa sekat dan lintas disiplin (Alisyahbana, 1983). Temuan ini memperkuat pendapat Narol (1962; Lumsden, 1975; McElroy dan Towsend, 1979, Picasso, dalam Soemantri, 1998).
(2) perupa kontemporer mempunyai sikap yang menjunjung kebebasan. Setiap perupa bebas menentukan media visual yang akan dipilih dengan lintas batas-batas bahkan cenderung menggabungkannya. Setiap perupa mempunyai karakteristik masing-masing yang dipengaruhi pengalaman hidup, latar belakang pendidikan, latar belakang sosial budaya, dan proses kreativitas termasuk pandangan mereka tentang hidup dan kehidupan. Temuan ini memberikan pemahaman baru terhadap karakteristik seni rupa kontemporer. Temuan ini menolak pendapat (Soedarso, 2000) karena aspek kontemporer menekankan pada kesatuan unsur -unsur visual dan non-visual, dan proses kreativitas yang memberikan kebebasan, serta selalu berhubungan dengan situasi kekinian (Santayana, 1998). Temuan ini memperkuat pendapat Al Hassan (dalam Gombrich,1965: 15);
(3) strategi penanggulangan perasaan tertekan (coping grass) berhubungan dengan pandangan perupa tentang karya, hidup, dan interaksi manusia dan lingkungan. Pandangan tentang berkarya seni dipahami perupa sebagai pemegang otoritas tunggal, kebebasan bereskpresi, pengakuan terhadap eksistensinya, kompensasi atas permasalahan, sarana kornunikasi dengan siapa saja tanpa mengggunakan topeng "apa adanya atau ada adanya", sarana meditasi, media pemberdayaan manusia, ringannya beban, rasa syukur kepada Tuhan, Yang memberi bakat dan ibadah. Temuan ini berbeda dengan Dewey (1964), Langer (1962), Croce (1964)."
Depok: Universitas Indonesia, 2001
T2948
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Tejo Harwanto
"The criminal act of drugs abuse, which has been increasing in number nowadays, has threaten the life of all nations in the world including Indonesia due to the transnational distribution of illegal drugs.
The establishment of the Class II A Narcotics Penitentiary is a response of the Government, through the Directorate General of Penitentiary, to the Combating Drugs Abuse and Illicit Trade of Narcotics (P4GN) program. This policy is adapted from the people's demand to make changes to the existing system.
The rehabilitation of the criminals of narcotics case as a complex problem since they play part not only as drugs dealers, but also drugs addicts. This particular condition makes the rehabilitation of the narcotics prisoners is more complicated than other prisoners.
One of the aims of the establishment of the narcotics penitentiary is to cut off the link of illicit drugs trade in Indonesia. Thus, the people who administer the penitentiary are expected to be able to play their part and to run the penitentiary function properly. Every personnel of the penitentiary shall be provided with administrative and technical capability through education and training in order to carry out their main duty and function. They also need motivation to support their creativity and to enhance their performance.
The theory applied to study employee performance analysis in its relation to the prisoners' behavior is the employee performance theory by Keith Davis with the formula as follow: Human Performance = Ability + Motivation. One's performance is influenced by ability and motivation. While ability is obtained from education, training and experience, motivation rises from the impulse of humans desire to meet their basic necessities, which is expressed in their behavior.
In this research descriptive analytic method is employed. Distributing questionnaires as a means of data collection and doing interviews as the basis of rationality and objectivity of this research conduct a field approach of survey method.
A positive correlation coefficient value between ability variable and employee performance is resulted in this research. The ability variable correlation value over employee performance is r = 0.551. This indicates that the relation between working motivation and employee performance is positive. Based on the simple regression analysis, there is a positive and significant influence of ability variable over employee performance variable with a determinant correlation R2 of 0.424 or 0.424 x 100% = 42.4 %. The rest 57.6% is influenced by other variables beyond this research on a significance level of 0.000. It also found that there is a positive and significant influence of motivation variable on employee performance in the Class II A Narcotics Penitentiary with a determinant correlation R2 of 0.303 x 100% = 30.3%. The rest 69.7% is influenced by other variables beyond this research with significance level 0.000.
The multiple regression analysis performed shows that ability (X1) and motivation (X2) have consistently a positive and significant relation on employee performance (Y) with a correlation coefficient r2 of 0.673. This analysis also points out an influence of ability (X1) and motivation (X2) on employee performance (Y) with determinant coefficient R2 of 0.453 or 0.453 x 100% = 45.3% while the rest 54.3% is influenced by other variables beyond this research on a significance level of 0.000.
It can be concluded that there is a positive and significant relation between ability and motivation and employee performance. The influence perception of ability and motivation on employee performance also appears in the Class II A Narcotics Penitentiary although there is still a 54.7 % of it which is influenced by other variables.
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2005
T22631
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Oky Harwanto
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 1991
S35384
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Vera Noviani Harwanto
"ABSTRAK
Penelitian ini difokuskan kepada keberadaan premisse dalam akta notaris. Dimana
premisse akta notaris tidak diatur dalam Pasal 38 UUJN sebagai bagian dalam
suatu akta notaris. Namun dalam praktik notaris, hampir semua akta notaris
memuat premisse pada bagian setelah komparisi dan sebelum isi akta. Dan tidak
jarang kita temukan kasus dimana premisse yang keberadaannya tidak diatur
undang-undang tersebut memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan fakta
yang terjadi dan Notaris dijadikan pihak yang dituntut pertanggungjawabannya
atas akta yang dibuatnya. Selain itu juga timbul pertanyaan mengenai akibat
hukum bagi akta yang bersangkutan apabila suatu akta notaris tidak memuat
premisse atau memuat premisse yang keterangannya tidak sesuai dengan
kenyataan yang terjadi. Dari hal tersebut diambil dua rumusan masalah yakni
mengenai keberadaan premisse dalam akta notaris dan tanggung jawab notaris
apabila keterangan yang tercantum dalam premisse tidak sesuai dengan fakta.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan
menggunakan studi kepustakaan yang bersifat yuridis normatif. Dari hasil
penelitian diketahui bahwa akta notaris yang tidak memuat premisse tetap
merupakan akta otentik. Namun dalam praktiknya, premisse bukan hanya sekedar
berperan menguraikan latar belakang dibuatnya akta yang bersangkutan, namun
untuk beberapa akta, premisse menentukan terbentuk atau tidaknya suatu
perjanjian. Premisse akta notaris yang tidak mencantumkan keterangan yang
sesuai dengan fakta akan tetap diterima sebagai suatu keterangan yang benar,
sampai ada pihak yang dapat membuktikan sebaliknya. Hal ini dapat
mengakibatkan akta tersebut mempunyai kekuatan di bawah tangan dan dapat
dituntut pembatalan oleh pihak yang merasa dirugikan. Dan disini tanggung jawab
notaris dinilai, apabila berkaitan dengan premisse tersebut, notaris tidak
menjalankan jabatan sesuai dengan peraturan yang ada, maka notaris dapat
dikenai sanksi perdata, administratif, etika, bahkan sanksi pidana.

ABSTRACT
This study focused on the existence of premisse within notarial deed. Where
premisse is not regulated in Article 38 UUJN as part of a notarial deed. But in
notary practice, almost all notary deed contains premisse in parts after comparitie
and before the contents of the deed. And it is not uncommon to find cases where
the position of premisse, which is not set by the law, provide an information that
does not in accordance with the facts that occurred, and as result, the Notary held
accountable as the parties who made the deed. It also raised questions about the
legal effect of the deed in question, in the event of the deed does or does not
contain premisse with a statement that does not match the fact that occurred. From
this fact, taken two problem formulation, which is about the existence of the
premisse in a notary deed, and the liability/responsibility of the notary if the
information contained in premisse inconsistent with the facts. This study uses
normative legal research method using normative juridical library research. From
the survey results, revealed that the notary deed which does not contain a premisse
remains an authentic deed. However, in practice, premisse not only plays a role on
outlining the background of how the deed in question was made, but for some
deed, premisse determine whether or not an agreement is formed. Premisse of the
notary deed which does not include the information in accordance with the facts
will still be accepted as a true statement, until there are those who can prove
otherwise. This can result in the deed has the underhand power and the
cancellation can be prosecuted by parties who feel aggrieved. And the
responsibilities of notaries will be assessed here, if it is associated with the
premisse, the notary does not execute the function of a public notary in
accordance with the existing regulations, then notary may subject to civil
penalties, administrative, ethical, even criminal sanctions."
2013
T35883
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ikhsan Mirza Harwanto
"Direktorat Jenderal Pemasyarakatan adalah unsur pelaksana teknis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang memiliki tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bisang pemasyarakatan. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melakukan transformasi digital dalam menjalankan pelayanan pemasyarakatan. Transformasi digital sejalan dengan tata kelola data dan informasi yang baik dalam mencapai tujuan organisasi. Berdasarkan peraturan satu data Indonesia dan sistem pemerintah berbasis elektronik menjadi pedoman instansi pemerintah dalam pertukaran data dan penggunaan sistem informasi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Menurut dokumen cetak biru TI Ditjenpas belum memiliki tata kelola data yang mengakibatkan beberapa data tidak valid dan tidak sesuai yang membuat kurangnya kualitas data. Dengan adanya tata kelola data memudahkan organisasi dalam mengelola data agar mendapatkan data yang terstandar dan berkualitas untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Metode yang digunakan dalam perancangan data governance di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mengacu pada Data Management Body of Knowledge (DMBOK). Pada penelitian ini melakukan pengukuran tingkat kematangan data governance untuk mengetahui peta kemampuan organisasi dalam menerapkan data governance, selanjutnya melakukan pemetaan peran, aktivitas, dan tanggungjawab, serta melakukan perancangan struktur organisasi data governance di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Perancangan data governance dapat menjadi solusi untuk mempersiapkan manajemen data governance dalam mendukung kepatuhan terhadap regulasi.

The Directorate General of Corrections is the technical implementing element of the Ministry of Law and Human Rights, which has the task of formulating and implementing policies and technical standardization in the correctional sector. The Directorate General of Corrections carries out digital transformation in correctional services. Digital transformation aligns with good data and information governance in achieving organizational goals. Based on the Indonesian one data regulation and an electronic-based government system, it becomes a guideline for government agencies in exchanging data and using information systems in carrying out their primary duties and functions. According to the IT blueprint document, Ditjenpas does not yet have data governance, resulting in invalid and inappropriate data and a lack of data quality. With data governance, it is easier for organizations to manage data in order to obtain standardized and quality data to solve existing problems. The method used in designing data governance at the Directorate General of Corrections refers to as the Data Management Body of Knowledge (DMBOK). In this study, to measure the maturity level of data governance to determine the map of the organization's ability to implement data governance, then to map roles, activities, and responsibilities, and to design the organizational structure of data governance at the Directorate General of Corrections. Data governance design can be a solution to prepare data governance management to support regulatory compliance."
Depok: Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, 2022
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library