Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"This research is about the Implementation of District Integrated Administration Service (PATEN) in bringing closer and improving services to the community in Siak Regency, Riau Province. Law Number 23 of 2014 on Regional Government states that District Heads must implement two authorities, namely Attributive authority, and Delegated authority. The District head as, a regional apparatus, is no longer the head of a region that must obtain a delegation of some the authority of the Regent/Mayor as stipulated by Regent/Mayor regulation. Not all Regents/Mayors delegate part of the authority to District Heads so that the implementation of service is centered in Regency/City. This research descriptive qualitative method, and data collection technique is in the form of the interview, observation and documentation. The results revealed that (1) PATEN in Siak District can bring closer and improve service to the community free of charge; (2) There is a strong commitment from the Siak Regent in the delegation of some of the licensing authority to the District Heads. For example, the presence of service space in the district with service counters, PATEN officers, the incentives of PATENT officers, and the direct supervision from the Regent. (3) Positive responses from the community such as better service, free, and close to the service recipient community."

"ABSTRAKPenelitian ini dilakukan untuk membuktikan adanya pertumbuhan tulang pada terapi poket infraboni penyakit periodontal dengan oara transplantasi tulang dari rongga mulut orang yang sama. Jenis penelitian eksperimental klinis. Penelitian dilakukan pada 11 poket infraboni dari 8 pasien umur 24 - BU tahun. Tiga poket pada regio anterior, 8 poket pada regio posterior. Donor yang digunakan adalah tulang dibagian bukal tulang alveolar, dan tulang dari regio tidak bergigi pada regio yang sama dengan poket infraboni. Operasi dilakukan bila kalkulus sudah tidak ada, dan indeks plak < 1. Kontrol sesudah transplantasi dilakukan 10 hari sesudah operasi untuk pembukaan pek periodontal. Satu minggu berikutnya dilakukan pembukaan jahitan. Kontrol berikutnya adalah 2 minggu kemudian, setelah itu setiap bulan, untuk skoring dan kontrol plak. Untuk melihat adanya pertumbuhan tulang sesudah transplantasi dilakukan pengambilan foto gigi sebelum dan sesudah transplantasi. Diukur jarak antara batas temu sementum email dengan puncak tulang alveolar. Besarnya pertumbuhan tulang adalah selisih jarak sebelum dan sesudah transplantasi. Bila batas temu sementum email tidak jelas, dapat digunakan titik pedoman yang lain. Uji statistik digunakan "student's test". Hasil evaluasi minggu ke 1U s/d ke 19 sesudah transplantasi pertumbuhan tulang ada, tetapi secara statistik tidak bermakna. Hasil evaluasi minggu ke 31 s/d ke 36,5 pertumbuhan tulang adalah bermakna. Seoara keseluruhan hasil evaluasi minggu ke 10 s/d 36,5 seaudah transplantasi pertumbuhan tulang adalah sangat bermakna. Pertumbuhan tulang pada gigi anterior tidak bermakna, tetapi pada gigi posterior sangat bermakna. Sanpai dengan kegoyangan derajat 2, tidak ada pengaruh kegoyangan gigi terhadap pertumbuhan tulang. Hasil penelitian juga menunjukkan tidak ada pengaruh faktor umur terhadap pertumbuhan tulang."

"Tesis ini mengenai pemolisian komuniti di wilayah polsek metro Cakung Jakarta Timur. Pemolisian Komuniti adalah sebuah model pemolisian pro aktif yang lebih mengedepankan kemitraan antara polisi dan masyarakat serta pemecahan masalah. Selama ini polisi lebih dikenal sebagai crime fighter daripada problem solver. Secara tradisional model represif dan penegakan hukum yang lebih banyak dijalankan oleh polisi dan hal ini yang membuatnya nampak menonjol fungsinya dalam masyarakat.Pemolisian komuniti adalah model pemolisian modem dan disebut sebagai sate paradigma bare dalam pemolisian. Selama ini dari sejumlah penelitian model pemolisian tradisional yang represif dianggap gagal menurunkan kejahatan. Model ini sudah banyak diterapkan-di sejumlah negara maju dan dianggap sebagai model pemolisian masa depart. terutama di Asia. Pertanyaannya bagaimana model ini dapat diterapkan di Indonesia - dalam hal ini ditingkat polsek selaku ujung tombak implementasi konsep pemolisian komuniti. Hakekat dari pemolisian komuniti adalah kemitraan dan pemecahan masalah guna mencegah terjadinya kejahatan. Untuk membangun kemitraan maka kepercayaan menjadi kata kunci. Konsep dan teori pemolisian komuniti serta perilaku organisasi merupakan landasan dalam membahas pemolisian komuniti dalam perspektif konsep dan praktek. Secara konseptual implementasi pemolisian komuniti di tingkat polsek menjadi bahasan dalam tesis ini.Untuk mengetahui implementasi pemolisian komuniti di tingkat polsek ini penulisan dilakukan melalui pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode pengamatan terlibat di lapangan dan mengumpuikan informasi melalui wawancara mendalam, serta melakukan analisa data dan dokumen. Penerapan pola pemolisian kornuniti memerlukan upaya ekstra. Selain kendala external berupa kepercayaan dari masyarakat guna membangun kemitraan, masalah anggaran operasional juga mendesak untuk ditangani. Perubahan perencanaan sumber days dan anggaran menjadi perhatian untuk pembenaban guna mendukung konsep ini.Kepercayaan dan rasa soling mempercayai menjadi kunci keberhssilan pemolisian komuniti. Pemolisian komuniti adalah sebuah konsep yang ideal tetapi memiliki ma~alab yang kompleks dalam penerapannya pads tingkat polsek di Indonesia. Model pemolisian ini bukan hanya bertujuan mengurangi angka kejahatan tetapi manakala kejahatan tidak terjadi lagi. ......The focus of the thesis is about Community Policing in Polsek Cakung in East Jakarta Through the Perspective of Concept and Practice. Community Policing is a model of pro active policing which has the priority of partnership and problem solving. Nowadays, police is known as a crime fighter rather than problem solver in front of public. Through this study is to know better understanding how the concept of Community Policing which is known as a modem model of policing and said as a new police paradigm is applied.Operational model of this study used the Concept of Community Policing which is adopted from many developed countries by accommodating and adapting the local culture and local needs. Area in Polsek Cakung is the location for the project research for this study.This research is qualitative descriptive interpretive. The data was collected by means of observing and collecting data through deep interview. The result of the research are: 1) Trust is the key of success of community policing 2) The police facility to support the concept is not sufficient or limited especially in budget sector 3) the concept need comprehensive understanding for the policemen and the community to make it running 4) community and people are enthusiastic with the concept of community policing.This research suggest that Police as institution need to change the paradigm by making the planning of Resources and Budget to support the concept."

"Pidana tambahan uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi pada Bank BUMN Persero selama ini belum berjalan secara maksimal, karena dalam hal terpidana tidak dapat membayar pidana uang pengganti, terpidana dimungkinkan memilih opsi berupa pidana penjara tambahan sebagai alternatif dari uang pengganti tersebut. Penelitian ini menganalisa kerugian Negara atau kerugian BUMN Persero menurut hukum keuangan publik dan memberikan solusi agar pengembalian kerugian melalui pidana uang pengganti tersebut dapat efektif. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif doktrinal, dengan pendekatan kasus untuk menghasilkan output berupa pemecahan masalah secara preskriptif evaluatif. Berdasarkan metode yang digunakan, didapati bahwa terdapat dualisme dalam mengidentifikasi kerugian negara atau kerugian BUMN Persero pasca putusan pengadilan perkara pidana yang berkekuatan hukum tetap, yaitu apakah berdasarkan dari sisa kewajiban yang belum dibayar atau total seluruh kerugian, Selain itu agar kerugian tersebut tidak selalu diklasifikasikan sebagai kerugian Negara yang berujung pada perkara tindak pidana korupsi, penerapan prinsip prudential banking, dan Business Judgement Rule oleh pihak BUMN Persero mutlak harus diterapkan. Uang pengganti dapat diefektifkan melalui mekanisme Tuntutan Ganti Rugi kerugian negara dan Gugatan Perdata kerugian Bank BUMN Persero, pengembalian kerugian dimaksud dapat mengadopsi konsep pemulihan kerugian pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2016 tentang Tuntutan Ganti Kerugian Negara secara mutatis mutandis.

---

An additional penalty of compensation in State Owned Enterprises corruption case has not been maximally executed, it happened because if the convict can not pay the additional penalty of compensation, they might choose additional imprisonment as another alternative. This study analyzes the State`s or State Owned Bank Enterprise`s losses according to the public financial law and then provides solution so that the reversion of the State`s or State Owned Bank Enterprise`s losses could get an effective execution. The method used in this study is normative juridical doctrinal , with case approach to bring a problem solving which is evaluative prescriptively as an output.

Based on the method used, it is found that there was a dualismin defining state`s loss or State Owned Bank Enterprise`s losses after a court verdict, which its judgement define by the outstanding of its losses or by total state`s loss. Besides, in order that the losses are not always considered as a state`s losses which will lead to the corruption case, the implementation of prudential banking and Business Judgment Rule principles must be implemented. The additional penalty of compensation can be effective through the mechanism of Recovery Law Suit state`s losses or Civil Law Suit State Owned Bank Enterprise`s losses , then the recovery procedure can adopt the concept in Government Regulation No. 38 of 2016 regarding State Recovery Law Suit as mutatis mutandis basis."

"keberadaan serta pertumbuhan cepat limbah elektronik (e-waste) memerlukan dukungan tanggap pemerintah Indonesia. Sampai sekarang, dukungan kebijakan yang berpihak khusus terhadap e-waste seperti EPR (Extender Producer Responsibility) masih berupa imbauan yang dianggap memberikan beban biaya kepada importir dan produsen dalam negeri. Penelitian ini mengusulkan skema pendanaan Deposit Refund (DRS) yang didukung oleh BPDLH (Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup) dalam mengelola hasil instrumen ekonomi yang diterapkan. Dengan menggunakan pendekatan sistem dinamis, peneliti dapat memodelkan keterkaitan antar variabel dalam sistem kompleks e-waste dan mengusulkan kebijakan kenaikan tarif pajak sebesar 0,5% sebagai opsi yang tepat untuk dipertimbangkan dalam membiayai DRS......The dilemmatic condition between economic benefits, environmental drawbacks, and social dependence on the existence and rapid growth of electronic waste (e-waste) requires the immediate support from the Indonesian government. Until now, policy support that specifically favors e-waste such as EPR (Extender Producer Responsibility) is still in the form of advisory which also still considered to be a burden from the domestic importers and producers’ persepectives. This study proposes a Deposit Refund (DRS) funding scheme which supported by BPDLH (Public Agency for Economic Fund Management) in managing the income from the economic instruments appliication. By using the system dynamic method, this paper can conceptualized the relationship between variables in e-waste complex system and propose a 0.5% levy tax increase policy as the right option to be considered in financing the DRS."

"Kondisi perubahan beban akan mengakibatkan terjadinya perubahan regangan. Pada umumnya beban sangat sensitif terhadap perubahan tegangan. Tegangan kurang akan menyebabkan penunman kemampuan dari beban seperti moror induksi, lampu dan lain-lain. Tegangan lebih akan mengakibalkan kemsakan dari beban. Kondisi-kondisi gangguan atau menyebabkan perubahan mendadak dari besarnya VAR demand dan tegangan, yang alum sangat berpengaruh terhadap stabilisasi dari sistem. Hal tersebut diatas menyebabkan diperlukannya suatu metode untuk melakukan penyaluran regangan dengan respon waktu yang cepat untuk meningkatkan stabililas sistem yang diakibatkan oleh perubahan beban dan gangguan-gangguan, dimana Kompensator VAr Statik (KVS) yang biasanya terdiri dari pasangan kapasitor dan induktor serta dikontrol oleh thyristor mampu memenuhi tuntutan tersebut.Penulisan skripsi ini akan mencoba membuat sistem kendali SVC berbasiskan Iogika fuzzy dan mensimulasikannya pada Simulink dan Matlab 5 3 serta meqganalisa unjuk kerjanya dimana sistem kendali KVS berbasiskan Iogika fuzzy diharapkan dapat mengatur tegangan dengan cepat dan presisi pada saat terjadi perubahan beban."

"Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara menghasilkan conflict of law atas beberapa pengaturannya dengan hukum positif Indonesia. Pokok permasalahan terkait conflict of law tersebut ialah bagaimana UU SBSN mengakomodir status badan hukum SPV dan pemindahtanganan Barang Milik Negara yang juga diatur di KUH Perdata dan UU Perbendaharaan Negara, serta kesesuaian keduanya menurut hukum Islam. Penelitian ini menganalisis kedudukan hukum SPV sebagai Perusahaan Penerbit SBSN dan keabsahan Barang Milik Negara sebagai Underlying Asset, serta pelaksanaannya dalam akad ijarah Asset To Be Leased. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif analitis deskriptif, didukung hasil wawancara dengan narasumber. Berdasarkan metode yang digunakan, didapati bahwa SPV adalah Badan Hukum khusus yang diadakan oleh kekuasaan umum untuk melaksanakan rangkaian kegiatan penerbitan SBSN yang tugas, fungsi, peran, pendirian dan pertanggungjawabannya diatur dalam Peraturan Pemerintah tersendiri. Selain itu, keabsahan Barang Milik Negara sebagai Underlying Asset dikarenakan UU SBSN memiliki kekhususan dari UU Perbendaharaan Negara, yaitu aset SBSN bukanlah jaminan melainkan dasar penerbitan berupa bukti penyertaan pemilikan hak manfaat atas aset SBSN yang tidak terdapat pemindahan kepemilikan secara hak milik. Selain itu, pengaplikasiannya dalam SBSN ijarah Asset To Be Leased seri SR-005 telah sesuai syariah compliance.......Indonesian Law Number 19 Year 2008 on Sovereign Syariah Securities (Law on SBSN) is a legal breakthrough which leads conflict of laws to some arrangement with Indonesian laws. The conflict of laws relates on how Law on SBSN accommodate the legality of SPV and how the alienation mechanism of State-Owned Asset which also regulated on Indonesian Civil Code and Law on State Treasury (Law Number 1 Year 2004), also the suitability of both according to Islamic law. This Research analyzes the legal standing of SPV as corporate issuer of SBSN and validity of State-Owned Asset as an Underlying Asset, as well as its implementation on the contract of Ijarah Asset To Be Leased. The method use a juridical normative descriptive analytical, supported by interviews to sources. Based on used method, found that SPV is a special legal entity held by the sovereign authority to issues SBSN. Its tasks, functions, roles, and the establishment of accountability further stipulated by Government Regulation. Therefore, the validity of the Underlying Asset is allowed, because Law on SBSN is a lex specialist against the Law on State Treasury, that stipulated the underlying asset is not a collateral for SBSN issuance, which mean it only an underlying of beneficiary ownership over the asset without a transfer of ownership. Moreover,its applicability in product SBSN ijarah To Be Leased Asset SR-005 series was complied to the syariah compliance."

"ABSTRAKMasalah keausan menjadi salah satu faktor utama kegagalan material pada industri penerbangan, militer dan otomotif. Salah satu komponen yang mengalami hal tersebut adalah cetakan mesin pada industri otomotif. Masalah keausan dapat mengurangi umur pakai cetakan yang mengakibatkan berkurangnya efisiensi produksi, maka dari itu perlu ditingkatkan ketahanan aus dari material cetakan tersebut agar efisiensi meningkat. Semprot logam nyala api merupakan salah satu medote yang dapat menurunkan laju aus permukaan material dengan membentuk lapisan coating pada permukaan substrat. Pada penelitian ini, baja perkakas Dievar akan dilapis dengan serbuk campuran MWCNT-WC mengingat bahwa kedua serbuk tersebut memiliki kemampuan untuk menurunkan laju aus. Kedua serbuk dicampurkan menggunakan ball mill dan CNT diberi perlakuan dispersi sebelumnya agar tidak teraglomerasi. Karakterisasi permukaan baja difokuskan pada struktur mikro, distribusi kekerasan dan keausan permukaan. Hasil ditemukan bahwa pelapisan MWCNT-WC dengan metode semprot logam nyala api dapat meningkatkan kekerasan mikro dan menurunkan laju aus. Kekerasan mikro meningkat dari 550 HV hingga 1717 HV dan laju aus menurun dari 0.86 mm3/min menjadi 0.017 mm3/min.

---

ABSTRACTWear is one of the major failure occurs in aircraft, military, and automotive industry. In automotive industry, dies are one of the material which is easily subjected to wear. This failure can cause decrease in lifetime which then cause decrease in the production efficiency. Therefore, wear resistance in dies must be improved. Flame hardening is one of the methods which can decrease wear rate of a material by creating coating layer on the surface of a substrate. In this study, Dievar tool steel was coated by mixed of MWCNT WC powder, due to their ability to decrease wear rate. The powder was mixed by ball mill and CNT are dispersed to prevent agglomeration. Characterization was focused on microstructure, hardness distribution, and surface wear. Results showed that MWCNT WC coating increased microhardness and decreased wear rate. Microhardness increased from 550 HV to 1717 HV and wear rate decreased from 0.86 mm3 min to 0.017 mm3 min."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi variabel-variabel desain konsep near-zero energy housing nZEH serta penerapan terbaiknya di daerah tropis seperti Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif melalui expert judgement dari pihak pemerintah, swasta, serta akademisi yang memiliki keahlian di dalam bidang desain bangunan dan energi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel desain nZEH di daerah tropis meliputi desain pasif, fenestrasi, pengaturan pencahayaan, dan penggunaan panel photovoltaic PV. Pertimbangan lain meliputi penggunaan peralatan listrik ramah lingkungan, pemasangan sub meteran untuk air conditioner AC dan kotak kontak, penggunaan kipas angin atau AC dengan variable refrigerant flow VRF, serta pemanfaatan perangkat lunak simulasi bangunan dalam proses desain. ......This research is aimed to identify design variables of near zero energy housing nZEH and its best practices in tropical climate, including Indonesia. This study was conducted by using expert judgement, which included government, private sector, and academician who are considered to have expertise in the field of building design and energy. The results showed that the design variables of nZEH in tropical areas include passive design, fenestration, indoor lighting arrangements, and use of photovoltaic panels PV. Other considerations include the use of environmentally friendly electrical equipment, installation of sub meter for the air conditioner AC and socket, use of fan or AC with variable refrigerant flow VRF, and use of building simulation software in the design process."