Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Liberalisasi politik yang melanda Indonesia di era reformasi ternyata berdampak pula terhadap eksistensi kekuatan politik Islam, yakni dengan hadirnya sejumlah besar partai politik Islam. Dari fenomena ini ada dua pertanyaan elementer yang mengemuka. Pertama, faktor-faktor apa sajakah yang melatarbelakangi kemunculan partai politik Islam di era reformasi ini? Kedua, bagaimana aksi partai politik Islam itu dalam menghadapi pemilu 1999 dan Sidang Umum MPR 1999? Domestikasi Islam di dua rezim terdahulu melatarbelakangi lahirnya kehendak kolektif untuk memperkuat posisi politik Islam di era reformasi ini. Ketika kehidupan politik terbuka, kaum muslimin berkesempatan berpartisipasi di dalam sistem yang baru itu. Konteks semacam ini tidak bisa hadir jika eksistensi Soeharto sebagai lambang otoritarianisme Orde Baru masih bercokol. Di sisi lain, liberalisasi politik itu juga membuat kekuatan politik Islam melakukan perubahan strategi perjuangan, dari "Islam kultural" menjadi "Islam struktural." Namun bukan berarti kehadiran partai politik Islam itu sepi polemik, terutama dilihat dari tiga hal berikut: kebangkitan kembali politik aliran, perlu tidaknya kehadiran partai politik Islam, serta jumlah partai politik Islam yang tepat bagi wadah aspirasi politik kalangan Islam. Di tengah-tengah polemik itulah, partai-partai politik Islam menghadapi pemilu 1999 yang secara kualitatif berbeda dengan pemilu-pemilu Orde Baru. Hasilnya, kekuatan politik non Islam berhasil memporakporandakan mitos mayoritas angka. Kekalahan elektoral kekuatan politik Islam itu tentu menghentak kesadaran kolektif para aktivis partai politik Islam. Hanya saja mereka diuntungkan dengan sistem politik Indonesia yang tidak menempatkan pemilu sebagai penentu segala-galanya. Terlebih lagi jika perolehan suara PDI Perjuangan selaku pemenang pemilu 1999 tidak mencukupi untuk meraih posisi mayoritas mutlak di parlemen (single majority) atau sekalipun dengan simple majority. PDI Perjuangan yang memperoleh 153 kursi di DPR dan Partai Golkar 120 kursi, ternyata lebih kecil dari perolehan total kursi yang diraup partai-partai Islam, yakni 172 kursi. Dalam menghadapi pertarungan politik di SU MPR, muncul inisiatif untuk mengkonsolidasikan kekuatan politik Islam dalam sebuah barisan politik, yang dikenal dengan nama Poros Tengah. Sebelum ide di atas mengemuka, benih-benih penyatuan kekuatan politik Islam sebenarnya telah muncul. Pertama, pembentukan Forum Silaturahmi Partai-partai Politik Islam pada pra pemilu 1999. Kedua, Stembus Accord delapan partai politik Islam setelah pemilu 1999. Hasilnya, Poros Tengah yang bertumpu pada kekuatan lobi ternyata tampil mengesankan dengan merebut sejumlah posisi strategis.

Abstrak :
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh konflik internal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada tahun 2004 - 2007 yang lebih berat ketimbang konflik internal yang melanda partai ini pada tahun 2001 - 2002. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mencari jawaban mengapa konflik tahap kedua itu dapat terjadi. Peneliti menempatkan reposisi Saifullah Yusuf dan penonaktifan Alwi Shihab dan Saifullah Yusuf sebagai faktor pemicu terjadinya konflik intemal PKB. Sebagai pijakan teoritis, penelitian ini menggunakan teori politik sebagai berikut; Pertama, konflik polltik yang diaiukan oleh Lewis A. Coser, George Simmel, Austin Ranney, Albert F. Eldridge, Ralf Dahrendorf, Jacob Bercovitch, Paul Conn, dan Maurice Duverger. Kedua, tentang konflik yang melanda NU saat berkiprah di lapangan politik, baik dalam hubungannya dengan pihak luar maupun konllik yang terjadi diantara sesama fungsionaris NU, dipicu oleh faktor pragmatis yang terkait dengan perebutan posisi atau kursi kekuasaan diantara elite partai. Analisis ini dikemukakan oleh Deliar Noer, Bahtiar Effendy, dan Kang Young Soon. Kajian ini juga menggunakan konsep faksionalisme politik yang diajukan oleh Frank P. Belloni dan Dennis C. Buller serta Jacob Beroovitch. Ketiga, pergeseran nilai ketaatan antara di pesantren yang berlangsung dengan model patron - client dimana kiai menduduki posisi sentral (ditaati) namun hal itu tidak otomatis terjadi ketika berada di dunia politik. Teori yang dipergunakan adalah James Scott, Maswadi Rauf, Robert Michele, Karl D. Jackson dan Lucian W. Pye, serta Machrus lrsyam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, sedangkan teknik analisis data menggunakan deskriptif analitis. Dalam penelitian ini digunakan dua metode pengumpulan data yaitu: Pertama, studi literatur yang meliputi penelusuran buku-buku, dokumen/arsip partai politik, klipping koran, majalah, jurnal, dan berbagai sumber Iainnya yang relevan dengan masalah penelitian ini. Kedua, wawancara mendalam (indepth interview) terhadap informan terpilih dengan menggunakan pedoman wawancara. Temuan di lapangan menunjukkan: (1) Faktor pemicu terjadinya konflik internal PKB adalah reposisi Saifullah Yusuf dari jabatan Sekretaris Jenderal Dewan Tanfidz DPP PKB dan penonaktifan Alwi Shihab dan Saifullah Yusuf dari jabatan Ketua Umum Dewan Tanfidz DPP PKB dan Ketua Dewan Tamidz DPP PKB; (2) Keberpihakan kiai khos yang tergabung dalam Forum Langitan dan Abdurrahman Wahid kepada salah satu kubu memperberat bobot konflik internal PKB; (3) Penyelesaian konflik secara organisasi, hukum, politik, dan kultural tidak mampu menghindarkan PKB dan perpecahan; (4) Keluarnya kubu Alwi Shihab dan Saifullah Yusuf dari PKB menunjukkan kemenangan kubu Abdurrahman Wahid dan Muhaimin Iskandar. Implikasi teoritis menunjukkan: Pertama, konflik internal yang melanda PKB dipicu oleh masalah yang bersifat pragmatis yakni terkait dengan perebutan posisi atau jabatan didalam partai. Faktor pemicu yang bersifat pragmatis itu tidak hanya berlaku katika kalangan nahdliyin bergabung dengan komponen bangsa yang Iain, seperti ditunjukkan oleh studi Deliar Noer (kasus NU keluar dari Masyumi) dan Bahtiar Effendy (kasus NU keluar dari PPP), namun studi ini menunjukkan bahwa faktor pragmatis itu juga berlaku saat konflik diantara sesama fungsionaris partai yang dilahirkan oleh kalangan nahdliyin terjadi. Studi Kang Young Soon yang menyimpulkan bahwa Konfiik merupakan ?saIah satu tradisi NU? pada akhirnya perlu ditambah dengan penjelasan bahwa ?konflik yang dipicu oleh masalah pragmatisme kekuasaan merupakan salah satu tradisi NU". Memang pernah ada konflik karena faktor ideologi, namun pragmatisme kekuasaan seringkali menjadi motif di balik perseteruan NU dengan pihak lain ataupun dengan sesama kalangan nahdliyin seperti terlihat pada kasus konflik internal PKB. Kedua, terjadi pergeseran nilai dalam hubungan kiai - santri dalam tradisi pesantren yang menganut pola hubungan patron - klien ketika kalangan nahdliyin berkiprah di wilayah politik. Kasus konflik internal PKB ini menunjukkan bahwa sikap saling percaya yang menjadi unsur pembentuk budaya pesantren bisa berubah karena masalah pragmatisme kekuasaan. Perubahan itu terlihat dengan posisi dan sikap yang diambil kiai khos yang tergabung dalam Forum Langitan yang semula menjadi pendukung Abdurrahman Wahid kini berbalik menjadi saling berhadapan. Alwi Shihab yang dulu didukung Abdurrahman Wahid untuk menjadi Ketua Umum Dewan Tanfidz DPP PKB pada muktamar Iuar biasa PKB di Yogyakarta juga kini berbalik menjadi lawan politik Abdurrahman Wahid. ......The research is based on the internal conflict of the Nation Awakening Party (PKB) 2004 - 2007. This conflict is more serious than the conflict within the party that occurred in 2001 - 2002. lt aims to answer the reason behind the second phase of the conflict. The researcher considers the reposition of Syaifullah Yusuf and the termination of Alwi Shihab dan Saifuilah Yusuf from their position in the Central Board of PKB as the main factor that triggers the conflict. To strengthen the study, the researcher applies some political theories in supporting his argument and analysis. First, the theory of political conflict by Lewis A. Coser, George Simmel, Austin Ranney, Albert F. Eldridge, Ralf Dahrendorf, Jacob Bercovitch, Paul Conn, and Maurice Duverger. Second, the tradition of pragmatism within NU elites in gaining political powers is a crucial aspect in analyzing this issue. This analysis is introduced by Deliar Noer, Bahtiar Effendy, and Kang Young Soon. The study also uses the concept of political factionalism initiated by Frank P. Belloni and Dennis C. Buller and Jacob Bercovitch. Third, the changing of obedience concept (patron-client relation) in pesantren tradition in which the high authoritative role of kyai within religious circles no longer guarantee the same respectful attitudes of his followers in political practices. This approach has been used by James Scott, Nlaswadi Rauf, Robert Michele, Karl D. Jackson, Lucian W. Pye, and Nlachrus lrsyam. In conducting the study the researcher uses a qualitative method while descriptive analysis is applied in examining the data. Two approaches are used in collecting data- First, the literature research through searching and classifying all relevant documents such as pnmary books, political documents, newspapers' coverage and joumals. Second, in-depth interview that involves selective respondents by asking some structured questions. The research offers significant findings that are; (1) the triggering factor toward the intemal conflict of PKB is mainly caused by the reposition of Saifullah Yusuf as the Secretary General of the Central Board of PKB and termination Alwi Shihab and Saifullah Yusuf as the General Chairman and Chairman of the Central Board of PKB (2) The support to one of the conflicting parties from the special charismatic kyai (Kyai Khos) either from Forum Langitan's and Abdurahman Wahid's faction has contributed in increasing tension and conflict (3) Conflict resolutions through organizational, legal and cultural approaches are not able to resolve the friction (4) The decision of Alwi Shihab and Saifullah Yusuf 's faction to form a new party apart from PKB has showed the success of Abdurrahman Wahid dan Muhaimin Iskandar`s faction in winning the conflict. In general this study shows significant theoretical implications: First, the internal conflict that occurred within PKB is more triggered by pragmatic issues that are related to power distributions in structural positions. This pragmatic issue not only always occurs when the party worked together with other groups as indicated by Deliar Noer (the withdrawal of NU from Masyumi) and Bahtiar Effendy (the withdrawal of NU from PPP) but also happened when it fonned its own party (PKB) The study of Kang Young Soon which concludes that conflict is ?one of NU tradition' finally should be given a further explanation that ?the conflict that is triggered by pragmatic interests toward the power is one of NU tradition." it is true that an ideological factor also contributes to the conflict but again the pragmatism in achieving the power still dominate the motive of friction between NU and other groups or even within NU's elites as indicated in almost internal conflict of PKB. Second, the involvement of kyai in political arena causes the changing pattem and values of relation (kyai-santri patron). The case of the internal conflict among PKB?s elites shows that the mutual trust as a symbol of pesantren tradition which has been established for long may change merely caused by the pragmatic power. This change can be observed from the stance and position of the Kyar' Khos who form Forum Langitan that initially supported Abdurahman Wahid but drastically against him. Alwi Shihab who was supported by Wahid in securing the position of the General Chairman of PKB in an extraordinary congress in Yogyakarta then has showed his resistance as well.

Abstrak :

ABSTRAK
Kampus yang merupakan fasilitas pendidikan tin gkat perguruan tinggi. Keberadaannya memerlukan fasilitas pendukung di sekitar kampus tersebut. Fasilitas pendukung itu di antaranya, rumah kos, usaha fotokopi, rental komputer, toko bukulalat-alat tulis, rumah makan dan juga a/at transportasi berupa ojok kendaraan bermotor beroda dua.

Penelitian men genai fasilitas pendukung mahasiswa mi dilakukan di wilayah sekitar perguruan tin ggi, yaitu UnWersitas Indonesia (UI) dan UnWersitas Gunadarma yang berada di Kecamatan Beji Kotif Depok, Kabupaten Bogor Jawa Barat serta Universitas Pancasila dan I/SIP (Istitut 1/mu Sosial dan 1/mu Politik) di Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan. Di mana letak kampus perguruan tin ggi tersebut dihu bun gkan oleh ja/an utama yaitu Jalan Margonda Raya di Kecamatan Beji, Kotif Depok hingga Ja/an Raya Lenteng Agung di Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Se/atan.

Masa/ah yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana penyebaran fasilitas pendukung mahasiswa dan jaraknya terhadap kampus? Satuan anailsis yang digunakan adalah jarak radius yang diukur dad pintu masuk kampus. Metode yang di/akukan dalam penelitian liii adalah deskriptif yang diana/isis den gan cara pertampa/an peta, yaitu peta men genai jumlah dan prosentase tiap jenis fasilitas den gan peta kerapatan jalan, serta men genal jumlah mahasiswa dad tiap kampus yang diteliti kemudian hasil tersebut dideskripsikanuntuk melihat persebaran dan kelengkapan fasilitas terhadap jarak radius yang te/ah ditentukan.

Enam jenis fasiitas pendukung mahasiswa yang diteliti (rumah kos, usaha fotokopi, rental komputer, toko buku/alaf-alat tulis, rumah makan dan pan gkalan ojek) / okasi persebarannya terdapat pada tiga wi/ayah, yaitu a. Wi/a yah berfasi/itas sangat Iengkap (/ebih dad lima jenis fasilitas) terdapaf pada wilayah lapis pertama (jarak radius 0- 500 m) dad kampus yang dite/iti (llSlP, Universitas Pancasila, Universitas Indonesia dan Universitas Gunadarma). Pada wilayah mi kerapatan jadngan jalannya tinggi (0,109 - 0,129 Km/ha); b. Wi/ayah berfasi/itas lengkap (tiga hingga empat jenis fasi/itas), terdapat pada wilayah lapis ke dua (500 - 1000 m) dan ke tiga (1000 - 1500 m) yang terdapat an far kampus den gan kerapatan ja/annya adalah sedang (0,080 - 0,108 Km/ha); c. Wilayah berfasi/itas kurang /engkap, terdapat pada wilayah lapis ke dua arah utara (arah Kecamatan Pasar Minggu) dad Kampus /lS/P dan wilayah lapis ke empat arah se/atan (KotifDepok) dad Kampus Universitas Indonesia dan Universitas Gunadarma, dan mempunyai kerapatan jalannya rendah (0,049 - 0,079 Km/ha).

Jumlah dan prosenfase tiap jenis fasi/itas yang tinggi terdapat pada wi/a yah lapis pertama hingga ke tiga dad kampus Universitas Indonesia dan Universitas Gunadarma yang mempunyai jum/ah mahasiswa paling t!nggi (61,09 %) dad se/uruh jum/ah mahasiswa yang ada di wi/ayah penelitian (41.498 mahasiswa).

Pada jarak yang lebih dekat dad kampus perseba ran pasilitas pendukung mahasiswa semangkfn Iengkap dan kerapatan jalanya tiaggi, tetapi pada jarak yang semakin jauh ke/engkapan fasilitas cenderung berkurang den gan kerapatan jalanya rendah. Fasi/itas yang berkurang di antaranya adalah rumah kos, toko buku/alat-alat (u/is dan penyewaan komputer.

Abstrak :
Kayu bakar merupakan bahan bakar utama bagi masyarakat pedesaan yang digunakan untuk memasak dan pemanasan. Pemilihan bahan bakar untuk keperluan rumah tangga ini selain dekat dengan sumbernya juga oleh kondisi sosial ekonomi penduduk setempat. Peneltian ini bertujuan untuk melihat distribusi tingkat pemakaian kayu bakar di koridor sepanjang jalan utama (akses) dusun-dusun yang berada di Kecamatan Kalapanunggal dan Kabandungan Kabupaten Sukabumi, Jawabarat. Wilayah penelitian ini berada di sebelah timur Hutan Taman Nasional Gunuing Halimun. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Hipotesa yang digunakan adalah semakin ke wilayah hutan pemakaian kayu bakar semakin tinggi. Variabel pendukung yang digunakan adalah tingkat pendidikan, pendapatan, pemakaian minyak tanah, listrik dan aksesibilitas. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa distribusi tingkat pemakaian kayu bakar tidak menunjukkan semakin ke arah hutan semakin tinggi. Pemakaian kayu bakar tinggi (0,05 - 0,281 m3/jiwa/bulan) terdapat pada dusun-dusun yang berakses dekat dengan ibukola kecamatan. Tingkal pemakaian yang sedang (0,011 - 0,05 m3/jiwa/bulan) terdapat pada wilayah bagian tengah, sedangkan tingkat pemakaian rendah (0,005 - 0.0011 m3/jiwa/bulan) terdapat pada dusun yang mempunyai akses jauh dari ibukota kecamatan atau dekat dengan hutan