Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"[ABSTRAKDengan potensi ekonomi yang besar dari ubi kayu dalam perdagangandunia dan meningkatnya kebutuhan dunia akan ubi kayu serta denganketerbatasan-keterbatasan Indonesia dalam meningkatkan produksi ubi kayu,perlu dikaji faktor-faktor yang dapat mempengaruhi produksi, konsumsi maupunharga ubi kayu di Indonesia. Produksi ubi kayu dipengaruhi secara signifikan olehvariabel harga ubi kayu, luas areal panen ubi kayu dan harga pupuk urea.Konsumsi ubi kayu di Indonesia dipengaruhi secara signifikan oleh variabeljumlah penduduk Indonesia. Harga ubi kayu di Indonesia dipengaruhi secarasignifikan oleh variabel luas panen ubi kayu, konsumsi ubi kayu dan panjang jalanberaspal. Berdasarkan proyeksi, produksi ubi kayu akan mengalami peningkatanjika harga ubi kayu, produktivitas lahan ubi kayu maupun luas panennyaditingkatkan. Konsumsi ubi kayu Indonesia diproyeksikan akan mengalamipenurunan jika secara bersamaan ada peningkatan harga ubi kayu, peningkatanpendapatan perkapita dan adanya peningkatan jumlah penduduk Indonesia. Hargaubi kayu diproyeksikan akan mengalami peningkatan jika konsumsi ubi kayumengalami penurunan dibarengi dengan penurunan luas areal panen ubi kayu.

---

ABSTRACTWith great economic potential of cassava in the world trade and theincreasing world demand for cassava as well as the limitations of Indonesia toincrease cassava production it needs to be investigated factors that can affect theproduction, consumption and prices of cassava in Indonesia. Cassava productionis significantly influenced by the variable price of cassava, cassava harvestedarea and price of urea fertilizer. Consumption of cassava in Indonesia issignificantly influenced by population of Indonesia. The price of cassava inIndonesia is significantly influenced by cassava harvested area, consumption ofcassava and the length of tarred road. Based on projections, cassava productionwould increase if cassava price, cassava land productivity and harvested area areimproved. Indonesian cassava consumption is projected to decline if there areincreasing in cassava price, per capita income and population of Indonesiasimultaneously. The price of cassava is projected to increase if the consumption ofcassava decreased accompanied by a decrease in the total area harvestedcassava., With great economic potential of cassava in the world trade and theincreasing world demand for cassava as well as the limitations of Indonesia toincrease cassava production it needs to be investigated factors that can affect theproduction, consumption and prices of cassava in Indonesia. Cassava productionis significantly influenced by the variable price of cassava, cassava harvestedarea and price of urea fertilizer. Consumption of cassava in Indonesia issignificantly influenced by population of Indonesia. The price of cassava inIndonesia is significantly influenced by cassava harvested area, consumption ofcassava and the length of tarred road. Based on projections, cassava productionwould increase if cassava price, cassava land productivity and harvested area areimproved. Indonesian cassava consumption is projected to decline if there areincreasing in cassava price, per capita income and population of Indonesiasimultaneously. The price of cassava is projected to increase if the consumption ofcassava decreased accompanied by a decrease in the total area harvestedcassava.]"

"Salah satu jenis jasa layanan keuangan berbasis Teknologi Informasi yang menunjukkan pertumbuhan yang cepat dan positif adalah layanan jasa Peminjaman Uang Berbasis Teknologi Informasi. Bahwa mengenai Penyelenggaraan Aktivitas Bisnis Peminjaman Uang Berbasis Teknologi Informasi ini sebenarnya telah diatur melalui regulasi berupa Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016. Walaupun telah dibuat regulasi yang khusus mengatur dan mengawasi Penyelenggaraan Layanan Pinjam Memimjam Uang berbasis teknologi informasi, akan tetapi masih terdapat berbagai permasalahan yang dapat timbul terkait dengan layanan tersebut. Permasalahan tersebut antara lain terkait kemungkinan terjadinya perbuatan melawan hukum, permasalahan terkait kerahasian data, dan permasalahan terkait status dari Fintech yang belum terdaftar. Mengenai metode penelitian dalam Penelitian ini, Penulis menggunakan Jenis Penelitian Normatif. Sifat Penelitannya adalah bersifat Deskriptif analitis. Metode Pendekatannya adalah Pendekatan Undang-Undang. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa terdapat beberapa bentuk Perlindungan Hukum terhadap Pengguna Layanan Peer to Peer Lending seperti Pemberian Pelayanan Pengaduan, Pembelaan Hukum, serta Perlindungan Hukum Konsumen Untuk Mendapatkan ganti Kerugian. Mengenai permasalahan terkait dengan kemungkinan terjadinya Perbuatan Melawan Hukum dan Pelanggaran Kerahasiaan Data, bahwa Regulasi Hukum yang ada juga telah cukup mengatur terkait pertanggungjawaban Hukum yang dapat dikenakan terhadap pelaku. Walaupun begitu dalam praktiknya masih terdapat adanya Fintech yang belum menaati regulasi hukum yang ada. Selain itu masih terdapatnya Fintech Illegal yang beroperasi tanpa Pengawasan OJK. Oleh karena itu diharapkan adanya tindakan tegas dari OJK serta aparat penegak hukum untuk menindak Fintech Illegal tersebut.

---

One type of the Financial Services that base on Technology and Information that shows rapid and positive growth is Money Lending Service. The Money Lending Service that Base on Information and Technology, actually has been regulated by the regulation of OJK Regulation No. 77/POJK.01/2016 about The Management of Money Lending Service that Base on Technology and Information. Although the Effectuation of Money Lending Service that Base on Technology and Information has been regulated, but there are still various problem that can arise. The Problems are include the possibility of fraud, the problems that related the data confidentiality, and the problems that related about the status of Fintech that not registered. Regarding the research method, the author uses the Normative Research. The nature of the research is descriptive analytical. The approach method is statue approach. Based on the results of the study, it can be seen that there are several forms of Legal Protection for Consumers of Peer to Peer Lending Service are such as: Giving Complaint Services, Legal Defense, and Compensation. Regarding the problems related to the possibility of fraud and violation of data confidentiality, the existing Legal Regulations have sufficiently regulated the law responsibility that can be imposed on perpetrators. However, in practice, there are many Fintech that have not obeyed the existing legal regulations. In addition, Illegal Fintech are still found and operating without OJK Supervision. Therefore, it is expected that there will be strict action from OJK and Law Enforcement Officers to take action against Illegal Fintech."

"ATM sebagai bentuk fasilitas yang disediakan oleh bank untuk kemudahan dan kenyamanan nasabah dalam melakukan transaksi keuangan ternyata tidak selamanya aman. Kasus pembobolan ATM yang terjadi di Bali dan kota-kota lain membuktikan bahwa hak-hak nasabah selaku konsumen terutama hak atas keamanan masih belum dipenuhi oleh pihak bank. Dengan kesadaran adanya ketidakseimbangan kedudukan antara nasabah selaku konsumen dan pihak bank selaku pelaku usaha maka dibutuhkan peraturan-peraturan yang melindungi kepentingan nasabah. Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif yang berbasis pada analisis norma hukum dan bersifat deskriptif dengan menggunakan studi kepustakaan.Hasil penelitian ini berupa analisis dan saran mengenai bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah bank korban pembobolan ATM ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsmen dan beberapa Peraturan Bank Indonesia serta menjelaskan bagaimanakah tanggung jawab dan ganti rugi yang diberikan oleh pihak perbankan kepada para korban pembobolan ATM.

---

ATM facility, which is provided by bank to comfort the customers in doing financial transaction, is not always save. ATM fraud in Bali and other cities proofs that the rights of the customers especially right of safety can not be fulfilled by bank. Realizing the unbalance position between customer as consument and bank as business player, some rules which give protection to the customers is needed. This research is a normative and descriptive law research which uses study of literature.

The result of the research is analysis and suggestions on how to give legal protection for victims of ATM fraud based on Act Number 8 year 1999 About Protection Law and some Indonesian Banking Rule. In addition, the research explains the responsibility and procedure to compensate financial loss given by bank for the victims of ATM fraud."

"Jaminan yang paling banyak digunakan oleh kreditur, mayoritas terdiri atas tanah. Menurut ketentuan yang berlaku, terhadap tanah-tanah yang telah bersertipikat dilakukan pengikatan dengan SKMHT yang kemudian ditindaklanjuti dengan APHT. Sementara di Pekanbaru dijumpai pengikatan jaminan kebendaan berupa tanah yang belum bersertipikat (SKGR). Sehubungan dengan hal tersebut yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah tanah yang belum bersertipikat (SKGR) dapat dijadikan jaminan untuk pelunasan kredit di Bank, khususnya di Pekanbaru dan bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditur (Bank) penerima fidusia dengan jaminan tanah berupa SKGR. Jika terjadi kredit macet, bagaimana kreditur memproses jaminan tersebut serta mengapa masyarakat Pekanbaru tidak menindaklanjuti SKGR menjadi sertipikat, apa yang menjadi kendala. Dalam penelitian ini digunakan penelitian kepustakaan, berupa kumpulan data dari literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan data tersebut didukung oleh wawancara dengan beberapa nara sumber, berupa Notaris, Camat, dan Pejabat Bank di Pekanbaru. Fidusia dianggap sebagai jaminan yang paling cocok untuk tanah-tanah yang belum bersertipikat atau belum jelas status haknya. Sementara itu, eksekusi terhadap kredit macet yang di jamin dengan fidusia tunduk pada ketentuan Pasal 29-34 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999, yaitu melalui pelaksanaan titel eksekutorial, pelelangan atau penjualan di bawah tangan. Adapun yang menjadi kendala masyarakat dalam pensertipikatan tanah adalah mahalnya biaya pendaftaran pensertipikatan tanah dan kondisi sosial ekonomi masyarakat Pekanbaru yang tidak menjangkau biaya tersebut. Terhadap pemerintah Pekanbaru, hendaknya mencarikan solusi yang terbaik untuk masyarakat agar tanah-tanah SKGR menjadi bersertipikat dengan harga yang terjangkau, selain itu penerbitan SKGR wajib ditertibkan untuk menghindari penerbitan SKGR ganda; kepada masyarakat Pekanbaru, berusaha semaksimal mungkin melaksanakan pensertipikatan agar mendapatkan kepastian hukum; dan terhadap Lembaga Keuangan (Bank) di Pekanbaru, penerimaan tanah-tanah berupa SKGR untuk jaminan kredit sebaiknya menggunakan jaminan fidusia dan pembuatan akta jaminan fidusia yang mengikat tanah SKGR harus dilakukan dihadapan notaris sesuai dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

---

A warranty that the majority of creditor used is a land property. According to the current law, a certified land property is legalized by the so-called Etherification Letter of Mortgage Rights Imposition (SKMHT), which afterwards supported by Notarial Deed of Mortgage Right Imposition (APHT). However, in Pekanbaru, we fine cases in which the lands are uncertified (Thus, they apply the case, the main problem to be addressed here would be settlement guarantee, particularly in Pekanbaru. How would be the Indonesian law state concerning a matter in which the creditor received this uncertified land as a guarantee? If there is a credit payment problem, how would be the technical aspect of the process of the land? And why the majority of Pekanbaru land owners are not interested to certify their own lands? What are their major problems/concerns?

In this research, the writer applies literature study approach, which consists of data from the current positive law, and supported as well by several respondents, namely Notary, Camat (Sub district Head), and several Bank Official in Pekanbaru. Fiducia is considered as the most proper guarantee, for an uncertified lands warranty, or lands, which are yet to have any clear legal status. Mean while, execution on an unsettled under the law in the Article 29-34 Law No. 42 Year 1999, which is determined to be proceeded through executorial title, by auction, or selling under private deed. As concerning the major problem being faced by the majority Pekanbaru landowner about certifying their land, it is found out that the main problem lies on the cost. The condition of overall Pekanbaru society cannot afford the high cost imposed to them if they want to undergo a certification process of the land. This is one major problem, and the local government should strive at it's the best to find the solution, so that the Pekanbaru land owners can certify their uncertified land (Certificate of Indemnity/SKGR) to certified (legal) land at an affordable cost. But on the other side, it's also necessary to control the issuing of SKGR, to avoid any possibility of double SKGR issuing.

Based on the elaboration, the writer also would like to suggest a recommendation to the Pekanbaru landowners, that is, to do their best to always try to get legalization of their lands, so they can have legal rights and legal protection. As for the Banking Institution operate in Pekanbaru, it would be better if they implement the fiduciary warranty method in receiving the SKGR lands, as well as fiduciary agreement which binds the SKGR that is drafted before a Notary in order to fulfill all relevant legal requirements."

"Latar Belakang: Ekspresi PD-L1 sering ditemukan pada keganasan yang terkait dengan virus Epstein-Barr (EBV) seperti karsinoma nasofaring. Studi terbaru menunjukkan bahwa keganasan terkait EBV memiliki tingkat ekspresi PD-L1 yang tinggi. Tetapi mekanisme yang mendasari regulasi PD-L1 dan EBV terhadap ekstensi tumor masih kurang dipahami. Beberapa literatur menghubungkan parameter ini dengan tumor stadium lanjut dan prognosis buruk. Studi ini akan menilai konsentrasi PD-L1 dan DNA EBV pada jaringan tumor, pada pasien kanker nasofaring di populasi Indonesia yang dikumpulkan secara konsekutif dan dikorelasikan dengan ekstensivitas tumor. Metode: Kami menggunakan imunohistokimia dan ELISA untuk menilai PD-L1 dan reaksi rantai polimerase (PCR) juga dilakukan untuk menilai konsentrasi DNA EBV (EBNA-1 sebagai primer). Delineasi tumor dilanjutkan dengan perhitungan volumetrik menggunakan Eclipse Treatment Planning System. Semua pemeriksaan dilakukan pra terapi. Kami memperoleh data kuantitatif dan kualitatif. Kurva korelasi didapatkan menggunakan uji korelasi Pearson.  Hasil: Tidak ada korelasi antara DNA EBV dan ekstensivitas kanker nasofaring dengan ekspresi PD-L1 positif (p = 0,371). Lebih lanjut, tidak ada korelasi antara DNA EBV dan PD-L1.  Kesimpulan: Berapapun banyaknya tumor viral load DNA EBV dan konsentrasi PD-L1 tidak akan berpengaruh pada ekstensivitas tumor. Ini adalah studi pendahuluan.

---

Background: PD-L1 expression is often found in malignancies associated with Epstein-Barr virus (EBV) such as nasopharyngeal carcinoma. Recent studies shown that EBV-related malignancies have high levels of PD-L1 expression. But the mechanism underlying the regulation of PD-L1 and EBV DNA against tumor extension is still poorly understood. Some literature links this parameter with advanced tumors and poor prognosis. This study will assess tumor tissue PD-L1 and EBV DNA concentrations in nasopharyngeal cancer patients in the Indonesian population collected consecutively and correlate with tumor extensivity. 

Methods: We used immunohistochemical and ELISA to assess PD-L1 and polymerase chain reaction is also performed to assess the EBV DNA concentrations (EBNA-1 as primary). Tumor volume delineation continued with volumetric calculation using Eclipse treatment planning system. All examinations were carried out pre therapy. Quantitative and qualitative data was obtained. Correlation curves were estimated using the Pearson correlation test. 

Results: There was no correlation between EBV DNA and nasopharyngeal cancer extension with positive PD-L1 expression (p = 0.371). Furthermore, there is also no correlation existed between the EBV DNA copy and PD-L1. 

Conclusion: No matter how much tumor EBV DNA viral load and PD-L1 concentrations had no effect on tumor extensivity. This is a preliminary study."

"Pemanfaatan energi matahari sebagai salah satu sumber energi alternatif saat ini tengah digencarkan untuk secara bertahap mulai menggantikan bahan bakar fosil sebagai sumber energi utama dunia. Salah satu bentuk energi matahari yang banyak dimanfaatkan saat ini adalah energi panasnya yang dipakai untuk sistem pemanas air. Pengaplikasian pipa kalor sebagai komponen penyerap panas adalah salah satu terobosan yang baik untuk meningkatkan performa pemanas air. Penelitian ini dilakukan dengan merancang suatu prototype evacuated tube heat pipe solar collector yang menggunakan enam buah pipa kalor sebagai komponen penyerap dan penghantar panas serta diposisikan pada sudut kemiringan 45 derajat dengan variasi berupa perbedaan konsentarasi fluida kerja Al2O3-air 0.1%, 0.5%, dan 1% serta perbedaan ketinggian lampu, yaitu 20 cm, 40 cm, dan 60 cm. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa semakin tinggi konsentrasi nanofluida Al2O3-air maka performa alat secara keseluruhan semakin meningkat sementara semakin jauh jarak lampu maka performa alat akan semakin menurun. Nilai hambatan termal terendah dicapai pada kombinasi penggunaan fluida kerja Al2O3-air 1% dengan jarak lampu 60 cm, yakni sebesar 4,67 0C/Watt, dan nilai efisiensi tertinggi dicapai pada kombinasi penggunaan fluida kerja Al2O3-air 1% dengan jarak lampu 20 cm, yakni sebesar 0,21.

---

Utilization of solar energy as an alternative energy source is necessary to gradually replace fossil fuels as the world’s main energy source. One of solar energy application which is widely used today is for water heating system. Application of heat pipe as the component of solar water heating system is a good breakthrough for improving its performance.

This research was carried out by designing a prototype of evacuated tube heat pipe solar collector that uses six heat pipes as the heat absorbent component and positioned at an inclination angle of 45 degrees with variations in the Al2O3-water working fluid concentrations 0.1%, 0.5%, and 1% and lamp distance with the evaporator section of the heat pipes, they are 20 cm, 40 cm, and 60 cm.

The experimental results shows that the enhancement of Al2O3-water nanofluid concentration can increase the performance of the whole system. The lowest thermal resistance was happened on usage of Al2O3-water 1% as the working fluid with lamp distance of 60 cm, which is 0,78 0C/Watt, and the highest efficiency was happened on usage of Al2O3-water 1% as the working fluid with lamp distance of 20 cm, which is 0,21."