Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Teks merupakan rangkaian kalimat yang saling berhubungan dan membentuk satu kesatuan makna. Salah satu keadaan yang dapat menunjukkan hubungan antarkalimat dalam teks adalah dengan melihat struktur tematis teks tersebut. Struktur tematis tidak hanya menunjukkan penyebaran unsur-unsur tema dan rema dalam teks namun juga memperlihatkan bagaimana unsur-unsur tema tersebut tersusun dan terkait dalam teks.Skripsi ini mengupas struktur tematis yang terdapat dalam tubuh teks iklan berbahasa Prancis. Alasan pemilihan data tersebut adalah karena tubuh teks iklan merupakan bagian yang paling menunjukkan sifat iklan yang informatif dan persuasif sehingga menarik untuk dilihat struktur tematisnya.Penelitian dilakukan dengan menganalisis data berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Combettes mengenai struktur tematis (istilah struktur tematis merupakan terjemahan istilah progression thematique dari Combettes). Data yang terkumpul berjumlah 42 teks iklan yang diambil dari majalah-majalah Prancis terbitan tahun 1995-1996 dan terdiri dan 6 jenis iklan; perawatan kecantikan (9), mobil (6), produk elektronik (8), minuman (6), makanan (5) dan asesoris (8).Teori yang dikemukakan oleh Combettes pada mulanya menerangkan mengenai indikator unsur tema dan rema, yaitu konteks (indikator utama dalam teks), urutan unsur kalimat, penambahan tanda semantis dan intonasi) dan mengemukakan juga tentang bentuk-bentuk yang merupakan penanda unsur tema yaitu repetisi, pronominalisasi dan subtitusi leksikal yang pada umumnya didahului oleh artikula tentu, demonstatif atau posesif. Setelah mengetahui indikator dan penanda tersebut, kita baru dapat mencari struktur tematisnya.Jenis-jenis struktur tematis menurut Combettes adalah struktur linear (tema kalimat berasaf dari rema kalimat sebelumnya), konstan yang menampilkan tema yang sama pada setiap kallmatnya, turunan (tema atau rema kalimat diturunkan menjadi sub-subtema pada kalimat berikutnya), kombinasi dan struktur tematis terputus di mana tema suatu kalimat tidak dapat dihubungkan secara langsung pada tema atau rema sebelumnya.Jenis struktur tematis yang diturunkan pada data sebanyak 8 jenis, yaitu linear, konstan, kombinasi turunan dan konstan, kombinasi turunan dan linear, kombinasi linear dan konstan, kombinasi 3 jenis struktur, kombinasi 4 jenis struktur dan kombinasi lain (struktur linear dengan struktur lain).Analisis pada data juga menunjukkan adanya dua jenis struktur tematis yang tidak disebutkan dalam teori, yaitu struktur Banda yang terdapat pada kombinasi linear-konstan, di mans suatu kalimat yang memiliki lebih dari satu tema memperlihatkan sekaligus dua jenis struktur tematis (linear dan konstan) dan struktur lain, yaitu tema suatu kalimat mengulang kalimat sebelumnya secara keseluruhan.Berdasarkan penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa jenis struktur yang paling dominan adalah kombinasi struktur linear dan konstan (sebanyak 50%) dan tidak ditemukan adanya hubungan atau keterkaitan antara jenis iklan dengan jenis struktur tematis karena suatu jenis iklan memiliki paling sedikit dua variasi jenis struktur tematis.Seperti layaknya semua karya di dunia ini, maka skripsi ini pun masih terdapat kekurangan. Terbatasnya data tidak dapat memperjelas beberapa kecenderungan yang ditemukan dalam analisis sehingga hal itu tidak dapat ditarik sebagai kesimpulan. Oleh karena itu, penelitian dengan jumlah atau jenis data yang lebih banyak mungkin akan dapat menemukan keteraturan-keteraturan yang lebih mutlak dari struktur tematis pada teks iklan berbahasa Prancis."

"Sarana OPAC yang merupakan salah satu fasilitas sang disediakan oleh perpustakaan harus senantiasa dievaluasi supaya dapat menghasilkan kinerja yang optimal dalam memenuhi kebutuhan para pemakainya. Penelitian yang mengambil sampel di Perpustakaan PD11-LIPI Jakarta bertujuan untuk memberikan gambaran deskriptif mengenai sarana OPAC di Perpustakaan PDII-LIPI berdasarkan sudut pandang dari para pemakainya dengan beberapa parameter evaluasi. Menggunakan tipe penelitian deskriptif dan metodologi survei penulis menganalisis 98 lembar kuesioner yang dibagikan kepada para pemakai selaku responden. Hasil yang diperoleh secara umum bahwa pemakai OPAC di Perpustakaan PDII LIPI sebagian besar (61,2%) mcngalami hambatan atau kesulitan, seperti jumlah komputer yang tidak memadai, dokumen yang diinginkan tidak ditemukan, mengalami kesulitan untuk menemui istilah/tajuk subjek yang tepat, petunjuk penggunaan yang kurang jelas, waktu yang terpakai untuk mencari informasi melalui OPAC cukup lama, informasi yang tersedia dalam tiap entri kurang lengkap seperti informasi mengenai abstrak dan status dokumen, petunjuk yang terdapat di layar sulit dimengerti, staf perpustakaan kurang membantu dalam pencarian informasi melalui OPAC dan hambatan-hambatan lain seperti kurang nyaman karena harus berdiri dalam waktu yang lama, kadangkala komputer `error' atau `hang', bahasa pengantar menggunakan bahasa Inggris, dan jumlah dokumen yang diperoleh tidak sesuai dengan data yang diberikan OPAC. Hambatan atau kesulitan tersebut dapat diperoleh dengan mengadakan evaluasi berdasarkan sudut pandang pemakai OPAC, sehingga diharapkan agar pihak Perpustakaan PDII-LIPI dapat mclakukan hal ini secara berkala sekaligus untuk mengetahui harapan pemakai dalam rangka meningkatkan kinerja OPAC sebagai sarana penelusuran informasi."

"Arus globalisasi dalam perekonomian, terutama di bidang kerjasama perdagangan barang dan jasa yang tengah melanda dunia saat ini, turut pula merebak di Indonesia. Dalam pertumbuhan ekonomi yang semakin cepat dan kompleks, berbagai bentuk kerjasama dalam bidang perdagangan masuk ke Indonesia, dimana salah satu bentuknya adalah perjanjian franchise. Franchise merupakan suatu bentuk usaha yang telah lama dikenal di Indonesia dan diakui berdasarkan asas kebebasan berkontrak serta sistem terbuka buku III KUH Perdata. Perjanjian franchise antara PT.X dengan PT. Y merupakan perjanjian yang dibuat pada tahun 1993 berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Dalam Perjanjian tersebut para pihak rnelakukan pilihan hukum dengan memberlakukan hukum Ohio bagi perjanjian yang bersangkutan, dan hingga saat ini perjanjian tersebut belum didaftarkan sesuai peraturan yang berlaku. Perjanjian tersebut memuat klausula-klausula yang memperlihatkan ketidakseimbangan kedudukan para pihak, dan dalam hal ini pihak franchisee banyak dirugikan, terutama karena adanya pilihan hukum tersebut. Berlakunya PP No. 16 tahun 1997 beserta peraturan pelaksananya yang mensyaratkan berlakunya hukum Indonesia bagi perjanjian franchise serta menentukan adanya kewajiban pendaftaran bagi perjanjian franchise yang dibuat sebelum berlakunya peraturan tersebut dalam hal ini tidak dapat memberikan perlindungan yang memadai terutama bagi pihak franchisee, karena kedudukannya yang lebih rendah daripada KUH Perdata. Dengan demikian, para pihak dalam perjanjian tetapa dapat melakukan pilihan hukum dalam perjanjian, berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Namun dengan diberlakukannya Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, terdapat pembatasan yang cukup berarti terhadap kebebasan para pihak dalam suatu perjanjian franchise, terutama dalam hal terdapatnya klausula no agency yang dapat menghilangkan tanggung jawab franchisor atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan franchisee."

"ABSTRACTBackground: in recent years, diphtheria has reemerged in several countries including Venezuela, Yemen, Bangladesh, and Haiti. Similarly, Indonesia also showed an increased number of diphtheria cases in 2010-2017 despite the Diphteria, Tetanus, Pertussis (DTP) immunization program applied in Indonesia for children. This study aimed to evaluate the epidemiology of diphtheria cases which occurred in Indonesia during 2010-2017. Methods: this was a retrospective study of diphtheria cases in Indonesia. The following source of data about diphtheria disease burden and vaccine coverage was obtained from Ministry of Health Republic of Indonesia, Indonesian Pediatric Society and World Health Organization South East Asia Regional Office. Results: the number of diphtheria cases in Indonesia were distributed across 30 provinces with a total of 811 cases in 2011; 1,192 cases in 2012; 296 cases in 2014; and 939 cases in 2017. Based on age group, the highest number of case fatality rate were in age group of 5-9 years old. Diphtheria immunization coverage in Indonesia among children was fluctuated, reported as 67.7 % in 2007, 61.9 % in 2010, 75.6% in 2013 and 61.3% in 2018. In addition to that, the organization of internal medicine has recommend booster of DPT immunization every 10 years for those children that had received complete DPT vaccination during childhood, however this was not applied. As the countermeasure towards this trend, the Ministry of Health implemented three rounds of Outbreak Response Immunization (ORI) targeted for the age group of 0-1-6 months old and 1-18 years old in 2017 and tailor approached for adults that had exposed to cases. Banten, DKI Jakarta and West Java were the first three provinces to implement this program considering their condensed population and high risk of disease transmission. Conclusion: in Indonesia, there was dramatic increase of diphtheria case in 2010-2017, where immunization in children should be reinforced by increasing coverage more than 95% and adult boosted vaccination approaches should be initiated to prevent the spread of these fatal diphtheria diseases in Indonesia."

"Judul tersebut penulis pilih untuk menguraikan tentang sejauh mana pertanggung Jawaban dokter di dalam melaksanakan tugasnya, pada suatu organisasi swasta yang berupa temmpat pelayanan kesehatan, berbentuk Dokter Praktek Berkelompok 24 Jam. Pada BAB I mencoba menggambar kan bahwa setiap manusia dalam hidupnya tidak terlepas dari kebutuhan-kebutuhan, diantaranya kebutuhan akan kesehatan. Untuk mencapai kebutuhan tersebut manusia memerlukan bantuan pihak lain. Oleh karena itu manusia wajib dan berhak untuk hidup dalam pergaulan, hubungan antar sesama dan saling bekerja sama. Dalam memenuhi kebutuhan itu tidak terlepas dari norma-norma, nilai-nilai dan kaedah hukum yang berlaku di dalam masyarakat yang bersangkutan. Begitupun dengan kebutuhan akan kesehatan yang mencakup pemeliharaan perawatan medis merupakan hak individu uang tidak lepas dari norma hukum yang berlaku. Dalam kegiatan pelayanan kesehatan telah terjadi hubungan antara pihak petugas kesehatan/dokter dengan pasien. Pada umumnya di kehidupan masyarakat, hubungan antara dokter dengan pasien menunjukkan bahwa kedudukan dokter lebih tinggi dan pasien hanya bersikap menunggu. Keadaan seperti ini disebabkan karena adanya pengetahuan dan ketrampilan khusus dari dokter sedangkan masyarakat/pasien belum memiliki kesadaran hukum. Dengan kondidis seperti tersebut, penulis berharap adanya upaya untuk menumbuhkan kesadaran hukum di dalam masyarakat sehingga antara kepentingan pasien dengan tenaga kesehatan/dokter dapat dipahami eoleh kedua belah pihak secara serasi dan seimbang. Pembahasan dalam tulisan ini ditinjau dari aspek-aspek perdata dengan penekanan tanggung jawab preofesi kedokteran berdasarkan standar profesi dan menghormati pasien dari dokter yang melaksanakan tugasnya pada dokter praktek berkelompok 24 jam. Dengan tujuan menceoba memberi pandangan tentang perlindungan hukum terhadap pasien yang berobat kepada dokter praktek berkelompok 24 jam. Pada BAB II mencoba menguraikan aspek hukum profesi kedokteran, melalui beberapa pengertian hukum kedokteran, profesi dokter, etika profesi kedokteran dan hubungan dokter dengan pasien. Pada BAB III, Kedudukan Hukum dan Perkembangan Pelayanan Medik/kesehatan. Menyoroti mengenai perkembangan pelayanan medik maupun perkembangan hukum seiring dengan perkembangan zaman. Sarana pelayanan medik/kesehatan berkembang karena tuntutan kebutuhan akan kesehatan dari warga masyarakat, yang kemudian berdampak terhadap perkembangan hukum sesuai dengan kepentingan-kepentingan masyarakat/pasien yang harus dilindungi, sehingga peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan terwadahi melalui PERMENKES No. 920/Men.Kes/Per/XII/1986, tentang upaya Pelayanan Kesehatan Swata di bidang Medik. Pada BAB IV, menguraikan tanggung jawab dokter terhadap pasien dalam suatu praktek dokter berkelompok 24 jam. Tanggung jawab ini dibagi atas tanggung jawab pimpinan dan tanggung jawab dokter yang berpraktek pada praktek berkelompok 24 jam. Pimpinan bertanggung jawab baik terhadap hal-hal umum atau urusan dalam yang bertalian dengan tempat praktek maupun tanggung jawab masalah medis. Sedangkan dokter praktek bertanggung jawab terhadap ketentuan - ketentuan profesional, hal ini terdapat pada KODEKI, dan tanggung jawab terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang meliputi bidang hukum perdata, pidana dan administrasi. Tanggung jawab hukum perdata yang menjadi fokus pembahasan, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan profesi kedokteran."