Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh tingkat pendidikan Chief Executive Officer (CEO) terhadap tingkat Initial Public Offering (IPO) discount atau IPO underpricing perusahaan. Menggunakan teori upper echelon dan signaling, penelitian ini memiliki hipotesis bahwa tingkat pendidikan CEO yang lebih tinggi memiliki hubungan dengan tingkat IPO discount yang lebih rendah. Menggunakan dataset yang disusun secara unik dari 252 sampel IPO di Indonesia pada periode 2018-2022, penelitian ini menemukan bahwa perusahaan yang dipimpin oleh CEO dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi menunjukkan tingkat IPO discount yang lebih rendah, kendati hubungannya relatif lemah. Lebih lanjut, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketika dikontrol dengan variabel lain pada tingkat CEO, perusahaan dan IPO, tingkat pendidikan CEO tidak lagi menjadi variabel yang signifikan dalam memengaruhi IPO discount. Hasil penelitian ini robust setelah diuji terhadap pengukuran alternatif dari IPO discount dan analisa split-sample. ......This study attempts to examine the impact of the Chief Executive Officer's (CEO) education level on Initial Public Offering (IPO) discount (underpricing). Based on upper-echelon and signaling theories, this study hypothesizes that CEO's higher education level is associated with a lower IPO discount. Using a hand-collected dataset of 252 Indonesian IPOs, we find that IPO firms led by CEO with higher education level exhibit lower IPO discounts, though the association between the two variables is relatively weak. Furthermore, our findings suggest that when controlled with other variables at the CEO-, firm- and IPO- level, CEO's education level impact on IPO discount turned insignificant. The results are robust to the alternative metric of IPO discount and split-sample analysis due to regulatory changes in the Covid-19 period.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini merupakan studi terhadap alasan pemerintah Indonesia melakukan perubahan terhadap kebijakan tax holiday. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji biaya-biaya potensial yang timbul sebagai akibat dari diberikannya insentif dalam bentuk tax holiday. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif berdasarkan tujuannya. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menemukan alasan pemerintah merubah kebijakan tersebut adalah penyempurnaan legal dan tidak banyak yang memanfaatkan fasilitas ini. Selain itu, biaya-biaya yang timbul akibat dari kebijakan tax holiday berupa biaya langsung dan tidak langsung, dan dapat dikelompokan sesuai konsep biaya insentif yang disampaikan Zee, Stotsky dan Ley menjadi biaya penerimaan, biaya alokasi sumber-sumber, biaya penerapan dan kepatuhan, biaya yang berkaitan dengan korupsi dan transparensi.

---

ABSTRACT
This research is analyzing government rationales regarding policy changes in tax holiday regulation. Furthermore, this research also studies about potential costs of tax incentive that incurred as a consequence incentives giving in the form of tax holiday. This research uses qualitative approach and based on its purpose is categorized as descriptive research. Data collection techniques used are literatures study and depth interview. The result shows that government rationales changing the tax holiday policy are legal improvement and narrow use of the policy. Other than that, the costs arise as a result of giving tax holiday are direct and indirect cost. Based on Zee?s, Stotsky?s, and Ley?s concept regarding cost of incentive, those cost can be categorized to revenue cost, resource allocation cost, enforcement and compliance cost, and cost related with corruption and transparency.