Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Merek memiliki peran yang besar dalam kehidupan sehari-hari sebagai pembeda antara barang yang satu dan lainnya. Merek tergolong sebagai HKI dapat dilihat dalam pemenuhan perlindungan hukum yang bersifat represif yang berada dibawah naungan hukum perdata dalam arti luas dan hukum pidana. Pokok bahasan penulis adalah mengenai bagaimana perlindungan hukum represif terhadap Merek dalam lingkup hukum pidana dijalankan. Dalam penelitian ini jenis atau tipe penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum yuridis normatif. Pengolahan data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Terhadap data yang telah terkumpul melalui proses-proses yang telah dijelaskan sebelumnya, kemudian dilakukan analisis data secara kualitatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa perlindungan HKI di bidang merek diwujudkan dalam bentuk preventif dan represif. Perlindungan merek terdaftar yang bersifat preventif dari Negara berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU Merek) diatur dalam Pasal 20, 21 dan 22. Perlindungan represif terkait kasus pelanggaran Merek Dagang dalam ranah pidana dijalankan dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 100, Pasal 102 dan Pasal 103 UU Merek yang terkait dengan pelaksanaannya diatur dalam Pasal 99 UU Merek mengenai penyidikan.

---

The brand has a big role in everyday life as a differentiator between one item and another. Trademarks classified as IPR can be seen in the fulfillment of repressive legal protection which is under the auspices of civil law in the broadest sense and criminal law. The author's subject is how the repressive legal protection of Marks within the scope of criminal law is carried out. In this research, the type of research used is normative juridical legal research with the type of data processing in the form of a qualitative approach, as well as using data collection techniques in the form of literature studies. For the data that has been collected through the processes that described earlier, then qualitative data analysis is carried out. The research findings show that IPR protection in the field of marks is manifested in preventive and repressive forms. Preventive protection of registered marks from the State based on on Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications (Mark Law) is regulated in Articles 20, 21, and 22. Repressive protection related to cases of trademark infringement in the criminal realm is carried out by referring to the provisions of Article 100, Article 102, and Article 103 of the Trademark Law which are related to its implementation and are regulated in Article 99 of the Trademark Law concerning investigations."

"Koperasi dikenal dengan slogan “dari anggota, oleh anggota, untuk anggota,” yang tercermin dalam mekanisme operasional Koperasi Simpan Pinjam (“KSP”). Mekanisme ini membatasi kegiatan penghimpunan dana hanya dari anggota dan penyaluran pinjaman kepada anggota. Namun, berbagai penyimpangan dalam praktik KSP mendorong pemerintah untuk merumuskan Pasal 44B melalui Pasal 202 UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (“UU P2SK”), yang mengubah ketentuan dalam UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (“UU Perkoperasian”). Penelitian ini berfokus pada analisis pertentangan konsep dalam substansi Pasal 44B terhadap konsep dasar koperasi sebagaimana diatur dalam UU Perkoperasian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan narasumber, yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pada Pasal 44B UUP2SK bertentangan dengan konsep dasar koperasi dalam UU Perkoperasian. Ketentuan tersebut membuka peluang bagi koperasi untuk melayani non-anggota dan mengadopsi mekanisme komersial, yang dikhawatirkan berpotensi menggeser fokus koperasi dari tujuan sosial dan kesejahteraan anggota menjadi orientasi pada keuntungan finansial.

---

Cooperatives are widely recognized by the slogan “from members, by members, for members,” which reflects the operational mechanism of Savings and Loan Cooperatives (“KSP”). This mechanism restricts fund collection activities solely to members and loan distribution exclusively to members. However, various irregularities in KSP practices prompted the government to introduce Article 44B through Article 202 of Law No. 4 of 2023 on Financial Sector Development and Strengthening (“P2SK Law”), which amended the provisions of Law No. 25 of 1992 on Cooperatives (“Cooperatives Law”). This study analyzes the conflict between the values embodied in Article 44B and the fundamental concepts and principles of cooperatives as regulated in the Cooperatives Law. The research adopts a doctrinal legal approach with a qualitative methodology. Data were collected through literature reviews and interviews with key informants and analyzed qualitatively. The findings reveal that the regulation under Article 44B of the P2SK Law conflicts with the core values of cooperatives outlined in the Cooperatives Law. The provision allows cooperatives to serve non-members and adopt commercial mechanisms, which risks shifting their focus from social objectives and member welfare to financial gain. Such a shift contradicts the foundational spirit of cooperatives as enshrined in the Cooperatives Law."