Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang pemberitahuan lisan dalam pengajuan klaim meninggal dunia sebagai penerapan prinsip utmost good faith dalam asuransi jiwa yang dapat dilihat penerapannya dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 16/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel. Permasalahannya adalah: 1) Ketentuan peraturan perundang-undangan perasuransian tentang pemberitahuan lisan terhadap klaim meninggal dunia dalam asuransi jiwa dan 2) Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 16/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel sehubungan dengan pemberitahuan lisan dalam pengajuan klaim asuransi jiwa meninggal dunia sebagai penerapan prinsip utmost good faith. Hasil dari penelitian ini adalah: 1) Ketentuan peraturan perundang-undangan perasuransian tentang kewajiban pemberitahuan lisan terhadap klaim meninggal dunia dalam asuransi jiwa belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 karena hanya memuat ketentuan-ketentuan yang bersifat umum mengenai klaim serta tidak ada ketentuan tentang kewajiban pemberitahuan lisan untuk klaim asuransi jiwa meninggal dunia dan 2) Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 16/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel sehubungan dengan pemberitahuan lisan dalam pengajuan klaim asuransi jiwa meninggal dunia sebagai penerapan prinsip utmost good faith adalah tidak sesuai dengan prinsip utmost good faith. Saran dari penelitian ini adalah dimasukkannya materi mengenai hukum asuransi dalam program pelatihan calon hakim dan para hakim. ......This thesis discusses verbal notice in filing claim as the application of utmost good faith principle in life insurance which can be seen in its application in the South Jakarta District Court Decision Number 16/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel. The issues discussed are: 1) Insurance regulations regarding verbal notice of death claims in life insurance and 2) The legal considerations of the Judges in the South Jakarta District Court Decision Number 16/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel in connection with the verbal notice in filing death claim as the application of the utmost good faith principle in life insurance. The theories used are the theory of legal certainty and the theory of utmost good faith principle. The results of this study are: 1) The insurance legislation regarding the obligation to notify death claims in life insurance have not been regulated in Law Number 40 of 2014 and POJK Number 69/POJK.05/2016 because it only contains provisions that are general about claims and there are no provisions regarding the obligation of verbal notice for death insurance claims and 2) Legal considerations of Judges in the South Jakarta District Court Decision Number 16/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel in connection with the verbal notice in filing death claim as the application of the utmost good faith principle is not in accordance with the principle of utmost good faith. Suggestions from this research are to put material about insurance law in prospective judges and judges training program.

Abstrak :

ABSTRAK

 

Nama                     : Jessica Petra Natasha

NPM                       : 1506725716

Program Studi         : Ilmu Hukum

Judul                     : Perbandingan Pengaturan Asset Tracing Tindak Pidana Money Laundering di Indonesia terhadap Pengaturan Asset Tracing Tindak Pidana Money Laundering di Yunani dalam Hal Korupsi sebagai Tindak Pidana Asal

 

Perkembangan teknologi dan globalisasi telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan di seluruh dunia. Salah satu dampak akibat perkembangan teknologi dan globalisasi adalah semakin banyaknya metode-metode yang digunakan para pelaku kejahatan yang melibatkan alat teknologi yang lebih canggih, sehingga membutuhkan suatu strategi penanganan, yang lebih baru dan sesuai dengan metode-metode tersebut. Hal ini terjadi pada praktik tindak pidana pencucian uang, dimana seiring berkembangnya teknologi, tindak pidana pencucian uang menjadi tindak pidana yang membutuhkan penanganan yang lebih kompleks dalam mencegah, bahkan memberantas hal tersebut. Hal ini erat kaitannya dengan pendekatan yang sedang berkembang  dalam penyelidikan dan penyidikan financial crime, yaitu pendekatan ‘follow the money’. Pendekatan follow the money adalah metode penyidikan pencucian uang dengan menggunakan pendekatan yang berfokus pada pencarian aset/uang atau harta kekayaan hasil perolehan kejahatan. Oleh karena itu, dibutuhkan pelaksanaan penelusuran aset yang baik untuk pengaplikasikan pendekatan tersebut agar terlaksana secara optimal. Asset tracing, baik di Indonesia, maupun di seluruh dunia, merupakan suatu proses yang sangat penting dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang melihat fakta bahwa semakin banyak metode yang dilakukan pelaku tindak pidana pencucian yang dalam menyembunyikan setiap aset-aset yang diperoleh dari perbuatan yang melanggar hukum. Indonesia sudah mengatur pelaksanaan asset tracing untuk tindak pidana pencucian uang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Pengaturan asset tracing di Indonesia sudah cukup baik jika dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan di Yunani. Namun, masih ada kelemahan yang seyogianya Pemerintah perhatikan, seperti disparitas regulasi, sehingga dapat menyempurnakan pengaturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur pelaksanaan asset tracing.

 

Kata Kunci: Hukum Acara, Tindak Pidana Pencucian Uang, Pelacakan Aset.

 

---

ABSTRACT

 

Name                           : Jessica Petra Natasha

Student Number           : 1506725716

Program                       : Law

Title                             : Comparative of Indonesian Money Laundering Asset Tracing Regulation to Greek Money Laundering Asset Tracing Regulation In Terms of Corruption as The Predicate Crime

 

 

Technological developments and globalization have influenced various aspects of life throughout the world. One of the impacts of technological developments and globalization is the increasing number of methods used by suspects involving more sophisticated technological devices, so that it requires a handling strategy, which is more advance and in accordance with these methods. This happens in the practice of money laundering, where as technology develops, the crime of money laundering becomes a criminal act that requires more complex handling in preventing, even eradicating it. This is closely related with developing approach in financial crime investigations and investigations, namely 'follow the money' approach. Follow the money approach is a method of money laundering investigation using an approach that focuses on the search for assets / money or assets obtained from the acquisition of crime. Therefore, it is necessary to conduct a good asset tracking to apply the approach so that it can be implemented optimally. Asset tracing, both in Indonesia and throughout the world, is a very important process in the prevention and eradication of criminal acts of money laundering in view of the fact that more and more methods are carried out by the suspects of money laundering who hide all assets obtained from actions that breaking the law. Indonesia has regulated the implementation of asset tracing for money laundering crimes in Law Number 8 of 2010. The regulation of asset tracing in Indonesia has been quite good when compared to legislation in Greece. However, there are still weaknesses that the Government should pay attention to, such as the disparity of regulations, so that it can improve the legislation in Indonesia which regulates the implementation of asset tracing.

 

Keywords: Procedural Law, Money Laundering, Asset Tracing.