Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini dilakukan untuk menguji apakah terdapat kaitan antara mekanisme corporate governance yang meliputi variabel board size, board independence, female directorship, ownership concentration, directors ownership dan audit reputation terhadap kinerja perusahaan serta menguji seberapa besar pengaruh financial leverage dalam memediasi corporate governance dan kinerja perusahaan. Penelitian dilakukan terhadap 113 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2013-2017 dengan total 565 observasi. Regresi data panel dengan menggunakan program STATA 15.0 dilakukan untuk pengujian hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa board size memiliki pengaruh positif terhadap kinerja perusahaan, sementara female directorship dan ownership concentration memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan. Adapun financial leverage memediasi sebagian pengaruh board size terhadap kinerja perusahaan. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap literatur penelitian yang berkaitan dengan corporate governance khususnya mengenai faktor yang dapat memediasi hubungan antara corporate governance dengan kinerja perusahaan.

---

This research examines the relationship between corporate governance mechanisms, such as board size, board independence, female directorship, ownership concentration, directors ownership and audit reputation on firm performance and examines the effect of financial leverage in mediating corporate governance and firm performance. This research was conducted on 113 manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange during 2013-2017, with a total of 565 observations. A panel data regression using the STATA 15.0 program is done to test the hypothesis. We find that board size has a positive effect on firm performance, while female directorship and ownership concentration have a negative effect on firm performance. Financial leverage partially mediates the effect of board size on firm performance. This study contributes to corporate governance literature, especially factors that can mediate the relationship between corporate governance and firm performance.

Abstrak :
Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Jenderal Pajak sebagai bagian dari instansi pemerintah tidak dapat melepaskan diri tuntutan banyak pihak baik internal maupun eksternal untuk menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Public Governance). Wujud penerapan Good Public Governance ini tidak hanya terbatas pada saat melaksanakan tugas dan fungsinya di dalam negeri saja akan tetapi juga diwujudkan pada saat menjalankan perannya di dunia internasional. Transparansi dan Kredibilitas Direktorat Jenderal Pajak sebagai representasi Negara Indonesia di dunia internasional harus diwujudkan dan dipertahankan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penyelenggaraan Exchange of Information di Direktorat Jenderal Pajak yang saat ini sudah memiliki standar internasional. Penelitian ini dilakukan melalui metode kualitatif deskriptif dengan memanfaatkan data primer (wawancara) dan data sekunder dari Direktorat Jenderal Pajak serta sumber lainnya. Hasil penelitian menunjukan bahwa penyelenggaraan Exchange of Information di Direktorat Jenderal Pajak telah sesuai dengan standar internasional dan hal tersebut merupakan bentuk transparansi Pemerintah Indonesia dalam menjalankan perannya di masyarakat internasional yang merupakan salah satu pemangku kepentingan dari Pemerintah Indonesia. ......In doing its role, Directorate General of Taxes as a part of government can't avoid internal and external demand to implement Good Public Governance. Good Public Governance is implemented while Directorate General of Taxes carrying its role and functions in the country but also internationally. Transparency and credibility of Directorate General of Taxes as a representative of Indonesia must be done and maintained. This study is to analyze the implementation of Exchange of Information (EOI) in Directorate General of Taxes. This research using descriptive-qualitative method and utilizing primary data (interviews) and secondary data from Directorate General of Taxes and other sources. The results showed that the implementation of the Exchange of Information in Directorate General of Taxes in accordance with international standards and it is done as a form of transparency of Government of Indonesia to the international society as one of its stakeholder while carrying out its role in the world.