Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian terkini navigasi mobil umumnya ditujukan pada pengembangan mobil otonom dan teknologi kendaraan. Penelitian tersebut memanfaatkan data jarak, gambar jalan, data koordinat, putaran kemudi, dan kecepatan mobil untuk memberikan rekomendasi navigasi putaran kemudi. Namun metode tersebut sulit diaplikasikan pada mobil secara umum. Penelitian ini difokuskan untuk membantu pengemudi dalam berkendara dan navigasi mengacu pada pendeteksian sisi jalan. Pendeteksian sisi jalan dilakukan dengan mengamati area jalan pada jarak 10m hingga 14m di depan kendaraan menggunakan teknik pengolahan citra. Rekomendasi arah gerak mobil diperoleh melalui kalkulasi sudut yang dibentuk oleh mobil terhadap titik tengah lajur jalan pada jarak tertentu yang dilakukan dalam bidang jalan, dan dikonversi ke dalam bentuk sudut putaran kemudi. Proses secara real-time dilakukan dengan sebuah embedded PC dan waktu rata-rata pengolahan citra dapat mencapai 14,2467 ms, dengan tingkat deteksi rata-rata 87,1%, tingkat kegagalan rekomendasi putaran kemudi rata-rata sebesar 16,85%, dan tingkat kesesuaian data rekomendasi putaran kemudi 89,25%.

---

ABSTRACT
Current research of car navigation generally aim to the development of autonomous car and vehicular technology. Those researches utilize distance data, road image, coordinate data, steering wheel rotation, and car velocity to give recommendation of steering wheel rotation navigation. However, those methods are difficult to be applied on common car. This research focus on assisting driver while driving and navigation refer to road boundary detection. Detection of road boundaries are performed by observing road area from distance 10m to 14m ahead by using image processing technique. Recommendation of car's moving direction is obtained from angle calculation formed between car and road lane middle point at certain distance, which is done in road plane, and converted into steering wheel rotation degree. Processing in real time using an embedded PC and average image processing time can achieve 14.2467 ms, with average detection rate 87.1%, steering wheel recommendation error 16.85%, and conformity rate of steering wheel rotation recommendation 89.25%.

Abstrak :
Judul penelitian ini adalah Pengaruh Inteligensi, Emotional Intelligence dan Spiritual Gift Terhadap Prestasi Akademik Mahasiswa Institut Theologia dan Keguruan Indonesia. Prestasi akademik mahasiswa Theologia sebagai variabel kriterium (tergantung), yang tergolong dalam Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU), Mata Kuliah Dasar Khusus (MKDK), Mata Kuliah Bidang Studi (MKBS) dan Prestasi Akademik Total akan diteliti seberapa besar sumbangan yang yang diberikan oleh variabel prediktor (bebas) seperti inteligensi, emotional intelligence dan spiritual gift. Penelitian ini dikhususkan untuk mahasiswa theologia di Institut Theologia dan Keguruan Indonesia (ITKI) Jakarta. Pengkhususan ini diakibatkan adanya salah satu atau dua variabel dalam variabel prediktor dekat kaitannya dengan kegiatan belajar mengajar mereka yaitu, variabel spiritual gift dan emotional intelligence karena tuntutan dalam belajar mengajar mereka mengarah ke sana. 149 Mahasiswa ITKI dijadikan sebagai sampel dalam penelitian ini. Data yang diambil dari mahasiswa adalah data inteligensi, data emotional intelligence, data spiritual gift sebagai data primer dan data prestasi akademik sebagai data sekunder. Keseluruhan data ini akan diolah untuk mendapatkan hasil terhadap uji hipotesis yang diajukan. Dengan menggunakan analisis statistik seperti analisis deskriptif untuk melihat keseluruhan data dan analisis regresi linier berganda untuk mengadakan uji statistik atas hipotesis mayor maupun hipotesis minor, maka diperoleh hasil sebagai berikut:
1. Sumbangan Inteligensi, emotional intelligence dan spiritual gift terhadap prestasi akademik MKDU mahasiswa ITKI adalah 11.33 % (P .0000), sedangkan bila dilihat secara sendiri-sendiri sumbangannya adalah sebagai berikut inteligensi memberi sumbangan yang signifikan dengan kontribusi sebesar 16.053% (P .0000), sedangkan dua variabel lainnya tidak memberikan sumbangan yang signifikan sebab kontribusinya hanya 2.80% (P .0261) untuk emotional intelligensi dan 0.11 % (P .6535) untuk spiritual gift.
2. Sumbangan inteligensi, emotional intelligence dan spiritual gift terhadap prestasi akademik MKDK mahasiswa ITKI adalah 5.95 % (P .0007), sedangkan bila dilihat secara sendiri-sendiri sumbangannya adalah sebagai berikut inteligensi memberi sumbangan yang signifikan dengan kontribusi sebesar 10.152% (P .0000), sedangkan dua variabel lainnya tidak memberikan sumbangan yang signifikan sebab kontribusinya hanya 0.82% (P .2839) untuk emotional intelligensi dan 0.01 % (P .9676) untuk spiritual gift.
3. Sumbangan Inteligensi, emotional intelligence dan spiritual gift terhadap prestasi akademik MKBS mahasiswa ITKI adalah 21.31 % (P .0000), sedangkan bila dilihat secara sendiri-sendiri sumbangannya sebagai berikut, inteligensi tidak memberi sumbangan yang signifikan sebab kontribusi hanya sebesar 0.12% (P .8018), sedangkan dua variabel Lainnya memberikan sumbangan yang signifikan karena kontribusinya sebesar 21.71 % (P .0000) untuk emotional intelligensi dan 8.88 % (P .0000) untuk spiritual gift.
4. Sumbangan Inteligensi, emotional intelligence dan spiritual gift terhadap prestasi akademik Total mahasiswa ITKI adalah 8.73 % (P .0000), sedangkan bila dilihat secara sendiri-sendiri sumbangannya adalah sebagai berikut inteligensi memberi sumbangan yang signifikan dengan kontribusi sebesar 13.59% (P .0000), sedangkan dua variabel Iainnya tidak memberikan sumbangan yang signifikan sebab kontribusinya hanya 0.50% (P .6986) untuk emotional intelligensi dan 1.22 % (P .1512) untuk spiritual gift. Dengan demikian tidak semua hipotesis yang ada terbukti kebenarannya karena tidak signifikan dan memberi sumbangan secara positif. Inteligensi memberikan sumbangan yang signifikan terhadap prestasi akademik baik prestasi belajar MKDU, MKDK, Prestasi Total, sedangkan emotional intelligence dan spiritual gift hanya memberikan sumbangan yang signifikan pada prestasi MKBS, dan tidak memberikan sumbangan yang signifikan pada MKDU, MKDK ataupun prestasi Total. Dengan demikian untuk penelitian lebih lanjut, disarankan untuk dapat melakukan penelitian pada (1) sampel yang lebih banyak dan bervariasi (2) ditujukan kepada orang yang sudah bekerja, khusus untuk melihat hubungan variabel emotional intelligence dan spiritual gift terhadap prestasi kerja, (3) institusi pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan theologia dapat membuat program peningkatannya.

Abstrak :
The imposition of VAT on the transfer of ownership of recording products is by the redemption of VAT paid-stamp. VAT is imposed at the recording product producer stage, before those products being sold. The distribution channel of the recording product is started from the distributor, agents, the distributor is no longer charged with VAT. In the VAT regulations the principle of the imposition is a multi stage tax. Which means VAT is collected at every stage of production chain and distribution. Under this VAT levy policy, the tax payer is obliged to redeem the indebted VAT to acquire the VAT paid-stamp of the recording products. The tax imposition bases used to calculate the VAT is the average selling price of the recording products.

The important point in this thesis is the grounds and laws on which the government to base the VAT levy policy on the recording products. In relation to the policy implementation is also questioned the level to which it influences the produce of recording products.

The research method used in this thesis is quantitative description with: frequency percentage. The respondents of this research stem from the representative: of recording products producer?s associations trough questionnaires and interviews. The above-mentioned associations consist of 4 (four) associations appointed to recommend the VAT paid-stamp redemption. As comparison, the research also involved some interviews with several Senior Official at The Directorate General of Tax.

The result of the research reveals that most of the recording product producers have no objection to the VAT imposition policy on the recording products. Nevertheless the service to provide the VAT paid-stamp must be improved. The conclusion of this research shows that there is no adequate laws on which the VAT is based to regulate the VAT levy on the voice recording products. The basic consideration to charge VAT on the voice recording products is merely in order to increase revenue from VAT, the simplicity of Administration and the supervision of the voice recording products tax payer.

Based on the result of the research it is suggested that the government should provide laws as foundation for the VAT regulation regarding to VAT levy on the voice recording products. The service provided for the redemption of the VAT paid-stamp needs to be improved. To improve supervision on the price of voice recording products in the market. Procedures on the excessive unused VAT paid-stamps management. The handling and control on the selling of counterfeited VAT paid-stamp.

Abstrak :

---

ABSTRACT
In increasing of crime and narcotic abuse, there is also an increasing in prisoner of narcotics case. To stand attention in this case, it is needed to establish Correctional Institution for Narcotics case. It is because handling prisoners or narcotics' prisoners need different handling and building than other cases' prisoners.

Narcotics Correctional Institution Jakarta is developed either to perform building toward narcotics prisoners or to disconnect narcotics distribution chain, which is more increase nowadays. It is also meant to anticipate distribution and abuse of narcotics in prisoner circles as the kind of violation about security and orderliness.

Violation of security and orderliness is meant beside distribution or abuse of narcotics in prisoners' circle, it is also in the kind of the use of prohibited material, which can disturb security and orderliness, as well as the use of other communication tools, of course, including escape. In this research, it is tried to give explanation about how security system implementation in Narcotics Correctional Institution Jakarta in order to prevent and handle violation of security and orderliness, either escape, narcotics abuse, prohibited material abuse, and other related to condition of facilities, infrastructures, security, security employee, and general conditions in Narcotics Correctional Institution Jakarta, as well as obstacles faced concerning those matters.

Therefore in order to know the effectiveness of the security system existed in Narcotics Correctional Institution Jakarta, the writer tried to analyze it by using 16 techniques of criminal acts opportunity prevention by using situational approach by Ronald V. Clarke and from the results of research indicate that there is security and orderliness disturbance in Narcotics Correctional Institution Jakarta, in which escape, narcotics abuse in prisoner circle, the ownership and use of communication tools like mobile phone and laptop, as well as the ownership of other prohibited materials. These indicate that there are deviations performed by employee and careless employee in performing their security duty as well as available security systems and facilities not run effectively at Narcotics Correctional Institution Jakarta.

Abstrak :
Untuk kepentingan harta pailit, kepada pengadilan niaga dapat dimintakan pembatalan segala perbuatan hukum debitor yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan kreditor, yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan. Gugatan pembatalan ini dikenal dengan nama gugatan actio pauliana. Debitor dan pihak dengan siapa perbuatan hukum itu dilakukan harus terbukti beritikad tidak baik sehingga merugikan kreditor. Tesis ini akan membahas terkait tinjauan umum hukum kepailitan di Indonesia, hukum actio pauliana dalam hukum kepailitan di Indonesia, dan analisis terkait putusan actio pauliana dalam kasus kepailitan PT Metro Batavia (Putusan Nomor 61 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015 Jo. Nomor 389 K/Pdt.Sus-Pailit/2014 Jo. Nomor 02/Pdt. Sus. ActioPauliana/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst). Tesis ini memakai penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian, hukum kepailitan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ('UU Kepailitan'). Ketentuan actio pauliana diatur dalam Pasal 41 sampai Pasal 49 UU Kepailitan. Putusan pengadilan niaga dan kasasi yang menolak gugatan actio pauliana dari tim kurator PT Metro Batavia (dalam pailit) telah tepat karena aset yang menjadi obyek sengketa bukan milik PT Metro Batavia (dalam pailit). Putusan Peninjauan Kembali (PK) yang mengabulkan gugatan actio pauliana tidak tepat karena novum yang menjadi pertimbangan majelis hakim Peninjauan Kembali (PK) tidak membuktikan kepemilikan suatu aset. ......In the interest of the bankruptcy assets, annulment may be requested to the commercial court for all legal acts of the debtor who has been declared bankrupt which prejudice the interests of the creditors, which were conducted before the declaration of bankruptcy was rendered. The annulment is known as the actio pauliana lawsuit. The debtor and the party with whom the legal acts was carried out must be proven to have a bad faith that prejudice the creditors. This thesis will discuss about general review of bankruptcy law in Indonesia, actio pauliana in Indonesia’s bankruptcy law, and analysis related to actio pauliana decision in Metro Batavia’s company (in bankruptcy). This thesis use normative legal research with statute approach and case approach. Based on research results, bankruptcy law in Indonesia is regulated in Law Number 37 of 2004 on bankruptcy and suspension of obligation for payment of debts ('Bankruptcy Law'). The actio pauliana is regulated in article 41 to article 49 of Bankruptcy Law. The decision of the commercial court and cassation which rejected the actio pauliana lawsuit from the curator team of Metro Batavia’s company (in bankruptcy) was appropriate because the assets of the dispute did not belong to Metro Batavia’s company (in bankruptcy). The judicial review decision that grants the actio pauliana lawsuit is faulty because the new evidences (novum) that are used for consideration by the panel of judges do not prove the ownership of an asset.

Abstrak :
Protrusi prostat intravesika adalah penonjolan prostat yang mengindentasi buli-buli akibat pertumbuhan prostat lobus median dan lateral. Terdapat hubungan yang positif antara protrusi prostat intravesika, volume prostat, ketebalan otot detrusor buli-buli dan keluhan berkemih. Tujuan penelitian ini adalah mengukur tingkat korelasi antara panjang protrusi prostat intravesika dengan ketebalan otot detrusor buli-buli. Metode: Penelitian ini merupakan penelitian korelasi menggunakan disain potong lintang. Uji korelasi yang dilakukan adalah uji korelasi Spearman Rank. Hasil: Selama bulan Juli dan Agustus 2013 didapatkan jumlah sampel 20 orang. Rerata tebal otot detrusor buli-buli 2,83 mm (SD 0,64). Rerata panjang protrusi prostat intravesika 7,44 mm (SD 4,63). Hasil uji korelasi Spearman Rank didapatkan koefisien korelasi 0,54 (p 0,015). Kesimpulan: terdapat korelasi yang kuat antara panjang protrusi prostat intravesika dengan ketebalan otot detrusor buli-buli.

---

Introduction : intravesical prostatic protrusion is prostatic protrusion to the bladder wall due to the growth of the median and lateral lobes of the prostate . There is a positive relationship between intravesical prostatic protrusion , prostate volume , thickness of the bladder detrusor muscle and bladder complaints . The purpose of this study was to Measure the degree of correlation between the length of intravesical prostatic protrusion with the detrussor wall thickness. Methods : This study is a correlation study using cross-sectional design . Correlation test was performed Spearman Rank correlation test . Results : During the months of July and August 2013 found 20 persons of samples. The mean of detrussor wall thickness 2.83 mm ( SD 0.64 ) . The mean of intravesical prostatic protrusion length 7.44 mm ( SD 4.63 ) . Spearman Rank correlation test results obtained correlation coefficient 0.54 ( p 0.015 ) . Conclusion : there is a strong correlation between the length of intravesical prostatic protrusion with detrussor wall thickness.

Abstrak :
Penelitian ini memperluas literatur perilaku merokok anak di Indonesia dengan mengidentifikasi determinan perilaku merokok di lingkungan tempat tinggal. Perilaku merokok dibagi kedalam tiga kelompok umur yaitu 7-12, 13-15 dan 16-18. Penelitian berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional 2015 dengan menggunakan pendekatan regresi probit menemukan bahwa peer dan price mempengaruhi perilaku merokok anak, kami menemukan bahwa (1) peningkatan 1 % individu yang mengkonsumsi rokok meningkatkan peluang anak untuk merokok sebesar 2%, (2) peer effect lebih kuat pada kelompok anak yang lebih muda, (3) Peer effect berpengaruh terhadap perilaku anak baik di daerah Jawa/ luar Jawa baik secara urban/rural, (4) Peningkatan harga rokok mengurangi peluang anak untuk mengkonsumsi rokok. Hasil estimasi kami dapat di jadikan dasar kebijakan pengendalian tembakau khususnya kebijakan kenaikan harga rokok. ......This study expands the literature on children's behavior in Indonesia by identifying smoking behavior in the neighborhood. Smoking behavior is divided into three age groups 7-12, 13-15 and 16-18. Research based on 2015 National SocioEconomic Survey data (SUSENAS) using probit regression approach found that peer and price influence children's smoking behavior, we find that (1) an increase of 1% of individuals who consume cigarettes increases children's chances of smoking by 2%, (2) the influence of Peer effect is stronger in the younger group of children, (3) Peer effect affects the behavior of children both in Java / outside Java both in urban / rural areas, (4) Increase in cigarette prices reduces children's opportunities to consume cigarettes. Our estimation results can be used as the basis for tobacco control policies, especially policies on increasing cigarette prices.

Abstrak :
Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UUK-PKPU”), telah mengatur bahwa tidak dikenal adanya upaya hukum terhadap putusan PKPU. Bahkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 23/PUU-XIX/2021 yang telah menyatakan Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UUK-PKPU tersebut sebagai inkonstitusional bersyarat pun nyatanya tidak menyebabkan perubahan pada praktek Peradilan, dimana terhadap putusan PKPU tetap tidak dapat diajukan upaya hukum. Di luar itu tidak dapat dipungkiri bahwa dalam suatu perkara di Pengadilan, terdapat berbagai alasan yang bisa saja menyebabkan pihak Termohon PKPU tidak hadir ke dalam persidangan meski telah berulang kali dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Hukum Acara Perdata, misalnya alamatnya Termohon yang terbaru tidak diketahui atau secara operasional perusahaan Termohon telah pindah ke tempat yang baru tapi domisili hukum belum diubah, sehingga relaas panggilan sidang tersebut tidak pernah diterima langsung oleh Termohon PKPU. Dalam hal Termohon PKPU tidak pernah hadir selama persidangan tersebut, maka Termohon menjadi kehilangan kesempatan untuk membela diri dan Majelis Hakim menjadi memiliki hak untuk dapat menjatuhkan putusan PKPU secara verstek (tanpa dihadiri Termohon PKPU). Dalam keadaan tersebut, maka Termohon PKPU secara hukum berubah statusnya menjadi Debitor PKPU yang mau tidak mau harus mengikuti seluruh proses PKPU selanjutnya tanpa diperkenankan untuk melakukan upaya hukum apapun, termasuk perlawanan verzet sebagaimana yang berlaku di dalam perkara perdata pada umumnya. Lebih lanjut, keadaan PKPU tersebut juga suatu waktu juga dapat berujung pada status kepailitan jika Debitor PKPU keliru bersikap dan gagal berdamai dengan para kreditor di dalam proses PKPU, sehingga Debitor PKPU dinyatakan pailit dan akibatnya harus segera dimulai pemberesan oleh Kurator karena sudah tidak ada kesempatan lagi bagi debitor untuk menawarkan perdamaian. Hal demikian ini tentu saja bisa menjadi malapetaka bagi kelangsungan suatu bisnis yang mungkin saja masih memiliki prospek cukup baik tapi harus hancur hanya karena perkara permohonan PKPU yang dimulai cukup oleh 2 kreditor saja tanpa diketahui perkaranya oleh si debitor karena telah berpindah alamat secara operasional. ......Article 235 paragraph (1) and Article 293 paragraph (1) of Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment ("UUK-PKPU"), have stipulated that there is no known legal remedy against PKPU decisions. Even the Indonesian Constitutional Court Decision No. 23/PUU-XIX/2021 which has declared Article 235 paragraph (1) and Article 293 paragraph (1) of the UUK-PKPU as conditionally unconstitutional has no effect for judicial practice, where legal action cannot still be taken against PKPU decisions. Apart from that, it cannot be denied that sometimes in a particula civil case, there are various reasons which could cause the PKPU Defendant does not attend the hearing even though he has been repeatedly summoned in legal and approptiate way folowing the Civil Procedure Law, for example the Defendant's most recent address is unknown or the Defendant’s company has operationally moved to a new location but the legal domicile has not been changed yet, so that the court summons was never received directly by the Defendant. If the PKPU Defendant has never attended the trial, the Defendant loses the opportunity to defend himself and the Panel of Judges has the right to hand down the PKPU decision in verstek way (without the presence of the PKPU Respondent). In these circumstances, the PKPU Defendant legally has turned become a PKPU Debtor who inevitably must follow the entire subsequent PKPU process without being permitted to take any legal action, including verzet option as applies in general civil cases. Furthermore, the PKPU situation can also lead to bankruptcy status at some point if the PKPU Debtor misbehaves and fails to reconcile with the creditors in the PKPU process, so that the PKPU Debtor is declared bankrupt and as a result, the Curator must immediately start resolving its asset because there is no longer chance for debtors to offer composition plan. Of course, this could be a disaster for a running business which may still have quite good prospects but must be destroyed just because the PKPU case initiated by only 2 creditors while the debtor has no idea about the case, because it has changed the operational address.