Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang direncanakan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Pelaksanaan Pilot Proyek PPMS di Kota Bekasi merupakan upaya pemerintah yang diinisiatifi oleh Depkimpraswil dalam menangani permasalahan squatter di daerah, yang bertujuan untuk membantu pemerintah Kota Bekasi dalam merumuskan dan menyiapkan kebijakan penanganan squatter serta mengoptimalkan potensi masyarakat squatter melalui upaya pemberdayaan masyarakat yang merupakan konsep dasar dari kebijakan Pilot Proyek PPMS tersebut.Tesis ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai proses pemberdayaan masyarakat squatter melalui pelaksanaan Pilot Proyek PPMS di Kawasan sekitar TPA Bantargebang Kelurahan Cikiwul Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi, yang dilhat dari tahap persiapan dan pelaksanaan kegitan program, dan kebijakan yang telah dihasilkan oleh pemerintah Kota Bekasi dalam rangka penanganan squatter sebagai strategi penanganan squatter. Serta untuk memperoleh gambaran mengenai hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Pilot proyek PPMS tersebut.Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian mengambil sampel pelaksanaan Pilot Proyek PPMS pada kawasan sekitar TPA Bantargebang Keturahan Cikiwul Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi. Dalam menentukan informan penulis menggunakan teknik Purposive sampling yaitu Sekretaris TKPP PPMS Kota Bekasi, P30K, KMK dan Fasiliotator, Aparat Kelurahan, tokoh masyarakat dan masyarakat squatter.Temuan penelitian menunjukan bahwa dalam pelaksanaan Pilot Proyek PPMS di kawasan sekitar TPA Bantargebang Kelurahan Cikiwul telah mencerminkan adanya proses pemberdayaan masyarakat. Hal ini terlihat setelah dilakukannya kegiatan sosialisasi lanjutan pada masyarakat squatter melalui rembug warga tingkat kelurahan. Mulai tumbuh inisiatif dan prakarsa serta keikutsertaan dan partisipasi yang ditunjukkannya dalam tahapan penyusunan Rencana Tindak Masyarakat Squatter (RIMS) dengan menentukan sendiri kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan mereka (felt needs) yang meliputi perbaikan legalitas sosial, penguatan ekonomi dan perbaikan hunian dan lingkungan. Keadaan ini ditunjang oleh peran community worker yang ditunjukkan oleh Fasilitator dan KMK yang senantiasa mendampingi masyarakat dan pemerintah Kota Bekasi dengan memberikan bantuan pendampingan dan bimbingan teknis sesuai dengan tahapan kegiatan program.Untuk memudahkan proses pemberdayaan masyarakat selanjutnya dilakukan pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang didasarkan atas anggota dalam "lapak" dan dilatarbelakangi oleh kesamaan mata pencaharian masyarakat squatter sebagai "pemulung". Kemudian sebagai lembaga representasif yang mewadahi seluruh kepentingan dan aspirasi KSM tersebut dibentuk Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM). Dengan terbentuknya KSM dan BKM ini maka kegiatan penggalian gagasan (assessment) akan lebih mudah dilakukan. Begitu pula dalam pelaksanaan tahapan-tahapan kegiatan selanjutnya terlihat adanya partisipasi yang ditunjukkan oleh masyarakat squatter dalam menyukseskan pelaksanaan program. Adapun kebijakan yang telah dihasilkan dalam rangka penanganan permasaiahan squatter di Kota Bekasi tertuang dalam Keputusan Walikota Bekasi Nomor 64.A tahun 2004 mengenai Startegi Penanganan Squatter (SPS) Kota Bekasi Tahun 2004-2008 yang ditekankan pada "Penataan Fungsi Ruang dan Kawasan". Selanjutnya dalam menunjang pelaksanaan Pilot Proyek PPMS di lokasi sasaran pada kawasan sekitar TPA Bantargebang Kelurahan Okiwul telah dihasilkan Keputusan Walikota Bekasi No.400/Kep.226-Bappeda/VI/2003 tentang Pembentukan Institusi PPMS di Kota Bekasi.Meskipun pelaksanaan Pilot Proyek PPMS telah berjalan sesuai dengan kebijakan program yang telah ditetapkan, namun masih saja ditemui adanya kendala-kendala baik internal maupun eksternal. Kendala internal masyarakat meliputi sumber daya manusia dan perilaku dan kebiasaan hidup masyarakat pemulung. Sementara kendala eksternal berupa persepsi negatif unsur stakeholder terhadap keberadaan program, kurangnya Koordinasi, serta konsistensi kebijakan pemerintah terhadap penanganan squatter.Untuk itu diperlukan perbaikan terhadap beberapa hal oleh seluruh stakeholder pelaksana kegiatan baik oleh pemerintah maupun masyarakat dengan bersama-sama menciptakan upaya win-win solution dan pada akhirnya pelaksanaan Pilot Proyek PPMS dapat mendukung perkembangan pembangunan di wilayah Kota Bekasi."

"Kali Bekasi merupakan slur alam yang mempunyai daerah pangaliran sungai yang cukup luas, yaitu 389 km2. Lingkungan yang berada disepanjang Kali Bekasi merupakan daerah pemukiman bare, sebagai akibat dari perkembangan daerah yang saat ini berfungsi sebagai daerah penyangga ibukota Jakarta. Bencana banjir pada tanggal 31 Januari dan 1 Februari 2002 pada slur-alur sungai atau ruas-ruas tertentu pada aliran Kali Bekasi yang merusakkan sarana dan prasarana yang telah dibengun dan menimbulkan kerugian harta clan jiwa. Berdasarkan hal tersebut diatas maka harus segera diambil langkah-langkah yang terpadu untuk dapat mencegah banjir pada kali Bekasi tersebut, diantaranya adalah merencanakan perbaikan pada kali Bekasi. Data hidrologi untuk kali Bekasi ini adalah data hujan yang terdapat pada stasiun-stasiun pengamatan hujan Bekasi, Cibinong, Hambalang, dan stasiun pengamat hujan Bogor. Adapun lamanya tahun pengamatan hujan ( n ) adalah selama 16 tahun pengamatan masing-masing stasiun. Lokasi kali Bekasi yang diamati adalah dari pertemuan antara kali Cikeas dan Cileungsi sebagai hula sampai pintu air kali Bekasi sebagai hilirnya, yaitu sepanjang 10,950 km. Perhitungan perencanaan perbaikan kali Bekasi ini menggunakan metode Gumbell untuk menghitung curah hujan rencana, metode poligon Thiesen untuk menghitung curah hujan wilayah, sedangkan debit banjir rencana kali Bekasi dihitung berdasarkan hidrograf satuan Nakayashu dengan periode ulang 2, 5, 10, 25, dan 50 tahun lalu dibandingkan dengan debit banjir yang terjadi pada tahun 2002 yaitu sebesar 578 m3ldet, dan sebagai hasilnya didapatkan debit banjir rencana sebesar 620 M3 Met. Dad data-data dapat dihitung dimensi penampang pada kali Bekasi tersebut dengan menggunakan rumus untuk penampang pada saluran terbuka, sebagai pencegahan luapan banjir kali Bekasi."

"Penelitian ini tertarik membatas relasi kekuasaan pada kebijakan perubahan status hukum TVRI setelah era reformasi tepatnya pada saat TVRI berstatus Perjan sekaligus pada transisi perubahannya hingga menjadi Persero. Tentu saja, dengan tidak melupakan aspek historisitas dari perjalanan TVRI sebelumnya sebagai bahasan pendukung. Mengingat saat ini berbagai perubahan di TVRI masih terus berlangsung, penelitian ini secara tegas membatasi diri hingga tanggal 15 April 2003. Pertimbangannya, karena pada tanggal tersebutlah status hukum Persero bagi TVRI disahkan pemerintah melalui Meneg BUMN.Kebijakan perubahan status hukum TVRI tentu saja tidak lahir begitu saja, melainkan muncul dari pergulatan berbagai kepentingan yang mendeterminasi keseluruhan proses reformasi TVRI. Untuk itu sangat relevan jika peneliti mengungkap : Bagimanakah latarbelakang lahirnya kebijakan perubahan status hukum TVRI dari Yayasan/Unit Pelaksana Teknis Deppen ke Perusahaan jawatan (Perjan) dan Perusahaan Perseroan (Persero)? Permasalahan-permasalahan apa saja yang terjadi pada saat penetapan kebijakan perubahan status hukum (Perjan dan Persero) tersebut ? serta bagaimana dampak kebijakan perubahan status hukum tersebut bagi TVRI saat terutama dikaitkan dengan ditetapkannya TVRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik dalam UU No.32 /2002 ?.Paradigma yang digunakan dalant penelitian ini adalah paradigma kritis. Sementara tipe penelitiannya bersifat kualitatif. Untuk pengumpulan data di lapangan digunakan tiga teknik : Dokument analysis dipergunakan untuk menelaah data-data yang telah ada baik yang berupa dokumen kebijakan status hukum TVRI atau kebijakan dan tulisan yang relevan. Depth interviewing wawancara mendalam dengan nara sumber yang relevan dengan substansi masalah penilitian, serta Unstructure observation, observasi langsung tidak terstruktur dengan mengamati perkembangan-perkembangan yang terjadi di TVRI. Data yang didapat bails berupa dokumen maupun hasil wawancara dianalisa dengan perspektif Critical Political-Economy dari varian konstruktivisme. Untuk membantu mempertajam analisa critical political economy juga digunakan analisa dari Teori Konstruksi Sosial, terutama untuk memahami realitas sosial TVRI di tengah realitas sosial industri penyiaran secara keseluruhan.Ada tiga periode yang relevan dalam konteks kebijakan status hukum TVRI. Pertama, status hukum TVRI era 1962 hingga 1975 di.anana TVRI ditetapkan badan hukumnya sebagai Yayasan TVRI. Kedua, status hukum TVRI era 1975 hingga 1999 dimana TVRI mulai memasuk era status hukum ganda. Disamping sebagai yayasan, TVRI juga ditetapkan sebagai Unit Pelaksana Teknis Deppen. Pada kedua periode tersebut yang dominan memanfaatkan TVRI adalah negara. Ketiga, status hukum TVRI era Reformasi yakni dengan status Perjan dan Persero.Hasil temuan di lapangan menunjukan bahwa kebijakan perubahan status hukum dalam rangka reformulasi TVRI itu tidak semata diciptakan oleh struktur. Terdapat sejumlah tindakan aktor di TVRI (human agency) yang sebenarnya berpengaruh. Dengan demikian, terdapat interplay yang dinamis antara struktur dan agency dalam bentuk negosiasi peran dan kewenangan.Historical siluatedness kebijakan perubahan status hukum TVRI adalah : pertama, terjadinya reformasi sehingga membuka "rang" bagi TVRI untuk berubah. Likuidasi Deppen menjadi entry point perubahan bentuk dan fungsi TVRI dari media organik negara menuju televisi publik.Kedua, loby dari insan TVRI selain kepada pemerintah, juga kepada DPR, LSM, dan akademisi. Ketiga, tekanan industri pasar karena muncul kecenderungan untuk menjadikan TVRI seperti halnya TV komersial yakni menjadi capitalist venture. Keempat, pada saat pengalihan transisi TVRI dari Perjan ke Persero, TVRI disyahkan menjadi Lembaga Penyiaran Publik. Hanya saja, tuntutan menjadi TV Publik belum bisa direalisasikan apalagi dengan pilihan TVRI yang mengadopsi model persero yang tampil bak "swan to".Sejumlah masalah muncul dan berkembang di TVRI, sehingga menyebabkan mandulnya Perjan TVRI. Terdapat relasi kekuasaan pertama, antara Negara dengan TVRI dalam bentuk negosiasi peran dan kewenangan negara atas TVRI. Banyak peraturan-peraturan yang telah di"buat bertentangan sate sama lain . Contoh paling nyata saat Dirut Sumita Tobing dilarang melakukan 21 wewenang, karena sudah didelegasikan kepada Direktur Administrasi dan Keuangan. Kedua, relasi TVRI DPR, dalam hal ini juga mengundang polemik karena permintaan DPR agar TVRI menjadi TV Publik. Karena menganggap sudah badan usaha, seringkali Perjan TVRI tidak mau bergabung dalam rapat dengan Komisi I, melainkan dengan Komisi IX. Ketiga, terjadi relasi kekuasaan antar aktor di tubuh TVRI, seperti antara Dirut dengan para Direktur, Dirut dengan manajemen level menengah, karyawan Federasi Serikat Pekerja-TVRI dengan non FSP. Ini semua menyatu dengan permasalahan-permasalahan TVRI bails aktual ataupun "dosa turunan" sehingga menambah kompleksnya persoalan TVRI.Satu hal yang pasti, TVRI saat ini tidak bisa di`icategorikan TV publik, karena prinsip-prinsip umum TV Publik belum diimplementasikan secara baik. Kesimpulannya saat membicarakan perubahan status hukum TVRI, faktor ekonomi bukan satu-satunya penyebab perubahan melainkan juga terdapat faktor politik."

"ABSTRAKKanker payudara merupakan keganasan yang paling banyakpada wanita, yaitu lebih kurang 201 dari pada seluruhkeganasan. Di Indonesia kanker payudara menempati urutankedua setelah keganasan pada serviks uteri. Data di RumahSakit Cipto Mangunkusumo keganasan payudara kekerapantertinggi didapat pada usia 40 - 50 tahun.Pengamatan ini akan menilai efek samping pada darah tepidari kelompok 'Non Split` dan 'Split`, Serta pengaruhperbedaan luas lapangan pada kelompok 'Non Split` pada radiasikanker payudara dengan penerapan analisa statistik, di BagianRadioterapi RSCH/FKUI."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah manajemen risiko dapat digunakan untuk memprediksi jumlah tagihan audit, sehingga dapat dijadikan dasar untuk menentukan perusahaan penerima fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) yang akan diaudit. Selain hal tersebut, penelitian ini ditujukan pula untuk mengetahui variabel manakah yang dapat dipergunakan untuk memprediksi jumiah tagihan audit perusahaan penerima fasilitas KITE.Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan penerima fasilitas KITE/BINTEK/BAPEKSTA. Adapun sampel yang digunakan adalah perusahaan fasilitas KITE/BINTEK/BAPEKSTA yang telah selesai di audit oleh Direktorat Verifikasi dan Audit dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderai Bea dan Cukai pada periode tahun 2003 sampai dengan 2005. Berdasarkan data yang ada daiam data base Direktorat Verifikasi dan Audit, jumlah perusahaan yang teiah diaudit sebanyak 160 perusahaan.Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif daiam bentuk studi hubungan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa :1. Manajemen risiko dapat digunakan untuk memprediksi jumlah tagihan audit perusahaan penerima fasilitas KITE. Sehingga hasii prediksi tersebut akan dapat dljadikan dasar untuk memilih perusahaan penerima fasilitas KITE yang akan diaudit.2. Variabel independen yang dapat digunakan untuk memprediksi jumlah temuan audit adalah :a. Variabel (PA) atau Periode Audit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kondisi ceteris paribus, setiap penambahan periode audit akan meningkatkan kemungkinan jumlah tagihan audit.b. Variabel (TA) atau Nilai Total Asset, Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kondisi ceteris paribus, setiap penambahan nilai total asset akan meningkatkan kemungkinan jumlah tagihan auditSaran dari penelitian ini adalah membakukan sistem targeting audit melalui penerapan manajemen risiko dengan menggunakan variabel periode audit dan nilai total asset untuk memprediksi jumlah tagihan audit. Kedua, memperbaiki serta membakukan program audit dan membakukan sistem evaluasi dan penilaian hasil audit. Ketiga, menetapkan perencanaan strategis pelaksanaan audit dengan mengkaitkan pelaksananaan audit dengan sistem pelayanan.

---

Purpose of this research is to know that risk management could be use to predict amount of audit finding that could be use as the basis to determine which company that would be audited and to know which variable that could be used to predict amount of audit findings in company obtained facility of Import Facilitate for Export Purpose (KlTE).

The population of this research is all the company that obtained facility of KITE/BINTEK/BAPEKSTA. The sample used is company that obtained facility of KITE/BINTEK/BAPEKSTA that have been audited by Directorate of Verification & Audit and Customs Regional Office since 2003 until 2005. According to the data base of Directorate Verification and Audit, there are 160 companies that have been audited.

Research method used is descriptive in a form of relation study by using qualitative and quantitative approach. The result of observation shows that:

1. Risk management could be used to predict the amount of audit finding of companies obtained KITE facility. Thus, the result of prediction could be used as a basis to determine which company obtained KITE facility that would be audited.

2. Independant Variables that could be used to predict the amount of audit finding are:

b. Another variable is total value of asset (TA); it shows that in ceteris paribus condition, each increasing of total value of asset will increase probability of amount of audit finding.

Suggestions of this research are:

1. To standardize audit targeting system with risk management implementation and used audit period and total value asset as variables to predict the amount of audit finding.

2. To improve and standardize audit program and to standardize evaluation and assessment of audit result.

3. To define the strategic plan of post clearance audit implementation in relation with audit implementation of service system."

"Terapi Kelompok Suportif Ekspresif adalah salah satu modalitas psikoterapi yang menggunakan kekuatan interaksi para peserta yang difasilitasi oleh terapis. Terapi ini diberikan kepada individu yang memiliki masalah serupa untuk memperbaiki pikiran dan perilaku yang dianggap maladaptif. Penelitian ini dilakukan untuk menilai apakah dengan terapi kelompok suportif ekspresif dapat memperbaiki kepatuhan pasien dengan HIV terhadap ARV (adherence). Evaluasi juga dilakukan untuk menilai apakah terdapat perbaikan kualitas hidup, peningkatan sel imun CD4 dan turunnya viral load setelah dilakukan intervensi. Pada 52 subjek dengan random alokasi terbagi menjadi kelompok intervensi terapi kelompok suportif ekspresif (TKSE) dan kelompok treatment as usual (TAU). Subjek mendapatkan evaluasi yang sama sebelum dan sesudah terapi. Pada evaluasi awal didapatkan seluruh subjek tidak adherence, yaitu kepatuhan terapi <95%. Subjek yang mendapat terapi kelompok datang sebanyak 5 kali pertemuan. Semua subjek tetap datang untuk mendapatkan terapi seperti biasanya di pokdisus dan mendapatkan obat ARV. Setelah intervensi dilakukan evaluasi kembali. Subjek yang mendapatkan terapi kelompok suportif ekspresif (TKSE) menunjukan perbaikan dalam adherence sebanyak 13 orang (50%) dan pada kelompok TAU sebesar 1 orang (3.85%). Peningkatan jumlah sel CD4 juga ditemukan pada kedua kelompok yaitu pada TKSE rerata peningkatan sebesar 54.69 dan pada TAU rerata sebesar 4.81. Perbaikan viral load menjadi tidak terdeteksi ditemukan pada kedua kelompok yaitu pada TKSE menurun sebanyak 4 subjek, sedangkan TAU 2 subjek. Pada kualitas hidup didapatkan peningkatan pada domain psikologis dan lingkungan, tidak ada perubahan pada domain sosial, dan penurunan pada domain fisik. ......Supportive Expressive Group Therapy is a psychotherapeutic modality that uses the strength of the interaction of the participants were facilitated by therapists. This therapy is given to individuals who have similar problems to correct thoughts and behaviors that are considered maladaptive. This study was done to assess whether the supportive expressive group therapy can improve patients' adherence with ARV. The evaluation was also conducted to assess whether there were improvements in quality of life, increase in CD4 immune cells and the decrease in viral load after the intervention. In 52 subjects with random allocation is divided into intervention group supportive expressive group therapy (TKSE) and group treatment as usual (TAU). Subjects obtain the same evaluation before and after therapy. At the initial evaluation found the whole subject is not adherence: therapy adherence <95%. Subjects who received group therapy meetings come as much as 5 times. All subjects continued to come to get treatment as usual in Pokdisus and get antiretroviral drugs. Once the intervention is re-evaluated. Subjects who received supportive expressive group therapy (TKSE) showed improvements in adherence were 13 people (50%) and the TAU group by 1 person (3.85%). The increase in CD4 cell count were also found in both groups, the mean increase of 54.69 TKSE and the TAU mean of 4.81. Improvements in viral load to undetectable levels were found in both groups at TKSE decreased by 4 subjects, whereas TAU 2 subjects. On quality of life associated with an increase in psychological and environmental domains, there is no change in the social domain, and a decrease in the physical domain."

"Tesis ini bertujuan untuk menganalisa ketentuan Undang-Undang atas Sengketa Surat Kuasa 3 Juni 2003 dan penyelenggaraan RUPSLB 17 Maret 2005 dan RUPSLB 18 Maret 2005 PT. CTPI dalam Putusan MA No. 238/PK/Pdt/2014. Penelitian yuridis normatif ini memakai metode Penalaran Deduktif dari Soetandyo Wignjosubroto dan menggunakan sumber hukum Undang-Undang, Yurisprudensi, buku-buku teori hukum, surat kabar, dan kamus. Temuan inti menyatakan Surat Kuasa Yang Tidak Dapat Ditarik Kembali tidak diperbolehkan, dan dapat ditarik melalui cara berakhirnya Pemberian Kuasa (Psl. 1813-1819 KUHPer) dan Perikatan (Psl. 1381- 1403 KUHPer). Namun demikian penarikan Surat Kuasa 3 Juni 2003 tidak dibenarkan karena tidak ada tanda bukti bahwa penerima kuasa telah mengetahui tentang penarikan ini (Psl 1818 KUHPer). Penelitian juga menunjuk RUPSLB 17 Maret 2005 cacat formil karena melampaui tenggang waktu pengesahan Kementrian dalam pendaftaran dan pengumumannya; begitu pula RUPSLB 18 Maret 2005 yang tidak mengirimkan undangan 14 (empat belas) hari sebelumnya kepada pemegang saham (Ps 68 jo. 69 UU PT 1995). Disarankan untuk penarikan surat kuasa selalu dilengkapi dengan tanda terima tertulis telah diketahui penerima kuasa, dan penerima kuasa yang merasa dirugikan dapat menuntut ganti rugi sesuai Psl. 1812 KUHPer. RUPS hendaknya diselenggarakan sesuai Anggaran Dasar yang mematuhi ketentuan UU Perseroan Terbatas dalam pemanggilan, penyelenggaraan, pendaftaran, dan pengumumannya. RUPS yang mencakup agenda pembayaran hutang pribadi pemegang saham disarankan mengadakan perjanjian subrogasi terpisah antara investor dan pemegang saham untuk kepastian perpindahan hak kreditur ke investor (ps. 1400 KUHPer). ......The thesis analyzes the legal dispute of Irrevocable Power of Attorney 3rd June 2003, EGM 17th March 2005, and EGM 18th March 2005 of PT. CTPI in the Supreme Court Decision No. 238/PK/Pdt/2014. This legal normative research utilizes Logical Deductive method by Soetandyo Wignjosubroto with resources including Constitutional Law, Jurisprudence, newspapers, dictionary, as well as books and journals on law. The finding notes that Irrevocable Power of Attorney is not in alignment with the law; it can therefore be revoked in methods described in Art. 1813-1819 KUHPer and in Art. 1381-1403 KUHPer governing the termination of Power of Attorney and Contract respectively. That being said, the Irrevocable Power of Attorney 3rd June 2003 was not properly revoked due to lack of evidence that the beneficiary knew of its termination (Art. 1818 KUHPer). The research also notes EGM 17th March 2005 as illegal because it surpassed the time frame to be registered and announced (Art. 21 jo. 22 Company Act 1995); so was EGM 18th March 2005 that failed to mail its invitation 14 (fourteen) days beforehand to its shareholders (Art. 68 jo. 69 Company Act 1995). It is advised that the revocation of Power of Attorney should be accompanied by written notification signed by the beneficiary, while beneficiary that suffered losses can sue the principal for compensation in accordance to Art. 1812 KUHPer. EGM that covers payment of shareholders? personal debt should include separate and clearly stated subrogation agreement between investor and shareholders to ensure transfer of creditors? rights to the investor (Art. 1400 KUHPer). EGM should attend to the Company Act in all process of invitation, execution, registration, and announcement."

"Mekanisme Multi-Supply & Seller dengan Multi-Buyers di Kilang LNG Badak terdapat beberapa kendala yang harus dipenuhi dengan persyaratan masing-masing kontrak penjualan, kebutuhan setiap pembeli yang berfluktuasi, perubahan jadwal pengiriman yang disebabkan oleh masalah di kilang dan kapal, dan fleksibilitas pemindahan kargo LNG diperkirakan akan menimbulkan masalah dalam perencanaan dan penjadwalan. Lebih lanjut, situasi ini diperumit oleh terbatasnya kapasitas kilang, tangki penyimpanan, dan ketersediaan kapal di sisi penjual atau pembeli. Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan simulasi produksi LNG dan penjadwalan pengapalan LNG untuk mendapatkan netback revenue bagi produsen gas dengan membandingkan jadwal pengapalan LNG terkomitmen dengan jadwal pengapalan yang terdeviasi pada fluktuasi harga LNG riil di tahun 2020. Metode simulasi produksi dan penjadwalan pengapalan LNG menghubungkan antara kapasitas produksi gas, kapasitas produksi kilang LNG, inventori LNG di tangki penyimpanan LNG, pengangkutan LNG dan jadwal pengiriman LNG baik dalam jadwal pengapalan yang terkomitmen maupun jadwal pengapalan yang terdeviasi. Simulasi ini menghasilkan pengaruh perubahan jadwal pengapalan pada fluktuasi harga LNG riil di tahun 2020 terhadap netback revenue masing-masing produsen gas. Dari simulasi perhitungan hasil produksi LNG di kilang LNG Badak dari gas umpan dari masing-masing produsen gas maka didapatkan bahwa produksi LNG tersebut dapat memenuhi jadwal pengapalan LNG terkomitmen produsen gas pada tahun 2020 dengan total produksi sebesar 8.290 km3 atau 66,3 standar kargo. Netback revenue dari penjualan LNG untuk skenario jadwal pengapalan terkomitmen dengan total netback revenue sebesar US$ 739,3 juta dan jadwal pengapalan yang terdeviasi dengan total netback revenue sebesar US$ 782,5 juta dan menunjukkan bahwa fluktuasi harga LNG dalam satu tahun di Q1 dan Q4 pada tahun tersebut lebih baik, karena permintaan LNG lebih tinggi pada musim dingin. Mendistribusikan lebih banyak kuantitas LNG di Q1 atau Q4 lebih menguntungkan. Berdasarkan perbandingan netback revenue dari jadwal pengapalan yang terkomitmen dan jadwal pengapalan yang terdeviasi diperoleh bahwa semakin besar kita dapat mengirimkan LNG, maka semakin menguntungkan bagi pendapatan produsen gas. ......The Multi-Supply & Seller mechanism with Multi-Buyers in Badak LNG Plant there will be several obstacles to meet with requirement of each sales contract, the fluctuate requirement of each buyers, changes in shipping schedules caused by problems at the plant and ship, and flexibility to move LNG cargo are expected to cause problems in planning and scheduling. Furthermore, this situation will be complicated by the limited capacity of refineries, storage tanks and the availability of vessels on the seller or buyer side. The purpose of this study is to simulate LNG production and schedule LNG shipments to obtain netback revenue for gas producers by comparing the committed shipment schedule with deviations from the shipment schedule and actual 2020 LNG price fluctuations. The production simulation method and LNG shipment scheduling link the gas production capacity, LNG plant production capacity, LNG inventory in the LNG storage tank, LNG transportation and LNG delivery schedules both in the committed shipment schedule and deviation from the shipment schedule. This simulation will result in the effect of changes in shipping schedules and actual 2020 LNG price fluctuations on the netback revenue of each gas producer. From the simulation of LNG production results at the Badak LNG plant from feed gas from each gas producers, it is found that the LNG production can meet the committed LNG shipment schedule of each gas producers in 2020 with a total production of 8,290 km3 or 66.3 standards. cargo. Netback revenue from LNG sales for the commited shipment schedule scenario with a total netback revenue of US $ 739.3 million and a deviation from shipment schedule with a total netback revenue of US $ 782.5 million and shows that the fluctuation of LNG prices in one year in Q1 and Q4 in that year is better, because LNG demand is higher in winter. Distributing more quantity of LNG in Q1 or Q4 is more profitable. Based on a comparison of netback revenue from a committed shipment schedule and a deviation from the shipment schedule, it is found that the more we can deliver LNG, the more profitable it is for the income of gas producers."

"Tesis ini membahas kinerja penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan Polri dan Kejaksaan RI pada masa pra dan pasca berdirinya KPK. Kinerja adalah produk yang dihasilkan dari suatu aktivitas penyidikan dalam kurun waktu tertentu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sosiolegal yang didesain secara deskriptif analitis berdasarkan teori financing of justice dan sistem hukum. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Polri dan Kejaksaan RI masih belum optimal dipandang dari penyelesaian perkara, sumber daya manusia, dan anggaran operasional. Hasil penelitian menyarankan agar penelitian yang akan datang meneliti tentang efektivitas kinerja para penyidik korupsi dengan memakai pendekatan kuantitatif dengan metode survey dan teori balanced scorecard. Sedangkan strategi untuk meningkatkan kinerja Polri dan Kejaksaan RI adalah dengan cara membangun komitmen pribadi, sistem rekrutmen yang transparan, pembiayaan perkara dilakukan melalui skala prioritas, dan amandemen UU antikorupsi untuk memudahkan penyidikan. Selain itu diharapkan pemerintah tidak mudah untuk membentuk komisi baru yang bisa menimbulkan penambahan anggaran negara. ......The focus of this study is the performance of Indonesian National Police and Prosecutor to enforce the law of corruption pre and post to the presence of anticorruption commission. The perfomance is outcomes produced on investigation activity during a specific time period. This study uses qualitative methods to approach sociolegal which was designed by analytical descriptive based on financing of justice theory andlegal system. This study found that both of institutions could not optimal results for their performances in the field of crime clearance, human resourches, and operational budget. This study suggested to the next researcher to study the effectiveness of investigators performances using a survey methods with quantitative approach based on balanced scorecard theory. This study also propose the strategies to improve both of law institutions performance by building personal commitment, transperency in recruitment, using priority scale of financing cases, and amendment the law on corruption. In addition it is expected the government is not easy to form a new commission that could lead to the addition of the state budget."