Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai penyegelan yang dilakukan oleh Dinas P2B Jakarta Selatan terhadap pembangunan Rusunami Kalibata karena pengembang tidak mengindahkan ketentuan tentang perizinan sejak dalam tahap penjualan sampai melakukan pembangunan. Namun penyegelan tersebut tidak dilakukan sedini mungkin sesuai dengan prosedur yang seharusnya sehingga menimbukan kerugian pada konsumen dan citra buruk terhadap kinerja aparat pemerintahan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif eksplanatoris. Hasil dari penelitian menyarankan agar pengembang selalu mematuhi ketentuan mengenai perizinan, bagi pemerintah sebelum membual kebijakan harus memperhatikan kesiapan aparat yang akan menjalankan dan kelengkapan perangkat hukum yang mengatur, sedangkan masyarakat sebagai konsumen juga harus memperhatikan ketentuan mengenai perizinan.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai penyegelan yang dilakukan oleh Dinas P2B Jakarta Selatan terhadap pembangunan Rusunami Kalibata karena pengembang tidak mengindahkan ketentuan tentang perizinan sejak dalam lahap penjualan sampai melakukan pembangunan. Namun penyegelan tersebut tidak dilakukan sedini mungkin sesuai dengan prosedur yang seharusnya sehingga menimbukan kerugian pada konsumen dan citra buruk terhadap kinerja aparat pemerintahan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif eksplanatoris. Hasil dari penelitian menyarankan agar pengembang selalu mematuhi ketentuan mengenai perizinan, bagi pemerintah sebelum membuat kebijakan harus memperhatikan kesiapan aparat yang akan menjalankan dan kelengkapan perangkat hukum yang mengatur, sedangkan masyarakat sebagai konsumen juga harus memperhatikan ketentuan mengenai perizinan.

---

The topic of this thesis is about postpone order of Rusunami Kalibata development stage by local government due to developer did not follow official regulation of license to develop from selling until development stage. But postpone order was not done sooner as stated in procedure. It caused loss to consumer and affecting image of government. This research is qualitative explanatory research. Results of this research recommend developer to follow regulation of development, as for government recommendation is better prepare public officer to govern the regulation and for consumer recommendation is to take concern and investigate regulation of development before decide to buy.

Abstrak :
ABSTRAK
Pemerintah telah melakukan moratorium penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke sejumlah negara termasuk 19 negara Timur Tengah, dengan alasan perlindungan. Namun, kebijakan tersebut belum efektif karena sampai saat ini masih terdapat banyak pelanggaran akibat lemahnya aturan moratorium dalam UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Oleh sebab itu aturan moratorium perlu diperkuat sebagaimana diatur dalam draf RUU tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri yang diajukan DPR. Dalam RUU diatur secara tegas bahwa moratorium merupakan kewenangan presiden yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden. Selain itu RUU juga mempertahankan fungsi BNP2TKI dalam memberikan saran dan pertimbangan terkait moratorium. Hanya saja ketentuan sanksi bagi pihak yang melanggar aturan tentang moratorium perlu diatur dan dipertegas.