Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 7 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Hendra Kurniawan
Abstrak :
Tema pemikiran Islam sebagai ideologi politik, dalam konteks wilayah dan kurun waktu yang tak terbatas, merupakan bagian dari pergulatan wacana gerakan kebangkitan Islam. Ketika gerakan Islam itu sendiri telah berwujud kedalam sebuah kekuatan praksis politik, maka nilai-nilai politis dalam dimensi keagamaan dengan sendirinya pula menjadi bagian yang tak terpisahkan. Secara sederhana, pergulatan "wacana hegemonik" dan "nilai-nilai fundamental" dalam faham keislaman terus beradu dalam praksis gerakan Islam di dua wilayah: "Negara" dan "Agama" Di satu sisi, negara seringkali memperkuat struktur yang deskriminatif dan melegitimasi ketidakadilan terhadap realitas pergerakan. Di sisi lain, interpretasi dan pemahaman terhadap teks-teks normatif keagamaan menjadi sebuah keharusan untuk diterjemahkan dalam tataran praksis aplikatif. Penelitian ini berbentuk studi fenomenologis yang bersifat kualitatif dengan tipe penelitian "deskriptif-analitik". Dalam perspektif historis, peneliti mencoba untuk memahami secara komprehensif mengenai fundamentalisme Islam yang dipahami sebagai ideologi politik dalam realitasnya. Penelitian ini berawal dari fenomena merebaknya aksi Hizbut Tahrir sebagai gerakan kontra-hegemoni dan kontrabudaya dalam upaya untuk menterjemahkan konsep Islam secara aplikatif di Indonesia. Peneliti berusaha mereduksi realitas ideologi dan tradisi Islam pada praksis gerakan Hizbut Tahrir, yang menampilkan corak dinamikanya tersendiri. Untuk itu, praksis gerakan Islam-politik Hizbut Tahir merupakan realitas gerakan yang menjadi objek penelitian di sini. Pemaknaan negatif masyarakat luas, serta dominasi yang berwujud intervensi negara terhadap praksis gerakan Islam-politik, merupakan faktor penghambat yang turut diteliti dalam aktualisasi gerakan Islam Hizbut Tahrir semenjak kelahirannya di Timur Tengah. Jika dicermati lebih mendalam, tampaknya pola eksperimentasi pergerakan Hizbut Tahrir Indonesia dalam konteks politik di Tanah Air, menyisakan persoalan bagi konsep "Negara Kebangsaan" dalam bingkai "Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)". Pergulatan hegemoni tidak dapat dihindari ketika dalam pandangan politik Hizbut Tahrir terdapat upaya untuk mengganti sistem yang sedang berlaku tersebut. Pola pergerakan Islam-politik ini pada gilirannya memunculkan respon tersendiri bagi kalangan aktifis pergerakan di Indonesia, dalam menyikapi pergeseran wacana Islamisme dari teologis-religius menuju praksis ideologis-politis. Pergulatan pemikiran dalam penelitian ini merangsang interpretasi lebih jauh terhadap perjuangan penerapan syariat Islam di Indonesia, yang bagi Hizbut Tahrir harus dimulai dari penegakan kembali sistem khilafat Islam, sebagai sebuah doktrin perjuangan yang telah mereka gariskan.
The Reality of Hizbut Tahrir Movement in Indonesia: Hegemonic Discourse and Ideological Praxis (A Study of Middle Eastern Islamic Thinking within the Political Islamic Fundamentalist Movement in Indonesia) The theme of Islamic thinking as political ideology, in an unlimited territorial context and period of time, represent a part of the discourse of the Islamic Revivalism Movement. When the Islamic Movement became a political force, political and religious values became inseparable. In other words, the "hegemonic discourse" and "fundamental values" of Islam, continue to crop up in the Islamic movement in two areas: "State" and "Religion". On one hand, the state strengthens a discriminative structure and legitimizes injustice against the movement. On the other hand, understanding of an interpretation of normative texts has become a necessity to be translated into applicative practical level. This research is a qualitative phenomenological study, using the descriptive-analytical technique of the political Islam ideology of the Hizbut Tahrir Islamic movement. In a historical perspective, the researcher will try to comprehend Islamic fundamentalism as a political ideology with the existence of the Hizbut Tahrir movement as a part of its political-ideological reality. This Research begins with the phenomenon of spread of the Hizbut Tahrir movement actions as a "counter-hegemony" and "counter-culture" movement, which trying to apply its concept of Islam to Indonesia. The researcher will attempt to detail the ideological reality and Islamic traditions in the Hizbut Tahrir movement, which has shown itself, to be unique within their dynamics pattern. So, the Hizbut Tahrir political Islam movement is a reality, which is the subject of the research. Widely held negative views from the community as well as state intervention towards the political Islam movement as obstacles will to the actualization of the Hizbut Tahrir Islamic movement since its birth in the Middle East, will be researched. If further examined, it seems that the experimental model of the Indonesian Hizbut Tahrir movement raises questions about the concept of "the Nation State" and "the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI)". However, hegemonic struggle can not be avoided because Hizbut Tahrir's political view includes an attempt to alter the current system. In turn, the model of the political Islam movement has drawn a response from the movement's activist in Indonesia, regarding the shift of Islamic discourse from religious-theological issues to political-ideological ones. The ideological polemic in the research has stimulated various interpretations of the struggle for the implementation of Sharia Law in Indonesia, which for Hizbut Tahrir, must begin with the reestablishment of an Islamic Caliphate systems, as the basic doctrine of their struggle.
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2003
T11034
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rizky Hendra Kurniawan
Abstrak :
Framework manajemen insiden merupakan sebuah tools yang dapat digunakan sebagai early warning system dalam mengatasi permasalahan penerapan teknologi informasi di ranah siber. Framework ini juga dapat menjadi sumber informasi intelijen yang bersifat terbuka dan dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana tingkat kematangan manajemen insiden yang telah dilakukan oleh institusi/perusahaan di Indonesia. Dalam lingkupĀ  nasional, framework ini juga dapat digunakan untuk melihat sejauhmana kemampuan Indonesia dalam menghadapi terjadinya insiden siber. Hal ini sangat penting mengingat framework manajemen insiden belum diterapkan secara masif oleh institusi/perusahaan di Indonesia, sehingga masih banyak terdapat celah-celah kerawanan yang dapat dimanfaatkan oleh penyerang dalam melakukan cipta kondisi terhadap insiden keamanan siber. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian terkait penerapan framework manajemen insiden ini. Metode penelitian yang digunakan berupa mix-method, dimana merupakan perpaduan dari metode kualitatif dan kuantitatif. Selain itu, teknik analisis data yang digunakan berupa comparative analysis dan content analysis. Hasil dari penelitian ini diantaranya: (1) Nilai koefisien potensi ancaman terhadap pengelolaan intelijen keamanan siber adalah 15.86. Nilai tersebut termasuk dalam kategori tinggi (high); (2) Kerangka kerja (framework) manajemen insiden yang dihasilkan terdiri dari 354 aktifitas manajemen insiden, yang dapat diimplementasikan oleh institusi/perusahaan, dan terbagi dalam 50 kategori pada framework manajemen insiden. Selain itu, distribusi aktifitas dalam framework terdiri dari 12.4% berasalĀ  dari SIM3 Model, 42.1% berasal dari Joao Model, dan 70% berasal dari CREST Model. .......The incident management framework is a tools that can be used as an early warning system to overcome problems in the implementation of information technology. This Framework also used for measuring the maturity level of incident management that has been carried out by institutions in Indonesia. We can used it as an open intelligence of information source. Within national scope, this framework used for knowing Indonesia's ability to deal with cyber incidents. This is very important thing considering that the incident management framework has not been implemented massively by institution in Indonesia. This causes many vulnerabilities than can be exploited by an attacker for creating new conditions in cybersecurity incident. Therefore, author employed mix-methode research, which is the combination between qualitative and quantitative research. The data analysis techniques used were comparative analysis and content analysis. The result of this research are: (1) coefficient value of potential threat to cybersecurity intelligence management is 15.86. This value is included in high category; (2) This research produces a incident management framework that consisting of 354 incident management activity, which are divided into 50 incident management category. Furthermore, the distribution of incident management activity are consist of 12.4% SIM3 Model, 42.1% Joao Model, and 70% CREST Model.
Depok: Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, 2020
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Hendra Kurniawan
Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang rahasia bank yang diatur pada Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang kemudian telah diubah ke dalam Undang-Undang No. 10/1998 Tentang Perbankan yang mengartikan rahasia bank sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanannya, namun UU Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) menyatakan bahwa pihak bank harus melaporkan kepada PPATK apabila terjadi transaksi yang mencurigakan terhadap nasabahnya, hal ini untuk mengatasi tindak pidana pencucian uang (money laundering). Karena ada undang-undang lain yang mengatur mengenai kerahasian bank diluar UU Perbankan itu sendiri maka timbulah pokok permasalahan mengenai sinkronisasi UU Perbankan dengan UU TPPU dan seberapa jauh perlindungan nasabah bank tetap teijaga. Berdasarkan pokok permasalahan tersebut diatas maka penulis melakukan analisis kedua undang-undang tersebut diatas dengan metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum dengan menggunakan data sekunder yang ada yakni membandingkan, mempelajari dan mengkaji azas-azas hukum khususnya kaidah hukum positif yang diambil dari bahan-bahan perpustakaan yang ada dalam peraturan perudang-undangan serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan terhadap sinkronisasi antara UU Perbankan dengan UU TPPU. Setelah melakukan studi pustaka tersebut maka penulis menyimpulkan bahwa rahasia bank hanya berlaku bagi Nasabah Penyimpan dan simpananya serta pengecualiannya terutama yang berkaitan dengan kepentingan umum/negara serta kepentingan bank dalam hal penyelesaian masalah apabila terjadi sengketa antara bank dengan nasabahnya tetapi belum termasuk pihak PPATK. Penulis berpendapat bahwa UU Perbankan perlu dilakukan revisi agar sinkron dengan undang-undang atau peraturan lainnya terutama UU TPPU.
ABSTRACT
The Thesis is regarding the banking secrecy as stipulated in Law No.7 Year 1992 on Banking which was further amended to become Law No.10/1998 on Banking interpreted banking secrecy as all things relating to the information about Creditor and their Saving or Deposits. With regard to banking secrecy, the nonsynchronization between Banking Law and Anti Money Laundering Law (UU TPPU) is existing because of Banking Law requires the bank to maintain the secrecy o f its customer, while Anti Money Laundering Law (UU TPPU) requires that the bank shall make report to PPATK when there is a suspicious transaction. Since there are other law regarding to the banking secrecy other than the Banking Law, then, there are issues of synchronization of the banking law and Anti Money Laundering Law, and how far the customer information secret will be kept. Based on the above matters, the writer performed an analysis of the both laws by using nominative juridical, which including law research and using secondary available data by comparing, studying and examining the law principal, majoring in positive laws axiom that could be taken from literature of the law and other regulations that had relations to the synchronization of the Banking Laws and Anti Money Laundering Law. After the literacy study, the writer has concluded that the bank secrecy is only applied for customer who have deposits and its respective deposits, and with some exception, principally, in relation to the public or the State or the bank?s interest, to solving problem between the bank and the customer, but excluded PPATK. Finally, the writer concluded that the Banking Law should be revised in order to synchronize between the laws and other regulations, such Anti Money Laudering Law.
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008
T36972
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Hendra Kurniawan
Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian mengenai struktur populasi Yaki (Macaca nigrescens) telah dilakukan pada hutan primer di Toraut dan hutan terganggu di sekitar Matayangan, Sub Seksi Konservasi Dumoga, Taman Nasional Bogani Nani Warta Bone, Sulawesi Utara dari bulan Juli sampai November 1998. Data yang diambil untuk penelitian struktur populasi Yaki (Macaca nigrescens) adalah jumlah individu berdasarkan umur clan jenis kelamin, jarak pengamat dari kelompok, ketinggian kelompok dari tanah, petunjuk terhadap pertemuan, waktu saat pengambilan data dimulai, waktu saat pengambilan data diakhini, gangguan hutan, clan keadaan lokasi pertemuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa populasi Yaki (Macaca nigrescens) di Toraut dalam keadaan stabil, sedangkan populasi di Matayangan walaupun masih dalam keadaan stabil, tetapi keberadaannya untuk jangka waktu yang panjang tetap terancam.
Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 1999
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Febrian Hendra Kurniawan
Abstrak :
Penambahan AlTiB yang berbentuk master alloy pada saat proses pengecoran aluminium akan menghasilkan efek penghalusan butir pada aluminium tersebut antara lain pembentukan inti selama proses pembekuan, mengurangi dan mendistribusikan porositas, mengurangi cacat retak panas dan meningkatkan kekerasan. Penelitian ini mempelajari pengaruh penambahan penghalus butir 0.067 wt. % Ti, 0.081 wt. % Ti, dan 0.115 wt. % Ti dalam bentuk rod setelah proses degassing pada paduan AC4B hasil Low Pressure Die Casting. Pengujian yang dilakukan meliputi pengujian K-Mold untuk mengetahui kualitas dari aluminium cair AC4B yang digunakan, pengujian vakum untuk menganalisa pendistribusian porositas serta pengujian tarik dan kekerasan untuk mengetahui sifatsifat mekaniknya. Pengamatan metalografi dilakukan dengan menggunakan mikroskop optik, SEM dan juga EDS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seiring bertambahnya wt. % Ti pada paduan AC4B, maka sifat mekaniknya pun meningkat. Nilai optimum kekerasan, UTS, ductility, dan penurunan nilai DAS terjadi pada komposisi 0.115 wt. % Ti. Pengamatan SEM dan EDS menunjukkan terdapat fasa TiAl3 yang ditempeli oleh fasa AlSi.
An addition of rod AlTiB to melt aluminum during casting process will affect its characteristic such as improve feeding while solidification, reduce and distribute microporosity, reduce the tendency of hot tearing and improve hardness. This research studies the effect of addition of Ti for 0.067, 0.081 and 0.115 wt. % as Al-5Ti-1B rod grain refiner to aluminum AC4B alloy by using Low Pressure Die Casting (LPDC) process. The grain refiner was added after degassing. The tests include K-Mold test to study the quality of melt aluminum alloy AC4B, vacuum test to analyze porosity distribution, and tensile and hardness testing to know its mechanical properties. Metallographic evaluation was also conducted by using optical microscope, Scanning electron Micrograph (SEM), and also EDS. The results shows that, the increase of Ti content will increase the mechanical properties of AC4B alloy. The optimum value of hardness, tensile strength, ductility and Dendrite Arm spacing (DAS) occurred by addition of 0.115 wt. % Ti. The SEM and EDS evaluation shows that there are TiAl3 phases that is bounded by AlSi phase.
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2008
S51086
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Wijasena Hendra Kurniawan
Abstrak :
ABSTRAK
Kementerian PUPR mendapat amanah untuk melaksanakan salah satu misi utama pemerintah, yaitu mempercepat pembangunan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kapasitas produksi nasional untuk meningkatkan daya saing Indonesia.Sejak tahun 2006 sampai dengan saat ini, Kementerian PUPR telah menerapkan sistem pemantauan dan pelaporan secara elektronik dengan menggunakan sistem e-Monitoring. Sistem e-Monitoring tersebut berisikan data progres pelaksanaan kegiatan Kementerian PUPR yang tersebar di seluruh Indonesia. Sistem e-Monitoring ini sangat penting dalam fungsi monitoring untuk menjaga agar kebijakan yang sedang diimplementasikan sesuai dengan tujuan dan sasaran. Dan juga sebagai bahan untuk pengambilan keputusan para pimpinan khususnya dalam pelaksanaan kegiatan yang didanai oleh APBN BA033, yang alokasinya pada tahun 2017 ini sebesar 105,3 Triliun. Dengan demikian, perlu disusun manajamen risiko keamanan informasi terhadap sistem e-Monitoring untuk menjaga kualitas pengambilan keputusan oleh pimpinan.Tujuan Penelitian ini adalah menyusun konsep dokumen manajemen risiko keamanan informasi untuk sistem e-Monitoring Kementerian PUPR dengan kerangka kerja ISO/IEC 27005:2011. Keluaran dari penelitian ini adalah surat keputusan dari penanggung jawab sistem e-Monitoring tentang rencana kerja dan tim pelaksana manajemen risiko keamanan informasi sistem e-Monitoring Kementerian PUPR.
ABSTRACT
The Ministry of PWH receives a mandate to implement one of the main missions of the government, accelerating infrastructure development in order to increase national production capacity to improve Indonesia 39 s competitiveness.Since 2006, the Ministry of PWH has implemented an electronic monitoring and reporting system, e Monitoring, which is used to check the progress of Ministry of PWH rsquo s activities throughout Indonesia, including physical and financial progress. Now, the e Monitoring is very important in observing or checking the progress so that the policy is implemented in accordance with its goals. It is also one of main information for policy making by the leaders, especially implementation of activities funded by the state budget APBN BA033 , which in 2017 is allocated at IDR 105.3 trillion. Thus, it is necessary to establish information security risk management on e Monitoring to maintain the quality of decision making by the leaders.The purpose of this research is to compile the concept of information security risk management document for e Monitoring of the Ministry of PWH with ISO IEC 27005 2011 framework. Output from this research is a decision letter from the responsible e Monitoring system about work plan and implementation team of information security risk management system e Monitoring of the Ministry of PWH.
2018
TA-Pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Hendra Kurniawan
Abstrak :
ABSTRACT
This study discusses the policy of the fine payment by the Indonesian Government for the death penalty case against Indonesia's labor in Saudi Arabia. The results of this research is an analysis of description about public perception among the public case against Indonesia Diyat payment system that charged to Government of Indonesia. This study uses qualitative methods is descriptive analysis in mapping and analyzing the opinion of stakeholder, the public perception of the actor role-forming, as well as the applicable policies in some countries other related cases Diyat. This research is expected to provide policy recommendations to Government in making decisions that have a strong justification and can be accounted for on the basis of scientific research.
Jakarta: Program Studi Kajian Timur Tengah dan Islam (PSKTTI), 2017
300 MEIS 4: 2 (2017)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library