Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas keabsahan keputusan Rapat Pembina Yayasan atas pemberhentian Pengurus dan/atau Pengawas Yayasan sebelum jangka waktunya berakhir dan sejauhmana kewenangan serta tanggung jawab Notaris dalam pembuatan aktanya. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Dalam penerapannya penelitian ini merupakan penelitian problem focused yang menghubungkan penelitian murni dengan penelitian terapan, yaitu permasalahan yang diteliti didasarkan pada teori atau dilihat kaitannya antara teori dan praktek. Hasil penelitian menyarankan perlunya sosialisasi lebih mendalam mengenai Undang- Undang Yayasan kepada seluruh pihak yang terkait termasuk para penegak hukum, secara khusus mengenai Rapat Pembina Yayasan agar keputusan yang dihasilkan ataupun keputusan yang akan dinyatakan dalam akta Notaris tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Undang-Undang Yayasan. Pemahaman akan kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan yang sah dalam Rapat Pembina Yayasan menjadi hal yang cukup krusial karena dapat berakibat suatu keputusan Pembina atau Akta Notaris dinyatakan batal demi hukum oleh putusan pengadilan. Meskipun yayasan adalah badan hukum nirlaba yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan yang pengelolaannya selama ini dilandasi dengan kebiasaan, sejak diberlakukannya Undang-Undang Yayasan, yayasan dituntut untuk menjadi lembaga yang professional dan transparan, sehingga perlu menerapkan prinsip good corporate governance dalam pengelolaannya, sehingga yayasan di Indonesia dapat menjadi sebuah noble-industry sesuai dengan maksud dan tujuan pendiriannya.

---

ABSTRACT
This thesis discusses the validity of the statement of Foundation Board of Directors Meeting on the termination of Foundation’s Executive and/or Superintendent before his term ends and the extent of authority and responsibility of the Notary in making a notary deed. This research is normative and empirical juridical, with the approach of legislation and approach to the concept. In its application, this research is a problem focused research which linking purely research with applied research, meaning the problems of the research based on the theory or seen relation between theory and practice. The results suggest the need to socialize more about the Law Foundation to all relevant parties, including law enforcement, especially on Board of Directors Meeting so that the resulting decisions or the statement that will stated in the Notary deed does not conflict with the Foundation’s Statute and the Law. Understanding of the quorum and the quorum of legitimate decision-making in the Board of Directors Meeting will be quite crucial because it can result that a decision of the Board of Directors or the Notary Deed declared null and void by a court ruling. Although the foundation is a non-profit legal entity which has the sole purpose that are social, religious and humanitarian whose management has been based on the habits, since the enactment of the Law Foundation, the foundation is required to become a professional, transparent and accountable, so it is necessary to apply the principles of good corporate governance in its management so that the foundation in Indonesia can become a “noble-industry” in accordance with its purposes and objectives.