Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang bentuk Maladministrasi dalam Implementasi Peraturan Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 02/Permen-KP/2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) Berdasarkan Rekomendasi Ombudsman Nomor 06/REK/0201.2015/PBP-24/VI/2015. Peraturan ini dinilai melampaui kewenangan Menteri Kelautan dan Perikanan, karena dianggap melampaui ketentuan Pasal 9 Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan. Peraturan ini dalam proses penerbitan dianggap menyimpang dari prosedur karena tidak sesuai dengan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam undang-undang Nomor 12 tahun 2011 dan Peraturan ini dianggap sebagai perbuatan tidak patut dimana dalam substansi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 02/Permen-KP/2015 tidak memberikan sosialisasi dan waktu transisi yang cukup. Namun Menteri Kelautan Perikanan tetap pada keputusannya untuk tetap memberlakukan Peraturan tersebut dan tidak melaksanakan Rekomendasi Ombudsman Nomor 06/REK/0201.2015/PBP- 24/VI/2015 yang pada intinya merekomendasikan Menteri Kelautan dan Perikanan untuk menunda pemberlakuan Peraturan Menteri Nomor 02/Permen- KP/2015. Tesis ini menggunakan penelitian yuridis normatif karena menitikberatkan pada penelitian kepustakaan yang intinya meneliti asas-asas hukum, sistematis hukum, dan sinkronisasi hukum dengan cara menganalisanya. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Selanjutnya, hasil yang diharapkan dalam permasalahan yang dibahas dalam Tesis ini adalah untuk mengetahui bentuk Maladministrasi dalam Implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 02/Permen-KP/2015 dan peran rekomendasi Ombudsman dalam kebijakan tersebut. Sehingga tujuan menciptakan pemerintahan yang baik, bersih, dan efisien guna meningkatkan kesejahteraan serta menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh warga Negara dapat tercapai.

---

ABSTRACT
This thesis discusses the forms of maladministration in the implementation of Regulation of the Minister of Marine Affairs and Fisheries Number 02/Permen- KP/2015 on Restriction on the Use of Trawls and Seine Nets pursuant to Ombudsman Recommendation Number 06/REK/0201.2015/PBP-24/VI/2015. The regulation is regarded as overstepping the authority of the Minister of Marine Affairs and Fisheries, as it considered as exceeding the provision of Article 9 of Law Number 31 of 2004 on Fisheries. The promulgation process of the regulation is deemed to have deviated from due procedure as it does not follow procedure for the enactment of regulatory instruments as stipulated in Law Number 12 of 2011 and the regulation is deemed as an impropriate act, as the provisions contained in the regulation does not provide sufficient period for dissemination and transition. Despite such condition the Minister has insisted to implement the regulation and chose not to heed Ombudsman Recommendation Number 06/REK/0201.2015/PBP-24/VI/2015 which in essence advises the Minister to postpone the enactment of the regulation. This thesis uses a legal normative approach in its analysis of the related legal principles, systematic, and alignment. Data are analyzed using a descriptive qualitative method. Further, the expected output of the discussion is an understanding of the form of maladministration in the implementation of the ministerial regulation and the role of the Ombudsman recommendation in such policy, and thus allowing the creation of a clean and efficient governance to enhance prosperity and justice and legal certainty for all citizens.