Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Keberadaan lembaga penahanan sering juga disebut sebagai salah satu upaya paksa dalam proses penegakan hukum pidana sering dianggap sebagai sebuah ”a necessary evil” atau hal yang menyakitkan namun tetap diperlukan dan tidak dapat dihindari. Upaya untuk membatasi agar penahanan benar-benar digunakan sebagai sebuah upaya terakhir (last resort) pada dasarnya tidak cukup dengan sebatas mengatur secara ketat mengenai syarat-syarat dapat dilakukannya penahanan, melainkan harus diimbangi dengan sebuah mekanisme pengawasan yang efektif untuk menjamin bahwa berbagai syarat-syarat tersebut dipatuhi oleh aparat penegak hukum dalam menerapkan kewenangannya. Peran pengadilan menjadi sangat penting untuk menjamin bahwa kepentingan dan kebutuhan untuk melakukan penahanan dipertimbangkan secara obyektif dan bukan semata-mata bersandar pada aspek subyektifitas dari instansi yang melakukan penahanan tersebut. Permasalahan menjadi menarik mengingat dengan dianutnya prinsip diferensiasi fungsional dalam KUHAP, maka masing-masing lembaga penegak hukum berwenang untuk melakukan penahanan sesuai dengan tingkatan pemeriksaannya masing-masing. Namun demikian, terlepas dari pemisahan secara tegas berbagai fungsi tersebut, KUHAP juga mengatur sebuah mekanisme lain yang dapat difungsikan sebagai bentuk pengawasan terhadap penggunaan penahanan pra persidangan, yaitu melalui mekanisme perpanjangan penahanan. Tesis ini akan berupaya untuk mengupas mengenai keberadaan lembaga perpanjangan penahanan sebagai pengawasan terhadap penahanan pra persidangan, termasuk kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam aturan mengenai perpanjangan penahanan dalam KUHAP seta bentuk pengawasan terhadap penahanan pra persidangan dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang saat ini sedang dibahas di parlemen.

---

ABSTRACT
The existence of the detention as an effort in the process of criminal law enforcement is often regarded as a "a necessary evil", which is painful yet necessary and unavoidable. Efforts to limit the use of pre trial detention as the last resort is not enough basically by strictly regulate the conditions of detention, but must be balanced with an effective monitoring mechanism to ensure that the terms and conditions is observed by law enforcement officers in applying its authority. Role of the courts is essential to ensure that the interests and needs to make an arrest and detention to be considered objectively and not solely rely on the subjectivity aspect of the agency making the arrest. Issues have become particularly attractive given the espoused principles of functional differentiation in KUHAP (The Book of Criminal Procedure Code of Indonesia), the respective law enforcement agencies are authorized to issue detention order in accordance to each level. Nevertheless, in spite of the strict separation of these functions, the Criminal Procedure Code also regulates a mechanism that may be used as a form of control over the use of pre-trial detention, the detention extension mechanism. This thesis will attempt to strip the existence of an extension detention mechanism as supervision of pretrial detention, including the weaknesses of extension detention mechanism according to KUHAP (The Book of Criminal Procedure Code of Indonesia) and also about the form of supervision of pretrial detention according to Criminal Procedure Code Draft which is currently being discussed in the House.