Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Trend perkembangan teknologi digital ditandai dengan terjadinya konvergensi antara teknologi komunikasi, komputer, dan informasi. Pergeseran ini juga didorong oleh adanya perkembangan teknologi internet yang secara drastis mengubah paradigma telekomunikasi yang semula berorientasi suara menjadi paket-paket data. Teknologi Voice over IP (VoIP) berusaha menyatukan layanan komunikasi suara dan data dalam satu jaringan. Selain itu teknologi ini juga menggunakan teknologi kompresi suara dengan memberikan efisiensi dan utilisasi bandwith, sehingga mampu menurunkan biaya komunikasi suara. Teknologi VoIP memberikan solusi alternatif terhadap meningkatnya kebutuhan akan layanan jaringan telekomunikasi multiservice. Sebagai teknologi baru, dalam implementasinya diperlukan suatu kajian dan penelitian yang menyeluruh mencakup aspek teknolegi, ekonomi, dan kualitas layanan (QoS: Quality of Service). untuk diterapkan pada suatu perusahaan.

---

The digital technology world is having some new trend in integration among communication technology, computer technology and information technology. This trend is affected by the rapid growth of internet technology which is in some way changes the telecommunication paradigm radically; from voice-transmission oriented to data-transmission oriented. Voice over IP (VoIP) exerts to combine voice communication and data communication service using the same network. VoIP use voice -compression technology in order to have bandwidth efficiency & utilization. By having bandwidth efficiency & utilization, it will give more advantage to cut off the cost from using voice communication only. VoIP also gives an alternative solution to the increase demand of multi service-telecommunication networking. Appeared as a new technology in network communication, the implementation of VOID need some careful study regarding the technological and economical aspect and also Quality of Service before it can be widely used in the business area.

Abstrak :
Latar belakang: Prevalensi hipertensi semakin meningkat, demikian pula bipertensi derajat 2 yang paling tinggi risikonya berkornplikasi. Pegawai negeri sipil (PNS) juga rentan menderita hipertensi. Oleh karena itu perlu diidentifikasi faktor-faktor risiko apa saja yang berperan terhadap kejadian hipertensi derajat 2 di kalangan PNS. Metode: Desain penelitian ini adalah kasus kontrol. Kasus adalah PNS yang menderita hipertensi derajat 2 (berdasarlam mc 7 2003), sedangkan kontrol adaIah mereka yang nonnatensi. Baik kasus, maupun kontrol dipilih dengan metode diagnostik yang sarana. Penelitian dilaksanakan di kalangan PNS staf administrasi Universitas Hasanuddin pada bulan April-Mei 2007 dengan jumlah PNS 850. Hasil:, Diperoleh 55 kasus dan 177 kontrol berusia 26-69 tahun. Prevalensi hipertensi derajat I dan derajat 2 masing-masing sebesar 18,1 % dan 9,3%. Risiko hipertensi derajat 2 berhubungan dengan umur , indeks massa tubuh dan aktivitas olah raga. Sedangkan jenis, kelamin, tingkat pendidikan terakhir, status pernikahan, kegiatan fisik rumah hingga kebiasaan merokok dan minum kopi, golongan kepegawaian, mesa kerja, Riwayat hipertensi dalam keluarga dan stres kerja tidak terbukti berkaitan dengan hipertensi derajat 2. Jika dibandingkan yang berusia 26-35 tahun, mereka yang berusia 46-50 dan 51-69 tahun berisiko menderita hipertensi derajat 2 masing-masing 12 kaIi (rasio odds [OR) suaian ; 11,94; 95% intetval kepercayaan [IK) ; 1,48-96,11) dan 22 kali (OR; 21,16; 95% IK ; 2,58-183,81). Selanjutnya jika dibandingkan mereka yang berbadan normal maka yang obesitas beosiko terkena hipertensi derajat 2 sebesar 2,5 kali (OR. suaion ~ 2,52; 95% IK ~ 1,26-5,03). Sedangkan olah raga dengan intensitas sedang dapat memperkecil risiko hipertensi sebesar 11% (OR suaian ; 0,29; 95% IK = O,O9-{l,99) dibandingkan yang tidak berolahraga. Kesimpulan: Studi menyimpulkan bahwa faktor yang betperan terhadap hipertensi derajat 2 pada PNS administrasi di Unhas adalah umur diatas 46 tahun dan obesitas sedangkan olah raga sedang dapat menurunkan fisika hipertensi. ......Background: At the present, the prevalence of hypertension is increasing and will result in many complications. Civil servants are 8 group with a great possibility of suffering hypertension. Therefore, it is important to identify the risk factors in stage 2 hypertension of administrative civil servants of Hasanuddin University. Methods: A case-control study was conducted among administrative civil servants of Hasanuddin University in April-May 2007. Civil servants with stage 2 hypertension (based on JNC 7 2003) were designated as cases. As controls were civil "wants with normotension. Both case and control were selected by similar diagnostic methods. Results: There were 55 cases and 1 n controls aged 26 to 69 years old. The prevalence of stage 1 and stage 2 hypertension was 18.1% and 9.3%, respectively. Stage 2 hypertension was found to be associated with age, body posture, and physical exercise. other risk factors such as gender, education, marital status, physical activity at home, smoking, daily coffee drinking, level of employment, length of employment, family history of hypertension, and job stress were not found to be related to stage 2 hypertension. Compared with subjects aged 26-35 years old, those who were 46-50 and 51-69 years old had 12-f,,1d (adjusted Odds Ratio [OR.] ~ 11.94; Confidence Interval [CI] 95% = 1.4&-96.11) and 22-fuld (OR,. 21.76; CJ 95% = 2.58-183.81) greater risk to be stage 2 hypertension. Moreover, compared to subjects with normal body posture, those Who were obese had more than 2.S-fold increased in the risk to be stage 2 hypertension. On the other hand, moderate exercise reduced the risk of stage 2 hypertension by 71% (OR,. 0.29; C195% = 0.09-{).99), compared with sedentary subjects. Conclusion: This study concluded that special attention should be taken to administrative civil servants aged 46 years and over, obese, and with moderate exercise to prevent stage 2 hypertension.

Abstrak :
Munculnya gerakan reformasi tidak terlepas dari berkembangnya tuntutan demokratisasi pemerintahan melalui penerapan good governance (tata kepemerintahan yang baik). Kondisi tersebut disikapi pemerintah dengan desentralisasi kewenangan dalam bentuk otonomi daerah melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Demokratisasi tersebut terwujud dalam kewenangan mengatur oleh masyarakat yang direpresentasikan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melalui fungsi legislasinya. Pelaksanaan fungsi tersebut tercermin pada kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka penetapan peraturan daerah (perda). Tesis ini bertujuan untuk mendeskripsikan penyerapan aspirasi masyarakat dan pengartikulasiannya dalam bentuk kebijakan oleh DPRD yang dilihat dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan DPRD maupun Pemerintah Kabupaten Simalungun untuk memperoleh deskripsi kebutuhan akan pembangunan yang diinginkan masyarakat. Deskripsi tersebut merupakan wujud aspirasi yang akan dijadikan ide utama kebijakan yang diambil. Faktor-faktor yang mempengaruhi DPRD juga dideskripsikan untuk mengetahui kendala/hambatan yang dihadapi DPRD dalam melaksanakan fungsi legislasinya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pemilihan informan yang digunakan adalah teknik purposive sampling karena informan yang dipilih adalah orang-orang yang dianggap mengetahui dan bersedia memberikan informasi tentang permasalahan yang diteliti yaitu anggota DPRD, PNS di lingkungan Sekretariat DPRD dan Sekretariat Pemerintah Kabupaten Simalungun serta masyarakat yang pernah dan sedang terlibat dalam proses penetapan perda. Lokasi penelitian bertempat di Kabupaten Simalungun dengan fokus organisasi DPRD. Teori, konsep atau pandangan yang digunakan untuk menganalisis temuan lapangan adalah teori organisasi, partisipasi dan kebijakan publik dengan bersandar pada teori organisasi kajian sistem terbuka oleh Robbins. Teori-teori partisipasi yang digunakan antara lain dikemukakan oleh Mubyarto, Mikkelsen, Coyners dan Huntington. Sedangkan teori kebijakan yang digunakan antara lain dikemukakan oleh Setyodarmodjo, Friedrick dan Dye. Berdasarkan temuan lapangan, secara yuridis, penyerapan aspirasi oleh DPRD tidak dilakukan dengan menggunakan mekanisme ilmiah tertentu sehingga tidak tergambar secara utuh kebutuhan akan bentuk atau model pembangunan yang diinginkan masyarakat Selain itu, mekanisme yang digunakan dalam pengolahan dan pemanfaatan hasil penyerapan aspirasi tersebut juga tidak jelas. Kondisi ini menyebabkan aspirasi yang disampaikan secara langsung maupun tidak langsung sebagai bentuk partisipasi masyarakat tidak dapat diaktualisasikan oleh DPRD ke dalam bentuk kebijakan. Belum optimalnya penyerapan aspirasi untuk pengidentifikasian kebutuhan masyarakat yang selama ini dilakukan menyebabkan DPRD tidak mampu menghasilkan kebijakan yang aspiratif dan berpihak pada rakyat. Selama ini DPRD hanya mengandalkan data dan informasi yang diserap eksekutif untuk dijadikan acuan dalam pembahasan kebijakan karena DPRD sendiri tidak memiliki kemampuan untuk menyerap aspirasi tersebut secara langsung sehingga kronologis dari aspirasi yang sampai ke DPRD sudah bias akibat mekanisme birokrasi pemerintah yang panjang. Selain diakibatkan lingkungan sistem politik yang tidak bisa disikapi dengan baik, situasi ini juga terutama disebabkan konstelasi politik lokal yang terasa lebih dominan dalam menetapkan suatu kebijakan. Dominasi konstelasi politik tersebut terutama disebabkan struktur organisasi DPRD yang cenderung dikonstruksi untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang muncul secara politis sehingga secara tidak langsung mengabaikan kepentingan masyarakat. Untuk itu organisasi DPRD perlu direkonstruksi baik desain maupun strukturnya agar lebih mengarah pada organisasi publik yang menyediakan pelayanan publik. Kondisi ini dapat dicapai melalui inovasi dalam mekanisme penyerapan dan pemanfaatan aspirasi. Inovasi tersebut terutama ditujukan dalam bentuk kebijakan maupun operasionalisasi fungsi legislasi yang dimiliki. Tujuannya adalah untuk menciptakan suatu mekanisme hubungan (access) yang jelas antara DPRD dengan masyarakat sehingga prinsip akuntabilitas dalam paradigms good governance dapat terpenuhi.