Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPemodelan seismik adalah suatu teknik yang digunakan untuk mensimulasikan pergerakan gelombang seismik didalam bumi. Tujuan pemodelan adalah didapatkanya asumsi keadaan struktur bawah tanah dan sebagai salah satu cara dalam mendesain survey lapangan yang sebenarnya. Pemodelan seismik dibuat dengan program matlab yang mengkombinasikan fungsi finite difference dengan general user interface (gui). Keakuratan Metode ini sangat dipengaruhi oleh interval grid yang digunakan, orde, dan geometri dari model geologi yang dibuat. Selain itu, data hasil perekaman seismik sangat dipengaruhi parameter filter, panjang perekaman, clip level, dan Metode akuisisi yang digunakan. Pemilihan parameter yang tepat, akan menghasilkan respon sinyal seismik yang lebih jelas.

---

ABSTRACTSeismic modelling is a technique that use to simulating wave propagation in the earth. The purposes are to predict/assumed the structure of subsurface and also to design of seismic survey. The seismic modelling program created by matlab programming that combine finite difference function and general user interface (GUI). The accuracy of its method influenced by grid interval that used, order of finite difference, and geometry from the artificial geological model. Besides that, seismic data record influenced by filtering, duration of record data, clip level and acquisition method. The right parameter option will produce respond of seismic signal clearly."

"Mahasiswa keperawatan merupakan calon tenaga perawat yang akan berhadapan dengan dunia kerja. Pengetahuan mengenai peluang kerja sangat diperlukan oleh mahasiswa keperawatan supaya mereka mampu mempersiapkan diri terhadap tuntutan yang ada dalam dunia kerja. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauhmana tingkat pengetahuan mahasiswa regular FIK UI mengenai peluang kerja. Desain penelitian yang digunakan adalah deskriptif sederhana, dengan jumlah sampel 100 mahasiswa sebagai keseluruhan dari jumlah mahasiswa regular 2005 FIK UI yang juga menrpakan populasinya (total sampling). Analisa data yang digunakan peneliti adalah menggunakan metode statistik tendensi sentral, namun peneliti hanya menggunakan mean. Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar sampel mempunyai tingkat pengetahuan yang tinggi (90%) mengenai peluang kerja.

---

The students of Nurse University are candidate of nurse manpower who wills face the work-world. The knowledge of job vacancy is S0 important for nurse university student in order they able to prepare themselves conceming to demand ofwork-world. This research is used for knowing how far the level of regular FIK UI university student about opportunity of job vacancy. The design ofthe research is simple descriptive, with the amount of sample is 100 students as a whole from the total all of regular 2005 FIK UI University students which is the population of it. Data analyze that using by the researcher is using statistic mode of central mainstream, but the researcher only using a meaning of. The result of it is showing a considerable part ofthe sample that has the high level of knowledge (90%) regarding to opportunity of job vacancy."

"Hubungan Karakteristik dan Beban Kerja Perawat Dengan Stres Kerja Perawat Rawat Inap Rumah Sakit di JakartaPerawat merupakan satu profesi dari pelayanan kesehatan yang berisiko tinggi mengalami stres kerja karena beban kerja yang berat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan karakteristik perawat dan beban kerja dengan stres kerja perawat rawat inap rumah sakit di Jakarta.Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif korelasi dan dilakukan pada bulan Juni 2017. Penelitian ini melibatkan 243 perawat yang bekerja di rawat inap rumah sakit di Jakarta dan dipilih berdasarkan metode random sampling. Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara univariat dan bivariat.Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar responden penelitian mengalami stres kerja ringan 65 dan mempunyai beban kerja sedang 95. Hasil uji chi square ada hubungan karakteristik status pernikahan p value = 0,002 ,masa kerja p value = 0,001 dan beban kerja p value = 0,009 dengan stress kerja. Rumah sakit diharapkan dapat lebih memberikan perhatian terhadap stres dan beban kerja para perawatnya agar dapat memberikan situasi kerja yang lebih kondusif.

---

Relation of Characteristics of Nurses and Workload with Nurses Job Stress In patient Unit of Hospital in Jakarta Nurse are one of the health care profession at high risk of job stress because of heavy workload. This study that aims to know the relation of workload and nurses job stress In patient Unit of hospital in Jakata.

This is a descriptif correlation research method and performed in June 2017. This study was conducted involving 243 nurses who work In patient Unit of hospital in Jakata selected by random sampling method. The data were analyzed using Univariat and Bivariat analyses.

The result showed the majority of study respondents were experiencing mild stress level 65 and moderate workload level 95. The chi square showed there was a significant correlation between marital status p value 0,002, length of work p value 0,001 and workload p value 0,009 with nurse job stress. The hospital is expected to give more attention to nurse stress and workload in order to provide more conducive work situation."

"Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 sebagai langkah kebijakan untuk menanggulangi situasi darurat kesehatan masyarakat dari penyakit Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Perppu ini berisikan kebijakan pemerintah yang mengesampingkan beberapa aturan-aturan keuangan negara, salah satunya mengenai batasan defisit anggaran. Langkah Presiden ini menimbulkan pertanyaan mengapa tidak menempuh pengusulan perubahan APBN terlebih dahulu, mengapa Perppu bisa menentukan defisit APBN, dan bagaimana implikasi defisit anggaran yang melebih batas terhadap risiko fiskal. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yakni mengacu pada norma hukum peraturan perundang-undangan, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dan hasilnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Presiden mengimplementasi kewenangannya sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan dan pengelolaan keuangan negara menerbitkan perppu agar pelaksanaan APBN dan roda pemerintahan pemerintahan dapat berjalan di masa darurat. Perppu mengubah ketentuan batas defisit anggaran yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebab memiliki kedudukan yang sama dengan UU. Peningkatan defisit anggaran berimplikasi pada risiko fiskal yang memberikan tekanan pada fiskal dan mempersempit ruang bagi pemerintah untuk membuat kebijakan-kebijakan fiskal sehingga berpotensi menurunkan kemampuan fiskal dalam menjaga kesinambungan keuangan negara. Saran bagi Pemerintah dalam membuat aturan dan kebijakan pelaksanaan dari perppu harus diikuti pengawasan yang baik untuk memastikan penyaluran dana dapat mencapai tujuan. Bagi DPR RI perlu mempersingkat tahapan pembahasan APBN Perubahan di masa darurat. Undang-undang tentang keuangan negara perlu direvisi terkait ketentuan mengenai keuangan negara pada saat keadaan darurat

---

The President of the Republic of Indonesia Joko Widodo issued Government Regulation in Lieu of Law (Perppu) Number 1 of 2020 as a policy step to tackle a public health emergency situation from Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). This Perppu contains government policies that override several regulations on state finances, one of which is about limiting the budget deficit. The President's move raises the question of why he did not propose amendments to the APBN first, why the Perppu can determine the APBN deficit, and what is the implication of a budget deficit that exceeds the limit on fiscal risk. This study uses a normative juridical approach, which refers to the legal norms of legislation, with descriptive analytical research specifications and the results are analyzed qualitatively. The results showed that in an emergency situation the time available is very short and requires extraordinary policies. The President implements his authority as the holder of government power and the management of state finances to issue a perppu so that the implementation of the APBN and the wheels of government administration can run in emergency state. The Perppu changes the budget deficit limit provisions regulated in Law Number 17 of 2003 concerning State Finance because it has the same position as the Law. An increase in the budget deficit has implications for fiscal risk that puts pressure on the fiscal and narrows the space for the government to make fiscal policies so that it has the potential to reduce fiscal capacity in maintaining the sustainability of state finances. Advice for the Government in making rules and implementation policies of the Perppu must be followed by good supervision to ensure that the distribution of funds can achieve its goals. For the DPR RI, it is necessary to shorten the stages of discussing the Revised APBN in the emergency period. The law on state finance needs to be revised in relation to provisions regarding state finances in times of emergency"

"Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang peranan lembaga keujruen blang dalam menggerakkan kerjasama masyarakat dan kendala-kendala pengembangannya. Penelitian ini penting mengingat keberadaan lembaga keujruen blang sangat diperlukan masyarakat tani dalam kegiatan pertanian sawah. Dalam pelaksanaan tugasnya lembaga keujruen blang mengedepankan nilai-nilai gotong royong. Gotong royong yang berlaku disini sudah menjadi hukum adat dan merupakan salah satu alat pencapaian tujuan lembaga, yaitu agar kegiatan pertanian sawah berjalan lancar dan berhasil.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif yang diperoleh melalui wawancara mendalam (indepth interview) dengan para informan. Sementara itu pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling dengan lingkup informan mencakup unsur pengurus lembaga keujruen blang, masyarakat tani, pemerintah dan tokoh adat.Dari hasil penelitian diketahui bahwa peran yang dilakukan keujruen dalam menggerakkan kerjasama masyarakat tani kurang efektif untuk mengatasi masalah menurunnya semangat gotong royong dalam lembaga keujruen blang. Apa yang dilakukan keujruen hanyalah melaksanakan tugas rutinitas semata yang bersifat fragmatis, sehingga tidak menyentuh pokok persoalan penyebab menurunnya semangat gotong royong tersebut. Penurunan semangat gotong royong antara lain disebabkan oleh tidak optimalnya services yang diberikan lembaga keujruen blang kepada petani berupa ketersediaan air pertanian yang cukup, dan melemahnya internalisasi nilai-nilai yang berlaku dalam lembaga keujruen blang oleh petani.Rendahnya services tersebut disebabkan oleh tidak optimalnya fungsi irigasi setengah teknis yang digunakan sebagai prasarana penyuplai air ke persawahan. Irigasi induk yang berlokasi di Desa Blang Bayu tersebut dibangun pemerintah pada Tahun 1998. Kehadirannya justru memperburuk tata guna air yang telah ada, sehingga pasokan air ke sawah-sawah tidak tercukupi. Hal tersebut berdampak juga pada penurunan kuantitas musim tanam dari sebelumnya 2 kali setahun menjadi 3 kali dalam 2 tahun. Kemudian musim tanam juga menjadi tidak serentak lagi dalam satu wilayah kerja keujruen chick (tingkat kecamatan) sehingga menyebabkan semakin banyaknya hama yang menyerang tanaman padi. Sementara itu melemahnya internalisasi nilai-nilai yang berlaku dalam lembaga keujruen blang oleh petani lebih disebabkan oleh melemahnya pola hubungan tradisional petani yang mulai bergeser ke pola hubungan rasional ekonomi.Tidak optimalnya fungsi irigasi juga merupakan kendala utama pengembangan lembaga keujruen blang. Disamping masalah lemahnya kepemimpinan lokal, struktur organisasi yang kurang mendidik, minimnya intervensi pemerintah, dan sebagian dari substansi aturan adat sudah kurang relevan dengan kondisi masyarakat tani sekarang.Untuk meminimalisir masalah yang terjadi dalam lembaga keujruen blang, diperiukan reorientasi kepemimpinan keujruen dari peranan yang terpaku pada pelaksanaan tugas rutinitas semata ke peran sebagai seorang agen perubahan (change agent) yang mampu melakukan pembaharuan bagi organisasi, pembenahan irigasi, penyadaran masyarakat tani dan pemerintah, serta redefinisi aturan adat dan restrukturisasi kelembagaan keujruen blang."

"Rumah Detensi Imigrasi Jakarta adalah salah satu yang menjadi barometer bagi Rumah Detensi Imigrasi lainnya selain memang lokasinya di Ibukota Negara, wilayah kerjanya pun paling banyak dibanding dengan Rumah Detensi lain. Namun berdasarkan data yang ada bahwa tingkat penurunan penghuni bisa di bilang kurang signifikan sepanjang tahun 2007 hanya terjadi penurunan sebanyak 33 orang Deteni sehingga dipertanyakan oleh peneliti bagaimana dengan kuantitas pendeportasiannya.Dari hasil penelitian dan wawancara dengan para informan dalam pelaksanaan tugas tersebut dilapangan ada beberapa kendala yang menghambat suksesnya upaya deportasi pertama adalah biaya dan kedua peraturan. Faktor biaya memang adalah alasan yang paling klasik namun pada kenyataannya memang Deteni maupun kedutaannya sebagai stakeholders yang menurut peraturan bertanggung jawab untuk menyediakan biaya sering sekali tidak dapat menyediakannya, sehingga akhirnya harus mencari donatur. Sedangkan faktor peraturan adalah tidak adanya aturan yang jelas mengenai klasifikasi orang asing yang dapat didetensikan dan dideportasi. Kenyataan lapangan Rumah Detensi Imigrasi Jakarta selain fungsinya menampung orang asing yang terkena tindakan keimigrasian yaitu tindakan administratif, ternyata juga menampung orang asing dengan kualifikasi orang asing yang tidak dapat dideportasi, yang tentunya tidak terakomodir di dalam peraturan. Kendala ini secara langsung berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dari Rumah Detensi Imigrasi untuk meningkatkan kuantitas deportasi karena ukuran tingkat efektifitas pendeportasian adalah tingkat pencapaian tujuan dari hasil pendeportasian tersebut.Kesimpulan yang didapat dari hasil wawancara dan studi dokumen serta analisa peneliti bahwa tujuan yang telah ditetapkan oleh Kepala Rumah Detensi Imigrasi yaitu peningkatan kuantitas pendeportasian tidak tercapai walaupun sepanjang tahun 2007 itu jumlahnya relatif banyak namun ternyata yang masuk pun tidak kurang banyaknya.Saran yang diberikan agar ada kajian terhadap kemungkinan penambahan status Rumah Detensi Imigrasi di tambah menjadi cabang Rumah Tahanan Negara sehingga dapat mengakomodir Deteni di luar klasifikasi yang telah ditentukan atau masukan aturan yang mengatur deteni diluar klasifikasi yang telah ditentukan tersebut.Untuk dana atau biaya memang tidak ada jalan lain selain pemerintah memang harus mengusahakan anggaran untuk dana deportasi atau pemulangan, karena memang pada akhirnya prioritas kepentingan tersebut lebih banyak di sisi Pemerintah Indonesianya karena dapat dibayangkan jika Deteni tidak dapat dideportasikan selama 1 (satu) tahun saja, biaya hidup Deteni tersebut yang ditanggung Pemerintah Indonesia jauh lebih besar dari biaya tiket pesawat.

---

The Jakarta Immigration Detention House is one of benchmarks for other Immigration Detention Houses not only because it is located in the capital city but also it covers the most operating area compared to others. However, the existing data indicates that there is an insignificant decline on the number of the detainees held there throughout the year 2007. There is only a slight decline of 33 detainees in that year that the researcher questions the quantity of the deportation.Based on the result of the research and the interview with the sources performing the duty on the field, several hindrances that hamper the success of deportation have been identified, namely the cost and the regulation. The cost factor is indeed one most classic reason, yet the fact remains that both the detention house and the embassies as stakeholders which are responsible in financing the house as determined by the regulation often fail to provide it; as a result, donation must be sought elsewhere. On the other hand, the regulation factor refers to the absence of clear regulation regarding the classification of expatriates who can be either detained or deported. In reality, the Jakarta Detention House whose function is to hold expatriates subjected to Immigration act-which is administrative act in this case- in fact also holds expatriates who are qualified as cannot be deported; and this is surely not accomodated in the regulation. This hindrance directly affects the goal attainment of the Detention House which is to increase the quantity of deportation because the effectiveness level of deportation is determined by the level of the goal attainment in that deportation effort.The conclusion gained from the result of the interview, document study as well as the researcher?s analysis is that the goal set by the head of Jakarta Immigration Detention House, which is to increase the quantity of deportation, was not achieved ; despite the fact that throughout 2007 the number of the deported are quite many, those entering the House are also relatively similar in number.It is recommended that there be an analysis on the possibility of adding (more) status to Imigration Detention House as a branch of State Detention House so that it can accomodate the detainees outside the already determined classification. As for the financing problem, there is actually no other way but for the government to set a budget for deportation and extradition, since at the end the priority is more for the sake of Indonesian government as it is unimaginable if the detainees cannot be deported, let us say, for 1 (one) year alone."

"Skripsi ini membahas prasasti Turunhyang B 966 S merupakan salah satu prasasti Mapanji Garasan. Prasasti Turunhyang B 966 S di tuliskan pada sisi belakang Prasasti Turunhyang A. Prasasti Turunhyang B dimulai pada baris ke-13 pada sisi belakang Prasasti Turunhyang A, yang dimulai dengan penyebutan prasasti Mapanji Garasan. Prasasti Turunhyang A dan B tidak utuh lagi. Turunhyang B berangka tahun 966 S dikeluarkan oleh Mapanji Garasan untuk memberikan anugrah sima kepada desa Turunhyang, karena telah membantu raja dalam berperang melawan Haji Panjalu. Garasan adalah salah satu raja Janggala. Kerajaan Janggala terbentuk karena Airlangga mempunyai beberapa orang anak, karena itu ia membagi dua kerajaan agar keturunannya tidak memperebutkan tahta. Dua kerajaan hasil pembagian itu adalah kerajaan Janggala dan Panjalu."