Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Infrastruktur dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi dalam berbagai cara baik secara langsung maupun tidak langsung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi infrastruktur serta pengaruhnya terhadap ketimpangan pendapatan dan kemiskinan dengan menggunakan tiga indikator pengukuran, yaitu gini ratio, persentase 20% penduduk berpendapatan tinggi, dan tingkat kemiskinan. Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel dengan ruang lingkup penelitian di 33 provinsi dengan periode tahun 2006-2015. Variabelvariabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari indikator perekonomian yaitu PDRB per Kapita, infrastruktur ekonomi yang meliputi variabel jalan dan listrik serta infrastruktur sosial yang diwakili oleh variabel kesehatan dan pendidikan. PDRB per Kapita digunakan sebagai variable kontrol karena pendapatan per kapita menggambarkan tingkat pembangunan suatu daerah. Berdasarkan jenis infrastruktur ditemukan bahwa faktor yang mempengaruhi kondisi ketimpangan pendapatan adalah semakin lama rata-rata lama sekolah dan peningkatan angka harapan hidup dan faktor yang mempengaruhi persentase pendapatan kelompok 20% penduduk berpendapatan tinggi adalah semakin lama rata-rata lama sekolah dan semakin jarang keluhan kesehatan, sedangkan faktor yang mempengaruhi kemiskinan adalah penambahan jalan, peningkatan elektrifikasi, peningkatan ketersediaan energi listrik, semakin lama rata-rata lama sekolah, dan semakin jarang keluhan kesehatan. Berdasarkan pengukuran gini ratio teridentifikasi provinsi dengan ketimpangan pendapatan tertinggi adalah adalah Provinsi Gorontalo dan berdasarkan tingkat kemiskinan teridentifikasi provinsi dengan tingkat kemiskinan yang paling tinggi adalah Provinsi Papua Barat. Sedangkan berdasarkan hasil regresi faktor wilayah menunjukkan bertambahnya ketimpangan dan kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia (KTI). Sasaran pembangunan harus ditujukan bagi peningkatan kapasitas sarana dan prasarana jalan, layanan akses ketenagalistrikan khususnya di daerah pelosok yang belum teraliri listrik, peningkatan akses pendidikan dasar, menengah dan perguruan tinggi, serta peningkatan derajat kesehatan dengan peningkatan akses pada layanan kesehatan dan mengurangi biaya untuk berobat dengan pemberian perlindungan sosial khususnya bagi masyarakat tidak mampu atau miskin.

---

ABSTRACT
Infrastructure can affect economic activity in various ways either directly or indirectly. This study aims to analyze the condition of infrastructure and its effect on income and poverty by using three measurement indicators, namely gini ratio, percentage of highest 20% income population, and poverty level. This research uses a panel data regression analysis covering 33 provinces during period of year 2006-2015. The variables used in this study consisted of economic indicators of PDRB per capita, economic infrastructure which includes road and electricity variables and social infrastructure represented by health and education variables. PDRB per capita is used as a control variable because per capita income reflects the level of development of a region. Based on the type of infrastructure it was found that the factors affecting income inequality are the average length of schooling and the increase in life expectancy. The factors that affect the percentage of income group of highest 20% income population is the average length of schooling and frequentcy of health complaints, while factors affecting poverty are the addition of roads, increased electrification, increased availability of electrical energy, average length of schooling, and the frequencu of health complaints. Based on the measurement of gini ratio, the province identified with the highest income inequality is Gorontalo Province and based on the poverty level identified the province with the highest poverty level is West Papua Province. Meanwhile, based on regression result of region factor shows increasing inequality and poverty in Eastern Indonesia (KTI). Development targets should be aimed at improving the capacity of road infrastructure and facilities, access to electricity services especially in remote areas with no electricity, improving access to basic, secondary and tertiary education, and improving health status by increasing access to health services and reducing costs for treatment the provision of social protection, especially for the poor.